link slot terbaru gacor

yt slot gacor 416Jutaan kata 259768Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot terbaru gacor》

Menko PMK bantah presiden politisasi bansos******

Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah bahwa Presiden Joko Widodo memolitisasi bantuan sosial (bansos), karena sejak dulu presiden suka membagi-bagikan bantuan pada awal tahun. "Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemensos bantu keluarga anak pengidap penyakit genetik thalasemia Muhadjir mengatakan presiden selalu mengawali tahun anggaran dengan merencanakan berbagai macam bantuan, salah satunya bansos, kepada masyarakat. Presiden akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran. Distribusi bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. "Itu sebagai bentuk menandai bahwa sekarang bansos sudah mulai bergulir, sekaligus beliau akan mengecek apakah semuanya sudah disiapkan kalau masih ada kekurangan di bagian mana, dan seterusnya. Dan itu sudah sejak dulu juga begitu," katanya. Muhadjir bercerita saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dirinya kerap mendampingi Jokowi membagi-bagikan kartu Indonesia pintar (KIP) pada awal tahun.

Baca juga: KPK rekomendasikan bansos dilsalurkan via transfer "Memastikan bahwa KIP itu telah siap untuk didistribusikan, disampaikan, di-deliverkepada mereka yang berhak," kata dia. Disinggung mengenai Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut mendampingi presiden saat membagikan bansos, menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya tersebut memiliki urusan-urusan lain yang mesti dijalankan seperti program PENA. "Bu Risma, kan, juga punya program dan Presiden memang tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi ketika beliau turun ke lokasi," kata dia.
Baca juga: Dinsos Tangerang: Bansos sudah tersalurkan ke 2.866 penerima

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Ahok pilih posisi jaksa agung atau menkeu jika ditawari jabatan******

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memilih posisi jaksa agung atau menteri keuangan jika ditawari untuk menduduki jabatan di pemerintahan.

"Kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi jaksa agung dong, saya mah gak malu-malu," kata Ahok saat di acara "Ahok is Back" di Jakarta Selatan, Kamis.

Ahok menuturkan hal itu usai panelis sekaligus selebgram Young Lex bertanya seandainya Ahok menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Daripada memilih menjadi Ketua KPK, Ahok lebih tertarik menjadi jaksa agung yang nantinya akan membuat daftar rincian harta hingga pajak untuk orang yang ingin diajukan menjadi pejabat.

Baca juga: Ahok ungkap videonya dipotong soal ucapan Jokowi-Gibran tak bisa kerja
Baca juga: Ahok merasa pengalamannya "pas" usai mundur dari Pertamina

Selain jaksa agung, Ahok juga lebih memilih menjadi menteri keuangan (menkeu) sebagai posisi yang diinginkannya jika diberi kesempatan untuk menjabat di pemerintahan.

"Cuma dua lah, jaksa agung atau menteri keuangan lah, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya," ungkapnya.

Dengan demikian, dia menegaskan posisi tersebut hanya menjadi perandaian jika diberi kesempatan untuk memilih jabatan.

Dalam kesempatan itu, dia optimis pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mampu menjadi pemimpin di masa depan.

Ahok melalui unggahan di akun sosial medianya pada Jumat (2/2) mengumumkan bukti surat pengunduran dirinya dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Pengunduran diri ini terkait dengan dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal******

artinya warna tanpa logo, tanpa sebuah simbol, tentu kita nggak bisa menghakimi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menilai warna biru pada kantong sembako murah yang dibagikan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono lebih bermakna universal tanpa ada keberpihakan pada partai politik tertentu

"Karena warna itu kan universal ya artinya warna tanpa logo, tanpa sebuah simbol, tentu kita nggak bisa menghakimi ataupun kita bisa menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran," kata Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan usai konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan hasil Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat.

Quin menuturkan pihaknya tak melihat adanya dugaan pelanggaran terkait kegiatan sembako murah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menggunakan tas berwarna biru muda.

Soal kantong sembako murah Pemprov DKI Jakarta ini sempat menjadi sorotan warganet  (netizen) lantaran berwarna biru muda sehingga mirip dengan warna salah satu pasangan capres dan cawapres.

"Bawaslu sudah memantau, mengawasi, dan melihat hal itu masih belum masuk dalam dugaan pelanggaran," tegasnya.

Menurut Quin, jika dugaan keberpihakan Heru hanya sekadar didasarkan pada penggunaan warna saja, maka dirasa belum memenuhi dugaan pelanggaran. Terlebih diketahui ada warna lainnya juga yang dicetak.

Kendati demikian, dia menyebutkan pihaknya bisa saja meminta Heru untuk memberikan klarifikasi atas pembagian sembako murah tersebut jika dirasa perlu untuk meredam kegaduhan.

"Ya tentu bila dianggap perlu, tapi kami kan menganggap hal tersebut belum memenuhi karena akumulatif kan seperti itu dan belum ada laporan juga yang masuk," tuturnya.

Sementara, anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menuturkan sebaiknya pembagian sembako murah menggunakan warna netral

"Kalau berniat baik dan ikhlas hanya untuk pembagian sembako saja, pakailah warna-warna netral seperti putih atau coklat ASN," ucap Taufik.

Taufik menuturkan saat ini masih masa kampanye sehingga perlu sensitivitas atau kepekaan yang tinggi dari para pejabat ketika menjalankan kegiatan publik.
Baca juga: Bawaslu DKI minta KPU fokus kegiatan dua kampanye akbar di hari sama
Baca juga: Bawaslu: Tidak ada pembatasan ruang gerak media pada masa tenang
Baca juga: Bawaslu DKI minta warga melapor jika temukan politik uang

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot kemenangan、idxbet、tauslot88 com

Terkait：link grup wa prediksi togel、kredit online resmi ojk、pola mahjong 2 hari ini、adamodal legal atau ilegal、erek2 15、bet365slot、toto7788、gacor 007 slot、slot saldo dana 5000、situs slot yang sering jp

---

---

bab terbaru：rtp live slot jarwo（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02