joker88slot

Tuan Perang Penciptaan

IHSG Perkasa di 6.941 Ditopang Kinerja 268 Saham******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.941 pada Selasa (14/2). Indeks saham menguat 41,71 poin atau plus 0,60 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7.954 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18.949 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 268 saham menguat, 236 terkoreksi, dan 210 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 hijau di 1,14 persen disusul indeks NYSE Composite plus 0,89 persen. Tak mau kalah, indeks NASDAQ Composite ikut bangkit 1,48 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas hijau. Indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat menguat 0,64 persen disusul index Kospi di Korea ikut menguat 0,53 persen. Tampak hanya indeks Hang Seng Composite di Hong Kong yang melemah 0,34 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau kompak perkasa. Indeks DAX di Jerman bangkit 0,58 persen disusul indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,83 persen. Serupa, indeks CAC 40 di Prancis juga menguat dengan persentase 1,11 persen.

[Gambas:Video CNN]

Naga Akhir

Gebrak Meja Andre Rosiade dan Asa Pembeli Usai DPR Datangi Meikarta******

Angin segar didapat para konsumen Meikarta. Keluh kesah mereka soal sengketa pembelian apartemen Meikarta ke DPR akhirnya mendapatkan respons dari wakil rakyat di Senayan.

Selasa (14/2) kemarin, anggota DPR lintas komisi dan sejumlah media ramai-ramai mengunjungi Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Rombongan ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rombongan, ada sejumlah anggota wakil rakyat seperti; Andre Rosiade, Mohamad Hekal, Arsul Sani, dan Daeng Muhammad.

Kunjungan itu dilakukan sehari usai rapat antara Komisi VI dan manajemen Meikarta di Gedung DPR. Di rapat itu, Andre Rosiade sampai menggebrak meja di depan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Saat kunjungan ke Meikarta, DPR nampak luluh. Setelah bertemu dengan manajemen, Dasco membenarkan konsumen tidak bisa mengambil kembali uangnya alias refund.Namun, pembeli yang ingin dananya kembali bisa menjual apartemen yang mereka beli dengan menitipkan ke manajemen Meikarta.

"Jadi keseluruhannya bukan refund tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses," kata Dasco di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

Hasil tersebut, tak sesuai dengan harapan konsumen saat mengadu ke DPR beberapa waktu lalu. Pasalnya, dalam aduan ke wakil rakyat, pembeli yang sudah terlanjur kecewa kepada Meikarta, ingin dan bersikeras dana kembali alias refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, intinya sudah tak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : DPR Sebut Pembeli Tak Boleh Refund Apartemen Meikarta Tapi Titip Jual

Di sisi lain, pihak Meikarta memang menjanjikan seluruh unit akan diserahkan bertahap hingga 2027. Dari 18 ribu unit yang dipesan, Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya Ketut mengklaim telah menyerahkan 4.800 unit hingga 2022.

Sayangnya, 4.800 unit yang disebut telah diberikan tak diperlihatkan oleh pihak Meikarta saat rombongan DPR mengunjungi proyek itu kemarin. Anggota DPR pun tidak ada yang berinisiatif meminta untuk meninjau hunian yang sedang dibangun.

Yang ditunjukkan pihak Meikarta adalah sebuah unit di Distrik 1. Dalam satu unit apartemen itu terdapat dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang kerja, ruang tamu, dapur dan balkon.

Unit tersebut telah diisi penuh dengan berbagai furnitur seperti tempat tidur, sofa dan meja, rak buku hingga peralatan masak di dapur. Tata letaknya sangat rapi dan perkakasnya masih baru sampai-sampai terkesan belum ditempati.

Di luar unit itu, pihak Meikarta enggan menunjukkan unit apartemen lainnya yang masih dalam proses pengerjaan. Rombongan DPR hanya bisa melihat dari luar. Beberapa bangunan masih berbentuk kerangka dan terlihat para pekerja konstruksi terlihat sedang bekerja.

Begitu juga untuk Distrik 2, rombongan DPR hanya diperlihatkan maket atau miniatur proyek dan diberi tahu kondisi proyek terkininya.

Ketut menjawab berbelit saat wartawan mempertanyakan secara pasti berapa unit yang sudah dibangun untuk diserahkan pada tahun ini. Padahal, ia menyebut unit yang akan diserahkan pada 2023 ini mencapai 2.200 unit.

"Ya itu 2.200 kami harapkan selesai tahun ini. Sedang dikerjakan. Itu terus berlanjut. Setiap hari, ada dikerjakan. Jadi bukan selesaikan semua, baru serahkan gitu," jawab Ketut setelah berulang kali ditanya berapa unit yang sudah dibangun dari target 2.200 tahun ini.

Rombongan tidak diajak sama sekali mengunjungi Distrik 3. Pihak Meikarta tak menjelaskan kondisi distrik tersebut dan hanya mengatakan Distrik 3 nantinya akan dipindahkan ke Distrik 2.

Usai para anggota DPR pergi meninggalkan Meikarta, Ketut pun enggan menanggapi media yang meminta penjelasan detil. Ia berlalu dengan alasan sedang ditunggu orang, sehingga tak bisa menanggapi media lebih lanjut.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Rudy Siahaan mengapresiasi langkah manajemen.

"Kalau pandangan saya, saya mengapresiasi, semoga dengan tindakan yang dilakukan DPR ini itikad baik dari mereka (Meikarta) terealisasi untuk pemenuhan hak-hak korban Meikarta," ujarnya kepada redaksi.

Menurut Rudi, titip jual hanya skema saja. Yang penting, konsumen terkait bisa mendapatkan uangnya kembali.

"Itu (titip jual) kan teknis dari mereka. Kita kan sebagai korban enggak mau tahu seperti apa, mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang dimintarefundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah kita sepakati," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Ombudsman Sebut Ada Pelanggaran Hukum di Pemasaran Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan praktik ilegal atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Praktik itu dilakukan pengembang Meikarta dengan memasarkan apartemen meski unit yang terbangun belum ada.

Bahkan, penjualan itu dilakukan saat lahan masih kosong. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pihak pengembang baru boleh memasarkan ketika sudah 20 persen bangunan jadi.

Bahkan, menurutnya, klaim pengembang soal pembangunan 20 persen secara bertahap itu hanya strategi untuk mendapatkan dana konsumen sebagai biaya awal pembangunan proyek.

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," kata Deden.

Deden mengaku pihaknya telah memperingatkan berbagai pihak mulai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Pemerintah Kabupaten Karawang, termasuk juga publik. Pasalnya, saat itu pemasaran Meikarta dilakukan besar-besaran, tidak hanya di Jawa tapi juga luar Jawa.

"Makanya 2017 dulu itu Ombudsman sudah mengingatkan salah satu ketidakjelasan ini. Kita sudah ingatkan semua termasuk OJK, karena proyek ini telah menjadi upaya penghimpunan dana masyarakat, padahal tidak jelas dana uang muka, uang pesan, atau tanda jadi apa," tuturnya.

Sementara, sebagian besar konsumen saat itu menganggap uang yang diberikan adalah uang muka (down-payment/ DP).

"Kalau sekarang ramai lagi, sebetulnya sudah terlambat. Dari dulu Ombudsman sudah mengingatkan menyangkut pemasaran apartemen Meikarta yang gila-gilaan di hampir semua media massa bahkan mal di kota-kota besar di Indonesia," tegas Deden.

CNNIndonesiaberupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.

Dua dunia dihubungkan oleh W

Jauh dari Harapan Zulhas, Minyakita Masih Langka dan Mahal di Jakarta******

Minyakita masih langka dan mahal di pasar tradisional. Kalau pun ada, minyak goreng besutan pemerintah itu dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Padahal pada akhir Januari lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan ke depan. Artinya minggu ini Minyakita harusnya sudah membanjiri pasar.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, stok Minyakita pada sepekan terakhir menipis. Bahkan, beberapa pedagang tidak lagi memiliki stok minyak goreng tersebut.

Ia memang masih memiliki beberapa kemasan Minyakita isi dua liter, namun dijual seharga Rp30 ribu. Artinya harga per satu liter Rp15 ribu, di atas HET Rp14 ribu per liter.

Kendati demikian, ia mengatakan harga Minyakita jika dijual Rp15 ribu per liter masih dianggap murah oleh pembeli dibandingkan minyak goreng kemasan lainnya.

"Kalau kita jual Rp15 ribu per kantong masih murah. Sekarang minyak udah enggak ada yang Rp15 ribu, rata-rata yang lain Rp17 ribu Rp18 ribu," katanya, Selasa (14/2).

Lihat Juga : Satgas Pangan Temukan 7.000 Kardus Minyakita Ditimbun di Sumut

Kelangkaan Minyakita juga dikeluhkan pedagang lainnya, Mustafa. Kendati demikian, ia masih menjual beberapa kemasan Minyakita isi dua liter dengan harga Rp33 ribu.

Ia mengatakan belum ada penambahan Minyakita dari distributor sejak minggu lalu. Ia mengatakan sudah memesan minyak tersebut dari distributor, tetapi tak kunjung diantar ke kiosnya.

Senada, Nining selaku penjual di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan mengeluhkan kelangkaan Minyakita dan lonjakan harga komoditas tersebut. Ia mengatakan sudah tidak lagi memiliki stok Minyakita.

Nining mengatakan beberapa agen masih menjual Minyakita, tetapi harganya di atas Rp14 ribu per liter. Namun, ia memilih tidak membeli Minyakita dari agen.

Pasalnya, ia sering diprotes pembeli soal harga yang tidak sesuai HET Rp14 ribu per liter, padahal modal yang ia keluarkan lebih dari Rp14 ribu per liter.

