buku mimpi 3d abjad az

Master Kustomisasi Mecha

Perppu Ciptaker Hapus Peran Pemerhati Lingkungan pada Penyusunan Amdal******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menghapus keterlibatan pemerhati lingkungan hidup dalam menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk usaha.

Padahal, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan penyusunan dokumen Amdal melibatkan masyarakat dan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan.

Selain itu, masyarakat yang terkena dampak maupun pemerhati lingkungan hidup dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan masyarakat diatur lewat peraturan pemerintah (pp).

Selain itu, mengenai poin masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal bahkan tidak dicantumkan dalam Perppu Ciptaker.

Perppu itu juga menghapus ketentuan dokumen Amdal dinilai oleh komisi penilai Amdal yang dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 40 mengenai izin lingkungan juga dihapus dalam Perppy Ciptaker. Padahal, dalam UU PPLH menjelaskan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha.

Tak hanya itu, Perppu Ciptaker juga menghapus ketentuan dalam Pasal 93 UU PPLH. Beleid itu sebelumnya menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila perusahaan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai Amdal.

Jauh sebelumnya Perppu Ciptaker terbit, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sudah mengkritisi Pasal 40 yang juga dihapus dalam UU Omnibus Law Ciptaker.

Menurut Kepala Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi penghapusan pasal 40 hanya memberikan keistimewaan terhadap korporasi.

"Korporasi diberikan dua keistimewaan. Satu investasi dikedepankan proses pelayanannya, yang kedua yang berbahaya ada imunitas terhadap korporasi dalam konteks hukum. Jadi, sebenarnya korporasi ini dibuat supaya terbebas dari jangkauan hukum," kata Zenzi medio beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Jiwa Dou

Impor Kurma Mulai Menanjak Jelang Puasa******

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap tren kenaikan impor kurmamenjelang puasa dan lebaran 2023.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah menerangkan, pada Januari 2023, impor kurma dengan kode HS 08041000 mencapai 13,23 juta kg atau naik 125,81 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 5,85 juta kg.

Secara nilai, impor kurma RI menjelang puasa dan lebaran 2023 juga naik 187,31 persen mencapai US,5 juta ketimbang Desember lalu yang hanya sebesar US,83 juta.

Tahun lalu,  ada tiga importir utama kurma ke RI, yakni Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi. Dengan rincian, impor kurma dari Mesir sebanyak 25,14 juta kg senilai US,50 juta, UEA 12,48 juta kg senilai US,39 juta, dan Arab Saudi 10,53 juta kg mencapai US,67 juta.

Jika ditotal, sepanjang 2022 Indonesia mengimpor kurma sebanyak 61,35 juta kg dari berbagai negara dengan nilai mencapai US,25 juta.

Selain dari tiga negara tersebut, Indonesia juga mengimpor kurma dari Tunisia, Iran, Amerika Serikat (AS), Aljazair, Palestina, Libia, dan Namibia.

Lebih lanjut, BPS juga belum melihat dampak gempa Turki terhadap impor kurma. Turki sendiri merupakan salah satu negara asal impor kurma ke RI, meski bukan utama.

"Bahwa kalau kami lihat sehubungan dengan gempa Turki, apakah berdampak pada terganggunya impor kurma? Kalau kami lihat, gempa Turki terjadi pada Februari 2023, sedangkan data impor yang dirilis adalah Januari 2023. Jadi ini akan terlihat nanti mudah-mudahan pada rilis berikutnya," kata Habibullah dalam konferensi pers, Rabu (15/2).

[Gambas:Video CNN]

Naga Akhir

Dinas PPKUKM Gelar Beragam Kegiatan Dorong UMKM di Jakarta Bangkit******

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta tengah menyiapkan berbagai macam kegiatan strategis untuk membangkitkan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Koperasi di Ibu Kota.

Berbagai program itu, mulai dari aneka program peningkatan kualitas, misalnya melalui pelatihan, pameran nasional dan internasional, serta berbagai bazar. Kegiatan strategis ini akan dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

Kepala Dinas PPKUKM, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, tahun 2023 merupakan masa transisi pandemi Covid-19 yang ditandai dengan dicabutnya status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah pada akhir tahun lalu.

Kemudian program untuk industri, yakni pendampingan industri hijau. Lalu, ada juga kegiatan perayaan Hari Batik Nasional.

Selain itu, ada juga pembinaan softskill atau keterampilan non-teknis untuk UKMk. Kegiatan ini ditargetkan dapat dilakukan di wilayah Suku Dinas (Sudin) pada lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi.

"Ada juga pelatihan di tiga bidang hardskill atau keterampilan teknis untuk industri kecil menengah (IKM), yaitu bidang kuliner, kerajinan, dan fesyen. Harapannya, akan ada 9.780 peserta pelatihan di bidang kuliner, 1.680 peserta di bidang kerajinan, dan 1.705 peserta di bidang fesyen," jelasnya.

