slot lagi gacor

Penguasa Misteri

Daftar Empat Stasiun yang Dilewati Kereta Cepat Jakarta Bandung******

Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti mengatakan ada empat stasiun yang akan dilewati oleh Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dari Jakarta sampai Kabupaten Bandung. 

Empat stasiun tersebut yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Stasiun Karawang (Karawang), Stasiun Padalarang (Kabupaten Bandung Barat), dan Stasiun Tegalluar (Kabupaten Bandung).

Emir mengatakan saat ini pembangunan empat stasiun tersebut terus dikebut, di mana untuk Stasiun Halim dan Stasiun Tegalluar masing-masing sudah mencapai 93 persen. 

Emir mengatakan bagi penumpang dari Jakarta yang ingin menuju Kota Bandung, bisa berhenti di Stasiun Padalarang. Dari situ, penumpang bisa melanjutkan perjalanan ke Stasiun Bandung menggunakan kereta api (KA) feeder (pengumpan).

Adapun tarif untuk KA feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB. Dengan begitu, penumpang tidak perlu membayar lagi.

"Feeder kami sudah punya keretanya jadi rangkaian keretanya sudah disiapkan oleh KAI yang nanti jadwalnya akan disesuaikan dengan kereta cepat," ucap Emir.

Dalam kesempatan lain, Emir menuturkan saat ini KCIC sedang berfokus pada testing dan commissioning KCJB menggunakan CIT atau kereta inspeksi.

Setelah sebelumnya seluruh aliran listrik pada jalur dimatikan guna penyempurnaan prasarana, pada pertengahan Juni 2023 diharapkan kereta inspeksi sudah mulai diujicobakan dengan kecepatan hingga 300 km per jam.

Emir menyebut kecepatan kereta inspeksi akan terus ditambah secara bertahap melalui pengujian yang kini tengah dilakukan.

Kecepatan akan ditambah dari yang saat ini 180 km per jam, 300 km per jam, 350 km per jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km per jam.

Setelah tahapan tersebut dapat dilalui, diharapkan di pertengahan Juli 2023 KCIC akan melakukan trial run menggunakan rangkaian EMU atau kereta penumpang. Di sana akan dilakukan pengetesan menyesuaikan dengan jadwal operasional KCJB sehari-hari nantinya.

"KCIC bersama seluruh stakeholder akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mengutamakan keselamatan untuk dapat menyelesaikan proyek strategis nasional ini sesuai target-target yang telah ditetapkan," ucapnya.

Adapun KCIC menargetkan proyek ini bisa beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, dan uji coba untuk penumpang pada 18 Agustus. 

Sebelumnya, KCJB dilanda masalah baru. Mengutip Reuters, Kamis (8/6), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak rencana PT KCIC memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua. Sebaliknya, Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

[Gambas:Video CNN]

Tim bayi lucu dari kiamat

Luhut Belum Terima Laporan BPKP soal Impor KRL Bekas Jepang******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengaku selama ini dirinya belum pernah mendapatkan laporan langsung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal rencana impor KRL bekas dari Jepang.

"KRL (impor KRL bekas Jepang) kita tunggu saja hasil audit dari BPKP. Nanti malam merekabriefsaya. Nanti kita bikin rapat, kita umumkan, gampang kok. Gini ya, satu yang saya minta, saya belum pernah dilaporin(laporan hasil audit BPKP)," ungkapnya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Luhut menegaskan tidak ada permintaan audit ulang soal impor KRL kepada BPKP. Ia hanya mengatakan malam ini baru akan mendengar detail hasil kajian BPKP tersebut.

"Nggak. Dia (BPKP) audit, saya mau dengar detail laporannya. Jadi semua yang kita lakukan basisnya data. Saya ulangi ya, semua keputusan yang kami buat basisnya data. Kalau data tuh katakan begitu, ya begitu," tandasnya.

Sementara itu, Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim sempat mengatakan pihaknya hanya tinggal menunggu tindak lanjut dari hasil kajian rencana impor KRL tersebut. Kendati demikian, ia tidak menegaskan apakah benar laporan tersebut belum sampai di tangan Luhut langsung.

Azwad hanya menekankan tidak ada perubahan rekomendasi dari hasil temuan awal. Ia menyebut BPKP tetap tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan). Reviewkami masih itu, kami tunggu apa tindak lanjutnya mereka," katanya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5) lalu.

