cmdplay

Yi Feng Luo Lanxue

seribu mimpi abjad

SYL alirkan uang Rp40,1 juta hasil pemerasan ke Partai NasDem******

Jakarta (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Masmudi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo mengalirkan uang sebesar Rp40,1 juta hasil pemerasan di Kementerian Pertanian ke Sekretariat Jenderal Partai NasDem.

Syahrul Yasin Limpo (SYL) didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian selama rentang waktu tahun 2020 hingga 2023.
"Atas pengumpulan uang secara paksa tersebut, antara lain dipergunakan terdakwa untuk Partai NasDem dengan total Rp40,1 juta," kata Masmudi dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: SYL didakwa lakukan pemerasan dan terima gratifikasi Rp44,5 miliar

Masmudi merinci aliran dana kepada Partai NasDem tersebut diberikan SYL sebesar Rp8,3 juta pada tahun 2020, kemudian Rp23 juta pada 2021, dan Rp8,82 juta pada 2022.

Selain untuk Partai NasDem, jaksa menyebutkan dana yang diperoleh SYL dari pungutan uang secara paksa digunakan untuk keperluan istrinya sebesar Rp938,94 juta, keperluan keluarga Rp992,29 juta, keperluan pribadi Rp3,33 miliar, kado undangan Rp381,61 juta, serta keperluan lain-lain sebesar Rp16,68 miliar.

Kemudian uang tersebut juga digunakan SYL untuk menyewa pesawat senilai Rp3,03 miliar, bantuan bencana alam atau sembako sebesar Rp3,52 miliar, keperluan ke luar negeri Rp6,92 miliar, umrah Rp1,87 miliar, serta kurban Rp1,65 miliar.

Baca juga: KPK buka peluang panggil keluarga SYL untuk penyidikan TPPU

Jaksa Masmudi menuturkan SYL melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023.

Untuk itu, ketiga orang itu didakwa secara bersama-sama telah melakukan pemerasan serta gratifikasi senilai Rp44,5 miliar.

Jaksa menegaskan perbuatan ketiga terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Juncto (jo.) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) junctoPasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca juga: KPK periksa putra SYL soal jual beli jabatan di Kementan
Baca juga: KPK panggil putri eks mentan SYL, Indira Chunda Thita Syahrul

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

gacor sekarang

Menag: KUA akan layani urusan semua agama******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Kantor Urusan Agama (KUA) akan bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat Islam saja, tetapi juga akan dijadikan tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama.

"Kita sudah sepakat sejak awal, bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama," ujar Yaqut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kemenag rancang KUA inklusif, layani lintas agama

Pernyataan Menag Yaqut tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam bertajuk Transformasi Layanan dan Bimbingan Keagamaan Islam sebagai Fondasi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan.

Menurut Yaqut, dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan agama selain Islam, diharapkan data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik.

"Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-Muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu seharusnya menjadi urusan Kementerian Agama," katanya.

Baca juga: Menag minta jajaran libatkan masyarakat dalam program keagamaan 

Menag juga berharap aula-aula yang ada di KUA dapat dipersilakan untuk menjadi tempat ibadah sementara bagi umat non-Muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain.

"Bantu saudara-saudari kita yang non-Muslim untuk bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Tugas Muslim sebagai mayoritas yaitu memberikan pelindungan terhadap saudara-saudari yang minoritas, bukan sebaliknya," kata Menag Yaqut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan pada 2024, pihaknya akan meluncurkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama.

Baca juga: Kemenag telah lakukan revitalisasi 35 layanan KUA di Aceh 

"Tahun ini pula segera kami launching KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas fungsi dan lintas agama," kata dia.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

depo 50 bonus 50 to kecil

TKN: Pertemuan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan mengatakan pertemuan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah untuk membahas kelanjutan dari para presiden Indonesia sebelumnya.

"Pak SBY ini seniornya Pak Prabowo dan tentu Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa beliau itu menghormati dan ingin meneruskan kebaikan dari presiden-presiden sebelumnya, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Yang masih hidup ada Pak Joko Widodo  sekarang tentu saja, kemudian ada Pak SBY dan Bu Megawati Soekarnoputri," kata Arief di Jakarta Selatan, Minggu malam.

Arief juga mengatakan Prabowo akan bersilaturahmi ke Megawati, mengingat Megawati dan Prabowo pernah maju sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2009.

"Tentu saja Pak Prabowo punya histori juga sejak 2009. Jadi tentu saja kita berharap PaK Prabowo sebelum menjadi presiden bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengonfirmasi pertemuan Calon Presiden RI Prabowo Subianto dengan presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (23/2).

AHY mengatakan pertemuan tersebut dapat menjadi model hubungan antara tokoh bangsa.

