naga77

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

Bahlil Minta Tukin PNS Kementerian Investasi Naik Seperti Kemenkeu******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Investasidan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) di daerah.

Bahkan, ia membandingkannya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kalau menteri kan enggak perlu bayar tukin Pak (Jokowi), tapi kalau mereka-mereka di depan saya ini pak kata mereka 'kenapa kementerian lain yang menerima pajak saja tukinnya tinggi tapi yang mendatangkan kok enggak naik-naik," ujar Bahlil saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Balai Kartini, Kamis (7/12).

Namun, Bahlil mengingatkan peran kementeriannya yang penting dalam mendatangkan pemasukan bagi negara. Tanpa instansinya, penanaman modal tidak bisa masuk dan membayar pajak di Indonesia.

"Mereka juga bilang sama saya, 'Pak, yang tukang petikan enggak pernah tahu susahnya bagaimana merayu orang untuk masuk. Kok yang bagian merayu dengan yang bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu ini," ujarnya.

Di tempat yang sama, Jokowi berpesan agar Kementerian Investasi bisa melayani investor dengan baik, termasuk dalam menyelesaikan keluhan dan permasalahan. Dengan demikian, target investasi 2024 sebesar Rp1.650 triliun bisa tercapai.

"Mereka (investor) sudah berbicara dengan teman-teman mereka, karena investor global itu bisa dihitung. Pasti mereka akan berbicara, wah kita berinvestasi di Indonesia, dibantu pengurusan perizinan, dibantu pengurusan pembebasan lahan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Thor yang marah

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Bunuh seluruh dunia

IHSG Tersenyum Tipis ke 7.013 di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) bertengger di posisi 7.013 pada Senin (27/11).  Indeks saham menguat 3,77 poin atau 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,97 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,23 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 271 saham menguat, 248 saham terkoreksi, dan 247 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham Asia kompak bergerak di zona merah. Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,20 persen dan indeks Straits Times di Singapura melemah 0,06 persen.

Kemudian indeks Shanghai Composite di China melemah 0,30 persen dan indeks Nikkei 225 di Jepang minus 0,53 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga bergerak di zona merah Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,25 persen dan indeks DAX di Jerman minus 0,05 persen.

Sementara mayoritas bursa Amerika menguat. Tercatat indeks S&P 500 menguat 0,06 persen dan indeks Dow Jones menguat 0,33 persen. Di sisi lain, indeks NASDAQ Composite melemah 0,11 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan energi

Kemendag Tegaskan Sistem Keselamatan Produk Daihatsu di RI Aman******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan sistem keselamatan produk mobil Daihatsu di Indonesia aman.

Hal tersebut merespons dugaan skandal uji keselamatan kendaraan merek Daihatsu. Produsen otomotif itu menghentikan produksi sementara empat pabrik di Jepang usai mengakui telah memalsukan hasil tes keselamatan berbagai model mobilnya selama lebih dari 30 tahun.

Direktur Jenderal Perlindungan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang menjelaskan pihaknya telah bertemu dan meminta klarifikasi PT Astra Daihatsu Motor (ADM).

"Sedangkan produksi Daihatsu di Indonesia itu sudah memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor," ucap Moga dalam konferensi pers, Kamis (4/1).

Terpisah, Executive Officer, Corporate Function Directorate PT ADM Johan memastikan semua kendaraan Daihatsu yang diproduksi, didistribusi, dan dipasarkan di Indonesia tidak memiliki masalah kualitas.

Ia juga menyebut produk Daihatsu tidak memiliki masalah keselamatan serta memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, pengiriman domestik sudah dilakukan mulai 22 Desember 2023. Kemudian, PT ADM juga telah kembali melakukan pengiriman secara normal mulai 26 Desember 2023 ke lebih dari 60 negara tujuan ekspor.

"Produk-produk Daihatsu di Indonesia telah memenuhi syarat teknis keselamatan dan keamanan sesuai dengan standar ketentuan di Indonesia. Selain itu, produk yang diisukan tersebut dapat dipastikan tidak diperdagangkan di Indonesia," ungkap Johan melalui keterangan resmi, Jumat (30/12).

Johan menyampaikan produk Daihatsu di Indonesia tidak terkait dengan yang terjadi di Jepang. Produk Daihatsu di Indonesia sudah dilakukan pengujian oleh pihak terkait untuk memastikan kendaraan benar-benar dalam keadaan aman.

Daihatsu harus menghentikan produksi sementara di empat pabriknya di Jepang usai mengakui telah memalsukan hasil tes keselamatan berbagai model mobilnya selama lebih dari 30 tahun.

Penghentian produksi ini akan berlangsung hingga akhir Januari, dan berdampak pada sekitar 9.000 karyawan yang bekerja di bagian produksi dalam negeri, menurut juru bicara perusahaan.

Daihatsu mengakui telah memanipulasi uji keselamatan sejak 1989, dan jumlah kasus meningkat pada 2014.

Pada pekan lalu Daihatsu mengumumkan, sebuah komite pihak ketiga yang independen telah menemukan bukti-bukti kecurangan dalam pengujian keselamatan pada 64 model kendaraan, termasuk yang dijual dengan merek Toyota.

Skandal ini menjadi pukulan lain bagi dua perusahaan otomotif asal Jepang tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang pemain besar

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Mendag Sumringah Harga Cabai di Semarang Turun Jadi Rp48 Ribu per Kg******

Harga cabai di Semarang, Jawa Tengan turun setelah sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Terpantau harga cabai di Pasar Bulu, Semarang saat ini Rp48 ribu per kilogram.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang tengah melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Bulu Semarang ini sumringah mendapat kabar tersebut.

"Horee (harga) cabai turun. (Harga) cabai sudah murah," kata Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan di Pasar Bulu Semarang, Selasa (19/12).

"(Harga turun) karena di Aceh panen, di NTB panen. Kalau di Jawa, Boyolali sudah (panen) juga," kata Zulhas.

Karena itu, dia meminta masyarakat tak perlu cemas menghadapi Nataru dan belanja seperlunya saja. Tidak perlu sampai memborong barang secara berlebihan.

Sebagai informasi hadir pula dalam tinjauan pasar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Ratna Kawuri, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Suhanto, serta Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim.