demo slot resmi

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Daftar Negara dengan Orang Kaya Terbanyak di Dunia******

Sejumlah negara tercatat memiliki penduduk terkayadi dunia. Setidaknya, ada 2.640 miliarder di dunia yang berasal dari dari 77 negara atau wilayah di seluruh dunia.

Mengutip laporan Forbes, Senin(10/4), jumlah wilayah asal miliarder di dunia pada 2023 bertambah dua dari 75 negara pada tahun lalu. Dua tambahan wilayah baru itu adalah Panama dan Armenia.

Posisi pertama negara dengan orang kaya terbanyak adalah Amerika Serikat dengan 735 orang miliarder. Jumlah itu sama dengan tahun lalu.

Di posisi kedua, ada China dengan jumlah orang kaya sebanyak 495 orang miliarder. Jumlah kekayaan gabungan miliarder China sebanyak US,67 triliun.

Posisi selanjutnya ditempati India dengan 169 orang miliarder, naik dibandingkan tahun lalu sebanyak 166 orang. Adapun total kekayaan gabungan para miliarder saat ini sebanyak US5 miliar.

Kemudian ada Jerman yang memiliki 126 miliarder, turun dari 134 miliarder pada tahun lalu. Total kekayaan gabungan para taipan Jerman saat ini sebanyak US5 miliar.

Lihat Juga : IHSG Diprediksi Menguat Terbatas di Awal Pekan

Rusia menjadi negara dengan orang kaya terbanyak di dunia dengan 105 miliarder tahun ini dengan kekayaan bersih gabungan U4 miliar, naik dari US0 miliar tahun lalu. Orang terkaya di negara itu sebagian besar memulihkan kerugian yang mereka derita setelah invasi Ukraina.

Berikut beberapa daftar negara dengan orang kaya terbanyak di dunia:

1. Amerika Serikat (735 miliarder)

2. China (495 miliarder)

3. India (169 miliarder)

4. Jerman (126 miliarder)

5. Rusia (105 miliarder)

6. Hong Kong (66 miliarder)

7. Italia (64 miliarder)

8. Kanada (63 miliarder)

9. Taiwan (52 miliarder)

10. Britania Raya (52 miliarder)

11. Brazil (51 miliarder)

12. Australia (47 miliarder)

13. Prancis (43 miliarder)

14. Swiss (41 miliarder)

15. Jepang (40 miliarder)

16. Swedia (39 miliarder)

17. Singapura (35 miliarder)

18. Korea Selatan (30 miliarder)

19. Israel (30 miliarder)

20. Indonesia (29 miliarder)

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju pagi berbintang

Sinergi City Vision dan TransJakarta Hadirkan Inovasi Moving Billboard******

Jalanan Sudirman, kawasan bisnis utama di Jakarta, kembali menjadi sorotan setelah City Vision, perusahaan media luar ruang terbesar di Indonesia, meluncurkan layanan Moving Billboardsbersama mitra TransJakarta. Sinergi ini menawarkan solusi iklan yang efektif bagi brandyang ingin menjangkau konsumen di kawasan tersebut.

Kerja sama tersebut bertepatan dengan momen meredanya pandemi Covid-19, sehingga transportasi umum kembali menjadi andalan banyak orang. Layanan yang biasa disebut dengan billboardberjalan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen dengan cara yang inovatif dan efektif.

Co-Founder City Vision, Juliana Kumala, menilai dengan penghapusan pembatasan jumlah penumpang, TransJakarta menjadi pilihan utama bagi masyarakat Jakarta dalam berpergian.

Juliana menambahkan, moving billboardsdi jalanan Sudirman-Thamrin-Gatot Subroto merupakan keunggulan tersendiri bagi brandyang ingin menjangkau audiens perkantoran dan pusat kota di sepanjang koridor-koridor prestisius Jakarta, seperti koridor 1 Blok M-Kota via Sudirman-Bundaran HI.