Hasil kajian rencana impor KRL ini pernah disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto pada Kamis (6/4) lalu. Berdasarkan data BPKP itu, Seto menyebut jajaran eselon 1 Kemenko Marves langsung menggelar pertemuan.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," kata Seto.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Hasil Pertemuan Jusuf Hamka dan Mahfud Bahas Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (13/6). Keduanya membahas nasib utang negara kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp800 miliar yang tak kunjung dibayar.

"Allahuakbar, terima kasih ya Allah. Pertemuannya sangat bagus, beliau bukan cuma amanah tapi ksatria," ujar Jusuf usai bertemu dengan Mahfud di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan konfirmasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai mendengarkan penjelasan Jusuf dan mempelajari dokumen terkait utang negara itu.

Bahkan, kewajiban pembayaran utang itu sudah diakui oleh Bambang Brodjonegoro saat menjabat sebagai menteri keuangan beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara akan menagih utang kepada swasta yang memiliki kewajiban. Pada saat yang sama, negara akan membayar apabila memiliki kewajiban kepada swasta.

"Sejauh ini dokumennya memang negara punya utang maka sebabnya dulu Pak Jokowi adakan rapat yang begini-gini segera dibayarkan. Tapi mereka yang punya utang diburu," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Jusuf sebelumnya, utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, Jusuf kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Sekitar 2014-2015, pihaknya memenangkan gugatan sampai Mahkamah Agung (MA). Pada 2016-2017, utang negara beserta denda dan negaranya mencapai Rp400 miliar. Namun, setelah membahas dengan Kemenkeu, pemerintah meminta diskon sehingga disepakati utang akan akan dibayar Rp170 miliar.

Kendati demikian, utang itu hingga kini belum dibayar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berdalih pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kini membengkak jadi Rp800 miliar itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailoutdari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Klan Badai

Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani 7,8 Juta Penumpang hingga Mei 2023******

Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 7,8 juta penumpangselama periode Januari-Mei 2023. Rinciannya, 4,18 juta penumpang internasional dan 3,64 juta penumpang domestik.

Khusus Mei 2023, jumlah penumpang yang dilayani bandara di Pulau Dewata ini mencapai 1,75 juta penumpang. Sebanyak 804,61 ribu di antaranya merupakan penumpang domestik dan 947,5 ribu penumpang internasional.

"Selama bulan Mei 2023, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 1.752.119 penumpang baik domestik maupun internasional. Kami juga mencatat 11.429 pergerakan pesawat pada Mei," kata General Manager BandaraI Gusti Ngurah Rai, Bali Handy Heryudhitiawan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/6).

Menurut Handy, momen hari libur menjadi faktor pendukung tingginya jumlah penumpang pada Mei lalu.

"Kami mencatat pada beberapa momen libur nasional terdapat kenaikan jumlah penumpang domestik hingga 25 persen," sebutnya.

Kemudian, pada Mei 2023 didominasi rute Jakarta yang menjadi destinasi domestik dengan jumlah pergerakan penumpang tertinggi yakni 398,06 ribu penumpang. Dilanjutkan, Surabaya dengan 114.145 penumpang dan Makassar dengan 44.271 penumpang.

Untuk rute internasional, Singapura menjadi rute paling sibuk dengan melayani 223.504 penumpang dan diikuti dengan Kuala Lumpur dengan 122.882 penumpang, dan Melbourne dengan 73.252 penumpang.

"Selama bulan Mei, terdapat satu penambahan maskapai internasional yakni Aero Dili dengan rute Dili-Denpasar-Dili. Dengan demikian, saat ini kami melayani 29 destinasi internasional dengan 36 maskapai," ujarnya.

Selanjutnya, warga Australia masih menjadi warga negara asing (WNA) yang paling banyak datang ke Pulau Bali di bulan Mei 2023.

Berdasarkan catatan Kantor Imigrasi Khusus Kelas I TPI Ngurah Rai, terdapat 109,87 ribu WNA Australia datang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dan dilanjutkan WNA India sebanyak 48.652 orang, dan WNA Tiongkok sebanyak 24.146 orang.

