07 togel

rtp royal188 553Jutaan kata 301735Orang-orang telah membaca serialisasi

《07 togel》

Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil******

Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Baznas Probolinggo siapkan 3.500 paket sembako jelang Ramadhan******

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, menyiapkan sebanyak 3.500 paket sembako yang akan disalurkan kepada para kaum dhuafa yang ada di kabupaten setempat menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah.

"Alhamdulillah menyambut bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah, kami akan salurkan paket sembako yang rutin dilakukan setiap tahun untuk para kaum dhuafa di Kabupaten Probolinggo," kata Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H Ahmad Muzammil di Probolinggo, Senin.

Ia menyebutkan masing-masing paket tersebut berisi beras, gula, minyak goreng, kopi, kecap, mi instan, kerupuk, biskuit, dan teh, sehingga jika dinominalkan per paketnya mencapai Rp150.000 dan total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp525 juta.

Baca juga: Baznas Probolinggo sediakan beasiswa pendidikan melalui program SKSS

"Distribusi untuk paket sembako tersebut setiap desa akan diambil 10 orang dhuafa, fakir, dan miskin. Tentunya yang sudah menerima pada tahun lalu, kali ini tidak akan menerima lagi untuk pemerataan," tuturnya.

Ia menjelaskan penyaluran paket sembako itu bertujuan untuk membantu para kaum dhuafa dalam menghadapi bulan suci Ramadhan seiring dengan kenaikan sejumlah komoditas pangan.

"Untuk penyalurannya kami lakukan menjelang bulan Ramadhan, sehingga mereka mempunyai bekal untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah," katanya.

Baca juga: Baznas salurkan 600 paket logistik bantuan pada korban banjir di Demak

Menurut dia, penyaluran paket sembako itu ditargetkan selesai sebelum bulan Ramadhan karena Baznas akan fokus kepada pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah ASN saat memasuki Ramadhan.

"Kriteria penerimanya adalah kaum dhuafa sesuai dengan asnaf mustahiq, fakir dan miskin. Saya berharap bagaimana supaya yang hanya 10 orang setiap desa itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin," ujarnya.

Baca juga: Baznas bagikan 12.500 paket sembako selama Ramadhan

Muzammil mengatakan alokasi penerima paket sembako diharapkan meningkat karena awalnya yang hanya 5 orang kemudian menjadi 7 orang dan kini 10 orang setiap desa, sehingga diharapkan perolehannya lebih banyak lagi sehingga bisa menjadi 15 atau 20 orang per desa.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil******

Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：voucher goride januari 2022、pola pola gacor slot、cari hoki slot

Terkait：slot bom 77、voucher lazada terbaru、situs gacor terbaru、situs judi、tafsir mimpi 29、gacor slot link alternatif、slot gacor pragmatic play、tafsir mimpi 2d togel、pinjaman 5 menit cair ojk、aladdin666

---

---

bab terbaru：bonanza88slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07