prediksi sgp zeus

Pasca-95

Kemendag Tak Beri Sanksi 7 Produsen Minyak Goreng yang Didenda KPPU******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan tidak akan mengenakan sanksi tambahan bagi tujuh perusahaan yang didenda Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya memang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Sebab, dalam hal ini Kemendah hanya bertugas untuk memastikan stok dan harga minyak goreng di pasar aman dan terkendali.

"Kita nggak ada kebijakan untuk memberi sanksi. Itu ranah KPPU. Jadi itu bukan ranahnya Kemendag. Kita tusinya melihat ketersediaan di pasar. Selama harga dan ketersediaan ada, itu ranah kita," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Sebelumnya, KPPU menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada tujuh perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng pada 2022.

Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

Berikut daftar 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar tersebut:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Otak paling kuat dalam hiburan

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

dunia fantasi yang hilang

Daftar 10 Barang yang Diimpor RI dari Israel******

Indonesiamasih imporberbagai jenis barang dari Israelmeski tidak mengakui negara yang dipimpin Benjamin Netanyahu tersebut sebagai sebuah negara yang ada di dunia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterima CNNIndonesia.com, setidaknya ada 10 jenis barang utama yang diimpor Indonesia dari negara tersebut. Produk itu mulai dari aksesoris mesin dan alat cetak, konduktor listrik hingga barang untuk telekomunikasi.

Nilai impornya pun mencapai jutaan dolar AS. Pada April 2023 ini saja nilainya mencapai US,19 juta. Sedangkan, secara kumulatif (Januari-April 2023) total impornya mencapai US,73 juta.

Tak hanya impor, Indonesia juga ekspor ke Israel yang nilainya mencapai US,75 juta pada April 2023. Sedangkan secara kumulatif totalnya mencapai US,93 juta.

Setidaknya ada lima jenis komoditas yang paling besar di eskpor Indonesia ke Israel, yakni lemak dan minyak hewani/nabati, alas kaki, berbagai produk kimia, serat stapel buatan, sampai ampas dan sisa industri makanan.

Berikut 10 komoditas yang diimpor Indonesia dari Israel:

1. Pelat, tongkat untuk perkakas tidak terpasang dari sermet dan sejenisnya
2. Bromida dari natrium atau kalium
3. Peralatan lainnya dari bagian subpos 84248210
4. Bagian dari perlengkapan mesin cetak untuk mencetak pelat, silinder dan komponen cetak lainnya
5. Peralatan elektro bedah atau elektro medis
6. Penerima sinyal portabel dan lainnya
7. Inti katup ban tubeless
8. Mesin penjernih air dengan kapasitas tertentu
9. Alat penghantar listrik yang bukan digunakan untuk komunikasi
10. Aksesoris untuk mesin dan peralatan bagian lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

10 Negara Tujuan Ekspor Terbesar Indonesia pada April 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia sepanjang April 2023 mencapai US,29 miliar. Sebanyak 10 negara tujuan menjadi andalan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan ekspor negara tujuan utama Indonesia adalah China dengan porsi mencapai 25,62 persen terhadap total ekspor nonmigas.

"Ekspor kita ke China pada April ini capai US,62 miliar, masih jadi mitra dagang utama," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (15/5).

"Empat negara ini yang realisasi impor terbesar di April, di atas US miliar semua," jelasnya.

Adapun beberapa komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia adalah besi dan baja, minyak kelapa sawit dan batu bara. Meski tren harga menurun, tapi masih menjadi penyumbang kinerja ekspor.

Secara rinci, nilai ekspor pada April yang tercatat US,29 miliar ini turun 17,62 persen dibandingkan Maret 2023. Sedangkan, dibandingkan April 2022 yang sebesar US,32 miliar turun lebih dalam, yakni 29,40 persen.

Menurut sektornya secara bulanan, semua komponen ekspor terkontraksi. Migas turun 5,95 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 22,56 persen; tambang dan lainnya turun 7,84 persen; dan industri pengolahan minus 21,5 persen.

Senada, secara tahunan (year on year/yoy) semua sektor ekspor pun kontraksi. Migas -12,18 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan -26,02 persen; tambang dan lainnya -25,85 persen; dan industri pengolahan -31,95 persen.

Berikut 10 negara tujuan ekspor utama Indonesia:

China US,62 miliar
AS US,57 miliar
India US,54 miliar
Jepang US,40 miliar
Malaysia US0 juta
Korea Selatan US0 juta
Taiwan US0 juta
Singapura US0 juta
Thailand US0 juta, dan
Belanda US0 juta.

[Gambas:Video CNN]

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Badan Pangan Nasional Waspadai Kenaikan Harga Gula******

Badan Pangan Nasional/National Food Agency(NFA) menyiapkan sejumlah langkah strategis demi menjaga stabilitas harga guladi dalam negeri.