"Di bulan Mei, kami juga melakukan pelayanan kepada pesawat-pesawat peserta KTT ASEAN, serta melakukan berbagai persiapan untuk menerima kedatangan pesawat penumpang terbesar di dunia yaitu Airbus A380 yang mendarat dengan aman dan lancar pada tanggal 1 Juni lalul," ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap momentum dan kinerja positif di sepanjang tahun 2023 ini menjadi pertanda bahwa dunia aviasi dan pariwisata segera kembali normal.

Kaisar Wu dari Jiuzhou

Kereta Cepat, Antara Jadwal Molor dan Kepastian Keamanan Operasional******

Permasalahan proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) seolah tak ada hentinya. Yang terbaru, jadwal operasi kereta cepat dikabarkan bakal molor ke Januari 2024.

Proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ditargetkan bisa beroperasi pada Agustus 2023 mendatang.

Sebenarnya, mundurnya jadwal operasi ini bukan yang pertama. Semula, proyek KCJB ditargetkan bisa rampung pada 2019.

Tapi dalam kajian BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau sekitar Rp21,74 triliun.

Masalah lain yang pernah menerpa proyek kerja sama Indonesia-China ini adalah ingkar janji penggunaan APBN, pembangunan serampangan, hingga mengabaikan aspek keselamatan.

Soal isu mundurnya jadwal operasi menguar dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update', tertanggal 14 Mei 2023, yang diperoleh Reuters, Kamis (8/6) lalu.

Lihat Juga : Urutan Pangkat PNS yang Kenaikan Jabatannya Diperbanyak Jadi Enam Kali

Dalam laporan itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memulai operasi komersial KCJB pada 18 Agustus 2023.

Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, yakni Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Meski demikian, saat dikonfirmasi Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan kereta cepat tetap beroperasi sesuai rencana, yakni Agustus 2023.

"Enggak, Agustus tetap, uji coba KA Cepat," katanya.

Ia menegaskan untuk operasi komersial menunggu informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah jadwal operasi kereta cepat terancam mundur ke tahun depan. Menurutnya, KCJB tetap akan beroperasi sesuai jadwal, yakni 18 Agustus mendatang.

Luhut memastikan uji coba akan tetap dilakukan pada 14-16 Juni 2023 ini, sedangkan operasional akan berlangsung pada 18 Agustus 2023. Hanya saja, pada saat operasional ini akan dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat yang ada di sekitar stasiun. Sedangkan, operasional secara komersial belum ditetapkan.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Biaya bakal membengkak jika jadwal molor lagi

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di BUMN.

Pertama, soal pemanfaatan penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN. Masalah terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam laporan itu, mereka menyebut masalah terkait pengelolaan PMN di 13 BUMN. BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan Rp10,49 triliun hingga saat ini belum selesai. 

Atas masalah itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk mereview kembali penggunaan dana PMN.

Masalah kedua,terkait penugasan jangka panjang kepada PT Hutama Karya (HK) dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) berjalan lambat.

Lihat Juga : ANALISISPantaskah Tunjangan Kinerja PNS Naik?

Masalah terkait pencairan PMN yang berjalan lambat. Padahal kata mereka, BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair.

Karena masalah itu, selama 2019-2021 PT HK melakukan bridging pinjaman jangka pendek demi memenuhi pendanaan proyek. Pinjaman akan ditutup setelah PMN cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinjaman sebesar Rp101 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung tambahan beban keuangan perusahaan dari 2019-2021 berupa bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rp101,00 miliar dalam rangka memenuhi pendanaan pengusahaan JTTS.

Masalah ketiga,terkait penugasan pemerintah terhadap PLN. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada PLN ternyata tidak mendapatkan prioritas alokasi PMN.

Karena masalah itu, PLN harus menambah pinjaman sebesar Rp10 triliun dengan beban bunga sebesar Rp529 miliar. PT PLN akan menanggung tambahan beban keuangan masing-masing sebesar  Rp529 miliar.

BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk menyusun langkah-langkah mitigasi risiko terkait kekurangan pendanaan di BUMN pada penugasan jangka panjang.

BPK juga mengusulkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendanaan dari perbankan yang tidak memberatkan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah.

"Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan temuan 10 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 2 permasalahan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (3E) dengan nilai mencapai Rp10,49 triliun," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]