kredit hp bunga kecil

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Lewat Forum GABF, Boy Thohir Ajak Pengusaha Perangi Perdagangan Orang******

Pemerintah bersama sejumlah pihak terus menaruh perhatian besar terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin hari makin marak terjadi. Bahkan kalangan pengusaha juga memberi perhatian serius terhadap isu TPPO yang kian meresahkan akibat penyalahgunaan teknologi.

Karena itu, CEO PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir bersama pengusaha Australia yang juga Chairman Fortescue Metals Group, Andrew Forrest, menggelar Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023 di Sanur, Bali, Kamis (10/8). Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Bali Process yang diselenggarakan di Adelaide, Australia, Februari lalu.

Dalam sambutannya, Boy menekankan bahwa hari ini kasus perdagangan orang makin diperburuk oleh penyalahgunaan teknologi. Para pelaku kejahatan disebutnya hanya mementingkan keuntungan dengan mengorbankan kemanusiaan.

Kedua, kebutuhan mendesak bagi para pemimpin untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran lebih lanjut tentang perdagangan manusia, namun juga untuk mengidentifikasi serta menemukan cara praktis agar masing-masing pihak dapat mencegah dan menghentikan kejahatan perdagangan manusia.

Dari situ, Boy kemudian menindaklanjutinya dengan menggelar GABF Tech Forum 2023 di Bali ini. Sebab melalui forum ini masing-masing stakeholder dan pengusaha dapat saling bertukar pikiran untuk mencari solusi jitu mengatasi permasalahan TPPO.

"Saya ingin ingin segera mengumpulkan para pemikir terbaik dan terpandai di wilayah ini untuk bertukar pikiran bersama dalam menemukan cara dan sarana praktis untuk mengatasi tantangan ini, terutama di dalam konteks teknologi," ujar Boy dalam acara yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan top Indonesia dan Australia tersebut.

Tak hanya itu, Boy juga menekankan peran penting media, selebritas, dan industri hiburan dalam membantu meningkatkan kesadaran dan menyoroti masalah TPPO. Karena itu GABF Tech Forum 2023 ini menjadi wadah dan upaya kolektif dalam memerangi perdagangan manusia yang kian marak.

"Untuk melawan hal ini, kita membutuhkan upaya kolektif dari semua orang. Inilah mengapa kami mengundang peserta dari berbagai latar belakang yang berbeda mulai dari pemerintah, pebisnis, selebritas, hingga pengusaha teknologi dan media. Kita semua membutuhkan dukungan Anda dan bantuan dalam memberantas masalah yang sangat serius ini," ucap Boy.

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi mengatakan, dunia usaha harus berperan mengatasi tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok mereka. Selain itu, dunia bisnis juga dapat berkontribusi pada upaya pencegahan secara daring dengan mengembangkan platform pembelajaran berbasis pendengaran untuk pengembangan kapasitas atau pelatihan berbasis keterampilan.

"Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah pekerja di wilayah ini menjadi korban perdagangan manusia," ucap Retno.

Retno menambahkan, kasus-kasus perdagangan manusia merupakan masalah regional, termasuk di Indonesia. Karenanya untuk mengatasi masalah perdagangan manusia ini juga diperlukan peran para pemangku kepentingan di regional, dalam hal ini ASEAN.

"Kita harus menjadi koalisi yang positif dengan bantuan solusi yang dapat dilakukan secara bersamaan untuk menciptakan wilayah yang bebas dari penderitaan manusia. Bersama-sama, kita harus membantu sekarang," tambah Retno.

Adapun Menkumham Yassona Laoly mengatakan, GABF Tech Forum 2023 penting dilaksanakan sebagai cara untuk memperkuat keterlibatan Pemerintah dengan dunia bisnis dalam memerangi kasus perdagangan manusia. Menurutnya, semua pihak harus terus bekerja sama untuk menerapkan strategi dan prioritas-prioritas baru di masa depan sebagaimana yang dihasilkan dalam pertemuan GABF sebelumnya di Adelaide.

"'2023 Adelaide Strategy for Cooperation"' menyatakan dengan jelas bahwa upaya kolektif dengan sektor swasta bertujuan untuk mengatasi perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk-bentuk terburuk dari kerja anak," kata Yassona.

Sebagai informasi, Government and Business Forum (GABF) dibentuk sebagai platform kolaborasi antara sektor swasta dan negara-negara anggota Bali Process untuk mengatasi tantangan kerja paksa dan perdagangan manusia. Selain itu, GABF juga jadi wadah untuk menyatukan para pemimpin bisnis yang berpengaruh dan para menteri dari seluruh keanggotaan Bali Process dalam upaya mengatasi masalah perdagangan manusia.

Departemen Penelitian Non Ilmiah

Harga Beras Naik, Tembus Rp28 Ribu per Kg di Palangkaraya******

Harga beras naik di sejumlah pasar di beberapa wilayah di Indonesia. Saat ini, harga beras sekitar Rp13.600 hingga Rp28 ribu per kilogram (kg).

