dolar138

wadah pemikir perkotaan

slot gacor 388

Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.

Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.

Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu

Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.

"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.

Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.

Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.

Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.

Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

slot 25 bonus 25

BPS Bongkar 4 Asal Negara Eksportir Kurma ke RI******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor kurmamayoritas dari Tunisia, Mesir, Iran, danArab Saudi.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pada Februari 2024, impor kurma sebanyak 11,24 ribu ton. Angka itu naik 51,28 persen dibanding Januari 2024 yang hanya mencapai 7,43 ribu ton.

Dari total impor kurma Januari-Februari, sebanyak 29,66 persen berasal dari Tunisia. Kemudian dari Mesir 28,35 persen, Iran 9,3 persen, Arab Saudi 8,61 persen, dan lainnya 24,07 persen.

"Tidak ada impor kurma yang berasal dari Israel, tidak ada ya. Jadi ini kami mengklarifikasi tidak ada impor kurma dari Israel karena dari data BPS menunjukkan bahwa impor kurma terbesar kita adalah dari Tunisia, yang kedua dari Mesir," tegas Amalia dalam konferensi pers, Jumat (15/3).

Namun, BPS mencatat impor kurma pada Januari-Februari tahun ini masih lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Impor kurma pada Januari 2023 sebesar 13,23 ribu ton. Sedangkan pada Februari m2023 mencapai 12,79 ribu ton.

"Tapi memang kalau kita bandingkan dengan Januari-Februari tahun sebelumnya impor kurma Januari-Februari 2024 masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/fby)

Pertempuran yang tak terkalahkan

kangenslot

Ekspor Nikel Turun 27,26 Persen ke Rp14,37 T di Januari******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor nikeldan barang turunannya mencapai USEkonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Lihat Juga : Susah Cari Kerja, Pemuda di China Pilih 'Mager' dan Digaji Orang Tua

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr),92 miliar atau sekitar Rp14,37 triliun (asumsi kurs Rp15.625 per dolar AS) pada Januari-Februari 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan angka ini turun 27,26 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni US,27 miliar atau Rp19,84 triliun.

"Ekspor nikel dan barang daripadanya juga turun 27,26 persen di mana penurunan nilai ekspor barang ini didorong oleh penurunan nilai ekspor yang bertujuan ke Tiongkok," ucap Amalia dalam konferensi pers, Jumat (15/3).

Amalia juga mengungkapkan bahwa nilai ekspor sektor industri pengolahan lain pun kompak turun. Lihat saja, logam dasar bukan besi turun 13,57 persen (yoy) menjadi US,21 miliar atau Rp34,53 triliun pada Januari-Februari 2024. Penurunan nilai ekspor ini seiring dengan mengecilnya ekspor ke negara tujuan.

Misalnya, ekspor logam dasar bukan besi turun US7 juta atau Rp5,89 triliun ke China. Lalu, ekspor ke Belanda turun US juta atau Rp281,26 miliar dan ke Islandia turun US juta atau Rp171,88 miliar.

Selanjutnya, nilai ekspor logam dasar mulia juga turun 63,77 persen menjadi US3 miliar atau Rp2,03 triliun pada Januari-Februari 2024. Rinciannya, ekspor ke Jepang turun US5 juta, Singapura turun US juta, dan Hong Kong minus US juta.

Kemudian, nilai ekspor peralatan listrik lainnya turun 49,2 persen menjadi USSodetan Ciliwung, Digagas 2012 Lalu Macet Pembebasan Lahan 5 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meresmikanSodetan Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

Proyek penangkal banjir itu sebenarnya telah ia gagas sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Sodetan Ciliwung pun mulai dibangun pada 2013.

Jokowi mengusulkan pembangunan dua terowongan berdiameter 3,5 sepanjang 1.268 meter. Terowongan itu berfungsi mengalirkan sebagian debit banjir Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang.

Ahok sempat mengalami kendala dalam membangun Sodetan Ciliwung. Ia menghadapi resistensi warga Bidara Cina yang lahannya harus dibebaskan untuk pembangunan.

