cara belanja di bukalapak pakai akulaku

Dewa pejuang pertanian

gacor 500x

Pembangunan gudang produksi rokok SIHT Kudus ditargetkan April******

Saat ini memasuki tahapan perencanaan yang diperkirakan membutuhkan waktu 30 hari. Sehingga tahap berikutnya bisa memasuki tahap lelang

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT) atau tempat produksi rokok dimulai April 2024, setelah tahun sebelumnya dibangun pagar dan drainase.

"Saat ini memasuki tahapan perencanaan yang diperkirakan membutuhkan waktu 30 hari. Sehingga tahap berikutnya bisa memasuki tahap lelang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati di Kudus, Jumat.

Bahkan, kata dia, saat ini tengah dibahas pembangunan gedung tempat produksi rokok itu bisa melalui katalog elektronik (e-katalog). Namun, harga per meter perseginya masih dalam proses pembahasan oleh tim, termasuk melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tentunya, imbuh dia, ketika melalui e-katalog prosesnya lebih cepat, dibandingkan melalui lelang yang tahapannya jauh lebih lama.

Sementara anggaran untuk pembangunan fisik bangunan sebesar Rp11,3 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), untuk membangun empat unit gudang produksi dan satu hanggar untuk Bea Cukai.

Selain itu, kata dia, ada kegiatan pembuatan IPAL, kelanjutan pembuatan pagar keliling, pagar depan, sumur, serta pengerasan jalan.

Dengan lahan seluas 3,7 hektare di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo tersebut, rencananya bisa dibangun 15 unit gudang produksi rokok. Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.

Sementara kegiatan tahun sebelumnya, yakni pembangunan pagar keliling, talud, serta drainase dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp21 miliar.

Baca juga: Pembangunan gudang produksi rokok SIHT Kudus dianggarkan Rp16 miliar

Baca juga: Pemkab Kudus sosialisasikan rencana pembangunan sentra SIHT

Baca juga: Pembangunan sentra industri tembakau di Kudus menunggu status tanah

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Ahli alkimia

situs slot 2018

MPR sebut transformasi SMK jadi lebih baik harus konsisten******

Langkah pengembangan SDM yang mampu akselerasi pembangunan nasional harus terus diupayakan ....

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan upaya mewujudkan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing harus terus didorong. "Langkah pengembangan SDM yang mampu mengakselerasi pembangunan nasional harus terus diupayakan dan dipersiapkan secara matang, antara lain, melalui transformasi SMK yang lebih baik," kata Lestari dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Lestari Moerdijat menyebutkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, terbanyak lulusan SMK sebanyak 9,60 persen.
Menurut dia, jumlah itu cenderung turun jika dibandingkan dengan catatan Februari 2022 yang sebesar 10,38 persen dan sebesar 11,45 persen pada tahun 2021.
 Berdasarkan data tersebut, kata Rerie (sapaan akrab Lestari), sejumlah langkah peningkatan kualitas SMK harus secara konsisten agar pola pengajarannya mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan harapan.
Rerie juga mendorong agar upaya transformasi SMK mampu meningkatkan persentase lulusan yang bisa bekerja dan berwirausaha, berkemampuan bahasa asing, dan meningkatkan jumlah praktisi industri mengajar di SMK.
 Selain itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI berharap sektor industri mampu meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan SMK.
Ia berpendapat bahwa peningkatan kualitas pendidikan vokasi merupakan langkah penting dalam melahirkan SDM yang lebih berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan industri.

"Dengan demikian, dapat berkontribusi signifikan dalam mengakselerasi pembangunan nasional," pungkasnya.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerataan pendidikan harus jadi perhatian serius
Baca juga: MPR RI dorong upaya pelestarian budaya demi perkuat eksistensi bangsa

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Panggil Gadis Manka

vipbet88

Pemdes Panembangan Banyumas rintis desa wisata berbasis kawasan******

Banyumas (ANTARA) - Pemerintah Desa (Pemdes) Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merintis desa wisata berbasis kawasan dengan destinasi unggulan berupa eduwisata minapadi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

"Hal ini sejalan dengan keinginan Pemerintah Kecamatan Cilongok untuk mengembangkan desa wisata berbasis kawasan," kata Kepala Desa Panembangan Untung Sanyoto di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jumat siang.

Bahkan, kata dia, para kepala desa se-Kecamatan Cilongok sempat difasilitasi untuk mengikuti kegiatan studi banding pengelolaan desa wisata berbasis kawasan di Malang dan Borobudur.

