situs slot 4d terbaru

secara bersaing

Ironi Insentif Mobil Listrik di Tengah Turunnya Subsidi Pupuk Petani******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti 345 juta orang di dunia terancam kelaparan buntut krisis pangan.Menurutnya, saat ini sektor pertanian sangat rawan.

"Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," kata Jokowi saat memberikan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Berdasarkan ucapannya itu, Jokowi menilai sektor pertanian penting bagi setiap negara, jika tak bisa ditangani dengan baik akan memberikan dampak negatif yang begitu besar.

Namun, jika ditelisik, pernyataan mantan wali kota Solo itu seakan bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuatnya. Salah satunya, ia malah secara konsisten memotong anggaran subsidi pupuk.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menyoroti penurunan subsidi pupuk tersebut. Ia menyinggung soal subsidi mobil listrik yang menurutnya sangat tidak tepat diberikan di tengah turunnya anggaran untuk pupuk subsidi.

Berdasarkan catatannya, anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Lihat Juga : Pengamat soal Dunia Lain Subsidi Mobil Listrik: Tak Ada Masalah Miskin

Lihat saja, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan Rp7 triliun dari APBN untuk subsidi motor listrik baru dan konversi hingga 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah sesumbar akan menyubsidi sebesar Rp25 juta hingga Rp80 juta per unit.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Lihat Juga : Alasan Nasabah Perlu Punya 3 Rekening Antisipasi Kebocoran Data Bank

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai jika pemerintah serius soal ancaman krisis pangan, seharusnya dari segi anggaran pun memihak ke sana.

"Kalau kita berbicara anggaran seharusnya proyeksi mengenai potensi terjadinya krisis pangan juga diikuti dengan keberpihakan politik anggaran untuk memitigasi isu tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Di satu sisi, ia menilai penurunan anggaran untuk subsidi pupuk tidak terlepas dari perbaikan data penerima yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi tersalurkan kepada orang yang tepat.

Monitoring penyaluran pupuk subsidi masih lemah

Permainan kiamat akan datang

Ironi Insentif Mobil Listrik di Tengah Turunnya Subsidi Pupuk Petani******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti 345 juta orang di dunia terancam kelaparan buntut krisis pangan.Menurutnya, saat ini sektor pertanian sangat rawan.

"Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," kata Jokowi saat memberikan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Berdasarkan ucapannya itu, Jokowi menilai sektor pertanian penting bagi setiap negara, jika tak bisa ditangani dengan baik akan memberikan dampak negatif yang begitu besar.

Namun, jika ditelisik, pernyataan mantan wali kota Solo itu seakan bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuatnya. Salah satunya, ia malah secara konsisten memotong anggaran subsidi pupuk.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menyoroti penurunan subsidi pupuk tersebut. Ia menyinggung soal subsidi mobil listrik yang menurutnya sangat tidak tepat diberikan di tengah turunnya anggaran untuk pupuk subsidi.

Berdasarkan catatannya, anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Lihat Juga : Pengamat soal Dunia Lain Subsidi Mobil Listrik: Tak Ada Masalah Miskin

Lihat saja, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan Rp7 triliun dari APBN untuk subsidi motor listrik baru dan konversi hingga 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah sesumbar akan menyubsidi sebesar Rp25 juta hingga Rp80 juta per unit.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Lihat Juga : Alasan Nasabah Perlu Punya 3 Rekening Antisipasi Kebocoran Data Bank

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai jika pemerintah serius soal ancaman krisis pangan, seharusnya dari segi anggaran pun memihak ke sana.

"Kalau kita berbicara anggaran seharusnya proyeksi mengenai potensi terjadinya krisis pangan juga diikuti dengan keberpihakan politik anggaran untuk memitigasi isu tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Di satu sisi, ia menilai penurunan anggaran untuk subsidi pupuk tidak terlepas dari perbaikan data penerima yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi tersalurkan kepada orang yang tepat.

Monitoring penyaluran pupuk subsidi masih lemah

Ambisi Berdarah Besi

10 Negara Tujuan Ekspor Terbesar Indonesia pada April 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia sepanjang April 2023 mencapai US,29 miliar. Sebanyak 10 negara tujuan menjadi andalan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan ekspor negara tujuan utama Indonesia adalah China dengan porsi mencapai 25,62 persen terhadap total ekspor nonmigas.

"Ekspor kita ke China pada April ini capai US,62 miliar, masih jadi mitra dagang utama," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (15/5).

"Empat negara ini yang realisasi impor terbesar di April, di atas US miliar semua," jelasnya.

Adapun beberapa komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia adalah besi dan baja, minyak kelapa sawit dan batu bara. Meski tren harga menurun, tapi masih menjadi penyumbang kinerja ekspor.

Secara rinci, nilai ekspor pada April yang tercatat US,29 miliar ini turun 17,62 persen dibandingkan Maret 2023. Sedangkan, dibandingkan April 2022 yang sebesar US,32 miliar turun lebih dalam, yakni 29,40 persen.

Menurut sektornya secara bulanan, semua komponen ekspor terkontraksi. Migas turun 5,95 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 22,56 persen; tambang dan lainnya turun 7,84 persen; dan industri pengolahan minus 21,5 persen.

Senada, secara tahunan (year on year/yoy) semua sektor ekspor pun kontraksi. Migas -12,18 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan -26,02 persen; tambang dan lainnya -25,85 persen; dan industri pengolahan -31,95 persen.

Berikut 10 negara tujuan ekspor utama Indonesia:

China US,62 miliar
AS US,57 miliar
India US,54 miliar
Jepang US,40 miliar
Malaysia US0 juta
Korea Selatan US0 juta
Taiwan US0 juta
Singapura US0 juta
Thailand US0 juta, dan
Belanda US0 juta.

[Gambas:Video CNN]

Sangat mendominasi

Pemerintah Mulai Godok Skema Harga Beli Tanah di IKN******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan skema pembelian tanah di IKN masih dibahas di tingkat pemerintah.

Ia mengatakan regulasi untuk pembelian tanah tersebut sudah ada, begitu pun ruang tanahnya.

"Tanah PP-nya (regulasi) sudah selesai, sekarang lagi kami rumuskan soal angka minimalnya berapa, maksimalnya berapa, tapi ruangnya itu sudah ada. Dan yang sudah masuk sekarang itu banyak, lagi negosiasi harga, tinggal dikit lagi lah," kata Bahlil, Senin (15/5).

"Potensi investasi masuk sudah ada, begitu infrastruktur dasar selesai baru masuk. Jadi keliru kalau di media dikatakan nggak ada investasi ke IKN, catat," ungkap Bahlil.

Dia juga menegaskan saat ini sudah ada investor yang menyatakan komitmen kuat untuk menyuntikkan dana dalam rangka pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara.

"Ini saya yang ngomong , sudah ada (investor), sudah stay malah, begitu ada infrastruktur dasar selesai mereka langsung masuk," ungkap Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

Jokowi Sebut 345 Juta Orang di Dunia Terancam Kelaparan, RI Masuk?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan 345 juta orang di dunia terancam kelaparan akibat krisis pangan.

"Hati-hati di sektor ini (pertanian) juga sekarang ini sangat rawan. Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim karena perang," kata Jokowi di Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, Senin (15/5).

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang terancam kelaparan karena adanya ancaman el nino. Tak hanya soal el nino, kelaparan di Indonesia juga bisa terjadi karena tingginya inflasi pangan.

"Jadi tanpa bantuan pemerintah mereka akan terancam kelaparan juga. Jadi (ancaman kelaparan) juga termasuk di Indonesia," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/5).

Bhima mengatakan kondisi ini menjadi peringatan bagi Indonesia yang merupakan produsen pangan, tetapi justru mengimpor pangan termasuk beras, gandum, dan bawang putih.

Ia menyebut jika sebuah negara masih menjadi importir pangan dan jumlah penduduk miskinnya cukup besar maka negara tersebut rentan mengalami kelaparan.

Karenanya, Bhima menganjurkan pemerintah segera melakukan antisipasi ancaman kelaparan dan el nino yang berpotensi menurunkan produktivitas pangan. Langkah yang bisa dilakukan dengan irigasi. Selain itu, pemerintah harus menggelontorkan anggaran khusus untuk mengatasi krisis pangan.