Karenanya, Ahok merevisi target penyelesaian Sodetan Ciliwung dari Oktober 2015 menjadi 2017. Pada saat bersamaan, sejumlah aturan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi landasan hukum Sodetan Ciliwung dibatalkan pengadilan.

PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2779/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT pada 25 April 2016.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pun memerintahkan penundaan pembangunan inlet Sodetan Ciliwung. Putusan itu berdasarkan gugatan terhadap SK Gubernur No 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta No 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.

Masa kepemimpinan Ahok pun usai. Ia digantikan oleh Anies Baswedan pada 2017. Mula menjabat, Anies sempat menyebut warga Bidara Cina sudah sepakat pembebasan lahan demi Sodetan Ciliwung.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, upaya pembebasan lahan untuk proyek sodetan era Anies setidaknya tercatat berproses sekitar Agustus 2022. Warga dan pemerintah kala itu sepakat untuk pembebasan empat bangunan dengan nilai ganti untung pada 5 Oktober 2022.

Proyek ini pun tak berlanjut karena Anies lengser. Awal tahun ini, Jokowi kembali menaruh perhatian kepada pembangunan Sodetan Ciliwung. Ia memerintahkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menuntaskan proyek bernilai sekitar Rp1,2 triliun ini.

Mandeknya pembangunan Sodetan Ciliwung karena pembebasan lahan juga diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia menyebut proyek ini jalan di tempat selama lima tahun.

Bukti itu bisa dilihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR selama lima tahun belakangan kemarin.

"Benar itu (pembebasan lahan membuat proyek mandek). Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena nggak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tak hanya Sodetan Ciliwung saja, ia mengatakan tidak adanya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta membuat normalisasi Kali Ciliwung juga mandek.

Tercatat dari 33 kilometer (km), sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum dibangun. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr),49 miliar atau Rp7,65 triliun. Rinciannya, nilai ekspor ke Singapura turun US7 juta, AS turun US1 juta, dan Filipina minus US juta.

Sementara itu, nilai ekspor minyak kelapa sawit turun 22,43 persen menjadi US,33 miliar atau Rp52,03 triliun pada Januari-Februari 2024. Tercatat, ekspor ke China turun US8 juta, Malaysia minus US2 juta, dan Bangladesh minus US juta.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Dewa Bela Diri Syura

joyotogel

Italia: Mengirim pasukan NATO ke Ukraina berarti Perang Dunia III******

Roma (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan pengiriman pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke Ukraina berisiko menyebabkan pecahnya Perang Dunia Ketiga. 

"Saya pikir NATO tidak seharusnya memasuki Ukraina. Ini akan menjadi sebuah kesalahan," kata Tajani di Verona, Italia Utara, seperti dilansir Anadolu, Jumat.

"Kita perlu membantu Ukraina mempertahankan diri, tetapi memasuki negara itu untuk berperang melawan Rusia berisiko menyebabkan Perang Dunia Ketiga," kata dia.

Pernyataan sang Menlu muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan gagasan pengiriman pasukan untuk membela Ukraina dari agresornya.

"Tentara kami pandai dalam melakukan apa yang mereka lakukan, melindungi kapal kami di Laut Merah, atau melakukan dengan baik apa yang mereka lakukan di Lebanon, Afrika, dan Irak. Mereka adalah pembawa perdamaian dan kebebasan," kata Tajani.

Tajani juga mengomentari perang yang sedang berlangsung di Gaza dengan mengatakan bahwa Italia harus bekerja sama dengan negara-negara Muslim moderat seperti Mesir, untuk mencapai perjanjian perdamaian di Jalur Gaza.

"Mesir adalah aktor penting dalam mencoba dan menciptakan kesepakatan yang akan membawa perdamaian di Gaza. Mesir, seperti Qatar, adalah negara fundamental bagi stabilitas kawasan ini dan Mediterania," ujarnya.
 

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

pinjam uang lewat brimo

<句子>

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

toto88

<句子>