rtp meriah4d

Benua Kayu Dou

Airlangga Lapor PSN ke Jokowi: 170 Proyek Senilai Rp1.299 T Rampung******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal progres penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tercatat, 170 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp1.299 triliun selesai dibangun per 4 Oktober 2023. Sementara, 61 lainnya masih dalam tahap konstruksi.

"Kalau kita lihat di 2023 ini sampai 4 Oktober ada 17 proyek yang nilainya Rp259,41 triliun. Proyeknya ada jalan tol, pelabuhan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini juga sudah selesai nilainya Rp125,7 triliun. Kemudian, LRT Rp29,9 triliun, berbagai kawasan industri, berbagai bendungan, dan Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Tol Serpong-Cinere, dan Tol Pasuruan," jelasnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

"Kemudian di 2024 kami sudah menyampaikan ke Bapak Presiden, kami menghitung proyek yang akan selesai sampai 20 Oktober 2024 itu 25 proyek dengan nilai Rp151,58 triliun. Itu baik proyek jalan tol, kawasan industri, bandara, Benoa tourism, dan juga berbagai kampus universitas Islam," jelas Airlangga.

Sementara itu, ia mengatakan 12 PSN lain ditargetkan rampung pada 20 Oktober hingga Desember 2024. Total investasi untuk sejumlah proyek tersebut mencapai Rp23,45 triliun.

Ia menegaskan garapan PSN di tahun depan ada yang bersifat masih konstruksi, sudah beroperasi sebagian, dan penyelesaiannya lewat dari 2024. Namun, proyek-proyek yang sudah selesai urusan keuangannya terus digarap hingga rampung.

"Ini jumlah proyeknya ada 42 (selesai lewat 2024), nilainya Rp1.427 triliun. Karena sifatnya proyek sudah berjalan dan financial closing, tentunya proyek ini berlanjut sampai selesai," tandasnya.

Di lain sisi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang ikut dalam rapat tersebut menyinggung PSN Rempang Eco City di tengah gejolak demonstrasi masyarakat. Menurutnya, proyek Jokowi di Batam tersebut bakal terus berlanjut meski ada protes dari warga setempat.

Ia menepis ada isu-isu lain yang menghambat proyek tersebut. Bahlil berdalih gejolak terjadi karena masalah komunikasi.

"Saya akan turun terus (ke Rempang), karena Bapak Presiden perintahkan saya untuk menyelesaikan. Saya selesaikan," tegas Bahlil.

Bahlil mengatakan saat ini PSN tersebut masih dalam tahap pembebasan lahan dan belum masuk ke fase konstruksi. Ia berharap proyek Rempang Eco City bisa segera digarap di akhir tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qiao Qiling

Kemenhub Terjunkan Tim Bantu Evakuasi KA Argo Wilis******

Kementerian perhubungan (Kemenhub) terjunkan tim untuk membantu proses evakuasi insiden anjloknya kereta api (KA) Argo 17 Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir dan KA 6 Argo Wilis relasi Bandung - Surabaya Gubeng pada Selasa (17/10).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan saat ini tim sudah berada di lapangan untuk mengevakuasi dan mengamankan penumpang.

"Tim evakuasi di lapangan juga sudah berkoordinasi untuk mendatangkan rangkaian alat berat dan lokomotif penolong untuk mengevakuasi sarana yang terdampak," ucapnya melalui keterangan resmi.

Ia juga menyebut Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tengah menjalin koordinasi intensif dengan tim tanggap darurat untuk memastikan tidak ada korban.

"Sekaligus mendalami kronologis terjadinya insiden untuk dilakukan langkah penanganan selanjutnya," imbuh Risal.

Ia menyampaikan Kemenhub turut prihatin atas insiden yang berlangsung di petak lintas antara Stasiun Sentolo - Wates KM 520+4 pada pukul 13:15 WIB tersebut.

Insiden anjloknya KA Argo Wilis dan Semeru diabadikan oleh warga sekitar dan turut diunggah akun media sosial X (Twitter) @TRCBPBDDIY.

