togel hari ini

Satu kehidupan

Jokowi Tunjuk Luhut Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Penunjukan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Keppres itu sekaligus menetapkan pembentukan Satgas

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Di susunan pengarah, Luhut ditunjuk menjadi ketua. Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD masing-masing ditunjuk sebagai wakil ketua I dan wakil ketua II.

Pengarah salah satunya bertugas memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

Lihat Juga : DMO Sawit Naik 50 Persen, Luhut Sebut Hak Ekspor Produsen 'Dideposito'

Sementara di susunan pelaksana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ditunjuk menjadi ketua. Lalu ada Wakil Menteri Agraria Ruang dan Tata Ruang/Wakil Kepala Pertanahan Nasional sebagai Wakil Ketua I dan Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II.

"Satuan Tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Pengarah paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan," dikutip dari Pasal 12 Keppres tersebut.

Catatan Pedang Jianghu

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

Legenda manusia pertama

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

Kaisar Agung

Tiket Ferry Merak******

Sekretaris Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Yongki Triono mengatakan tiket kapal ferry dari Merak menuju Bakauheni bisa dibeli di rest area Tol Tangerang-Merak.

Lebih rinci, tiket tersebut bisa dibeli di rest area KM 43 dan KM 68. Hal ini dilakukan demi mempermudah pemudik yang ingin menyeberang dari Merak menuju Bakauheni.

"Kami bekerja sama dengan ASDP (PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)) menyiapkan untuk pembelian tiket ferry di Pelabuhan Merak sehingga masyarakat dapat membeli tiket di kedua rest areatersebut," kata Yongki dalam konferensi pers, Kamis (13/4).

"Apabila tidak memiliki tiket penyeberangan kapal Ferry, makan akan diputar balik keluar oleh petugas keluar kawasan pelabuhan," ujarnya.

Pandra mengatakan petugas memperketat area pintu pelabuhan guna menghindari penumpukan. Polisi kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa tidak ada penjualan tiket on the spot di pelabuhan, baik di Merak maupun Bakauheni.

"Pastikan sebelum masuk pintu pelabuhan pemudik telah memiliki tiket penyeberangan (H-1) melalui Aplikasi Feryzy," tegas dia.

Pandra juga mengimbau kepada pemudik untuk menaiki transportasi umum, dalam hal ini bus, yang sudah tertempel stiker dari dinas perhubungan.

"(Stiker) menandakan bus sudah layak operasional dan telah melalui ramp check," tegas Pandra.

PT ASDP Indonesia Ferry memastikan sudah tidak ada lagi penjualan tiket penyeberangan di pelabuhan secara langsung atauon the spot. Mereka mewajibkan semua masyarakat yang ingin bepergian dengan kapal laut membeli tiket sehari sebelum keberangkatan atau H-1 secara online.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan penjualan tiket secaraonlinesudah dilakukan sejak Mei 2020 lalu. Ia mengakui, masih banyak masyarakat yang belum terinfo sehingga datang ke pelabuhan tanpa tiket.

"Tidak ada penjualan tiket di pelabuhan atau di dekat pelabuhan. Agen-agen akan dinonaktifkan, tidak ada lagi di sana," ujarnya dalam media briefingdi Kantor ASDP, Senin (10/4) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.