situs slot skywind

Dao mendominasi dunia

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Perampok Ruang dan Waktu

Menaker Bungkam soal Anies Mau Kaji Ulang Omnibus Law Ciptaker******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahenggan mengomentari pernyataan calon presden nomor urut 1 Anies Baswedan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih di Pilpres 2024.

Diketahui, Ida Fauziyah merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Saya tidak berkomentar, seperti itu," kata Ida Fauziah seusai menjadi pemateri dalam acara Menaker Talks di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (22/12).

"Masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden itu memiliki gagasan, visi, dan misi, dan ini sedang dipasarkan kepada masyarakat," ujar Politikus PKB ini.

Sebelumnya, Anies menyatakan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.

Anies menilai UU Ciptaker harus mengakomodasi para pekerja di Indonesia.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali, bahwa itu akan kami reviewulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita," kata Anies saat ditemui Universitas Bina Bangsa dalam serangkaian kampanye di Serang, Banten, Kamis (21/12).

otoritas maksimal

Ingin Harga Jual Diatur, Teten Desak Revisi Permendag 31 dalam 3 Bulan******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendesak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus direvisi dalam tiga bulan ke depan.

Ia meminta dalam aturan yang diundangkan September lalu itu, mengatur larangan platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP).

"Saya mengusulkan tiga bulan ke depan harus ada revisi Permendag untuk lebih menyempurnakan karena belum ada aturan HPP," katanya dalam konferensi pers di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (21/12).

Teten juga mengatakan selama ini pengawasan terhadap perdagangan online dan perdagangan offline tidak sebanding. Menurutnya, perdagangan online tidak begitu ketat.

"Banyak sekali barang yang dijual di online tidak dilengkapi dokumentasi impornya. Bahkan para merchant yang menjual di marketplace tidak memiliki dokumen itu," katanya.

"Jadi selama ini ada pengaturan yang jomplang di offline dan online. Jadi sekarang di online bisa menjual barang yang tidak memenuhi standar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Budidaya Keabadian

Zulhas Dukung Womenpreneur Indonesia: Perempuan Kunci Sukses Bangsa******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan dukungan kepada para perempuan muda Indonesia yang menjadi pelaku usaha. Ia mengatakan bahwa perempuan memegang peran kunci dalam kesuksesan suatu bangsa dan peradaban.

Hal ini disampaikan Zulhas dalam pidatonya pada Pelantikan Kepengurusan Badan Otonom Womenpreneur Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Periode 2023-2025 di The Energy Building SCBD, Jakarta, Rabu (6/12).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan 90 persen usaha di Tanah Air didominasi oleh UMKM. Dari jumlah tersebut, 65 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.

"Saya bisa seperti ini karena perempuan, ibu saya. Waktu itu beliau usianya 24 tahun, saya usia 6 tahun. Sebelum saya masuk sekolah dasar ibu saya buka usaha kecil-kecilan di kampung. Saya dilatih, jaga warung, tutup warung, mulai hitung uang," kenang Zulhas.

"Itulah yang jadi bekal. Oleh karena itu, peran perempuan itu luar biasa. Saya lihat Womenpreneur ini, saya datang karena penting sekali acaranya," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Zulhas turut menyatakan bahwa Kemendag siap membantu para pelaku usaha muda, khususnya yang tergabung dalam Womenpreneur BPP HIPMI.

"Kemendag terbuka. Apa yang diperlukan dari kami, kami siap membantu," tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari dan Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI Melissa Hamid. Hadir pula istri Menteri Investasi/BKPM Sri Suparni Bahlil dan istri Menparekraf RI Nur Asia Uno.

Permainan berburu

Perubahan Jalur Peron di Stasiun Manggarai Bakal Berlaku Selamanya******

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menyebut jalur penumpang KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, yang berubah karena adanya switch over (SO) ke-7 akan berlaku selamanya.

"Kayaknya enggak (akan berubah). Ini sudah yang terbaik," katanya di kantor Kemenhub, Rabu (20/12).

Risal menjelaskan dengan alur penumpang yang saat ini berlaku pergerakan orang akan lebih mudah.

Alur penumpang kereta api di Stasiun Manggarai mengalami perubahan mulai Rabu (20/12) ini seiring dengan dilakukannya switch over (SO) ke-7. Perubahan itu mengakibatkan beberapa dampak.

Pertama, pengguna line KRL Cikarang tujuan Tanah Abang atau Kampung Bandan yang dulu dilayani di peron antara jalur 6 dan 7 menjadi beralih ke peron di antara jalur 1 dan 2.

Kedua, pengguna KRL Cikarang tujuan Bekasi atau Cikarang yang semula dilayani di peron jalur 8, akan dipindah ke peron antara jalur 3 dan 4.

Ketiga, pengguna commuter line feeder tujuan Tanah Abang atau Kampung Bandan yang semula dilayani di peron jalur 6 dan 7, akan dialihkan ke peron antara jalur 1 dan 4.

Keempat, pengguna Kereta Bandara Soetta yang semula dilayani pada jalur 9 akan dialihkan ke jalur 7 dan 8.

Kelima, penumpang KRL tujuan Bogor, Nambo, Jakarta Kota tidak berubah tetap di peron 9,10,11 dan 12.

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Tol Japek II Selatan Difungsikan Saat Mudik Nataru, Ini Cara Lewatnya******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk bakal mengoperasikan TolJakarta-Cikampek (Japek) II Selatan di ruas Sadang-Kutanegara sepanjang 8,5 kilometer (km) secara fungsional pada libur Natal2023 dan Tahun Baru 2024.

Tol fungsional ini dibuka tanpa tarif alias gratis. Namun Tol Japek II Selatan hanya dioperasikan hanya pada arus balik Nataru yang dimulai sekitar 26 Desember, sedangkan arus balik tahun baru 2024 pada 1 Januari.

"Japek II Selatan akan mengoperasikan sebagian dari Jalan Tol Japek II selatan paket 3, yaitu Sadang sampai dengan Kutanegara. Jadi jalur fungsional ini akan mendukung arus balik dari Libur Natal 223, dan juga nanti arus balik lalin Tahun Baru 2024," kata Direktur Teknik PT Jasamarga Japek Selatan Iman Sulaiman saat site visit Tol Japek II Selatan, Senin (18/12) seperti dikutip dari Detik.com.

Pertimbangannya, sebut Iman, tol ini masih bersifat fungsional sehingga perlu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu ada 3 poin lain yang perlu dipenuhi terkait operasional Japek II Selatan secara fungsional.

"Pertama, apabila kepadatan di jalan Tol Japek II Selatan itu sudah mencapai km 70 dari Gerbang Tol Cikampek utama, yang arah trans Jawa. Jadi arah lalu lintas dari Jawa menuju Jakarta itu sudah mencapai antrian km 70, dan arah lalu lintas dari Selatan Jawa, dari Cipularang atau dari Bandung Menuju Jakarta terjadi antrian di km 72 selama kurang lebih 1 jam," jelas Iwan.

Kedua, terjadi kepadatan antrian di Gerbang Tol Kalitama atau Kalihurip Utama sepanjang kurang lebih 5 kilometer, atau mencapai km 72 ruas Cipularang selama 1 jam. Operasional tol fungsional ini juga akan melihat kepadatan di jalur arteri.

Sementara itu, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan pengguna jalan dari arah Bandung bisa masuk lewat akses Sadang, di sekitar KM 77 Tol Cipularang.

"Kami siapkan ruas fungsional di Japek II Selatan ini sepanjang 8,5 km mulai dari akses Sadang sampai gerbang Tol Kutanegara, di sini nanti pengguna jalan tol bisa masuk lewat akses Sadang di Cipularang dan keluar di Gerbang Tol Kutanegara" jelasnya.

Setelah keluar dari Gerbang Tol Kutanegara, pengguna jalan bisa melanjutkan perjalanan ke Jalan Industri sepanjang 15 km, lalu masuk lagi ke gerbang Tol Karawang Timur.

Sementara untuk masuk ke Gerbang Tol Karawang Barat, pengguna jalan bisa menempuh perjalanan 27 km.

"Lalu masuk ke jalan industri ya, jalan nasionalnya. Lalu nanti bisa masuk kembali di Gerbang Tol Karawang Timur, atau Karawang Barat menuju Jakarta kembali di Japek," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Lisye menambahkan selama beroperasi secara fungsional tol ini tidak dikenakan tarif alias gratis.

"Karena fungsional tidak ada pengenaan tarif ya, karena sifatnya fungsional, jadi nanti kalau pun ada transaksi di Gerbang Tol Kutanegara, itu adalah jumlah tarif yang dikenakan pengguna jalan ketika masuk dari gerbang tol tertentu di Cipularang ya," ujar Lisye.

"Misalnya dari gerbang Tol Pasteur, atau Buah Batu, itu sama dengan tarif ketika mereka keluar di Gerbang Tol Sadang. Hanya saja ditransaksikan di sini, di Gerbang Tol Kutanegara dengan tarif yang sama," lanjutnya.