geber88 311Jutaan kata 508573Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot977》
Bos Bulog dan Badan Pangan Buka******Jakarta, CNN Indonesia--
Bos Perum BulogBayu Krisnamurthi merespons soal kabar beraslangka di toko ritel modern.
Bayu menegaskan Bulog tetap menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bahkan akan terus ditingkatkan. Per 2024 ini, pihaknya sudah mengguyur 160 persen lebih banyak dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.
"Kita akan tingkatkan (beras SPHP) sampai 200 persen kalau perlu karena benar-benar SPHP ini sedang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang sangat kita harapkan beras SPHP ya dinikmati masyarakat dong, seperti halnya bantuan pangan betul-betul yang menerima keluarga penerima manfaat itu," ujarnya sebelum mengecek beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).
Akan tetapi, Bayu menemukan anomali dalam penjualan beras SPHP di toko ritel.
"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" tuturnya heran.
"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambah Bayu.
Di lain sisi, Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menanggapi isu bantuan pangan beras 10 kg yang ditukar uang tunai Rp400 ribu. Kabar yang beredar karena stok beras untuk bantuan pangan tersebut habis.
Lihat Juga :Bos Badan Pangan Bantah Bansos Jokowi Picu Kelangkaan Beras di Ritel |
Arief menegaskan ada perbedaan bantuan pangan dan bantuan sosial. Menurutnya, bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kg harus diterima masyarakat dalam bentuk non-tunai.
"Enggaklah (stok beras bantuan pangan habis). Coba bayangkan, kemarin pas kita masif melakukan bantuan pangan dibilangnya politisasi. Sekarang kami setop karena menghormati proses pemilu dibilangnya berasnya habis. Enggaklah, beras di Bulog ada 1,2 juta ton-1,3 juta ton," bantah Arief.
"Namanya bukan bantuan pangan dong (kalau diberikan dalam bentuk tunai). Begini, ada bantuan pangan ya bantuan pangan non-tunai, harusnya non-tunai, jangan tunai dong. Maksud saya, kita luruskan nih, bantuan pangan beras ya sampainya beras, masa dibilang (habis)," imbuhnya.
Arief menegaskan bantuan pangan disetop pada 8 Februari-14 Februari 2024. Ia menyebut ini dilakukan demi menghormati Pemilu 2024 dan menghindari tudingan politisasi.
Ia mengatakan sudah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo soal apresiasi masyarakat atas bantuan pangan tersebut.
"Saya sampaikan ke Pak Presiden (Jokowi), kita dapat apresiasi. Tapi impaknya (bantuan pangan disetop sementara) masyarakat, kita harus minta maaf ada saudara kita yang sekarang perlu beras nih, itu sementara tunda dulu sampai 14 Februari. Nanti 15 Februari 2024 kita mulai lagi. Jadi jangan dibilang gitu lah (politisasi bantuan pangan), sedih lah kita kerja benar," tutup Arief.
Saat ini, pembelian beras di pasar modern memang dibatasi dua pack saja alias 10 kg per orang. Namun, Bapanas menegaskan pembatasan itu sudah diberlakukan sejak lama.
[Gambas:Video CNN]
Pemprov Bali Resmi Pungut Wisatawan Asing Rp150 Ribu******Denpasar, CNN Indonesia--
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya resmi meluncurkan program pungutan wisatawan asing sebesar Rp150 ribu, pada Senin (12/2) sore.
Mahendra menyebut pungutan ini untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Pulau Dewata. Pasalnya, ada keterbatasan kemampuan APBD Bali terbatas untuk mengongkosi program perlindungan tersebut.
"Maka dari itu, adanya pungutan wisatawan asing ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan fiskal dalam APBD Provinsi Bali agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, termasuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur, jalan serta meningkatkan promosi pariwisata," ujarnya, Senin (12/2).
"Pungutan dilakukan dalam sistem aplikasi Love Bali secara cashless untuk kemudahan dan menjaga akuntabilitas," ujarnya
Mahendra mencontohkan pungutan ini akan dipakai membiayai perlindungan dan restorasi warisan lontar, berbagai situs budaya, adat-istiadat, dan kesenian. Kemudian, untuk mengatasi persoalan sampah, penghijauan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah dan lainnya.
Pemprov Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2023 mencapai 5,2 juta orang. Angka ini, kata Mahendra, memang masih lebih rendah dibandingkan 2019 yang tembus 6,2 juta orang.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pungutan Rp150 ribu bagi turis asing di Bali bakal digunakan untuk mengatasi masalah sampah.
