server zeus thailand

raja ciptaan

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Tiket Kereta Cepat Whoosh Naik Jadi Rp200 Ribu******

Harga tiket Kereta Cepat Whooshyang sejak peresmian pada 18 Oktober lalu dijual promo Rp150 ribu untuk satu kali perjalanan, naik menjadi Rp200 ribu per perjalanan mulai Desember ini.

Harga tiket itu berlaku untuk kelas premium economy pada Senin hingga Kamis. Sementara itu untuk akhir pekan Jumat hingga Minggu tiket premium ekonomi dijual seharga Rp 250 ribu per perjalanan.

Meski naik, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan tarif itu masih harga promo. Ia menambahkan tarif tersebut juga sudah termasuk perjalanan KA Feeder gratis dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung dan sebaliknya.

"Kereta Cepat Whoosh adalah layanan kereta komersial sehingga penetapan tarifnya akan menggunakan strategy dynamic pricing dan mengikuti demand penumpang, saat high season atau low season," kata Dwiyana.

Ia menambahkan secara total sejak awal beroperasi pada 17 Oktober 2023 hingga 22 November 2023 lalu, Kereta Cepat Whoosh telah melayani penumpang sebanyak 491 ribu orang.

Rata-rata penumpang tertinggi mencapai 21 ribu per hari pada saat weekend dan 18 ribu per hari pada saat weekday.

Adapun untuk okupansinya rata-rata mencapai 80 hingga 99 persen pada setiap rangkaian yang dioperasikan.

Dwiyana menjelaskan peningkatan volume penumpang dan okupansi yang tinggi pada setiap perjalanan kereta menunjukan bahwa tingkat kepercayaan dan minat masyarakat sangat positif untuk menjadikan kereta cepat Whoosh transportasi pilihan.

Untuk itu katanya, KCIC akan terus menghadirkan inovasi untuk memberikan pelayanan lebih kepada pelanggan. Inovasi dilakukan mulai dari pemesanan rombongan, program kerja sama dengan lokasi wisata dan restoran, hingga menghadirkan integrasi antarmoda ke berbagai tujuan untuk memudahkan penumpang Kereta Cepat Whoosh.

Saat ini KCIC telah bekerja sama dengan sejumlah lokasi wisata populer di area Bandung seperti wisata Dusun Bambu, Farmhouse, Floating Market Lembang, The Great Asia Africa, wisata Tepi Danau dan wisata Tepi Kota Healing.

[Gambas:Video CNN]

Di lokasi wisata ini pun disediakan beragam promo gratis masuk ke destinasi wisata di Bandung dengan menggunakan tiket Kereta Cepat Whoosh.

Khusus Wisata Dusun Bambu penumpang bisa menggunakan shuttle gratis dari Stasiun Padalarang.

Untuk kemudahan masyarakat mengakses Stasiun Kereta Cepat, KCIC juga telah bekerja sama dengan berbagai operator untuk menghadirkan integrasi antarmoda.

Di Stasiun Halim terdapat LRT Jabodebek, Damri tujuan bandara Soekarno Hatta, Transjakarta dan layanan khusus taksi konvensional.

[Gambas:Video CNN]

Adapun untuk Stasiun Padalarang terdapat kereta Feeder untuk penumpang menuju Stasiun Cimahi dan Stasiun Bandung dan lainnya terdapat juga kereta Commuter line Bandung Raya dan Commuterline Garut yang dapat diakses langsung oleh penumpang kereta Whoosh di Stasiun Padalarang.

Sementara untuk Stasiun Tegalluar akses penumpang semakin dimudahkan melalui pembukaan exit tol KM 149 dan jembatan Cibiru baru untuk menuju Stasiun Tegalluar. Selain itu terdapat juga layanan Damri tujuan Stasiun Bandung yang melalui masjid Al Jabbar, Stasiun Gedebage, Metro Indah Mall, Trans Studio Mall, JalanAsia Afrika, alun-alun Bandung dan Pasar Baru serta shuttle bus menuju area Sumareccon.

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

Otorita Pamer Hotel Aguan Cs Sudah 35 Persen Dibangun: IKN Bukan Hoaks******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pembangunan Hotel Nusantarasudah 35 persen. Hotel garapan konsorsium pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma aliasAguan ini jadi bukti bahwaIKN bukan hoaks. 

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan pembangunan hotel tersebut cukup cepat. Padahal, groundbreaking atau peletakan batu pertama baru dilakukan September 2023.

"Konsorsium Nusantara yang bangun Hotel Nusantara, 9 perusahaan. Saya dapat laporan hari ini, September (2023) groundbreaking, hari ini progresnya sudah 35 persen pembangunannya," kata Agung dalam Roadshow IKN di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Aguan Cs memang sempat menjadi buah bibir saat rombongan miliarder Tanah Air itu menjadi pionir investasi swasta di ibu kota baru.

Bahkan, Presiden Joko Widodo sampai berterima kasih kepada Aguan dan kawan-kawan. Jokowi juga memimpin groundbreaking Hotel Nusantara di IKN kala itu.

"Pak Aguan (Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma), Pak Franky (Bos Sinarmas Group Franky Wijaya), Pak Prajogo (Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu), Pak Eka Tjandranegara (Bos Mulia Group), Pak Pui (Bos Pulauintan Pui Sudarto), Pak Boy Thohir (Bos Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Bos Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Bos Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu," sapa Jokowi saat memberikan sambutan groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, Kamis (21/9).

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Orde Langit

Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******

Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.

"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.

"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.

Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.

Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina

"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.

"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.

Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

Diskon Harga Kulkas Hingga Rp3,8 Juta, Cek di Transmart Full Day Sale******

Para pemburu diskon bisa bergembira, karena besok Minggu (3/12) Transmart Full Day Sale akan kembali hadir, dengan tentunya menghadirkan diskon besar-besaran.

Pada gelaran Full Day Sale, ada diskon hingga 50% dan ada tambahan 20% dengan menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Dicatat ya, diskon ini berlangsung mulai buka toko hingga pukul 22.00 WIB atau jam 10 malam..

Artinya, pelanggan bisa hemat sampai Rp 3.849.800 dari harga normal.

Sementara untuk harga promo di luar Pulau Jawa, Bali dan Lampung untuk kulkas tersebut adalah Rp 11.549.000 dari harga normal Rp 12.649.000. Jika kamu menggunakan Allo Prime, Allo Patlater, dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, maka cukup membayar Rp 9.239.200.

Artinya, pelanggan bisa hemat sampai Rp 3.409.800 dari harga normal.

Namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Promo tidak berlaku untuk pembelian partai besar.

Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, enggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

Yuk besok segera meluncur ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale!