situs khusus slot

Karier hiburan Nona Hou Fu

Tiket Kereta Lebaran 2023 Sudah Bisa Dipesan Mulai Hari Ini******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka penjualan tiket keretaapi jarak jauh mudik hari raya Idul Fitri 2023keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada hari ini, Minggu (26/2).

"Tiket Mudik Lebaran Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) untuk keberangkatan H-10 pada momen lebaran 1444 H per hari ini sudah dapat dipesan," ujar Kahumas Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis, Minggu (26/2).

Lihat Juga : Dua Pelabuhan Penyeberangan Banten-Lampung Dibuka Lagi Jelang Mudik

"Melalui kebijakan tersebut, maka hari ini 26 Februari 2023 pelanggan sudah dapat membeli tiket KA keberangkatan awal dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen untuk jadwal berangkat 12 April 2023 atau H-10 lebaran," kata dia.

Ia menjelaskan kebijakan ini berbeda dengan di luar masa angkutan lebaran. Di mana, penjualan tiket kereta jarak Jauh baru bisa dilakukan mulai 30 hari sebelum jadwal keberangkatan.

Ia berharap penerapan kebijakan pemesanan yang lebih lama ini membuat masyarakat dapat lebih leluasa saat menghadapi masa mudik lebaran.

"Dengan kebijakan pemesanan H-45 tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih leluasa merencanakan perjalanan pada momen arus mudik lebaran," ujar Eva.

Eva juga menerangkan nantinya KAI akan menyampaikan lebih lanjut perihal jumlah armada kereta tambahan yang diturunkan pada masa angkutan lebaran.

Lihat Juga : 4 Ketentuan Beli Tiket KA Lebaran 2023

Daratan Doufu

Pengusaha Mulai Kesulitan Bangun Mal Baru di Jakarta******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengaku kesulitan untuk membuka malbaru di DKI Jakarta beberapa waktu ke depan. Pasalnya, harga tanahdi DKI makin melambung tinggi.

Untuk itu, Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut pembangunan mal harus diikuti dengan bangunan lain seperti apartemen, perkantoran, hotel dan lainnya.

"Kalau di DKI Jakarta ini dalam beberapa waktu ke depan saya kira belum bisa menemukan mulai mulai baru yang dibangun karena di DKI Jakarta ini membangun mal tidak bisa berdiri sendiri, harus konsepnyamixed-useatausuperblok. Misalnya digabung dengan hotel, apartemen, perkantoran dan sebagainya," katanya di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

"Saya kira akan ada lebih dari lima mal di tahun ini di Bodetabek," kata Alphonsus.

Ia menjelaskan pembangunan itu pun berbentuk kerja sama antar pengembang. Beberapa di antaranya seperti Sinarmas Land bekerja sama dengan Kawan Lama untuk membangun pusat perbelanjaan di kota wisata (Bogor). Sinarmas Land juga bekerja sama dengan AEON untuk membangun pusat perbelanjaan di Deltamas, Bekasi.

"Kemudian Pakuwon sedang membangun mall di Bekasi, kemudian Bintaro juga sedang melakukan Perluasan. Jadi depan banyak ada pembangunan mall di Bodetabek, bukan Jakarta," ucapnya.

Lebih jauh, menurutnya, pembangunan pusat perbelanjaan itu biasanya membutuhkan waktu rata-rata 2-4 tahun. Termasuk ketika pandemi Covid-19, pembangunan pusat belanja tidak berhenti.

"Sekarang ada beberapa pusat belanja yang sedang dibangun juga, dan kemungkinan targetnya akhir tahun ini atau awal depan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

BPS Respons Imbauan Jalan Kaki Bisa Tekan Inflasi ala Gubernur NTT******

Badan Pusat Statistik (BPS) angkat suara terkait imbauan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat kepada warganya untuk jalan kaki demi menekan inflasi.

"Luar biasa ini fenomenanya. Jadi inflasi ini dihitung berdasarkan harga komoditas yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi BPS belum memantau apakah imbauan ini (jalan kaki) nanti dapat mempengaruhi demand yang selanjutnya akan mempengaruhi harga dan pada akhirnya mempengaruhi inflasi. Jadi nanti kita lihat," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

"Saya gak paham juga dasarnya apa gitu, perlu dicari juga. Perlu tahu komoditas apa yang memiliki bobot tertinggi dalam penghitungan inflasi di kota itu, itu baru bisa kita kaitkan, apakah jalan kaki bisa menahan inflasi. Kita sendiri juga gak paham beliau mengambil kebijakan seperti itu dasarnya apa," jelas Efliza selepas konferensi pers.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Lery Rupidara mengatakan imbauan jalan kaki tercantum dalam surat edaran yang diteken pada 7 November 2022. Menurutnya, surat edaran itu dikeluarkan di tengah inflasi yang melonjak, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menurut Lery, imbauan untuk berjalan kaki ataupun bersepeda merupakan ajakan yang baik. Ia menuturkan bahwa imbauan itu bersifat moral, tak ada kewajiban untuk melaksanakannya karena berkaitan dengan hak asasi masing-masing warga.

"Tanggal 7 November 2022 itu ada edaran bersifat himbauan untuk berjalan kaki atau bersepeda bebas kemanapun berapa jarak pun terserah kemampuan dan kebutuhan setiap orang," kata Lery kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/2).

"Hal ini dalam rangka pengendalian inflasi juga ramah lingkungan dan sehat. Ini bersifat imbauan," sambungnya.

Lery mengaku kerap melaksanakan imbauan tersebut. Bahkan, kata dia, Viktor pun beberapa kali terlihat berjalan kaki. Namun, untuk berjalan kaki ataupun bersepeda Lery harus melihat kesibukannya.