Pungutan sebesar Rp150 ribu bakal diberlakukan pada 14 Februari mendatang. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan destinasi pariwisata di Pulau Dewata dapat menangani permasalahan sampah dengan baik.
"Mulai tanggal 14 Februari, kita akan ada pungutan, yaitu pungutan sebesar Rp150 ribu khusus untuk menangani sampah," katanya di Kabupaten Badung, Bali, dikutip Antara, Rabu (31/1).
"Oleh karena itu, dengan adanya pungutan ini tidak ada alasan lain bahwa kita harus menangani sampah kita dengan lebih baik," imbuhnya.
Sandiaga pun menanggapi viralnya video turis Inggris yang mengeluhkan sampah di kawasan wisata Kuta. Menurutnya, keluhan itu adalah suatu masukan dan pengingat kepada seluruh pihak terkait untuk mengelola destinasi wisata lebih bersih dan mengesankan wisatawan.
"Kita jangan terus menjadi emosi karena postingan-postingan tersebut. Jangan kita mendiskreditkan wisatawan-wisatawan tersebut, tetapi itu adalah niat baik mereka. Kita berprasangka baik saja bahwa mereka ingin memberikan masukan kepada Bali," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
(kdf/pta)MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua******Sorong (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kepentingan masyarakat adat melalui regulasi yang permanen guna mengoptimalkan aspek perlindungan kepada masyarakat adat Papua.
Ketua MRP-PBD Alfonsus Kambu di Sorong, Sabtu, menjelaskan otonomi khusus (Otsus) sudah berjalan 23 tahun, namun hasil dari keberpihakan terhadap orang asli Papua belum berjalan secara baik dan maksimal.
"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melihat secara baik kebutuhan masyarakat yang akan kami dorong lewat regulasi, karena kewenangan itu ada pada pemerintah," katanya.
Baca juga: Wamendagri lantik 33 anggota MRP Papua Barat Daya di Sorong
Dia mengatakan banyak hal akan dilakukan lewat sinergi itu, terutama menyangkut data orang asli Papua di bidang perlindungan hak-hak mereka, sehingga aspek perlindungan dan keberpihakan itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat adat Papua.
Hal konkret yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi data budaya orang asli Papua, seperti situs-situs peninggalan dan pendataan terkait dengan hak-hak orang asli Papua.
"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, karena menyangkut perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, datanya dari dinas-dinas itu," katanya.
Dia mengakui selama ini pemberdayaan sektoral dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tidak berjalan maksimal, karena tidak melibatkan MRP untuk menentukan arah bantuan itu.
Bahkan, katanya, tidak menyentuh aspek pemberdayaan secara optimal kepada masyarakat Papua. "Ini nanti kami angkat sebagai program strategis dengan pemerintah daerah melalui sebuah regulasi," ujarnya.
Dia memastikan dengan kolaborasi ini peran MRP-PBD untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua akan terpenuhi secara optimal.
Selain itu, upaya konkret lain adalah segera membentuk asosiasi atau kelompok kerja sama dengan MRP dari lima provinsi di Papua, kemudian bersinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna mengawal dan membantu program yang diturunkan dari pusat ke daerah benar-benar tepat sasaran.
Baca juga: Pj Gubernur: Proses seleksi calon MRP Papua Barat Daya belum final
Baca juga: Penetapan calon anggota MRP Papua Barat utamakan prinsip kekeluargaan
"Karena ƁP3OKP itu strategis yang siap mengawal penerapan Otsus, kerja sama itu perlu dilakukan," ucapnya.
Selain program strategis, ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pembahasan bersama Pj Gubernur Papua Barat Daya terkait rekrutmen Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) dan DPR Otsus.
Kemudian, MRP juga akan menyiapkan data-data konkret terkait dengan pendaftaran calon wakil gubernur dan calon gubernur untuk ikut pada Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya melantik tiga pimpinan MRP-PBD di Gedung LJ Kota Sorong pada 1 Maret 2024, masing-masing Ketua MRP Alfonsus Kambu, Susance Saflesa sebagai Wakil Ketua I, Vinsentius Paulinus Baru menjabat Wakil Ketua II MRP.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Label:togel 69、pinjam uang di bri tanpa jaminan、link situs slot resmi
Terkait:suku bunga kredivo、voucher gojek februari 2022、murah slot4d、slot aman dan terpercaya、17 togel、voucher indomaret gratis、judi slot terbaik dan terpercaya、slot slot gacor hari ini、cara cairkan saldo kredivo、deposlots
bab terbaru:cara pasang di line togel(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
《slot977》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek erek 67 2dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot977》bab terbaru。