"Perlu paket kebijakan khusus yang di dalamnya berkaitan dengan alokasi subsidi pupuk, subsidi bibit unggul, atau bantuan permodalan bagi petani. Kemudian memberikan subsidi BBM yang lebih besar. Menurunkan harga BBM subsidi saja itu sudah membantu dari sisi pengendalian biaya produksi dan transportasi," kata Bhima.

Sementara itu, mengutip rilis Indeks ketahanan Pangan Global yang diterbitkan Economist Impact, 10 negara yang ketahanan pangannya terancam yaitu Suriah, Haiti, Yamen, Sierra Leone, Madagascar, Burundi, Nigeria, Venezuela, Sudan, dan Congo.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan ancaman kelaparan seperti yang disebut sudah terjadi di beberapa lokasi terutama di Afrika karena cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen.

Kelaparan disebut bisa terjadi lantaran gagal panen terjadi bersamaan dengan kondisi pemerintahan di negara tersebut tidak dalam kondisi stabil karena perang sipil, perang antar faksi politik, pemberontakan, yang mengakibatkan sistem ekonominya.

"Risikonya, saat terjadi gagal panen atau kekurangan pasokan bahan makanan domestik, mereka tak memiliki devisa untuk melakukan impor bahan makanan serupa untuk menambal kekurangan tersebut," kata Ronny.

Ronny mengatakan Indonesia masih cukup beruntung karena memiliki cukup devisa. Dengan begitu, saat terjadi el nino atau gagal panen yang mengakibatkan kekurangan cadangan pangan, pemerintah bisa langsung membuka keran impor.

"Tugas lanjutan bagi pemerintah hanya masalah stabilisasi harga pangan agar tetap terjaga dan terjangkau, sehingga tak menggores daya beli masyarakat," kata Ronny.

[Gambas:Video CNN]

Jiuhuang Yantianlu

Neraca Dagang RI Surplus US,94 Miliar pada April 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US,94 miliar pada April 2023.

"Neraca perdagangan Indonesia sampai April 2023 surplus 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi dalam konferensi pers, Senin (15/5).

Menurutnya, surplus neraca dagang barang pada April ini menguat dibandingkan bulan sebelumnya US,83 miliar. Namun, lebih rendah dibandingkan April 2022 yang sebesar US,56 miliar.

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada April ini tercatat US,29 miliar atau turun 17,62 persen dibandingkan Maret 2023. Senada, dibandingkan April 2022 yang sebesar US,32 miliar, kinerja ekspor juga lebih dalam yakni 29,40 persen.

Adapun pertumbuhan ekspor secara month to month(mtm) ini terendah sejak awal tahun. Namun, realisasi tersebut sesuai dengan pola karena adanya momen libur lebaran.

Sedangkan, nilai ekspor secara tahunan turun dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas, sehingga tren penurunan ekspor pun terus berlanjut.

Menurut sektornya secara bulanan, semua komponen ekspor terkontraksi. Migas turun 5,95 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 22,56 persen; tambang dan lainnya turun 7,84 persen; dan industri pengolahan minus 21,5 persen.

Senada, secara tahunan (year on year/yoy) semua sektor ekspor pun kontraksi. Migas minus 12,18 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 26,02 persen; tambang dan lainnya merosot 25,85 persen; dan industri pengolahan anjlok 31,95 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada April 2023 tercatat sebesar US,35 miliar atau turun 25,45 persen dibandingkan Maret 2023 sebesar US,59 miliar. Sedangkan, dibandingkan April 2022 yang sebesar US,76 miliar, impor ini turun 22,32 persen.

Secara bulanan, pola impor dalam tiga tahun terakhir memiliki pola yang sama, yaitu menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan, secara tahunan trennya melanjutkan penurunan setelah sempat menguat pada Januari 2023.

Menurut penggunaan barangnya, impor secara bulanan semua mengalami kontraksi. Impor barang konsumsi turun 20,63 persen, bahan baku/penolong turun 23,26 persen, dan barang modal turun paling dalam, yakni 36,66 persen.

Mengikuti, secara tahunan impor barang juga mengalami penurunan. Impor konsumsi turun 17,68 persen, bahan baku/penolong turun terdalam 25,33 persen, dan barang modal turun 6,59 persen.

[Gambas:Video CNN]