Berdasarkan info harga pangan Nasional, Jumat (11/8), rata-rata harga beras naik tertinggi untuk kualitas super I sebesar 0,34 persen menjadi Rp14.950 per kg.

Di Sumatera Barat misalnya, harga beras kualitas super I rata-rata Rp16.350 per kg. Di Kota Padang, harga tercatat Rp17.500 per kg dan Bukit Tinggi Rp15.650 per kg.

Bahkan, di Pasar Kramat Kota Cirebon harga beras kualitas super ini tembus Rp26 ribu per kg dan di Pasar Kahayan Palangkaraya tercatat Rp28 ribu per kg.

Tak hanya itu, rata-rata harga beras kualitas bawah juga naik sebesar 0,41 persen menjadi Rp12.100 per kg. Sedangkan beras kualitas medium tetap sekitar Rp13.350 per kg sampai Rp13.600 per kg.

Sementara, berdasarkan info pangan Jakarta, harga beras juga naik Rp12 untuk kualitas IR I menjadi Rp12.435 per kg dan IR II naik Rp59 menjadi Rp11.719 per kg.

Lebih lanjut, harga beras pera di wilayah DKI Jakarta juga naik tipis sebesar Rp89 menjadi Rp13.936 per kg sepanjang hari kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Gubernur Riau Risau Bahlil Terus Kerek Target Investasi Setiap Tahun******

Gubernur Riau Syamsuar risau karena Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terus mengerek target investasi setiap tahunnya.

Ia menyebut peringkat Riau dalam menarik investasi memang naik cukup pesat. Sebelumnya, provinsi ini berada di peringkat ke-10 nasional dalam urusan menarik investasi pada 2018.

Namun, seiring berjalannya waktu Riau melesat ke urutan 6 pada 2019 dan tahun ini berada di posisi ke-5 se-Indonesia. Bahkan, Riau menempati posisi kedua capaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp18 triliun pada kuartal II 2023 ini, tepat di bawah DKI Jakarta.

"Saya bilang, 'Kita siap sajalah, yang penting bagaimana kerja kita bersama kabupaten/kota. Kita yakin senantiasa memberikan kemudahan pelayanan, baik pelaku usaha mikro kecil (UMK) maupun pelaku usaha lain," tambah Syamsuar.

Kendati risau, Syamsuar melaporkan Riau kedatangan investor anyar di sektor energi baru terbarukan (EBT). Investor tersebut menanamkan uang Rp19 triliun untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ditargetkan rampung 2027 mendatang.

Syamsuar menyebut pihak investor berjanji akan menyerap tenaga kerja lokal. Menurutnya, sekitar 5.000 warga Riau dan sekitarnya akan dipekerjakan dalam proyek tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Pastikan Jalur LRT Bakal Diperpanjang Sampai Bogor

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan realisasi investasi di Indonesia sudah bagus, bahkan naik terus setiap tahunnya. Semula masuk Rp800 triliun pada 2020, lalu naik ke Rp900 triliun pada 2021.

Kemudian, capaian investasi pada 2022 menembus Rp1.207 triliun dan tahun ini ditargetkan terkumpul Rp1.400 triliun. Bahlil menegaskan investasi jumbo tersebut kudu menyejahterakan para pengusaha dan tenaga kerja lokal, termasuk kelompok UMKM.

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" tutur Bahlil.

"Orang daerah juga harus dihargai investor. Kalau ini mampu kita lakukan, Insyaallah kita bisa membawa Indonesia mewujudkan apa yang dicita-citakan para pendiri kita," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya mendengar angin bertiup

IHSG Tangguh di 6.875 Meski 304 Saham Terkoreksi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.875 pada Rabu (9/8) sore. Indeks saham menguat 6,29 poin atau 0,09 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,11 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,91 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 219 saham menguat, 304 terkoreksi, dan 221 saham lainnya stagnan.

Terpantau, delapan dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor teknologi yang minus 2,19 persen. Sedangkan, tiga lainnya menguat.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,53 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,36 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 1,21 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona hijau. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,86 persen, indeks DAX di Jerman menguat 1,31 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 1,54 persen.

Sementara, bursa Amerika ramai-ramai berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,42 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,20 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga melemah 0,79 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan hari guntur dan kesedihan

Harga Gula Naik Jadi Rp14.500 di Tingkat Konsumen******

Pemerintah menaikkan harga guladi tingkat produsendan konsumensebesar Rp1.000 per kilogram (kg).

Kenaikan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen dan produsen gula ini tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 17 Tahun 2023.

Dalam perbadan itu HAP gula konsumsi terbaru sebesar Rp12.500 per kg di tingkat produsen dan Rp14.500 per kg di tingkat konsumen, serta Rp15.500 per kg khusus untuk wilayah Indonesia Timur dan daerah Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan Perbatasan (3TP). Kenaikan harga masing-masing Rp1.000 per kg.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan HAP gula konsumsi ini merupakan penyesuaian guna mencapai keseimbangan harga di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar kewajaran harga di tiga lini tersebut tetap terjaga sesuai harga keekonomian.