Kemudian, pelatihan yang dibuka untuk seluruh masyarakat DKI Jakarta. Di antaranya pelatihan dasar-dasar perkoperasian, pelatihan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan usaha koperasi, pelatihan koperasi berbasis IT/digitalisasi koperasi, pelatihan pemasaran produk berbasis digital bagi UKM, serta penyuluhan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil.

Selain itu, juga ada transformasi digital melalui digitalisasi pelayanan DPPKUKM (Sistem Jakpreneur, Website DPPKUKM, Website Layanan UPT), dan Talkshow BiJAK (Bincang-Bincang Jakpreneur).

Tak hanya itu, lanjut Elisabeth, Dinas PPKUKM juga mendukung pameran nasional dan internasional dengan mengikutsertakan UMKM yang telah terkurasi dengan baik.

"Sehingga harapannya, peserta UMKM yang kami ikut sertakan dapat menembus pasar nasional hingga naik kelas ke level global, dan produknya disukai, serta bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, Dinas PPKUKM juga akan menyelenggarakan bazar UKM dengan 1.000 peserta dan aktivasi kegiatan di Jakarta Creative Hub.

Pun di level wilayah kota/kabupaten akan ada bazar UKM, pembinaan kewirausahaan UKM dan Industri Kecil Menengah (IKM), serta pendampingan pembuatan sertifikasi halal, hak kekayaan intelektual (HKI), desain kemasan, dan pembuatan izin edar makanan dalam kemasan.

Dari total 44 kecamatan di enam wilayah wilayah Sudin tersebut, target peserta yang berpartisipasi diharapkan mencapai 2.770 orang.

"Kegiatan bazar UKM akan dilangsungkan hingga ke level wilayah kota/kabupaten, tujuan bazar ini untuk memperluas akses pemasaran, serta mendorong aktivitas jual beli produk lokal," katanya.

Tuan Penyihir Serbaguna

Budi Waseso Ungkap Pemicu Harga Beras Mahal di Pasaran******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkap alasan mengapa harga beras mahal di pasaran. Salah satunya adalah karena sebagian dari beras impor 350 ton itu dioplos.

Sedangkan stok beras lainnya dibungkus ulang dengan merek karung berbeda, kemudian dijual dengan harga pasaran.

"Harga beras mahal, bahkan sampai Rp12 ribu, tugas Bulog sampai melakukan operasi pasar untuk intervensi supaya harganya lebih murah, karena ini kalau tidak memunculkan inflasi yang tinggi," ujar Dirut Bulog Budi Waseso di Polda Banten, Jumat (10/2).

Bahkan dia mendapatkan informasi adanya pengiriman beras Bulog ke Atambua, Kabupaten Belu, NTT secara ilegal yang nantinya akan dijual dengan harga mahal.

Tak hanya itu, beras impor Bulog juga akan di ekspor ke luar negeri yang diduga kuat dilakukan oleh pengusaha beras Indonesia.

"Bahkan beras dari Cipinang itu, hari ini bisa jalan sampai Atambua, dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Ada indikasi beras ini akan diselundupkan ke Timor Leste," terangnya.

Purnawirawan jenderal bintang tiga itu menyerahkan penanganan penyelewengan beras ke polisi. Dia percaya penegak hukum bisa menyelesaikan kasus tersebut secara profesional dan mengusutnya hingga tuntas.

Buwas menginginkan hukuman berat diberikan ke pelaku penyelewengan beras subsidi, karena menyusahkan masyarakat dan menyebabkan inflasi secara nasional.

"Dimana dimulainya pelanggaran, pasti akan diusut kepolisian. Kalau pemikiran saya, ini soal pangan tidak boleh main-main, walaupun soal hukuman ringan, tapi ini dampaknya, ini masalah kehidupan, masalah perut. Jika ini kejahatan mafia yang berbahaya bagi negara, bisa dikenakan Undang-undang (UU) subversif," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mendampingi Putri Serangga

Nelayan Keluhkan Lamanya Pencairan Jaminan Kematian dari BPJamsostek******

Keluarga nelayan mengeluhkan lamanya proses pencairan santunanatau jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, klaim tersebut tak kunjung diproses meski ahli waris sudah menunggu seminggu lebih.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Syafii selaku anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Demak sekaligus agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) BPJS Ketenagakerjaan Demak.

"Kasus ini baru, kawan kami nelayan meninggal di tengah laut. Kami mohon dipercepat untuk klaim jaminan kematian, kecelakaan, dan untuk anak sekolah. Karena yang kami tahu itu prosesnya lama untuk yang meninggal dalam bekerja," keluhnya dalam Diskusi Publik Nelayan Menghadapi Krisis Iklim, Kamis (12/1).

Keluhan serupa juga datang dari Anggota KNTI Lamongan Sabiqin. Ia mengatakan ketika nelayan terkena musibah kesulitan melakukan klaim.

Sabiqin menyebutkan ada salah satu nelayan Lamongan yang baru-baru ini meninggal dunia karena terseret ombak. Ia menekankan agar pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa mempercepat proses klaim tersebut.

Merespons hal tersebut, Asisten Deputi Kepesertaan Skala Kecil Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari mengatakan pihaknya masih perlu koordinasi dengan kantor cabang di daerah.

"Untuk kasus kecelakaan kerja, setelah berkas lengkap, seperti kronologis kejadian kemudian penyebab kematian akan diverifikasi. Kami memang sedang dalam proses tahap verifikasi dan validasi, tentunya untuk memastikan hak-hak sesuai ketentuan berlaku," jawab Hery.

Lebih lanjut, Hery mencotohkan soal syarat klaim tambahan bagi anak nelayan yang meninggal dunia dan ingin mencairkan beasiswa. Ia mengatakan perlu verifikasi berupa rapor sang anak untuk membuktikan ahli waris masih sekolah atau kuliah.

Sementara itu, Hary menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan meng-coversantunan kematian hingga Rp42 juta. Penyebab kematian yang dicover adalah sakit, meninggal dunia, meninggal mendadak di rumah, bahkan meninggal karena bunuh diri.

Rincian santunan kematian tersebut, antara lain Rp20 juta santunan kematian, Rp10 juta untuk biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp12 juta yang bisa dibayarkan sekaligus.

Sementara untuk manfaat beasiswa diberikan maksimal senilai Rp174 juta untuk dua orang anak yang masih menempuh pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

DPR Ancam Jemput Paksa hingga Sandera Bos Meikarta Jika Mangkir Lagi******

DPR mengancam akan menjemput paksa Bos PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta dengan bantuan Polri hingga ancaman sandera 30 hari jika mangkir lagi dari panggilan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengungkapkan ancaman tersebut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang tidak dihadiri oleh perwakilan Meikarta. Ia merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Saya pikir dudukan UU jelas. DPR sebagai lembaga tinggi negara dan seluruh rapat yang terjadi di gedung ini punya aturan hukum yang jelas. Kalau saya, ketimbang berpolemik sekarang, orangnya (Meikarta) juga tidak ada, kami ingatkan UU 17/2014," katanya dalam RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).

Kemudian di pasal 73 ayat 2 dijelaskan setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lalu, pasal 73 ayat 3 menegaskan dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.

"Nah, terkait warga masyarakat di (pasal 73) ayat 4, dalam hal badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara RI," Martin membaca pasal 73 ayat 4.

"(Pasal 73) ayat 5 dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya membaca pasal 73 ayat 5.

Usulan tersebut disetujui oleh Nyat Kadir dari Fraksi NasDem. Menurutnya, pihak Meikarta masih bisa diberi keringanan berupa pemanggilan hingga tiga kali sebelum DPR memutuskan membentuk panitia khusus (pansus) Meikarta.

Di lain sisi, Nyat mempertanyakan soal kasus Meikarta yang tak kunjung usai. Bahkan, ia mempertanyakan apakah ada kemungkinan hipnotis yang dilakukan pengembang Meikarta dalam kasus ini.

"Saya mau tanya, ini model bisnis macam apa ini? Kalau kita bayar cash barangnya langsung kita ambil. Gimana bisa ketipu gitu? Ini ada hipnotis atau gimana kira-kira?" kata Nyat.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menanggapi ucapan Nyat. Berdasarkan data yang diperoleh Daeng dari aduan salah satu konsumen Meikarta, ada yang sudah membayar cash pada 2017, tapi tak kunjung menerima unit hingga sekarang.

"Tapi diberikan dua penawaran. Pertama, dari harga yang disetujui Rp285 juta itu dikembalikan dengan potongan Rp63 juta atau diganti unit yang harga Rp480 juta. Jadi nambah uang pindah unit, tapi saya juga gak tahu kapan jadi unitnya," ungkap Daeng.

Ia menegaskan ini adalah tindak penipuan dari Meikarta kepada konsumen. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang merasa superpower, merasa punya kekuatan untuk bisa mengatur semuanya.

Selain itu, Daeng menuturkan bahwa pihak pengembang bahkan sudah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) meski belum serah terima unit.

"(Harga apartemen) Rp285 juta, biaya profesinya Rp2 juta, DP Rp26 juta, uang pelunasannya Rp257 juta, PPN 10 persen. Ini belum akad kredit, tapi PPN sudah dibayar. Makanya perlu dicek apakah PPN yang sudah diambil itu sudah disetorkan ke negara atau tidak? Artinya kalau mereka melakukan ini ada modus," tutur Daeng.

[Gambas:Video CNN]