"Modalnya aja udah nggak Rp14 ribu. Terkadang kita jual Rp15 ribu aja, udah protes yang beli. Aduh udah deh enggak usah beli kata saya, saya juga serba salah daripada saya debat terus sama pembeli. Mending saya jual Sania aja jelas istilahnya dari dulu ada," ujar Nining.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) berharap minyak goreng kemasan Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan ke depan.

Hal itu seiring dengan ditambahnya suplai pasokan dalam negeri (DMO) 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, (31/1). 

[Gambas:Video CNN]

Agung Kuno

Tambahan Biaya Kereta Cepat Jakarta******

Indonesia dan Chinasepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunanKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Dengan demikian, maka anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

Namun, sayangnya mekanisme pembagian atau porsi pembayaran biaya untuk memenuhi pembengkakan anggaran tersebut belum ditentukan.

Menurutnya, untuk pembahasan skema pembayaran cost overrun akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite.

Tiko berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan angka pembagian tanggungan Indonesia atau China sudah final.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek KCJB ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Artinya, diselesaikan dengan skema business to business (B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, (25/8) tahun lalu.

Kendati, apapun skemanya, Indonesia masih tetap amsyong. Sebab, sejak awal rencana pembangunan KCJB sudah tidak sesuai dengan janji pemerintah.

Awalnya, pembangunan yang dipastikan tidak akan menggunakan sepeserpun APBN harus dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun untuk proyek tersebut.

Sayangnya, pengorbanan APBN untuk pembangunan KCJB tak cukup sampai di situ. Indonesia harus kembali menanggung beban pembengkakan biaya, karena China tak akan mau menanggung beban proyek itu sendiri.

"Kita tahu bahwa ada potensi pembangunan kereta cepat ini akan menjadi contingency risk yang berpotensi ditanggung pemerintah melalui APBN," ujar Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, jumlah beban yang ditanggung APBN masih bisa diminimalisir.

Dalam hal ini, pemerintah harus betul-betul bisa menetapkan dan menyepakati pembagian tanggungan pembengkakan biaya agar tidak membebani keuangan negara terlalu besar.

"Tentu dalam penentuan pembiayaan ini perlu hati-hati untuk ditetapkan. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada potensi penambahan biaya lagi yang bisa muncul di kemudian hari," jelasnya.

Rendy menilai meski saat ini nominal pembengkakan sudah disepakati, namun hal tersebut tidak menjamin tidak ada tambahan biaya lagi ke depannya.

Apalagi, jika pemerintah tak segera membayar pembengkakan biaya bisa menimbulkan kebutuhan biaya lanjutan, seperti denda dari kontraktor.

"Bisa jadi nanti ada pinalti yang muncul baik itu karena keterlambatan pembayaran kontraktor ataupun melesetnya pencairan dari pinjaman yang berpotensi dilakukan pemerintah di kemudian hari untuk menutupi kelebihan biaya pembangunan kereta cepat ini," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap pemerintah mempertimbangkan tanggungan yang akan muncul setelah pembengkakan biaya ini. Artinya, kebijakan dan skema apapun yang ditempuh APBN bakal tetap terbebani hanya saja besarannya bisa diperkecil.

Sebab, pemerintah sudah kepalang basah dan tak mungkin membatalkan proyek tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berharap proyek KCJB bisa selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

"Intinya fokus saat ini, menurut saya adalah bagaimana skema pembiayaan yang adil untuk biaya yang bengkak ini. Karena betul, sudah terlanjur jalan proyek dan mau tidak mau harus selesai proyeknya," jelasnya.

Pemerintah harus tegas dengan China

Cara menarik bintang dengan login di awal

BIJB Klaim Otoritas Penerbangan Arab Nilai Kertajati Layak untuk Haji******

PT Bandara Udara Internasional Jawa Barat(BIJB) mengklaim Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi sudah menyatakan Bandara Internasional Kertajati layak untuk melayani penerbangan hajitahun ini.

Klaim mereka berikan setelah GACA menerjunkan tim untuk melakukan penilaian ke bandara yang terletak di Majalengka, Jawa Barat itu.

Vice President Corporate Secretary PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Dian Nurrahman mengatakan dari hasil penilaian itu, GACA menyatakan Bandara Kertajati siap dan layak untuk menyelenggarakan penerbangan haji tahun ini.

Ia menambahkan seluruh hasil pemeriksaan dari GACA Arab Saudi dilakukan sejak akhir 2022.

"Pada 6 Desember 2022 kemarin sudah selesai seluruhnya," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimistis Bandara Kertajati sudah siap melayani penerbangan pada musim haji 2023 ini.

"Jadi dari kapan-kapan juga sebenarnya Bandara Kertajati sudah siap," kata Ridwan Kamil.

"Kunjungan (GACA) tersebut untuk memastikan musim haji 2023 ini, warga Jawa Barat mayoritas terbangnya tidak lewat Cengkareng tapi lewat Kertajati," kata Ridwan Kamil.

[Gambas:Video CNN]