indo slot 388

Brahmacharya

Jokowi Minta Pemda Subsidi Penerbangan Domestik******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk memerintahkan pemerintah daerah (pemda) mensubsidi penerbangan domestik.

Langkah ini disebut Budi sebagai kunci dari arahan Presiden Jokowi untuk memulihkan industri penerbangan domestik Indonesia pascapandemi covid-19.

"Ada satu key dari Bapak Presiden dan memang itu sudah mulai kami lakukan bahwa penerbangan ke seluruh Indonesia, bahkan ke kota-kota atau kabupaten yang membutuhkan penerbangan, kiranya para pemda harus ikut mensubsidi," jelas Budi di Kantor Presiden, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Ia mengatakan langkah subsidi tersebut sudah dilakukan oleh beberapa pemda, seperti Pemda Toraja, Lubuklinggau, hingga Banjarnegara.

Menurutnya, subsidi bersama membuat maskapai penerbangan bersedia terbang ke daerah-daerah tersebut dengan biaya ekonomis. Budi mengatakan langkah tersebut bisa dilakukan setidaknya untuk 3 sampai 4 bulan pertama.

"Oleh karenanya kepada bandara-bandara atau pemda, kami ditugaskan bersama Mendagri akan kami kumpulkan, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Budi menyampaikan bahwa Kemenhub telah memberikan sejumlah stimulus, seperti biaya kalibrasi penerbangan untuk keperluan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan dan peralatan bandar udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada 2020, dan penerapan tarif PNBP sebesar nol rupiah terhadap jasa pendaratan.

Kemudian, ada juga stimulus penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola Kemenhub dengan biaya lebih rendah.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Jiwa Dou

Jokowi Minta Pemda Subsidi Penerbangan Domestik******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk memerintahkan pemerintah daerah (pemda) mensubsidi penerbangan domestik.

Langkah ini disebut Budi sebagai kunci dari arahan Presiden Jokowi untuk memulihkan industri penerbangan domestik Indonesia pascapandemi covid-19.

"Ada satu key dari Bapak Presiden dan memang itu sudah mulai kami lakukan bahwa penerbangan ke seluruh Indonesia, bahkan ke kota-kota atau kabupaten yang membutuhkan penerbangan, kiranya para pemda harus ikut mensubsidi," jelas Budi di Kantor Presiden, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Ia mengatakan langkah subsidi tersebut sudah dilakukan oleh beberapa pemda, seperti Pemda Toraja, Lubuklinggau, hingga Banjarnegara.

Menurutnya, subsidi bersama membuat maskapai penerbangan bersedia terbang ke daerah-daerah tersebut dengan biaya ekonomis. Budi mengatakan langkah tersebut bisa dilakukan setidaknya untuk 3 sampai 4 bulan pertama.

"Oleh karenanya kepada bandara-bandara atau pemda, kami ditugaskan bersama Mendagri akan kami kumpulkan, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Budi menyampaikan bahwa Kemenhub telah memberikan sejumlah stimulus, seperti biaya kalibrasi penerbangan untuk keperluan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan dan peralatan bandar udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada 2020, dan penerapan tarif PNBP sebesar nol rupiah terhadap jasa pendaratan.

Kemudian, ada juga stimulus penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola Kemenhub dengan biaya lebih rendah.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Lewat Omnibus Permen BUMN, Erick Thohir Mau Pangkas 45 Aturan Jadi 3******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirberencana memangkas peraturan menteri (permen) BUMN dari semula 45 menjadi 3 aturan saja.

Ia ingin menyederhanakan birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN lewat OmnibusPermen BUMN.

"Deregulasi ini akan mewujudkanless bureaucracymelalui penyederhanaan dan konsolidasi Peraturan Menteri BUMN," ujar Erick dalam keterangan persnya, Rabu (28/12).

"Dalam beberapa kesempatan, saya sering bertanya ke direksi mana yang baca 45 Permen, saya yakin tidak ada. Dengan hanya tiga Permen, para direksi akan lebih mudah memahami dan juga mengimplementasikannya," ucapnya.