[Gambas:Video CNN]

Seratus ribu cerita pendek

Kemenperin Ogah Beri Rekomendasi Izin Impor Gerbong KRL: INKA Bisa******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum memberi lampu hijau kepada PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) untuk mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Alasannya, produk itu bisa dibuat perusahaan dalam negeri, PT Industri Kereta Api (INKA).

Tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024, setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dikutip Antara, Senin (27/2).

Karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di RI. Dengan begitu, industri kereta api nasional menggeliat dan menggerakkan perekonomian nasional.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujarnya.

"Kapan lagi kita bangga akan buatan kereta dalam negeri. Jangan terus BUMN, jadi bisa impor dan impor. Tolong berhenti untuk pemikiran seperti itu," imbuh Dody.

Lihat Juga : Tewas Gegara Kesetrum Listrik Bisa Klaim Asuransi PLN

Dody menambahkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) seharusnya digencarkan secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Apalagi jika produk yang dibutuhkan mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.

Ia optimistis industri nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang akan berkontribusi untuk perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Bagaimanapun kita harus bangga dengan industri dalam negeri. Hal ini perlu diimplementasikan secara nyata melalui tindakan dalam mengambil keputusan," pungkas Dody.

PT KCI sebetulnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun kepada INKA. Masalahnya, PT Inka sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan itu pada 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Karena itu, KCI meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka mempermasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

KCI sudah mengajukan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis Kemenperin. Hingga kini, Kemenperin masih belum menerbitkan rekomendasi teknis tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Pengguna Mengeluh Tol Japek Banyak Lubang, Jasa Marga Minta Maaf******

Sejumlah pengguna Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) mengeluhkan kondisi jalan berlubang yang merusak ban kendaraan.

"Ban depan mobil saya, dua-duanya benjol, kena lubang di jalan Tol Jakarta-Cikampek," kata Ali, seorang pengendara yang melintasi Tol Japek di Karawang, seperti dikutip Antara, Minggu (26/2).

Pada Sabtu malam lalu, Ali melintasi Tol Jakarta-Cikampek dengan masuk dari Gerbang Tol Cikampek Utama dan keluar Gerbang Tol Karawang Timur.

"Suara ban yang terjebak masuk lubang itu sangat kencang," ujarnya.

Kendati demikian, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, karena menganggap ban dan velg-nya tidak masalah setelah terjebak lubang besar.

Namun keesokan harinya, pada Minggu pagi, Ali baru menyadari kalau ban depan mobilnya sebelah kiri dan kanan, mengalami benjol.

Kemudian, ia mencari informasi tentang klaim ganti rugi pengguna jalan tol ke Jasa Marga dengan menghubungi one call center14080.

"Saya mencoba ikuti alurnya. Apalagi saya tidak mengambil struk-nya saat masuk gerbang tol, ternyata ribet juga, tak sesuai dengan yang diharapkan," terangnya.

Menanggapi hal itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) selaku pengelola Jalan Tol Japek meminta maaf.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan terhadap kondisi perkerasan jalan tol khususnya di Ruas Jakarta-Cikampek," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam keterangan resmi terpisah.

Lisye menerangkan PT JTT bersama dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) selaku service provider pemeliharaan jalan tol, terus melakukan upaya penanganan terhadap lubang dengan menyiagakan tim 24 jam serta melakukan pengecekan lokasi secara berkala, terutama di titik-titik yang dilaporkan oleh pengguna jalan melalui Call Center Jasa Marga di nomor 14080

Ia menambahkan PT JTT bersama PT JMTM telah melakukan tindakan awal berupa penambalan sementara (patching) di lokasi lubang. Selanjutnya PT JMTM akan menindaklanjuti dengan melakukan maintenance berupa program rekonstruksi perkerasan untuk menjaga tingkat keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

"Sepanjang tahun 2023, PT JTT telah merencanakan program pemeliharaan di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek baik arah Cikampek maupun arah Jakarta," ujarnya.

Selain itu, untuk penanganan pekerjaan pemeliharaan yang bersifat darurat, PT JTT juga menyiapkan tim patchingyang bertugas melakukan screening dan penambalan sementara di lokasi yang memang memerlukan perbaikan.

"Tentunya, perbaikan ini bersifat sementara dengan tetap memperhatikan faktor kondisi cuaca di lapangan," jelasnya.

Lisye juga menambahkan, tidak hanya di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian serupa, perusahaan juga menyiagakan petugas patching 24 jam dan melakukan perbaikan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lalu lintas kendaraan di ruas jalan tol yang dikelolanya.

Lebih lanjut, Lisye menjelaskan sejumlah langkah untuk penanganan klaim kendaraan akibat jalan rusak atau jalan berlubang di Jalan Tol Jasa Marga Group, antara lain:

1. Jika pengguna jalan mengalami gangguan perjalanan di jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga Group pengguna jalan dapat melaporkan terlebih dahulu peristiwa yang dialami di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kepada Call Center Jasa Marga di nomor 14080.
2. Petugas Call Center akan mengirim petugas Mobile Customer Service (MCS) langsung menuju ke lokasi kejadian yang akan membantu pengguna jalan agar dapat melanjutkan perjalanan.
3. Jika pengguna jalan mengalami kerugian dan akan mengajukan klaim, maka petugas akan menjelaskan mekanisme penyelesaiannya, termasuk membuatkan Berita Acara Kerusakan atau Kerugian Pengguna Jalan. Proses pengajuan klaim ini disampaikan kepada Jasa Marga selambat-lambatnya 3x24 jam setelah kejadian dengan melengkapi bukti-bukti sebagai kelengkapan administrasi.
4. Jasa Marga akan memproses klaim pengguna jalan dan jika memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan, akan dilakukan proses ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.