slot 888 asia 276Jutaan kata 352594Orang-orang telah membaca serialisasi
《judi asia slot》
Mengenal Contract Farming yang Dijanjikan Anies Jika Menang Pilpres******Jakarta, CNN Indonesia--
Anies Baswedan menjanjikan skema pertanian kontrak (contract farming) jika terpilih di Pilpres 2024 ketimbang melanjutkan lumbung pangan (food estate) yang sudah berjalan di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia mengatakan nanti dirinya dan jajaran akan menyiapkan regulasi soal pertanian kontrak ini. Anies menyebut program contract farming bakal menjadikan sentra-sentra pertanian sebagai mitra.
Calon presiden nomor urut satu itu berpendapat cara ini lebih adil. Pasalnya, Anies menilai sistem food estate malah memberikan dana kepada korporasi, bukan dirasakan rakyat langsung.
"Itulah kenapa kita memilih melakukan contract farming supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk produksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya," tegas Anies.
Sebenarnya pertanian kontrak bukanlah barang baru. Akan tetapi, istilah ini memang belum lazim di telinga masyarakat.
Badan Pangan Dunia (FAO) mendeskripsikan contract farmingsebagai bentuk kesepakatan di muka antara petani dan pembeli. Kedua belah pihak umumnya menyepakati syarat dan ketentuan produksi hingga pemasaran produk pertanian.
"Kondisi ini biasanya menentukan harga yang harus dibayar kepada petani, kuantitas dan kualitas produk yang diminta pembeli, serta tanggal penyerahan (hasil pangan) kepada pembeli," tulis FAO di situs resminya, dikutip Rabu (29/11).
Lihat Juga :Pebisnis soal PKS Mau Ibu Kota Tetap di Jakarta: Kami Tak Mau Dengar |
"Dalam beberapa kasus, kontrak juga dapat mencakup informasi lebih rinci tentang bagaimana produksi akan dilakukan atau poin-poin tertentu, seperti benih, pupuk, dan saran teknis yang akan disediakan pembeli," sambung penjelasan tersebut.
FAO mencatat sistem contract farmingsudah ada selama beberapa dekade. Belakangan, pertanian kontrak semakin diminati di negara-negara berkembang.
Sementara itu, laporan Bank Dunia pada 2014 lalu memberikan gambaran bagaimana dampak pertanian kontrak di beberapa negara. Salah satunya Senegal yang menerapkannya untuk komoditas kacang tanah.
Menurut catatan Bank Dunia, sistem ini memberikan setidaknya peningkatan pendapatan kotor pertanian sebesar 39 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak terlibat dalam sistem kontrak.
Bank Dunia juga mencatat skema contract farming pernah dilakukan di Indonesia. Setidaknya ada empat komoditas yang diproduksi dalam perjanjian ini, yakni unggas, jagung, beras, hingga kelapa sawit.
"Sistem kontrak meningkatkan pengembalian modal untuk benih unggas dan jagung, namun tidak untuk padi. Petani kontrak masing-masing mengalami peningkatan margin kotor sebesar 71 persen dan 160 persen untuk benih jagung serta unggas," tulis laporan tersebut.
Sedangkan untuk komoditas kelapa sawit diklaim mampu menaikkan pendapatan bersih rumah tangga sebesar 60 persen. Bahkan, penelitian menyebut pertanian kontrak punya pengaruh yang signifikan untuk pendapatan petani kecil secara keseluruhan.
[Gambas:Video CNN]
Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.
Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.
"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).
Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.
"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).
[Gambas:Instagram]
Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.
Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.
"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.
"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.
Lihat Juga :Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar |
Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.
Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.
"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.
Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.
Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.
"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Pemkab Cianjur Usul UMK 2024 Naik 14 Persen Jadi Rp3,2 Juta******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengajukan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Cianjur2024 sebesar 14 persen atau naik menjadi Rp3,2 juta.
Kenaikan ini sesuai dengan keinginan buruh yang akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan kenaikan UMK tersebut berdasarkan kajian bersama antara buruh, organisasi buruh, pengusaha dan Pemkab Cianjur.
"UMK Cianjur tahun 2023, sebesar Rp2.893.229 dinilai sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia, sehingga Pemkab Cianjur mengajukan kenaikan sebesar 14 persen berdasarkan perhitungan daya beli, fluktuasi harga kebutuhan pokok, dan standar hidup layak," kata Herman, Minggu (26/11), melansir Antara.
Pihaknya berharap pengajuan kenaikan dapat disetujui Pemprov Jabar karena UMK di Cianjur dinilai masih rendah dibandingkan kabupaten atau kota lain. Sementara pengusaha diyakini masih mampu dan tidak diberatkan karena UMK Cianjur masih rendah.
Kenaikan UMK yang sudah diajukan tinggal menunggu keputusan dari Pemprov Jabar dengan harapan tidak mengalami perubahan atau penurunan. Sebab, buruh di Cianjur harus mendapatkan haknya guna memenuhi standar hidup layak.
"Kami berharap sama, pengajuan kenaikan disetujui dan tidak dikurangi karena berbagai pertimbangan. Tinggal menunggu jawaban dari Pemprov Jabar karena suratnya sudah dilayangkan dan akan terus kami kawal," ucap Herman.
Sebenarnya pengajuan kenaikan UMK Cianjur yang diminta buruh adalah sebesar 15 persen. Namun hasil rapat bersama dengan Pemkab Cianjur yang menghasilkan pengajuan naik 14 persen dinilai masih rendah.
"Meski diajukan kenaikan sebesar 14 persen, UMK Cianjur masih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain, contoh dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi saja masih jauh. Namun kami berharap Pemkab Cianjur mengawal sampai ditetapkan tidak lagi dikurangi," kata dia.
Hendra mengatakan pihaknya akan terus mengawal pengajuan kenaikan UMK sampai disetujui Pemprov Jabar dan tidak dikurangi. Sebab, berbagai pertimbangan termasuk harga kebutuhan pokok dan bahan bakar migas sudah lama mengalami kenaikan.
"Kami akan terus mengawal sampai keinginan buruh di Cianjur dipenuhi karena ketika naik UMK Cianjur masih tetap saja terendah dibandingkan daerah lain," lanjutnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:situs online yang aman、list situs slot、untung308
Terkait:jasa paylater、mercy88、kumpulan slot gacor、pinjaman online lewat wa terpercaya 2022、cara kredit barang di kredivo、hoki189 slot、voucher shopee gratis ongkir min belanja 0 2022、deposit new member 100 to kecil、situs yg terpercaya、pasar 88 slot
bab terbaru:pinjaman 50 juta cepat cair(2024-05-29)
Perbarui waktu:2024-05-29
《judi asia slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,gacor slot onlineHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《judi asia slot》bab terbaru。