bocoran angka jitu hk

situs slot indonesia terpercaya 803Jutaan kata 509226Orang-orang telah membaca serialisasi

《bocoran angka jitu hk》

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Bapanas gelar rakor lintas K/L demi pangan terjangkau******

Kegiatan ini sangat penting tentunya karena harus menjaga pangan dari hulu sampai hilir, supaya kita bisa sama-sama memastikan harga pangan ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi karena biasanya baru ada kata jelang Lebaran harga sudah naik,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 Hijriah.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa rapat tersebut untuk menyeimbangkan pangan dari sisi hulu hingga hilir sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta Bapanas terus menjaga pangan sehingga bisa tetap stabil secara pasokan dan harga terjangkau di masyarakat terutama menjelang HBKN Idul Fitri.

“Kegiatan ini sangat penting tentunya karena harus menjaga pangan dari hulu sampai hilir, supaya kita bisa sama-sama memastikan harga pangan ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi karena biasanya baru ada kata jelang Lebaran harga sudah naik,” kata Arif.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi

Dia menuturkan rapat tersebut sebagai upaya membentuk sinergi secara menyeluruh antara kementerian dan lembaga bidang pangan, kepala daerah se-Indonesia, hingga pelaku usaha untuk menyeimbangkan harga pangan dengan baik, yang tidak memberatkan petani, pengusaha, hingga masyarakat.

Ia juga meminta dukungan semua pemangku kepentingan pangan terutama pelaku usaha untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional selama menjelang puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri.
 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi upaya Bapanas menggelar rapat koordinasi untuk menyeimbangkan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Saya mengapresiasi sangat tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan ini, biasanya acara seperti ini kita laksanakan secara zoom meeting setiap hari Senin. Kita harus mencari balance antara menyenangkan produsen dan juga menyenangkan konsumen karena negara kita juga negara yang memproduksi,” ucap Tito.

 

Tito berharap melalui rapat tersebut dapat mewujudkan target inflasi hingga 2,5 persen sesuai yang diharapkan pemerintah di 2024.

“Mumpung hari ini ada bapak-bapak gubernur yang hadir, kita rapat dalam rangka menghadapi HBKN yaitu Ramadhan dan juga Hari Raya nantinya. Seperti biasa, pasti akan ada perubahan pola konsumsi pada masyarakat, (maka) ada hal yang perlu kita antisipasi di tingkat pusat kita melakukan langkah-langkah dan bisa bergulir ke daerah-daerah,” kata Tito.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang RamadhanRapat tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala PBS, Kabareskrim, Gunernur BI, Ombudsman, gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor 100 persen、neng4d slot、slot vip 4d

Terkait：erek84、pedasbet、nanas erek erek、prediksi france togel hari ini、pinjol limit 5 juta、situs poker uang asli terpercaya、mpo888 demo、rollate、masuk game slot online、jam gacor gatot

---

---

bab terbaru：link slot yang paling gacor（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01