Dalam video itu terlihat, rangkaian KA Argo Semeru sudah dalam posisi anjlok dan beberapa rangkaian terlihat dalam kondisi miring ke arah rel di sebelahnya.

Berdasarkan keterangan Risal, selang beberapa waktu kemudian, pada pukul 13:25 WIB rangkaian KA 6 Argo Wilis datang dari arah barat dan menemper rangkaian KA Argo Semeru.

Akibat hal tersebut, petak lintas tempat kejadian tidak dapat dilalui di kedua arah.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan menjadi lajang

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

JK Klaim BUMN Punya Utang Rp300 M ke Kalla Group******

Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan BUMNsaat ini masih memiliki utang kepada salah satu perusahaannya. Utang sudah menggantung selama 3 tahun belakangan ini.

Total utang tersebut Rp300 Miliar.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubirnya Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com.

"Saya juga tidak tahu pasti penyebabnya. Atau mungkin terlalu banyak tugas dan tidak ada uang," kata JK lagi.

Wakil Presiden ke 10 dan 12 ini memberi solusi kepada pemerintah agar utang BUMN ke para vendor termasuk ke perusahaannya bisa dibayar.

Solusi itu; pemerintah harus menjamin tentang utang tersebut.

"Pemerintah dalam hal ini pemegang saham harus menjamin (membayar) utang itu. Karena biasanya, pemegang saham selalu yang bertanggungjawab," imbuh Ketua Umum PMI tersebut.

JK tidak menyebut secara rinci BUMN yang dimaksudnya tersebut. 

CNNIndonesia.com belum mendapat penjelasan terkait klaim JK tersebut dari Kementerian BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum merespons saat dihubungi via aplikasi pesan dan sambungan telepon.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Kasdim

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]

NPC di kota

Sandiaga: Tindak Tegas Bule Nakal Justru Tingkatkan Turis di Bali******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, merespon soal masih ditemukan Warga Negara Asing (WNA) atau bule di Bali, yang nakal atau berulah dengan melanggar peraturan di Pulau Dewata.

Sandiaga mengatakan WNA yang berulah tentu harus ditindak tegas, agar para turis yang datang ke Indonesia khususnya ke Bali, memahami pariwisata yang berbasis budaya dan bermartabat.

"Kita harus tegas menyampaikan pariwisata Indonesia khususnya di Bali, adalah pariwisata yang berbasis budaya lokal bermartabat, berkelanjutan, berkualitas, dan berkebudayaan. Jadi saya tekankan itu yang sudah kami sampaikan," kata Sandi, saat usai menghadiri job fair di Poltekpar Bali, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (6/10) sore.

"Aparat penegak hukum sudah kita koordinasikan untuk bersikap tegas namun santun dalam menyampaikan peraturan-peraturan, termasuk juga kearifan adat budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali," ujarnya.

"Saya menerima banyak apresiasi bahwa ketegasan kita ini, bukan malah mengurangi kunjungan wisatawan ke Bali justru malah meningkat, angkanya itu di atas 19 persen pertumbuhan year-on-year. Jadi ini, kita akan terus pertahankan dan kita komunikasikan dan sosialisasikan, dan kita bina, banyak (turis) yang melanggar peraturan tersebut dan berulah itu karena ketidaktahuan mereka dan ini nanti kita lebih masif untuk disosialisasikan," katanya.

Lihat Juga : Atasi Macet, Kemenhub Fasilitasi Kerja Sama Penyedia Jasa Transportasi

Pihaknya juga menyebutkan, bahwa buku panduan do's and don'ts yang disebar kepada para turis asing cukup efektif untuk menekan pelanggaran turis asing di Bali.

"Sangat efektif do's and don'ts di Bali ini, sudah mulai kita masifkan di awal tahun dan mendapat apresiasi dari para wisatawan,"Oh ini ternyata nggak boleh, oh ini yang harus kita lakukan,". Jadi dari peningkatan jumlah wisatawan dan tingkat pelanggaran ini berbanding tidak lurus. Jadi wisatawannya meningkat tapi jumlah pelanggarannya justru menurun. Ini salah satu efek dari lebih masif kita sosialisasikan do's and don'ts-nya," ujarnya.