Kementerian BUMN sedang mengadakan uji publik terkait rancangan deregulasi permennya. Masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui jdih.bumn.go.id hingga akhir 2022.

"Uji publik yang dilakukan secara hybridtersebut merupakan bagian proses deregulasi Permen BUMN yang ditargetkan dapat dituntaskan di akhir tahun ini," kata Erick.

Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Wahyu Setyawan mengatakan OmnibusPermen BUMN akan terkait dengan tata kelola dan transaksi signifikan BUMN, organ dan sumber daya manusia BUMN, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN.

Menurutnya, banyak isu yang diperbarui dalam deregulasi Permen BUMN, mulai dari penilaian terhadap dewan komisaris, syarat pemilihan auditor eksternal, pengelolaan arsip, dan keterbukaan informasi publik.

Regulasi baru juga akan mengatur kewajiban BUMN terhadap perlindungan data pribadi, laporan keuangan gabungan BUMN, kewenangan Menteri BUMN dalam pembinaan BUMN, dan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system).

Dengan adanya penyusunan Permen BUMN, Wahyu mengatakan semua peraturan menteri yang eksisting akan dicabut.

"Namun nantinya akan kita atur ada aturan peralihan terkait masa berlaku efektifnya Peraturan Menteri BUMN, yang disesuaikan dengan proses yang ada," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa datang ke dunia

Harta Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia Punya Rp378 T******

Pengusahabatu bara Low Tuck Kwong jadi orang terkaya nomor satu di Indonesia versi Forbes dengan kekayaan US,2 miliar atau Rp378 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Berdasarkan data real time Forbes pada Senin (26/12), ia menyalip posisi Hartono bersaudara yang harus puas di peringkat ke-2 dan ke-3.

Kwong dikenal sebagai raja batu bara kelahiran Singapura yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Ia merupakan pendiri dan pemegang saham Bayan Resources Tbk (BYAN), sebuah perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia.

Lebih jauh, Kwong pun ikut mendukung utama SEAX Global untuk membangun sistem kabel laut bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia.

Mulanya, karir Kwong diawali dengan bekerja untuk perusahaan konstruksi ayahnya di Singapura. Kala itu, Kwong masih remaja dan kemudian pindah ke Indonesia pada 1972 untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar.

Kwong memulai bisnisnya sebagai kontraktor bangunan di Indonesia. Namun, ia berhasil mendapatkan jackpot setelah membeli tambang pertamanya pada 1997.

Keputusannya membeli tambang itulah yang membawanya saat ini menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia. Jumlah kekayaannya juga terpantau cukup jauh dari Hartono bersaudara.

Budi Hartono menjadi orang terkaya nomor dua dengan harta US,1 miliar atau Rp331,5 triliun.

Kemudian, Michael Hartono bergeser menjadi orang terkaya nomor tiga di Indonesia dengan kekayaan US,3 miliar atau Rp319,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tao Tongxuan

Wapres Bidik Rasio Kewirausahaan RI Capai 3,95 Persen pada 2024******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan Indonesia sudah dapat meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen pada 2024.

"Kami berharap di 2024 Indonesia sudah dapat meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen," ujarnya dalam acara Peresmian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/12).

Ma'ruf mengatakan saat ini rasio kewirausahaan RI masih berada di level 3,47 persen saja dan harus terus ditingkatkan. Sebab, kata dia, jika Indonesia ingin ekonominya maju, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kuantitas wirausaha dalam negeri harus terus digenjot.

Oleh karena itu, Ma'ruf mengatakan pemerintah terus mendorong UMKM dan wirausaha untuk terus berkembang melalui berbagai program pemberdayaan, pemberian bantuan sosial, hingga pendampingan.

"Termasuk mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan, seperti jejaring dan inkubasi bisnis, inovasi produk dan jasa berbasis riset, memanfaatkan teknologi dan peningkatan literasi digital, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif," katanya.

