situs paling gacor saat ini

Iblis ada di sekitar

Buntut Perpanjangan Masa Jabatan Rektor, Jajaran Dekan UNS Turut Diperpanjang******

SOLO—Jajaran dekan Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo dipastikan diperpanjang sampai dekan baru terpilih. Pihak rektorat memastikan susunan dekan tidak ada yang berubah.  Sedianya, jajaran Dekan UNS Solo selesai menjabat per 11 April 2023. 

Namun, perpanjangan masa jabatan dekan tersebut harus terjadi lantaran konsekuensi dari perpanjangan Rektor UNS Solo periode 2019-2023, Jamal Wiwoho yang kini menjabat rektor sementara melalui Surat Keputusan (SK) Menteri 23167/M/06/2023.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan yang juga ditunjuk sebagai juru bicara rektor UNS Solo, Sutanto, menjelaskan dekan tidak menggunakan mekanisme pelaksana tugas (Plt).

“Dekan tidak [ditunjuk sebagai] Plt tapi diperpanjang sampai dilantiknya dekan periode berikutnya,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Rabu (12/4/2023). Dengan demikian, dia juga mematikan tidak ada susunan dekan yang berubah.

Dia menyebut para dekan UNS Solo mulai bertugas kembali per 11 April 2023, begitu juga dengan Jamal Wiwoho mulai sebagai Rektor sementara UNS Solo. Perpanjangan tersebut bertujuan agar tidak ada kekosongan kepemimpinan di level fakultas.

Bebarengan dengan itu, Rektor sementara Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo, Jamal Wiwoho sudah menyusun pelaksana tugas (Plt.) untuk mendampinginya bekerja sampai masa transisi atau rektor definitif terpilih.

Dalam susunan Plt wakil rektor tersebut hampir semua nama sama kecuali dua yang baru, yakni Muhtar yang menjabat Wakil Rektor (WR) II dan Irwan Trinugroho yang menjabat sebagai WR IV.

Sebelumnya, WR II Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) dijabat oleh Bendi. Sedangkan Wakil Rektor IV bidang Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi sebelumnya dijabat Sajidan. Keduanya tidak diangkat menjadi Plt. membantu Rektor sementara UNS Solo, Jamal Wiwoho.

Budidaya Keabadian Staf

Korpri: PNS Bagian dari MWA UNS Berbuat di Luar Kewenangan Bisa Disanksi Berat******

SOLO–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi bagian majelis wali amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berbuat di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat.

“Sudah dibekukan, tapi masih melakukan perbuatan itu. Artinya melakukan perbuatan di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat itu,” ujar Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023) siang.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Sebagai informasi, MWA UNS Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa. Meskipun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Zudan mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) mentaati regulasi yang berlaku menyusul adanya rencana perlawanan MWA UNS terhadap Permendikbud No.24/2023.

Dia mengatakan Permendikbud No.24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor merupakan regulasi yang berlaku serta harus ditaati.

“Kalau keberatan bisa diuji dulu dalam Mahkamah Agung terkait aturannya,” jelas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini.

Dia mengatakan Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.24/ 2023 merupakan aturan yang sah. Regulasi itu tidak bisa didebat, namun bisa dilakukan uji materi ke MA apabila keberatan.

“Saya sebagai Ketua Umum Korpri mengimbau semua ASN untuk taat asas dengan peraturan yang masih berlaku. Selama Permen itu belum dicabut atau dibatalkan masih sah,” papar Alumnus FISIP UNS ini.

Menurut Zudan, ASN dalam bekerja harus mentaati sistem aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi pegawai negeri itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilanggar,” ujar dia.

Misalkan, lanjut Zudan, tidak boleh menyalahi kewenangan, mentaati aturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila PNS melanggar aturan peraturan menteri bisa mendapatkan sanksi.

“Sanksinya bisa sanksi berat dipecat tak hormat, dipecat dengan hormat, atau turun pangkat. Sanksi sedang, sampai ringan seperti teguran,” papar dia.

Menurut dia, sanksi itu bisa dikenakan bagi semua PNS yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atau peraturan menteri.

raja papan ketik

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.

Phoenix sebagai mak comblang

BEM Pertanyakan Pembekuan MWA dan Pelantikan Rektor UNS Batal, Ini Sikap MWA******

SOLO–Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) Solo, Hilmi Ahs Shidiqi, mempertanyakan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) dan membatalkan pelantikan rektor UNS.

Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Promosi Menteri Teten Apresiasi Desa BRILiaN Jadi Terobosan Pengembangan Potensi Desa

“Apakah menteri itu memiliki hak atau wewenang untuk membekukan itu, atau mungkin membatalkan pemilihan rektor. Perlu dikaji ulang lah [kenapa] menteri mengeluarkan peraturan itu,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Dia mempertanyakan apakah Permendikbudristek tersebut sudah sesuai undang–undang yang berlaku.

“Saya sendiri tanya kalau MWA itu dibekukan terus UNS sebagai PTN BH itu seperti apa, aku cuma bertanya itu aja [ke MWA],” terang Hilmi

Hilmi mengatakan pembekuan MWA dan pembatalan rektor dari Kemendikbudristek dasarnya tidak terlalu kuat. “Sedangkan PTNBH UNS berdasarkan PP 56 peraturan pemerintah,” lanjut dia.

Sementara itu, anggota MWA UNS, Mahendra Wijaya, mengatakan pihaknya baru akan memahami peraturan menteri tersebut.

“Saya belum baca. MWA sudah menerima suratnya pagi ini, selanjutnya nanti memahami dulu suratnya isinya apa,” kata dia ketika ditemui wartawan, Senin.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Informasi yang dihimpun Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Segera menjadi dewa

Mengenal S1 Bisnis Digital UNS Solo, Siapkan Lulusan Masuki Pasar Digital******

SOLO—Program Studi (Prodi) baru S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UNS Solo memiliki tingkat keketatan paling tinggi yakni 1:73 pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Menariknya, S1 Bisnis Digital merupakan Prodi baru. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UNS, Djoko Suhardjanto, menyebut prodi tersebut sengaja dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang ingin menjadi akademisi dan praktisi di bidang digital.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Merupakan program studi baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNS, prodi itu memang disiapkan agar mahasiswa siap masuk ke pasar bisnis digital,” kata dia kepada Solopos.com, Selasa (9/5/2023).

Dia berharap Prodi S1 Bisnis Digital memiliki kontribusi di bidang ekonomi digital, pemasaran digital, atau pengelolaan digital, termasuk di sektor swasta dan pemerintah.

Djoko mengatakan saat ini prodi Bisnis Digital masih relatif sedikit di Indonesia. Maka, dia yakin prodi ini akan memiliki kontribusi tinggi pada pengembangan keilmuan.

“Tentu khususnya di bidang keuangan digital, pemasaran digital, dan tata kelola digital,” kata dia.

Menurut dia, meski materi terkait digital sudah ada di Prodi S1 Administrasi Publik dan Teknik Informatika. Tetap akan ada pembeda, Djoko mengatakan perbedaanya semisal di penerapan tata kelola di bidang analis data.

“Biasanya digunakan untuk membuat keputusan-keputusan bisnis yang strategis,” lanjut dia.

Selain Bisnis Digital, materi terkait keilmuan keuangan digital dan pemasaran digital juga tidak banyak ditawarkan di universitas-universitas di Indonesia.

Maka menurut dia, Prodi Bisnis Digital tidak hanya fokus pada pengelolaan bisnis digital. “Nanti juga menyentuh teknologi keuangan (fintech) yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat,” kata dia.

Fokus Bisnis Digital FEB UNS tidak hanya pada hardskill,namun juga pada softskillmahasiswa sebagai manajer di sektor publik dan perusahaan atau digital entrepreneur. 

“Sekarang kan eranya memang bisnis digital. Banyak peluang terbuka pada pasar tersebut, namun talenta di bidang tersebut masih minim. Sehingga, dengan adanya Prodi S1 Bisnis Digital akan membawa mahasiswa yang siap dan dibutuhkan di era sekarang,” tutup dia.

Dia juga berharap dengan kehadiran Bisnis Digital tersebut akan memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang sudah serba digital.

Apalagi menurutnya, adanya integrasi antar stakeholder sangat penting karena link and match antara bangku perkuliahan dan dunia kerja menjadi sebuah keharusan.

“Maka menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin dinamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS meluncurkan Program Studi S-1 Bisnis Digital pada tanggal 27 Mei 2022 yang lalu,” kata dia.