"Regulasi yang kita keluarkan tentunya telah mendapat masukan dari berbagai pihak. Kenaikan harga acuan hari ini berdasarkan kondisi yang kita hadapi sesuai dengan perhitungan Biaya Pokok Produksi yang mempertimbangkan kenaikan harga pupuk, benih, tenaga kerja, dan ongkos distribusi yang harus dikeluarkan," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8).

Arief meminta agar HAP gula konsumsi di tingkat produsen sebesar Rp12.500 per kg dapat diimplementasikan sesegera mungkin.

"Harga jual gula yang baik dapat memotivasi petani untuk terus berproduksi sehingga dapat mendorong peningkatan suplai bahan baku tebu yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketersediaan gula dalam negeri," jelasnya.

Karenanya, Badan Pangan akan berdiskusi dengan para pedagang besar gula konsumsi sehingga implementasi dari aturan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

"Selain itu, kita juga mendorong kolaborasi BUMN Pangan, bersama BULOG, ID FOOD, dan SGN subholding BUMN Perkebunan dalam merancang kerja sama pasokan dan pendanaan dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga gula," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan-jalan dalam kiamat

UMKM soal Jokowi Mau Kredit Macet Usaha Kecil Dihapus: Tak Mendidik******

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai kebijakan pemerintah yang akan memutihkan kredit macetusaha wong cilik di perbankan nasional kurang mendidik.

Penghapusan kredit macet ini bisa dilakukan untuk kredit macet hingga Rp5 miliar. Namun, untuk tahap pertama, yang akan dihapus yang maksimal kredit Rp500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Akumindo Edy Misero tak menampik penghapusan kredit untuk pelaku usaha cilik itu memang patut disyukuri. Hanya saja, kebijakan tersebut tidak akan membangun mental para pelaku UMKM.

Menurut Edy, penghapusan kredit macet bisa membuat pelaku UMKM cengeng. Tak hanya itu, bisa saja ada pelaku UMKM yang malah memanfaatkan kemurahan hati pemerintah untuk berbuat curang.

Ia mewanti-wanti ada saja pelaku UMKM yang malah sengaja tak membayar kredit karena tahu bakal diputihkan.

"Kalau sampai dihapus bukukan, 'wah kalau gitu kita macetkan saja yuk'" jelas Edy.

Ia menilai seharusnya pemerintah memberikan pendampingan agar pelaku UMKM yang mengalami kredit macet bisa bisa bangkit. Sebaiknya, kata Edy, pelaku UMKM itu diajak berdiskusi terkait masalah yang membuat dia kesulitan membayar kredit.

Edy menuturkan pemerintah lebih baik memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau tambahan modal saja. Dengan tambahan waktu dan modal itu, pelaku UMKM harus berjuang untuk membayar tagihan sebelumnya.

"Kalau dia (pelaku UMKM) bisa bangkit dan memiliki kewajiban menyelesaikan tunggakannya yang lalu dan sekarang, itu mendidik pelaku UMKM untuk bertanggung jawab," kata Edy.

Di sisi lain, ia juga mempertanyakan apakah setelah kredit macet dihapus itu pelaku usaha UMKM tidak di-blacklistoleh perbankan? Pasalnya, pihak perbankan juga tak mau ambil risiko.

Menurutnya, pihak perbankan akan melihat riwayat pelaku UMKM. Bisa saja, perbankan tak mau memberi pinjaman kepada pelaku UMKM yang pernah gagal bayar dan akhirnya kreditnya diputihkan oleh pemerintah.

Edy khawatir jika hal demikian terjadi, pelaku UMKM malah makin kesulitan.

"Kan susah dong kalau di-blacklist. Padahal, mungkin saja ke depan (pelaku UMKM) dapat peluang yang lebih baik," ujarnya.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju kredit macet UMKM di perbankan nasional dihapus. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.

Teten juga menyebut sebelum dihapus, akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Penilaian dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia mengatakan langkah strategis tersebut kini terus bergulir dengan menggodok peraturan yang akan memayunginya.

Ia menegaskan perlunya segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yaitu penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

"Prediksi Bappenas 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Presiden ingin porsi kredit perbankan mencapai 30 persen di 2024," kata Teten melalui keterangan resmi, Rabu (9/8).

Ia juga menyebut terdapat beberapa syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih itu.

Pertama,kredit macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN.

Kedua,bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal. Ketiga,kriteria hapus kredit macet UMKM adalah KUR dan tahap 2 non KUR dengan ketentuan debitur:

1. Debitur dengan kriteria UMKM (PP 7/2021).
2. Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015.
3. Nilai maksimum kredit sebesar Rp500 juta (KUR).
4. Nilai Maksimum kredit sebesar Rp5 miliar (Non KUR).
5. Piutang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku.
6. Debitur masih bermaksud menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya.

[Gambas:Video CNN]