Lebih lanjut, Ma'ruf menuturkan kendala terbesar UMKM saat ini masih seputar akses pembiayaan dan permodalan. Disusul oleh akses pasar, pemasaran dan promosi, serta akses bahan baku.

Oleh karena itu, ia meminta pihak terkait dapat meningkatkan peningkatan bantuan modal melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) khusus berbasis kelompok usaha atau klaster.

Ia mengklaim pembiayaan KUR berbasis klaster bisa menjadi solusi bagi unit-unit usaha rakyat yang belum terinklusi oleh layanan perbankan konvensional.

Ma'ruf pun berpesan agar penyaluran KUR klaster itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, terukur, dan tepat sasaran sehingga masyarakat menerima manfaat dan terjamin keamanan usahanya.

"Saya juga mengajak kita bersama untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan di tengah masyarakat. Jiwa kewirausahaan perlu dikenalkan sejak usia muda dengan menanamkan pola pikir dan perilaku inovatif, kreatif, mandiri, jujur, dan pantang menyerah," imbuhnya.

Untuk memperkuat kewirausahaan dan UMKM, Ma'ruf juga meresmikan satu Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) - Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (KUMKM) di Kabupaten Semarang dan lima PLUT KUMKM di kabupaten/kota lain.

Kelima PLUT KUMKM yang diresmikan tersebut di antaranya PLUT Kabupaten Buleleng, Bali; PLUT Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah; PLUT Kabupaten Dairi, Sumatera Utara; PLUT Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan; dan PLUT Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara.

PLUT merupakan salah satu program kerja dari KemenkopUKM untuk mendorong UMKM naik kelas. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2014, sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2013.

PLUT KUMKM bertujuan untuk memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

Ogah Daftar MyPertamina, Pengguna Pajero Banting EDC Petugas SPBU******

Pengguna Mitsubishi Pajero Sport membanting Electronic Data Capture (EDC) yang dipegang petugas SPBU Pertaminakarena tidak mau mendaftar MyPertamina. Insiden itu terjadi di SPBU 44.533.03 Bojong, Purbalingga, Jawa Tengah, sekitar pukul 08.30 WIB.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Brasto Galih Nugroho mengatakan konsumen kendaraan Pajero nomor polisi R 1944 C itu bermaksud mengisi biosolar sebesar Rp200 ribu.

Namun, operator SPBU mengarahkan konsumen itu untuk mendaftar program subsidi tepat di website. Hal itu dilakukan mengingat pelanggan yang bersangkutan pada saat kejadian memang belum memiliki QR code atau sudah tercatat di sistem Subsidi Tepat MyPertamina.

Dari video CCTV yang beredar, tampak penumpang kursi depan Pajero Sport itu membanting EDC yang dipegang oleh petugas SPBU. Setelah membanting EDC, konsumen itu sempat adu mulut dengan petugas hingga akhirnya mobil tancap gas meninggalkan area SPBU.

Brasto pun berharap konsumen pertalite dan biosolar dengan kendaraan roda empat atau lebih untuk segera mendaftarkan kendaraannya di subsidi tepat.mypertamina.id.

Sedangkan, bagi konsumen yang memiliki kemampuan dan menggunakan kendaraan modern, ia menghimbau untuk menggunakan BBM nonsubsidi yang lebih ramah lingkungan dan lebih baik bagi mesin.

Pertamina menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mendata pembeli yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi, terutama kendaraan roda empat.

Sejak 1 Juli, seluruh pengguna pertalite dan solar yang merasa berhak untuk menggunakan BBM subsidi tersebut bisa mendaftarkan kendaraannya. Dokumen yang perlu disiapkan sebelum mendaftar adalah KTP, STNK dan foto kendaraan (jika melalui online).

Rencana pemberlakuan pembatasan ini dilakukan seiring dengan jebolnya alokasi dana subsidi BBM dan kompensasi energi dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]