"Hubungan saling menghormati ini menurut saya sesuatu yang sangat baik. Ini harus menjadi model dalam hubungan antara tokoh bangsa," kata AHY di Jakarta, Sabtu, dijumpai usai bertemu Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Sabtu petang, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

AHY yang merupakan putra SBY itu mengaku belum mendapatkan cerita dari ayahnya mengenai isi pembicaraan dengan Prabowo di Cikeas. AHY baru saja kembali dari kunjungan kerja sebagai menteri di Manado, Sulawesi Utara.

Namun, dia bersyukur dua tokoh bangsa itu melakukan pertemuan.

"Terus terang saya sendiri belum mendapatkan ceritanya, jadi saya setelah ini ingin mendengar juga. Yang kami syukuri adalah hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBY ini seperti sahabat, yang saling membutuhkan dalam arti ingin sahabatnya sukses," kata dia.

Dikatakan pula bahwa pertemuan itu dilandasi niat baik kedua tokoh. Prabowo dengan niat baik ingin mendengarkan masukan dari SBY. Sebaliknya, SBY dengan niat yang baik juga ingin memberikan masukan termasuk pengalaman kepada Prabowo Subianto.

Menurut AHY, pertemuan tokoh bangsa tidak harus dilakukan di hadapan banyak kamera wartawan. Pertemuan dapat dilakukan tertutup dan terbatas namun benar-benar dengan niat baik untuk saling memberikan dukungan.

Baca juga: TKN nilai ahli gizi harus sukseskan program susu dan makan gratis
Baca juga: TKN Fanta adakan Syukuran Kemenangan Orang Muda
Baca juga: TKN Fanta: Kemenangan Prabowo-Gibran berkat dukungan anak muda

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

gerbang emosional

desa4d

Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan lembaganya masih menelusuri dugaan jual beli surat suara Pemilu 2024 yang terjadi di Malaysia.

"Ini belum masuk ke penyidikan, tetapi masih dalam proses penelusuran," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin.

Selain itu, Bagja menjelaskan bahwa saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sedang melakukan penyelidikan dan pemberkasan karena dugaan jual beli surat suara pemilu di Malaysia itu memiliki unsur pidana.

Kendati demikian, Bagja belum dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai perkembangan kasus dugaan jual beli surat suara pemilu tersebut.

"Masih dalam penyelidikan, proses. Agak sulit kami memberitahu kepada teman-teman," ujarnya.

Baca juga: Migrant CARE laporkan ke Bawaslu RI jual beli surat suara di Malaysia

Akan tetapi, Bagja menjelaskan bahwa mulanya Bawaslu menelusuri video yang beredar mengenai dugaan terjadinya jual beli surat suara pemilu tersebut.

"Video yang beredar kemudian kita selidiki, kita telusuri kan. Ada yang menarik sih memang, tetapi nantilah. Ini kan masih dalam rangkaian," tuturnya.

Sebelumnya, organisasi Migrant CARE melaporkan dugaan jual beli surat suara selama Pemilu 2024 di Malaysia ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Baca juga: Migrant CARE lapor dugaan pelanggaran pemilu di Malaysia ke Bawaslu RI

Staf Migrant CARE Muhammad Santosa di Jakarta, Selasa (20/2), menjelaskan modus jual beli surat suara adalah dengan memanfaatkan surat suara yang dikirimkan ke kotak pos di jalur tangga apartemen tanpa memberikannya kepada pemilih secara langsung.

Santosa menuturkan pedagang surat suara kemudian memanfaatkan ketidaktahuan pemilih. Pedagang surat suara itu memang sengaja mengincar kotak pos di sejumlah apartemen.

"Mereka memang sengaja mencari dari kotak pos satu ke kotak pos yang lainnya. Akhirnya dari satu, dua, sembilan, sepuluh, sampai terkumpul banyak. Nah, ketika sudah terkumpul banyak, mereka akan mengamankan di satu tempat," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Ahmad Yani minta pemerintah usut surat suara tercoblos di Malaysia
Baca juga: Hari ini, Bawaslu dan KPU bertemu bahas PSU di Kuala Lumpur
Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

slot situs win

Bawaslu RI ungkap upaya mencari panwas hilang di Papua Tengah******

Informasi terakhir, yang bersangkutan itu masuk ke dalam hutan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengungkapkan upaya pencarian seorang panitia pengawas pemilu distrik yang hilang di Papua Tengah oleh Bawaslu Kabupaten Mimika.

"Ketua Bawaslu Kabupaten dan Korordinator Divisi Sumber Daya Manusia (Kordiv SDM) itu telah berkoordinasi dengan Basarnas pada tanggal 15 Februari 2024. Ini lagi dikoordinasikan lagi. Kemudian dengan pemerintah daerah juga sudah koordinasi di tanggal 16 Februari 2024," kata Herwyn di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Herwyn menjelaskan Bawaslu Kabupaten Mimika juga sudah memfasilitasi keluarga korban untuk ikut ke titik pencarian dari tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2024. Namun demikian, lanjut dia, belum ditemukan hasilnya.

"Mungkin kami, Bawaslu RI, bisa saja akan berkoordinasi untuk hal ini. Apakah benar yang bersangkutan benar-benar hilang atau gimana? Kita akan pastikan seluruh jajaran kita supaya bisa bekerja, dipastikan keselamatannya, sambil berkoordinasi dengan pihak keamanan. Apalagi kan kita ketahui bersama peristiwa itu terjadi di Papua," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu RI masih cari panwas distrik yang hilang di Papua Tengah
Baca juga: Panwas Papua selidiki dugaan surat suara yang dilarikan

Herwyn juga mengatakan bahwa pihak Bawaslu setempat sudah mengadakan pertemuan untuk membahas dan memastikan panwas tersebut benar-benar hilang. Selain itu, lanjut dia, dibahas juga proses pencarian panwas yang hilang itu.

"Itu lagi dikoordinasikan, yang saya katakan tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu setempat. Akan tetapi, mungkin kita akan lagi koordinasikan di tingkat nasional," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa informasi terakhir yang diterima pihaknya adalah panwas tersebut masuk ke dalam hutan.

"Informasi terakhir, yang bersangkutan itu masuk ke dalam hutan, panwas distrik kita. Sampai sekarang belum ditemukan, tetapi semua elemen baik aparat keamanan maupun juga pihak-pihak yang terkait itu sudah mencari yang bersangkutan ke hutan dan juga beberapa tempat yang diindikasikan yang bersangkutan terlihat terakhir," kata Bagja.

Adapun Bagja menyebut proses penyelenggaraan pemilu masih berjalan sampai saat ini di Kabupaten Mimika, yakni proses rekapitulasi.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu
Baca juga: Bawaslu Jember rekomendasikan PPK hitung ulang di 14 kecamatan

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024
Baca juga: Perludem: Bawaslu perlu koordinasi dengan KBRI usut jual beli suara

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Warisan serba profesional dari dunia lain

jdb

Bapanas: Pemerintah percepat tambahan stok beras untuk hadapi Ramadhan******

Hari ini inflasi paling tinggi adalah beras. Jadi beras ini menjadi concern dari Pak Presiden (Joko Widodo), percepat top up stoknya Bulog (beras).

Depok (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Pemerintah akan mempercepat penambahan stok beras Bulog untuk menghadapi periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024.

Arief menyebut, dalam rapat sidang kabinet paripurna yang berlangsung pada Senin (26/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga untuk fokus mempersiapkan stok pangan atau kebutuhan bahan pokok guna mencegah kelangkaan atau ketidakstabilan harga.

"Hari ini inflasi yang paling tinggi adalah beras. Jadi beras ini menjadi concerndari Pak Presiden (Joko Widodo), percepat top upstoknya Bulog (beras)," ujar Arief, di Depok, Jawa Barat, Selasa.

Arief menjelaskan, stok di gudang Bulog setidaknya harus terisi sebanyak 1,2 juta ton beras. Sementara, data terakhir tercatat stok beras berada di angka 800 ribu ton.

Saat ini, beras yang sedang terkirim dari luar negeri atau goods in transitberada di kisaran angka 500 ribu hingga 600 ribu ton.

"Jadi memang kita harus terus menjaga stok di 1,4 juta ton," kata Arief.

Lebih lanjut, untuk menjaga stabilitas harga, Bapanas juga akan mengisi stok-stok beras baik di ritel modern ataupun pasar tradisional.

Arief memastikan bahwa ketersediaan beras di pasar tradisional dan ritel modern akan selalu aman, meski memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendistribusikannya.

Selain itu, diprediksi beberapa wilayah dalam waktu dekat akan mengalami panen raya seperti di daerah Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Demak, Sumatera Selatan, dan Bintan.

"Terus-menerus kita isi, karena memang kita perlu waktu untuk meng-convert dari 50 kilogram ke 5 kilogram. Tapi saya pastikan bahwa stok ini cukup sampai dengan Lebaran," ujarnya pula.

Langkah lain dari Pemerintah untuk menekan atau menurunkan harga beras adalah dengan membanjiri pasar tradisional dan ritel modern dengan beras Bulog atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Arief menyebut, saat ini harga gabah sudah mulai terkoreksi, dari yang sebelumnya berkisar antara Rp8.000-Rp8.600, kini rata-rata nasional berada di angka Rp7.100. Menurut Arief, harga gabah tersebut mempengaruhi harga beras yang akan dijual di pasar.

"Jadi kalau melihat harga beras yang hari ini harganya di bawah Rp13.000, itu adalah beras intervensi dari pemerintah. Karena enggak mungkin penggiling padi bisa memproduksi beras dengan harga di bawah itu tanpa bantuan beras Bulog untuk makan provinsi," ujar Arief pula.
Baca juga: Pemerintah siapkan impor beras tambahan 1,6 juta ton untuk stok CBP
Baca juga: Anggota DPR minta Bapanas fokus bangun ketahanan pangan

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024