erek erek buku mimpi

bonus new member 100 to kecil heylink 761Jutaan kata 806949Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek buku mimpi》

Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mempersilakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menggulirkan hak angket terkait pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun usulan hak angket disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, dia menyebutkan fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu, Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket.

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” jelasnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.

Bawaslu telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” ucap Bagja.

Kemudian, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya.

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja mengaku telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan, 75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran.

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas 1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya.

Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan

Baca juga: KPU soal Ganjar dorong hak angket: Sudah diatur dalam UU Pemilu

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko usul RI jadi pusat pelatihan petani muda Asia Pasifik******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan kepada organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) agar Indonesia menjadi pusat pelatihan petani muda Asia Pasifik.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat melakukan pertemuan bilateral dengan Asisten Direktur Jenderal dan Perwakilan Regional FAO untuk Asia Pasifik Jong Jin Kim, di Kolombo, Sri Lanka, Jumat.

"Indonesia bersedia menggagas pengembangan pusat riset, dengan dukungan dari FAO dan lembaga terkait lainnya, ini akan menjadi ajang tukar pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik,” kata Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menyampaikan tiga gagasan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Asia Pasifik, yakni mendorong regenerasi petani melalui pusat pelatihan, membangun smart farming, serta memperkuat riset dan inovasi tropical farming.

Moeldoko mengatakan pembentukan pusat laboratorium pelatihan regenerasi petani merupakan bagian dari transformasi sistem agri food.

Saat ini, kata dia, semua negara mengalami masalah yang sama, yakni petani semakin menua dan generasi muda yang berminat di pertanian kian sedikit.

Untuk itu diperlukan program percepatan regenerasi petani melalui sebuah laboratorium pelatihan.

“Ini akan menjadi tempat berbagi ilmu dan praktik baik dari berbagai negara Asia pasifik dan kemudian direplikasi melalui jaringan FAO,” katanya.

Moeldoko memastikan Indonesia siap menjadi pusat laboratorium percepatan pembentukan petani muda. Alasannya, Indonesia punya keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah telah bekerja sama dengan FAO membangun program regenerasi petani yang meliputi pelatihan berjenjang dari hulu hingga hilir dengan melibatkan dunia usaha, kementerian/lembaga, Bank Sentral Indonesia, asosiasi petani, dan organisasi kepemudaan.

Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini, untuk menarik minat anak muda menjadi petani, dibutuhkan cara-cara baru dalam bercocok tanam dengan penggunaan teknologi.

Moeldoko pun mengusulkan penguatan smartfarmingsebagai jenis pertanian baru. Salah satu negara yang bisa menjadi mitra strategis, menurut dia, adalah Korea Selatan.

"Korea Selatan terkenal sebagai negara yang dapat menjadi contoh pengembangan smartfarmingdan kita siap bekerja sama dalam melatih petani muda,” tuturnya.

Selain regenerasi petani dan pengembangan smartfarming, Moeldoko mengungkapkan penguatan investasi riset dan inovasi di bidang tropicalfarmingjuga harus dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Asia Pasifik.

Selama ini, ujar dia, riset dan pengembangan pangan lokal belum berjalan dengan baik, terutama soal perbenihan / pembibitan dan pemanfaatan plasma nutfah, goodagriculture, serta peningkatan nilai tambah.

“Padahal pengembangan pangan dapat menjawab isu ketahanan pangan dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani,” terangnya.

Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal dan Perwakilan Regional FAO untuk Asia Pasifik Jong Jin Kim, mengapresiasi dan akan mendukung upaya Indonesia dalam meregenerasi petani.

Ia juga menyetujui usulan pemerintah Indonesia dan akan berbagi pengalaman untuk menemukan cara terbaik dalam memecahkan masalah regenerasi petani.

“FAO juga sudah membuat studi tentang saran kebijakan yang bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan minat petani muda,” ujarnya.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Hadi ingin masukan Mahfud demi tuntaskan PR di Kemenko Polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengaku ingin mendapatkan masukan dari pendahulunya Prof. Mahfud Md. terutama mengenai pekerjaan rumah (PR) di Kemenko Polhukam yang perlu segera dirampungkan.

Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Menko Polhukam setelah dia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu, dan menerima jabatan itu dari Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas (Plt.) Menko Polhukam selama kurang dari 20 hari setelah jabatan itu ditinggalkan oleh Mahfud Md.

“Untuk bertemu Prof. Mahfud pasti karena sebagai orang timur, tentu kan kita harus silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya, mohon arahan, apa permasalahannya yang belum diselesaikan nanti akan kami lanjutkan, walaupun waktunya hanya delapan bulan, tetapi saya akan kerja fulluntuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini,” kata Hadi saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu.

Terlepas dari niatan itu, Hadi belum menyebutkan waktu dia berencana menemui Mahfud.

Dalam jumpa pers yang sama, Hadi menyebut ada dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hadi meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi.

Kemudian mengenai BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan. "Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan," katanya.

Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.

Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.

BLBI merupakan satu dari tiga pekerjaan rumah Kemenko Polhukam yang menjadi perhatian Mahfud. Dia saat jumpa pers terakhirnya sebagai menko Polhukam pada awal bulan ini (1/2) menyebut ada tiga PR di Kemenko Polhukam yang dia titipkan ke Presiden Jokowi saat mundur sebagai menko polhukam, yaitu soal penagihan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan revisi undang-undang MK yang menurut dia sebaiknya dihentikan karena tidak adil bagi para hakim.

Baca juga: Hadi Tjahjanto langsung adakan rapat hari pertama jadi Menko Polhukam

Baca juga: Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：gagah4d、goltogel 88、maha21

Terkait：situs main slot online、rtp slot gacor 305、perhitungan bunga kredivo、gadun slot88 login、slot gacor 2022 mudah jackpot、voucher vip wetv、slot terbaru 2022、legal pinjol、link slot yang bisa depo 10k、aplikasi angka jitu

---

---

bab terbaru：mandala 99 slot（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02