situs gacor bulan ini

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Airlangga Ungkap Sebab Pengangguran 8,4 Juta Meski Investasi Rp1.207 T******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengungkapkan alasan terdapat 8,4 jutapengangguran di Indonesia per Agustus 2022, meski realisasi investasipada 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun.

Ia mengakui jumlah tenaga kerja yang terserap lebih rendah. Pasalnya, investasi saat ini lebih banyak menujucapital intensive(padat modal).

Artinya, kata Airlangga, perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud pun merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan dan lainnya.

Ia menyebut aturan itu mempermudah UMKM dan pengusaha untuk membentuk PT perseorangan. Dalam aturan terdahulu, untuk membentuk PT dibutuhkan modal minimal Rp50 juta, namun kini dengan modal lebih kecil pun bisa dilakukan.

"Pelaksanaannya (pembuatan PT) sudah dilakukan 80 ribu UMKM," jelasnya.

Meski demikian, ia menyebut masalah pengangguran bisa diatasi dengan investasi. Tahun ini, pemerintah akan mendorong investasi yang masuk sebesar Rp1.400 triliun.

"Pengangguran itu diatasi dengan investasi. Investasi ini tahun ini kita dorong Rp1.400 triliun. Kemarin dalam KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) kita harap bisa meningkat sampai Rp1.600 triliun,"

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia menembus 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen.

Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang penganggur.

Sedangkan, berdasarkan daerah Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi paling banyak penyumbang pengangguran. Kemudian diikuti Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Disusul oleh Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

[Gambas:Youtube]

harapan yang tak ada habisnya

Harga Emas Antam Lesu ke Rp1,019 Juta per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,019 juta per gram pada Rabu (22/2). Harga emasturun Rp4.000 ribu per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya sebesar Rp1,023 juta per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp4.000 per gram, dari Rp908 ribu menjadi Rp904 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp559,5 ribu, 2 gram Rp1,97 juta, 3 gram Rp2,94 juta, 5 gram Rp4,87 juta, 10 gram Rp9,68 juta, 25 gram Rp24,08 juta, dan 50 gram Rp48,09 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Kemudian, untuk harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX naik 0,14 persen menjadi US.845 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga naik 0,14 persen menjadi US.837 per troy ons.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas masih bakal tertekan oleh penguatan dolar AS dan naiknya imbal hasil obligasi AS menjelang pertemuan The Fed pada Rabu (Kamis pagi WIB).

"Serangkaian data ekonomi kuat dari AS telah memicu kekhawatiran apabila The Fed akan terus agresif dan bertahan pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan lebih lama. Pasar sekarang mengantisipasi puncak suku bunga berada di 5,3 persen dan akan bertahan selama 2023," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang US.820-US.850 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Kotak Makanan Ogre

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

Tuhan lahir

Otorita IKN Buka Lowongan, Cek Syarat dan Formasinya******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuka lowongan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pendaftaran akan dimulai pada 20-24 Februari 2023.

Untuk pendaftaran bisa dilakukan melalui laman https://ikn.go.id/RekPPNPNOIKN mulai pukul 16.00 WIB.

"OIKN membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari OIKN melalui skema PPNPN," cuit OIKN melalui akun Twitter @ikn_id, Jumat (17/2).

Formasi yang dibuka ada di sembilan unit kerja Otorita IKN, yakni:

1. Sekretariat;
2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;
3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
5. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;
7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan
9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Lihat Juga : Otorita IKN Buka Lowongan Pegawai Non-PNS 20 Februari

Syarat pendaftarannya adalah:

1. Warga Negara Indonesia (WNI;
2. Berusia 21-33 tahun saat melamar;
3. Sehat Jasmani dan Rohani;
4. Berkelakuan baik;
5. Mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat yang diperlukan dalam jabatan.

Selain itu, pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (Strata 1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan PT yang terakreditasi sangat baik dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4.

Tuhan tanpa Batas

Kadin Mulai Advokasi Misi Kawasan ASEAN******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong transformasi kawasan melalui inovasi dan inklusivitas dengan memimpin roadshowASEAN-BAC pertama yang mengusung tema ASEAN Centrality: Innovating towards Greater Inclusivity.

Ketua Umum Kadin Indonesia yang sekaligus Ketua ASEAN-BAC 2023, Arsjad Rasjid mengatakan, roadshowke Singapura dan Filipina tersebut bertujuan untuk mengkomunikasikan inisiatif keketuaan Indonesia. Selain itu, juga mengumpulkan umpan balik dari para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan di kawasan, serta mempromosikan dukungan untuk program warisan keketuaan ASEAN-BAC.

Adapun beberapa pemangku kepentingan yang ditemui di antaranya, Menteri Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Singapura Grace Fu, Menteri Perdagangan Filipina Alfredo E. Pascual, sejumlah perusahaan besar seperti Temasek, lembaga keuangan multilateral ADB, serta asosiasi bisnis di Singapura dan Filipina.

Dengan tiga nilai inti ASEAN-BAC, yaitu centrality, innovation, dan inclusivity, kelima prioritas utama dan tujuh legacy projectsitu termasuk kode QR ASEAN, platform digital ASEAN, Wiki Wirausaha, ASEAN Net Zero Hub, Carbon Center of Excellence, kampanye ASEAN "One Shot", dan Inclusive Closed Loopuntuk produk pertanian.

Menurut Arsjad, berbagai inisiatif yang telah disusun bertujuan menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memajukan kawasan ASEAN dan mendorong pertumbuhan melalui pendekatan yang pro-sektor swasta.

Alternate Chair of ASEAN-BAC, Bernardino Vega mengatakan, Kadin Indonesia memiliki komitmen mendorong pertumbuhan dan kemajuan di kawasan, di mana sektor swasta akan berperan sentral.

"Dengan visinya yang berani untuk masa depan, keketuaan ASEAN-BAC Indonesia akan membentuk lanskap ekonomi kawasan untuk tahun-tahun yang akan datang," ujarnya.

Untuk diketahui, Singapura sebagai tujuan pertama roadshow menyumbang lebih dari 30 persen dari total Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia pada 2021. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong dan Presiden Joko Widodo pun telah bersepakat memperkuat investasi pada sektor energi baru terbarukan di Indonesia.

Singapura juga menjadi rumah bagi sekitar 80 dari 100 perusahaan teknologi teratas dunia, menjadikannya sebagai pusat inovasi digital.

Sementara, hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina telah dimulai sejak 1949, hingga pada 2021, Indonesia menjadi salah satu mitra dagang utama. Total nilai perdagangan kedua negara pada 2021 mencapai US,5 miliar, terdiri dari ekspor sebesar US,6 miliar dan impor US,2 miliar.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerapkan "Philippine First Policy" yang memprioritaskan barang pertanian Filipina untuk diimpor. Dalam pembangunan berkelanjutan, kedua pihak juga baru saja mengumumkan kemitraan dengan Asia Development Bank untuk membentuk mekanisme transisi energi (ETM) di masing-masing negara.