agen slot gacor gampang menang 312Jutaan kata 381879Orang-orang telah membaca serialisasi
《angkasa138》
Tutup Pekan, IHSG Loyo ke 7.227******
Indeks HargaSahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.227, turun 25,56 poin atau 0,35 persen pada Jumat (19/1).
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,55 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,46 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 196 saham menguat, 327 terkoreksi, dan 238 lainnya stagnan. Terpantau 10 dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin sektor transportasi yang turun 0,84 persen.
Berbeda, bursa saham Eropa kompak melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 1,40 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 1,07 persen, dan indeks DAX di Jerman turun 0,84 persen.
Senada dengan Eropa, bursa Amerika juga ditutup anjlok. Indeks S&P 500 melemah 0,56 persen, indeks NYSE turun 0,70 persen, dan indeks NASDAQ Composite turun 0,59 persen.
[Gambas:Video CNN]
Kemenkeu sebut insentif pajak fasilitasi tes pasar kendaraan listrik******
“Akhirnya, (insentif) sebagai jalan untuk memberikan fasilitas semacam tes pasar itu sebenarnya sangat logis dengan berbagai macam prospek. Itu sangat logis,” ujar Rustam dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” yang digelar di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, Rustam mengatakan akan lebih baik apabila masyarakat disuguhi model kendaraan listrik yang lebih beragam.
Akan tetapi, kata dia, terdapat keraguan dari sejumlah produsen kendaraan listrik luar negeri akibat beban pajak yang berlapis, seperti pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea masuk.
“Mereka untuk masuk ke Indonesia (jadi) ragu-ragu. ‘Ini saya jual ke dalam, laku nggak dengan beban pajak yang 50 persen, bea masuk, ditambah PPNBM?’,” ujar Rustam.
Baca juga: Kemenkeu: Pemerintah dukung habis-habisan industri kendaraan listrik
Oleh karena itu, menurut Rustam, sangatlah tepat memberikan insentif berupa bea masuk 0 persen untuk impor kendaraan listrik, baik dalam bentuk utuh (CBU) maupun terurai lengkap (CKD), pengurangan pajak penghasilan (PPh) 100 persen untuk badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, perakitan, dan/atau impor kendaraan listrik.
Kemudian, juga terdapat insentif berupa pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah 15 persen untuk impor mobil listrik, dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.
Ia berpandangan bahwa berbagai insentif tersebut menjawab keraguan para produsen kendaraan listrik yang belum masuk ke Indonesia, dengan cara memberi kesempatan bagi mereka untuk mencoba pasar.
“Saya kira logika ini sangat baik untuk memberikan insentif CBU,” kata Rustam.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan mendukung penuh terkait kebijakan kendaraan listrik atau electric vehicledi Indonesia.
“Jadi, harapannya, harusnya dari pabrikan global itu nggak ragu-ragu lagi,” ucap Rustam.
Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
Label:panen138 rtp、slot gacor cuan、ojek slot
Terkait:situs ug slot、jaringtoto、link gacor terbaik 2022、apa itu mix parlay di judi bola、cc kredivo、esiabet、qqholic、10001 tafsir mimpi、mpo2121、sboku99
bab terbaru:taysentoto(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyinggung Menko MarvesLuhut Panjaitan saat berjanji akan menurunkan biaya logistik jika menang di Pilpres 2024.
Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN Wijayanto Samirin menyebut geliat bisnis di Indonesia sulit bersaing karena biaya logistiknya mahal. Hitungan ini didasarkan pada perbandingan biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Biaya logistik terhadap PDB sekarang ini 23 persen gross domestic product (GDP) kita terserap biaya logistik. Kita akan coba turunkan menjadi 16 persen-18 persen (terhadap PDB)," ucap Wijayanto dalam Bincang Hippindo di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).
Selain bicara biaya logistik, Wijayanto menegaskan soal komitmen Anies-Muhaimin menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 itu mematok target di level 5,5 persen hingga 6,5 persen.
Ia sadar ada pasangan calon lain yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Namun, menurutnya angka yang ditetapkan Anies dan Muhaimin sudah tepat serta rasional.
"AMIN mempunyai target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen-6,5 persen. Ada yang mengatakan kurang optimis, ada yang lebih tinggi, tapi ini yang kami yakini ini bisa terwujud. Karena nanti kami yakin visi misi ini akan ditagih nanti," tegasnya.
Di lain sisi, Wijayanto menegaskan paslon nomor urut 1 itu juga akan meningkatkan tax ratio yang sekarang ada di level 10,4 persen. AMIN menetapkan target rasio pajak Indonesia akan diangkat ke posisi 13 persen-16 persen sampai 2029, bahkan diklaim tak akan mencederai dunia bisnis.
Lihat Juga :TKN Emoh Respons Faisal Basri Bujuk Sri Mulyani Cs Tinggalkan Jokowi |
Ia juga menyinggung soal beban utang yang dipikul Indonesia sekarang. Menurutnya, utang negara saat ini sudah lampu kuning.
"Utang pemerintah kita sekarang ini sekitar 38 persen dari GDP, kita akan turunkan menjadi 30 persen. Banyak yang katakan 38 persen itu rendah karena negara lain lebih tinggi," ucap Wijayanto.
"Tapi yang kita takutkan debt to service ratio negara kita itu 40 persen, jadi 40 persen penerimaan negara digunakan untuk membayar utang dan pokok. Kalau di korporasi ini kan lampu kuning, jadi kita turunkan," tutupnya.
Terlepas dari janji-janji timses Anies-Muhaimin, Menko Marves Luhut memang pernah menyinggung soal biaya logistik Indonesia. Bahkan, Luhut sampai 'ngamuk' ke Bank Dunia soal laporan lembaga tersebut yang menyebut indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia anjlok dari 46 ke urutan 63 di 2023.
Luhut mengklaim sejak 2019 lalu pemerintah sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Menurutnya, perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9 persen ke sekitar 16 persen saja.
Ia menilai penurunan biaya hampir 8 persen itu merupakan angka yang cukup baik untuk Indonesia. Luhut mengatakan Indonesia bisa menghemat hingga triliunan rupiah dengan adanya transformasi ini.
[Gambas:Video CNN]
Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.
"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).
"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.
Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.
"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.
Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.
Lihat Juga :Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Terbaru Bagi Warga Jakarta |
"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.
Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.
Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.
"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.
Lihat Juga :DKI Resmi Naikkan Pajak Hiburan Jadi 40 Persen |
"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.
"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.
Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.
"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian PUPR menekankan saat ini sang menteri, Basuki Hadimuljono, tengah fokus bekerja di tengah isu paling siang mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan tidak tahu menahu mengenai isu mundur tersebut. Tapi ia menduga itu adalah bagian dari politik.
"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).
Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.
"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," jelasnya.
Sebelumnya, Faisal Basri mengungkapkan ada dua menteri yang sudah sangat siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Para menteri teknokrat ini disebut sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Alasannya karena kepala negara dinilai sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.
"Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah munculah, katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
Kami berharap inovasi yang lahir dari JR-Rovation ini dapat berkontribusi signifikan dalam upaya nasional kita untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus membangun kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat luasJakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja menyelenggarakan program Jasa Raharja Road Safety Innovation (JR-Rovation) untuk memfasilitasi dan mendorong mahasiswa menciptakan berbagai inovasi terkait keselamatan berlalu lintas.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
《angkasa138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,tokopedia bisa kreditHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《angkasa138》bab terbaru。