Hal ini tak lepas dari harga gula internasional yang melambung. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah merespon cepat perkembangan harga gula internasional.

Adapun mitigasi dan antisipasi yang dilakukan sejalan dengan upaya penguatan ekosistem gula nasional yang saat ini terus didorong.

"Kondisi ini mengakibatkan pasokan secara global turun dan harga gula dunia menjadi naik. Ini turut berdampak kepada harga berbagai aspek yang berkaitan dengan gula di dalam negeri," ujar Ketut melalui keterangan resmi, Kamis (25/5).

Dalam rangka mengantisipasi kondisi tersebut, kata dia, pemerintah melalui NFA memastikan perhitungan Neraca Gula Nasional sesuai dengan angka produksi dan kebutuhan/konsumsi di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui pertemuan secara rutin dengan kementerian/lembaga dan seluruh stakeholder pergulaan nasional.

Ketut mengatakan mitigasi selanjutnya adalah dengan percepatanreviewdan penyesuaian Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) gula konsumsi.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan BUMN, BUMD, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Gabungan Pengusaha Tebu Indonesia (Gapgindo), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI), Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI), hingga Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia (APRINDO).

Menurutnya, penguatan koordinasi sangat penting guna mendapatkan big picture tentang kondisi dan perkembangan pergulaan nasional dari hulu hingga hilir. Ketut menyebut dengan gambaran yang utuh maka langkah dan kebijakan yang diterapkan bisa tepat sasaran.

"Setelah mendapatkan gambaran yang utuh, kita buat dan atur regulasinya dari mulai menata pola produksi serta menata ulang harga acuan yang kita tetapkan, sehingga harga itu wajar di tingkat petani, pedagang, dan konsumen sesuai harga keekonomian saat ini," ungkapnya.

Terkait HAP, NFA NFA telah menginisiasi pertemuan dengan seluruh stakeholder gula nasional guna membahas usulan dan masukan mengenai berapa besaran HAP yang wajar.

Ketut menuturkan selanjutnya usulan HAP tersebut akan masuk ke dalam pembahasan rapat koordinasi teknis dan rapat koordinasi terbatas bersama Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Setelah dibahas dan disetujui di Rakortas bersama Kemenko Perekonomian, selanjutnya HAP tersebut akan diundangkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional," imbuhnya.

Saat ini regulasi HAP gula konsumsi yang berlaku tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022. Dalam Perbadan tersebut ditetapkan HAP gula konsumsi di tingkat produsen Rp 11.500 per kg, di tingkat konsumen Rp 13.500 per kg untuk ritel modern, serta Rp 14.500 per kg di Indonesia Timur.

Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga keseimbangan harga gula nasional baik di tingkat petani, pelaku industri, pedagang, dan konsumen.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar harga komoditas pangan dipastikan stabilitas dan keseimbangannya, sehingga petani, pedagang, dan konsumen bisa mendapatkan benefit yang wajar.

Ia juga menekankan kondisi harga gula yang naik akibat pasokan yang melandai tersebut bisa menjadi peluang yang baik untuk Indonesia.

"Benar kita memang harus mengantisipasi kenaikan tersebut, namun ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk mulai meningkatkan produksinya secara bertahap, sehingga Indonesia bisa kembali menjadi salah satu produsen gula yang diperhitungkan," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar proses review dan penyesuaian HAP Gula Konsumsi bisa segera rampung dan diundangkan.

Arief menilai angka HAP yang lebih tinggi dari sebelumnya dapat menstimulasi para petani tebu semakin giat berproduksi, dengan begitu bisa mendongkrak produksi gula nasional kedepannya.

Di sisi lain, Arief juga mendorong pembenahan tata kelola industri gula nasional dari sisi on farm dan off farm. Beberapa tantangan yang tengah dibenahi diantaranya terkait harga dan ketersediaan pupuk serta perluasan lahan kebun tebu untuk memenuhi bahan baku tebu pabrik gula.

[Gambas:Video CNN]

usia fantasi

Harga Emas Antam Mandek di Rp1,056 Juta per Gram Hari Ini******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,056 juta per gram pada Selasa (23/5) pagi. Harga emasstagnan dari perdagangan sebelumnya.

Begitu juga, harga pembelian kembali (buyback) stagnan di Rp950 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp578 ribu, 2 gram Rp2,05 juta, 3 gram Rp3 juta, 5 gram Rp5,05 juta, 10 gram Rp10,05 juta, 25 gram Rp25,01 juta, dan 50 gram Rp49,94 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,26 persen menjadi US.990,5 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot melemah 0,08 persen ke US.970,3 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas melemah hari ini. Menurutnya, pergerakan harga emas bakal tertekan oleh kenaikan imbal hasil obligasi AS.

"naiknya imbal hasil obligasi AS yang disebabkan oleh pernyataan hawkish dari Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari tentang potensi suku bunga mencapai 6 persen," imbuh Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.950 per troy ons dan resistance US.985 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]