"Memang bus TransJakarta biasanya akan berpindah dan beroperasi di beberapa koridor yang berbeda di satu periode tertentu. Akan tetapi, seluruh bus jaringan City Vision dapat dipastikan beroperasi di koridor-koridor utama yang sudah ditentukan dan tidak akan berpindah koridor," imbuh dia.

Dengan bermitra bersama TransJakarta, City Vision semakin mengukuhkan jaringan periklanan di sarana kendaraan umum yang sebelumnya sudah berada di 40 stasiun KRL Jabodetabek dan 12 stasiun nasional.

Terlebih, media iklan di bus merupakan salah satu media luar ruang yang efektif untuk menarik perhatian masyarakat di jalan raya. Iklan pada bus sangat menonjol dan mudah terlihat oleh banyak orang.

Dengan visual dan desain yang menarik, moving billboardsCity Vision di bus TransJakarta menjadi pilihan terbaik bagi setiap pengusaha yang ingin memasarkan produknya ke khalayak umum. Kemitraan antara City Vision dengan TransJakarta diharapkan akan membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak dan juga masyarakat Jakarta.

Saya seorang raksasa

Kronologi Tupperware Bisa Diambang Krisis hingga Berencana PHK Pekerja******

Perusahaan multinasional Tupperwareberencana memangkas jumlah pekerjanya demi menghemat uang operasional.

Tak hanya itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir.

Mengutip CNN Business, Selasa (11/4), kondisi keuangan perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu sedang buruk. Pihak perusahaan dan penasihat keuangannya mengatakan perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez.

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.

Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Kemenhub Sinyalkan Setuju Konsesi Kereta Cepat Tambah Jadi 80 Tahun******

Kementerian Perhubunganmemberikan sinyal menyetujui permohonan perpanjangan konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyatakan izin konsesi kereta cepat yang diperpanjang jadi 80 tahun memang dimungkinkan untuk dilakukan. Awalnya konsesi kereta cepat hanya 50 tahun saja, namun PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengajukan agar konsesi itu diperpanjang sampai 80 tahun.

"Kita memang sepakat akan izinkan 80 tahun masa konsesi tersebut, secara data memang dimungkinkan (konsesi) 80 tahun tersebut dan hal itu akan berikan kepastian adanya keuntungan dari pihak operator dalam pelaksanaan operasi tadi," ungkap Risal Wasal seperti dikutip dari detik.com, Senin (10/4).

"Ini belum diberikan memang, cuma hasil hitungan kami untuk konsesi 80 tahun dimungkinkan. Dari perhitungan kami, kami laporkan ke pak Menhub berdasarkan data yang ada ini dimungkinkan 80 tahun," jelas Risal.

Risal membeberkan banyak sekali yang masuk ke dalam hitungan Kemenhub untuk memutuskan konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa diperpanjang 80 tahun. Perhitungan itu mulai dari pembiayaan proyek, perkiraan pendapatannon coredan core businessangkutan penumpang, target penumpang, hingga umur sarana prasarana.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi meminta perpanjangan konsesi kereta cepat dari 50 tahun jadi 80 tahun kepada pemerintah. Permintaan diajukan karena banyak perubahan situasi dan kondisi di lapangan yang membuat indikator investasi berubah.

"Kenapa KCIC meminta permohonan perpanjangan konsesi dari 50 tahun? Pertimbangan KCIC memang banyak situasi kondisi di lapangan yang berubah, jadi indikator investasi juga banyak berubah," papar Dwiyana ketika ditemui wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, awal Desember 2022 lalu.

Dwiyana mengungkapkan beberapa perubahan yang menurutnya dapat mengubah indikator keuntungan investasi. Pertama, perubahan perkiraan jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dalam studi kelayakan 2017, KCIC dan Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia (LAPI) Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan penumpang kereta cepat 60 ribuan per hari.

Namun kini, jumlah itu turun sampai ke setengahnya. Ada kemungkinan hal itu terjadi karena dampak covid-19 yang membuat kantong masyarakat belum kembali pulih.