Dalam kegiatan tersebut, lanjut dia, para kepala desa berdiskusi dengan Yayasan Prasetiya Mulya yang ditindaklanjuti dengan survei lokasi.

"Kami memang punya semangat meskipun belum punya ilmu untuk mengelola wisata itu, sehingga kami punya semangat untuk mengelola potensi itu menjadi desa wisata," katanya saat peresmian program kegiatan Community Development(Comdev) Universitas Prasetiya Mulya yang didukung Perum LKBN ANTARA selaku mitra kolaborasi.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya merintis desa wisata berbasis kawasan minapadi yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) Desa Panembangan untuk mengangkat potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Ia mengharapkan ke depan ada sekolah-sekolah unggulan dari berbagai daerah termasuk Jakarta yang melaksanakan wisata edukasi minapadi di Desa Panembangan.

Dengan demikian, lanjut dia, hal itu bisa meningkatkan perekonomian warga desa yang berada di kaki Gunung Slamet sebelah selatan tersebut.

"Di sini sudah ada beberapa rumah warga yang siap dijadikan sebagai homestay," kata Untung.

Ketua Pokdarwis Desa Panembangan Anto mengatakan pihaknya dalam mengelola kegiatan desa wisata masih semi mandiri karena belum tersentuh Dana Desa.

Oleh karena itu, kata dia, pengelolaan desa wisata hanya mengandalkan hasil pendapatan parkir pengunjung untuk menambah fasilitas.

Kendati demikian, dia tetap bersemangat untuk terus mengembangkan desa wisata berbasis kawasan minapadi.

Sementara itu, Desk of Comdev Universitas Prasetiya Mulya Yahya Ayyashy Farhani bersyukur karena luaran dari kegiatan yang dilaksanakan di Desa Panembangan dapat terealisasi tepat waktu sesuai dengan target.

"Untuk kelompok di Desa Panembangan ini kami sebenarnya melaksanakan beberapa luaran. Luaran yang pertama adalah penambahan saung UMKM untuk pelentingan revenue dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau pemasukan dari BUMDes," katanya.

Dengan demikian, kata dia, di saung UMKM tersebut akan lebih banyak pelaku usaha yang dapat berjualan.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga membuat papan penunjuk destinasi wisata terintegrasi yang ada di Desa Panembangan.

"Panembangan ini sebenarnya potensinya banyak namun memang kalau di Google itu yang benar-benar ter-highlightbaru minapadinya ini saja. Makanya kelompok adik-adik mahasiswa yang ada di Panembangan ini mengusulkan bagaimana kalau wisata-wisata lain dapat terekspos," katanya.

Menurut dia, kegiatan terakhir berupa penanaman pepohonan sesuai usulan Ketua Pokdarwis Desa Panembangan karena suasana kawasan minapadi terasa panas terik pada siang hari meskipun terlihat cukup hijau dengan adanya tanaman padi.

Ke depan, kata dia, pihaknya berencana melakukan penambahan tong sampah dan perbaikan saung di kawasan minapadi karena beberapa saung terlihat masih bocor ketika hujan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah Teguh Imam Wibowo mengapresiasi semangat Pemdes Panembangan beserta pokdarwisnya untuk merintis desa wisata berbasis kawasan dan ke depan diharapkan makin berkembang.

Kendati demikian, dia mengharapkan kondisi alam di sekitar kawasan eduwisata minapadi tersebut dapat dipertahankan agar wisatawan makin tertarik untuk berkunjung.

"Kalau saya lihat di sini ada Gunung Slamet, pemandangan yang indah ini. Saya juga sangat menikmati kondisi alamnya," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Perum LKBN ANTARA sangat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata seperti yang dilakukan di Panembangan.

Ia mengharapkan kolaborasi Perum LKBN ANTARA dan Universitas Prasetiya Mulya dapat terus dilanjutkan, baik di Jawa Tengah maupun daerah lain.

"Karena ANTARA mempunyai tugas untuk mengangkat potensi lokal melalui pemberitaan. Jadi kalau ada event yang berkaitan dengan potensi lokal, kami akan beritakan," kata Teguh.

