forum angka jitu

gadis perunggu di sebelah

Gandeng Bhumi Varta Technology, Sandiaga Dorong Digitalisasi UMKM******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjalin kerja sama dengan Bhumi Varta Technology. Dengan kerja sama ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno salah satunya ingin mendorong digitalisasi untuk UMKM semakin berkembang luas.

Sandiaga mengatakan, pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksi mencapai US0 miliar pada 2025 menjadi momentum pemulihan ekonomi bangsa.

Menurut Sandiaga, besarnya proyeksi tersebut mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya para pelaku UMKM.

Apalagi diketahui, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai US,7 miliar sepanjang kuartal I 2021. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara, melampaui Singapura.

"Dibutuhkan juga teknologi dan inovasi yang bisa memberikan solusi untuk para UMKM-UMKM dan teknologi yang dihadirkan oleh Pak Martyn di sini ternyata sangat bisa untuk meningkatkan peluang usaha," jelasnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, lewat kolaborasi yang terjalin dengan Bhumi Varta Technology, Kemenparekraf dapat memperoleh beragam informasi berbasis lokasi. Di antaranya data pergerakan wisatawan, seperti lokasi penginapan, akomodasi hingga belanja produk selama mereka berada di Indonesia.

"Kita bisa mendapatkan data-data di mana wisatawan pergi, di mana mereka berhenti, mereka belanja makanannya di mana, belanja fesyennya di mana, mereka belanja kerajinannya di mana, mereka tinggal di mana, akomodasi di mana," ungkap Sandiaga.

"Dengan informasi tentang lokasi ini kita bisa menentukan arah kebijakan kita untuk bisa memberikan pelayanan kepada para wisatawan, sehingga meningkatkan pengalaman dan kenangan yang indah bagi wisatawan, sehingga mereka akan kembali lagi," paparnya.

Bagi UMKM, lanjutnya, teknologi berbasis lokasi tersebut dapat digunakan untuk memetakan minat maupun kebutuhan para wisatawan. Sehingga, UMKM bisa mengambil peluang usaha untuk bisa membuka lapangan kerja.

Hal senada disampaikan Founder and Investor of Bhumi Varta Technology, Martyn Terpilowski. Menurut dia data yang dimiliki pihaknya dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. Tujuannya agar semua pihak dapat mengambil pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan.

"Ada banyak data tersedia di Indonesia, tapi sekarang belum terorganisir, jadi yang kami lakukan adalah menyatukannya dalam satu tempat, di mana semua orang dapat masuk ke dalam aplikasi dan mengambil data, semua perusahan, semua pemerintah atau organisasi non profit untuk membuat kebijakan," jelasnya.

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Berkat Akar Pakis Press Multiguna, Kaltara Sabet Penghargaan TTG 2022******

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih penghargaan pada acara puncak Teknologi Tepat Guna (TTG) Nusantara XXIII Tahun 2022 berkat inovasi pertanian hidroponik dan organik.

TTG 2022 yang digelar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) ini berlangsung di Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (19/10) lalu. Puncak TTG Nusantara XXIII Tahun 2022 secara resmi dibuka oleh Menteri Desa (Mendes) PDTT Abdul Halim Iskandar.

Provinsi Kaltara berhasil meraih peringkat ke-3 Nasional kategori TTG Unggulan. Penghargaan ini berkat inovasi 'Akar Pakis Press Multiguna untuk Pertanian Hidroponik dan Organik', milik inovator bernama Muhammad Tigo Gunawan asal Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah yang hadir dalam acara tersebut menjelaskan, melalui inovasi teknologi tepat guna diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di desa dan bangkit bersama Kaltara.

Suriansyah juga mengapresiasi atas upaya dan usaha seluruh pihak yang membantu sehingga dapat menjadi juara pada lomba tersebut.

"Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini salah satu peserta dari Kaltara yang berasal dari Bunyu, Kabupaten Bulungan berhasil mendapat juara tiga untuk kategori TTG Unggulan Tingkat Nasional," ujar Suriansyah.

Suriansyah berharap ini menjadi inspirasi bagi peserta lainnya, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Perorangan untuk terus berinovasi agar mampu memberikan sesuatu yang terbaik, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Kaltara.

"Saya ucapkan selamat kepada peserta, semoga ini menjadi penyemangat agar kita semua yang ada di wilayah Kaltara tetap terus berinovasi," tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kaltara, Edy Suharto menambahkan, bahwa pihaknya terus mendorong dan mensupport kabupaten/kota di Kaltara untuk mengembangkan inovasi TTG yang ada di desa.

Edy mengharapkan kepedulian kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota dan kemitraan/corporate social responsibility atau (CSR) yang ada di daerah untuk memperhatikan dan membantu para inovator TTG di desa, baik dari segi dukungan moril maupun materiil.

"Saya mengharapkan kabupaten/kota serta kemitraan dapat menjadi bapak asuh untuk mereka memproduksi alat TTG hasil ciptaan Inovator agar alat ini berguna bagi masyarakat Kaltara," ujarnya.

Edy melanjutkan, bahwa DPMD Kaltara secara rutin melaksanakan lomba yang tujuannya untuk memotivasi agar terus berprestasi. Selain itu, ada pula pelatihan berupa pendampingan langsung kepada masyarakat di pedesaan, serta melaksanakan sosialisasi dan bimtek dengan tujuan untuk menguatkan kelembagaan selaku fasilitator yang ada di desa-desa.

"Mudah mudahan tahun depan ada inovator-inovator baru dari kabupaten/kota yang dapat mewakili Kaltara lagi di tingkat Nasional" tutupnya.

Untuk diketahui, DPMD Kaltara juga membuka stand pameran dan menampilkan alat-alat TTG pilihan yang telah dilombakan di Tingkat Provinsi Kaltara untuk dipamerkan pada Ajang TTG Nusantara XXIII di Cirebon.

Era Abadi

Mentan Klaim Pasokan Beras Masih Cukup Aman Sampai Akhir Tahun******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim pasokan berascukup hingga akhir 2022. Klaim itu ia dasarkan pada produksi padi saat puncak panen raya Januari hingga April dan Agustus kemarin.

Ia mengatakan saat puncak panen kemarin, produksi padi tembus 32 juta ton. Tapi yang dikonsumsi hanya 30 juta ton.

"Puncak panen pertama kita itu Januari-April sebanyak 18 juta lebih dan panen kedua sekitar Agustus 13 juta lebih. Nah oleh karena itu setara berasnya 32 juta sekian, dan yang kita makan kurang lebih 30 juta sekian. Artinya apa? Overstok, kita cukup," kata Syahrul dikutip dari Antara, Senin (31/10).

"Jadi kalau ada yang bilang terjadi penipisan beras, suruh datang ke Kementan dan akan saya tunjukkan di mana tempatnya. Kan Bapak Presiden juga melakukan cek setiap minggu," jelasnya.

Terbaru, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) saat ini mencapai 43 ribu ton atau meningkat dari stok beras rata-rata yang hanya 30 ribu ton.

Dia pun berharap semua pihak membeli beras petani sebagai ungkapan terima kasih atas produksi yang dilakukan selama ini.

"Saya punya harapan para gubernur dan para bupati tidak hanya menunggu Bulog, tetapi juga masing-masing harus punya buffer stok. Mari kita segera beli beras rakyat, beras para petani sebagai rasa terima kasih kita yang mendorong mereka terus berproduksi," kata Syahrul.

Sebelumnya, Indonesia baru saja ditetapkan sebagai negara tropis terbaik dunia dalam melakukan sistem ketahanan pangan. Terbaru, Indonesia juga diberikan penghargaan dari Badan Pangan Dunia (FAO) karena mampu mewujudkan swasembada beras selama 3 tahun berturut-turut.

"Jadi kita ini adalah negara tropis terbaik dalam melakukan sistem ketahanan pangan nasional," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan abadi

Petani Demo Kementan Tolak Pembangunan Food Estate******

Serikat PetaniIndonesia (SPI) mendemo kantor Kementerian Pertanian (Kementan) salah satunya terkait penolakan pembangunan food estate. 

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan ada banyak tuntutan yang disampaikan petani dalam aksi ini. Salah satunya meminta pemerintah menghentikan pembangunan food estate, apalagi alasannya karena krisis pangan.

"Kita menolak dibangunnya food estate ini atas nama krisis pangan karena sesungguhnya krisis pangan terjadi akibat dari pangan dikelola oleh korporasi besar dan pangan ini jadi bahan spekulasi," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Ia mencontohkan komoditas pangan kelapa sawit. Pada saat itu diekspor besar-besaran, sehingga membuat harga minyak goreng melonjak tinggi.

Ia tak ingin hal serupa terjadi untuk produk pangan lainnya jika dikelola oleh food estate. Karenanya, SPI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengganti food estate dengan Kawasan Daulat Pangan (KDP) sebagaimana selama ini dipraktikkan oleh petani-petani.

"Kita juga nggak mau padi, kacang kedelai, peternakan dan lainnya di urus oleh perusahaan atau food estate tadi, tapi harus dikelola oleh pertanian keluarga, maka di bangun aja koperasi atau kawasan kedaulatan pangan," jelasnya.