Selain itu ada beberapa keunggulan yang ditawarkan. Beberapa di antaranya, UNS memiliki Pusat Unggulan Ipteks-Perguruan Tinggi (PUI-PT) Center for Fintech and Banking yang masuk kategori PUI-PT kluster pertama (terbaik) di Indonesia. 

PUI-PT merupakan lembaga penelitian unggulan di perguruan tinggi. PUI-PT ini telah menghasilkan berbagai macam kerjasama riset dan publikasi hasil penelitian di bidang teknologi keuangan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ditambah dengan tim dosen pengajar berpengalaman dalam menerbitkan artikel di jurnal internasional bereputasi.

Selain itu, FEB UNS sendiri merupakan salah satu leading faculty di Indonesia yang memiliki kerjasama dengan triple crown regulatorkeuangan dan perbankan di Indonesia.

Triple crown regulatoryang dimaksud adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sehingga, bagi mahasiswa S1 Bisnis Digital di FEB UNS yang berkeinginan untuk mendapatkan kesempatan magang di ketiga lembaga tersebut bisa terwujud.

Selain bekerja sama dengan lembaga tersebut, Prodi Bisnis Digital FEB UNS juga bekerja sama dengan institusi akademik di luar negeri 

Beberapa di antaranya seperti Bangor University, UK; University Putera, Malaysia; Universita Roma Tre, Italy; Université de Limoges, FR; Twente University, NL. 

Kerja sama ini membuka kesempatan yang luas kepada mahasiswa Prodi S-1 Bisnis Digital FEB UNS untuk memperoleh doube degree atau pun pertukaran pelajar.

Budaya menaklukkan dunia lain

Jokowi: Serangan Israel di Palestina adalah Pembantaian Terang******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perang dan pembantaian terang-terangan yang terjadi pada era modern saat ini sangat tidak masuk di dalam nalar dan nurani.

“Sungguh tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita, di dunia yang super modern sekarang ini masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan,” ujar Joko Widodo dalam sambutannya di acara R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Jakarta, Senin (27/11/2023), dilansir Antara.

Promosi BRI Bayarkan Dividen Interim Rp12,7 Triliun, Negara Kantongi Rp6,8 Triliun

Presiden menegaskan apa yang terjadi di Palestina adalah praktik pembantaian secara terang-terangan yang merenggut nyawa warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dia menegaskan tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikitpun.

“Pembantaian (yang terjadi di Palestina) secara terang-terangan yang merenggut (nyawa) warga sipil, merenggut (nyawa) perempuan dan anak-anak. Gencatan senjata harus segera dilakukan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus segera dimulai,” tegasnya.

Presiden mengatakan Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan hal tersebut tegas dinyatakan dalam konstitusi Indonesia.

Indonesia, kata Jokowi, juga memiliki pengalaman panjang dalam merajut keberagaman serta menjembatani perbedaan-perbedaan dan dalam mempersatukan kemajemukan.

“Saat ini penduduk Indonesia hampir mencapai 280 juta, yang terdiri dari 714 suku, dengan lebih dari 1.300 bahasa lokal atau bahasa daerah. Memeluk agama yang berbeda beda dan hidup di 17.000 pulau yang kita miliki. Bukan hal yang mudah untuk mempersatukannya tapi kita bisa,” jelasnya.

Dia menyampaikan Indonesia bersyukur mampu mengikis ego kesukuan, ego keagamaan, dan ego kedaerahan, sehingga mampu mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika.

“Unity in diversity. Dimana hal tersebut tidak akan mampu diwujudkan jika tidak didukung oleh ajaran-ajaran agama, tidak akan mampu diwujudkan jika tidak didukung oleh para pemimpin agama, yang mengajarkan cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan adalah bagian dari iman, dan menjaga persatuan juga bagian dari iman,” kata Jokowi.

Presiden menekankan bahwa Indonesia meyakini peran agama, tokoh-tokoh agama dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan perdamaian, kerukunan dan kebersamaan baik di dalam suatu negara, di dalam kawasan maupun dunia.

“Oleh sebab itu saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi diselenggarakannya forum ini, marilah kita jadikan dialog lintas agama, lintas bangsa untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan segala bentuk pertikaian-pertikaian sehingga dunia yang damai, rukun sejahtera mampu kita wujudkan bersama,” ujarnya seraya meresmikan pembukaan R20 ISORA.