"Demand forecastdari LAPI ITB itu 60 ribu, saat ini dibuat Polar UI cuma 29 ribu. Itu mempengaruhi kondisi investasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu kami kira lebih karena dampak covid-19," ungkap Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Faktor keduaadalah hilangnya pendapatan dari pengembangan kawasan transit oriented development (TOD). Pihaknya terpaksa menunda beberapa pengembangan TOD di kawasan sekitar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Karena beberapa pertimbangan kita postpone(pengembangan TOD) saat ini. Karena kita fokus anggaran yang ada menyelesaikan konstruksi dan ada kendala setoran modal PTPN VIII dalam bentuk lahan tidak disetujui pemegang saham. Kemudian termasuk juga adanya kenaikan biaya proyek.

Pengubah saya yang tidak terbatas

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Kehidupan Biasa Kematian

Kemenhub Sinyalkan Setuju Konsesi Kereta Cepat Tambah Jadi 80 Tahun******

Kementerian Perhubunganmemberikan sinyal menyetujui permohonan perpanjangan konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyatakan izin konsesi kereta cepat yang diperpanjang jadi 80 tahun memang dimungkinkan untuk dilakukan. Awalnya konsesi kereta cepat hanya 50 tahun saja, namun PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengajukan agar konsesi itu diperpanjang sampai 80 tahun.

"Kita memang sepakat akan izinkan 80 tahun masa konsesi tersebut, secara data memang dimungkinkan (konsesi) 80 tahun tersebut dan hal itu akan berikan kepastian adanya keuntungan dari pihak operator dalam pelaksanaan operasi tadi," ungkap Risal Wasal seperti dikutip dari detik.com, Senin (10/4).

"Ini belum diberikan memang, cuma hasil hitungan kami untuk konsesi 80 tahun dimungkinkan. Dari perhitungan kami, kami laporkan ke pak Menhub berdasarkan data yang ada ini dimungkinkan 80 tahun," jelas Risal.

Risal membeberkan banyak sekali yang masuk ke dalam hitungan Kemenhub untuk memutuskan konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa diperpanjang 80 tahun. Perhitungan itu mulai dari pembiayaan proyek, perkiraan pendapatannon coredan core businessangkutan penumpang, target penumpang, hingga umur sarana prasarana.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi meminta perpanjangan konsesi kereta cepat dari 50 tahun jadi 80 tahun kepada pemerintah. Permintaan diajukan karena banyak perubahan situasi dan kondisi di lapangan yang membuat indikator investasi berubah.

"Kenapa KCIC meminta permohonan perpanjangan konsesi dari 50 tahun? Pertimbangan KCIC memang banyak situasi kondisi di lapangan yang berubah, jadi indikator investasi juga banyak berubah," papar Dwiyana ketika ditemui wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, awal Desember 2022 lalu.

Dwiyana mengungkapkan beberapa perubahan yang menurutnya dapat mengubah indikator keuntungan investasi. Pertama, perubahan perkiraan jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dalam studi kelayakan 2017, KCIC dan Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia (LAPI) Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan penumpang kereta cepat 60 ribuan per hari.

Namun kini, jumlah itu turun sampai ke setengahnya. Ada kemungkinan hal itu terjadi karena dampak covid-19 yang membuat kantong masyarakat belum kembali pulih.

"Demand forecastdari LAPI ITB itu 60 ribu, saat ini dibuat Polar UI cuma 29 ribu. Itu mempengaruhi kondisi investasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu kami kira lebih karena dampak covid-19," ungkap Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Faktor keduaadalah hilangnya pendapatan dari pengembangan kawasan transit oriented development (TOD). Pihaknya terpaksa menunda beberapa pengembangan TOD di kawasan sekitar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Karena beberapa pertimbangan kita postpone(pengembangan TOD) saat ini. Karena kita fokus anggaran yang ada menyelesaikan konstruksi dan ada kendala setoran modal PTPN VIII dalam bentuk lahan tidak disetujui pemegang saham. Kemudian termasuk juga adanya kenaikan biaya proyek.