Tuntutan lain yang disampaikan petani adalah agar pemerintah membatalkan rencana impor bibit rekayasa genetik (genetically modified organism/ GMO) kedelai. Alasannya, karena kedelai hasil pengembangan teknologi ini bisa berbahaya bagi kesehatan.

"Menolak pengembangan kacang kedelai rekayasa atau GMO di Indonesia karena bahaya bagi kesehatan. Di Eropa aja GMO ini dilarang karena ini benihnya dengan menggunakan teknologi yang akan membuat terganggu kesehatan manusia. Jadi kita menolak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan budidaya yang santai di kota

Petani Demo Kementan Tolak Pembangunan Food Estate******

Serikat PetaniIndonesia (SPI) mendemo kantor Kementerian Pertanian (Kementan) salah satunya terkait penolakan pembangunan food estate. 

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan ada banyak tuntutan yang disampaikan petani dalam aksi ini. Salah satunya meminta pemerintah menghentikan pembangunan food estate, apalagi alasannya karena krisis pangan.

"Kita menolak dibangunnya food estate ini atas nama krisis pangan karena sesungguhnya krisis pangan terjadi akibat dari pangan dikelola oleh korporasi besar dan pangan ini jadi bahan spekulasi," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Ia mencontohkan komoditas pangan kelapa sawit. Pada saat itu diekspor besar-besaran, sehingga membuat harga minyak goreng melonjak tinggi.

Ia tak ingin hal serupa terjadi untuk produk pangan lainnya jika dikelola oleh food estate. Karenanya, SPI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengganti food estate dengan Kawasan Daulat Pangan (KDP) sebagaimana selama ini dipraktikkan oleh petani-petani.

"Kita juga nggak mau padi, kacang kedelai, peternakan dan lainnya di urus oleh perusahaan atau food estate tadi, tapi harus dikelola oleh pertanian keluarga, maka di bangun aja koperasi atau kawasan kedaulatan pangan," jelasnya.

Tuntutan lain yang disampaikan petani adalah agar pemerintah membatalkan rencana impor bibit rekayasa genetik (genetically modified organism/ GMO) kedelai. Alasannya, karena kedelai hasil pengembangan teknologi ini bisa berbahaya bagi kesehatan.

"Menolak pengembangan kacang kedelai rekayasa atau GMO di Indonesia karena bahaya bagi kesehatan. Di Eropa aja GMO ini dilarang karena ini benihnya dengan menggunakan teknologi yang akan membuat terganggu kesehatan manusia. Jadi kita menolak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa segala sesuatu

Petani Demo Kementan Tolak Pembangunan Food Estate******

Serikat PetaniIndonesia (SPI) mendemo kantor Kementerian Pertanian (Kementan) salah satunya terkait penolakan pembangunan food estate. 

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan ada banyak tuntutan yang disampaikan petani dalam aksi ini. Salah satunya meminta pemerintah menghentikan pembangunan food estate, apalagi alasannya karena krisis pangan.

"Kita menolak dibangunnya food estate ini atas nama krisis pangan karena sesungguhnya krisis pangan terjadi akibat dari pangan dikelola oleh korporasi besar dan pangan ini jadi bahan spekulasi," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Ia mencontohkan komoditas pangan kelapa sawit. Pada saat itu diekspor besar-besaran, sehingga membuat harga minyak goreng melonjak tinggi.

Ia tak ingin hal serupa terjadi untuk produk pangan lainnya jika dikelola oleh food estate. Karenanya, SPI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengganti food estate dengan Kawasan Daulat Pangan (KDP) sebagaimana selama ini dipraktikkan oleh petani-petani.

"Kita juga nggak mau padi, kacang kedelai, peternakan dan lainnya di urus oleh perusahaan atau food estate tadi, tapi harus dikelola oleh pertanian keluarga, maka di bangun aja koperasi atau kawasan kedaulatan pangan," jelasnya.

Tuntutan lain yang disampaikan petani adalah agar pemerintah membatalkan rencana impor bibit rekayasa genetik (genetically modified organism/ GMO) kedelai. Alasannya, karena kedelai hasil pengembangan teknologi ini bisa berbahaya bagi kesehatan.

"Menolak pengembangan kacang kedelai rekayasa atau GMO di Indonesia karena bahaya bagi kesehatan. Di Eropa aja GMO ini dilarang karena ini benihnya dengan menggunakan teknologi yang akan membuat terganggu kesehatan manusia. Jadi kita menolak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]