Baca juga: Kepulauan Seribu miliki "Desa Image" untuk dorong pertumbuhan wisata
Baca juga: Jateng dorong pengembangan desa wisata lewat digitalisasi
Baca juga: Kemenparekraf fasilitasi 10 desa wisata Gorontalo pelatihan pemasaran
 

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Menelan Langit

cara bisnis yang cepat menghasilkan uang

SAP Buka Suara Terkait Kasus Suap ke Pejabat Indonesia dan Afsel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Perusahaan IT asal Jerman, SAPbuka suara terkait denda yang dikenakan Amerika Serikat (AS) karena melakukan suap terhadap sejumlah pejabat di Indonesia dan Afrika Selatan (Afsel).

Berdasarkan website resminya, Kamis (18/1), SAP mengatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya.

"SAP sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang, dan penyelesaian terhadap isu-isu ini menutup semua masalah kepatuhan (compliance) yang diselidiki di Amerika Serikat dan Afrika Selatan," tulis keterangan SAP.

"Perusahaan telah berpisah dari semua pihak yang bertanggung jawab atas isu ini lebih dari lima tahun yang lalu. Perilaku masa lalu dari mantan pegawai dan mantan mitra tertentu tidak mencerminkan nilai-nilai SAP atau komitmen kami terhadap perilaku etis," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kehakiman AS menjatuhkan denda sebesar US0 juta atau setara Rp3,4 triliun kepada SAP karena terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afsel.

Denda itu diminta berdasarkan hasil investigasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). SAP disebut melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA).

Berdasarkan laporan tersebut, untuk Indonesia, penyuapan itu disebut terjadi pada periode 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia.

Beberapa pejabat Indonesia yang terlibat tersebar di berbagai kementerian, seperti Kementerian KKP, Kemensos, Kominfo, dan sejumlah BUMN di dalam negeri.

Terkait masalah ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah mengantongi dokumen suap SAP kepada pejabat di Indonesia. Untuk itu, KPK akan berkoordinasi dengan FBI untuk mengusut kasus tersebut.

System Analyse Programmentwicklung (SAP) merupakan salah satu perusahaan piranti lunak ternama di dunia yang didirikan pada 1 April 1972 oleh lima mantan karyawan IBM yaitu Dietmar Hopp, Hasso Platter, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira, dan Hans-Werner Hector.

Perusahaan yang berkantor pusat di Walldorf, Jerman ini menyediakan piranti lunak untuk kepentingan enterprise resource planning (ERP) atau sistem informasi terintegrasi untuk kepentingan perencanaan maupun aktivitas bisnis. Selain itu, perusahaan juga menawarkan layanan komputasi awan (cloud services).

Per 2023, perusahaan mempekerjakan sekitar 106 ribu karyawan. Dengan mitra lebih dari 24 ribu entitas di seluruh dunia, SAP meraup 29,52 miliar euro atau sekitar Rp501,84 triliun (asumsi kurs Rp17 ribu per euro) pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

situspaling gacor

Pemkab Biak siapkan Rp12 miliar bayar tunggakan studi Papua unggul******

Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua menyiapkan anggaran Rp12 miliar untuk membayar tunggakan biaya pendidikan mahasiswa asal Biak di luar negeri.

"Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kita sedang memproses pembayaran tunggakan biaya studi para mahasiswa yang tergabung dalam program Papua Unggul itu," kata Bupati Biak Herry Ario Naap di Biak,Jumat.

Ia mengatakan, data mahasiswa program Papua Unggul yang berkuliah di perguruan tinggi luar negeri itu sedang divalidasi oleh Disdikbud Biak Numfor.

Bupati Herry mengatakan, Pemkab Biak Numfor berharap program pendidikan Papua Unggul untuk orang asli Papua itu bisa cepat selesai dan para mahasiswa yang terdaftar studi di berbagai perguruan tinggi luar negeri itu dapat segera merampungkan studinya dengan baik.

Disebutkan Herry, beasiswa program Papua Unggul diberikan kepada mahasiswa asal Papua yang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. "Tetapi saat ini biaya studi mereka menunggak dan terancam drop out, sehingga Pemprov Papua meminta pemerintah kabupaten/kota masing-masing untuk penyelesaiannya," katanya.

Ia berharap dengan dukungan pemerintah daerah para mahasiswa dapat selesai studi di luar negeri dapat kembali untuk membangun daerahnya.  "Hal ini juga untuk mewujudkan visi misi Biak yang religius berkarakter dan berbudaya," ujar Bupati Herry.

Baca juga: Kemendagri segera tuntaskan tunggakan Beasiswa Siswa Unggul Papua

 

Pewarta: Muhsidin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Bepergian dengan Dewa Kematian

situs togel 5d terpercaya

Pengusaha Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Seperti China******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.

Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.

"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)