kantor kredivo surabaya

Penguasa perjalanan pesawat

wbocash

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Berjalan-jalan dalam kiamat

trik cara menang sicbo

Bank Mega targetkan laba bersih Rp3,81 triliun di tahun 2024******

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Tbk menargetkan perolehan laba bersih tumbuh menjadi Rp3,81 triliun di tahun 2024 dari yang sebelumnya sebesar Rp3,51 triliun di periode 2023.

"Tahun ini (2024) ditargetkan laba akan naik dari Rp3,5 triliun ke Rp3,8 triliun dengan melakukan berbagai improvement," kata Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib di Jakarta, Jumat.

Untuk mencapai target tersebut, Bank Mega akan mengupayakan berbagai strategi untuk memperbaiki kinerja keuangan tahun 2023 salah satunya melalui pertumbuhan kredit yang ditargetkan menjadi Rp72 triliun pada tahun ini atau tumbuh sekitar 8 persen dari sebelumnya yang sebesar Rp66,29 triliun.

Direktur Kredit Bank Mega, Madi Darmadi Lazuardi, mengatakan pihaknya akan berfokus pada beberapa segmen yang selama ini menjadi kekuatan Bank Mega untuk menumbuhkan kredit antara lain kredit korporasi, kredit multifinance, serta kredit ritel dan konsumen.

Adapun pada segmen korporasi, Bank Mega akan melanjutkan kredit pada sektor-sektor yang selama ini menjadi andalan antara lain pertambangan, transportasi seperti pembiayaan infrastruktur jalan tol, serta manufacturingdan perdagangan.

"Jadi cukup merata dan cukup tersebar di industri-industri yang memang menjadi industri unggulan. Ada sedikit di properti namun mungkin dalam kondisi saat ini kita tidak terlalu agresif, tapi tetap menjadi fokus perhatian kita juga," kata Madi.

Selain berfokus pada pertumbuhan kredit, Bank Mega juga menargetkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dari Rp89,44 triliun di tahun 2023 menjadi Rp97 triliun di tahun 2024 atau tumbuh sekitar 8 persen. Untuk mendorong pertumbuhan DPK, Bank Mega akan berfokus pada peningkatan nasabah ritel serta peningkatan current account saving account(CASA) yang diharapkan dapat memperbaiki cost of fund.

Pada tahun 2024, Bank Mega juga berfokus pada peningkatan bisnis kartu kredit. Menurut Kostaman, kartu kredit Bank Mega menjadi salah satu kartu kredit yang terkuat di Indonesia karena didukung oleh ekosistem CT Corp.

Terakhir, untuk mencapai target laba di tahun 2024, Bank Mega berfokus meningkatkan fee based income. Kostaman mengatakan, peningkatan fee based incomemenjadi penting sebab merupakan pendapatan kedua terpenting bagi Bank selain interest income.

"Kita coba menaikkan fee based incomeuntuk memperbesar laba. Mudah-mudahan Bank Mega bisa mencapai target laba Rp3,8 triliun di tahun 2024," kata Kostaman.

Baca juga: Bank Mega bagikan dividen 70 persen dari laba bersih tahun 2023
Baca juga: Bank Mega Syariah targetkan transaksi QRIS tembus Rp100 miliar 
Baca juga: Laba bersih Bank Mega 2023 turun dipicu kenaikan biaya dana
 

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Sanatorium Sanjie

totomacau

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini

semar123 slot

Bos Sampoerna soal Isu Siap Menangkan Prabowo: Aku Ora Melu Sapa******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Direktur Sampoerna Strategic Bambang Sulistyo merespons klaim Garibaldi Thohir alias Boy Thohiryang menyebut Sampoerna Group siap memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka satu putaran.

Ia mengatakan awalnya ingin diam terkait klaim itu. Tapi banyak orang yang menghubunginya imbas pernyataan Boy di acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat, yang juga dihadiri oleh Prabowo Subianto, Senin (22/1) malam.

Bambang menegaskan ia tak mendukung siapa pun. Ia juga menjelaskan tak ada perwakilan Sampoerna yang hadir dalam acara tersebut.

"Kami tidak ada satupun yang ada di acara tersebut, karena kita tidak mengerti apa-apa, lah ngapain kok kita komentar perihal tersebut. Tidak ada yang hadir satupun, maupun dari teras bawah maupun teras atas. Kalau teras atas tentu saja saya tahu. Bahkan ada acara tersebut, saya secara pribadi tidak tahu dan tidak memang diundang sama mas BT (Boy Thohir)," imbuhnya.

Selain membantah ia mengatakan Sampoerna sebagai perusahaan memandang pemilu harus jurdil (jujur adil), bebas, rahasia. Perusahaan juga tidak mengarahkan karyawan untuk mendukung salah satu kandidat.

"Dan selaku insitusi tidak seyogyanya kita mengimbau ke sana ke mari dan segalanya. Itu aja kalau seandainya statement kami resmi selaku Sampoerna Strategic," tambahnya.

Sejumlah perusahaan Indonesia disebut-sebut oleh konglomerat Garibaldi Thohir alias Boy Thohir sebagai sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia siap memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 satu putaran.

Lihat Juga : Daftar 3 Penguasa 1/3 Ekonomi RI yang Siap Menangkan Prabowo

Perusahaan tersebut termasuk Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, hingga Adaro Group.

"Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini," kata Boy dalam acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat, Senin (22/1) malam.

"Mulai dari Djarum Group, Sampoerna Group, Adaro Group, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini. Ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya," sambungnya.

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk Febriati Nadira mengatakan klaim yang disampaikan oleh Boy, sebagai salah satu pemilik dan pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara. Pernyataan itu tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan.

Nadira menegaskan bahwa partisipasi setiap individu dalam politik, termasuk di Adaro, adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara yang diatur oleh undang-undang.

"Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/1).

Senada, Corporate Communications Manager PT Djarum mengatakan perusahaan tidak mengetahui soal dukungan ke Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu merupakan klaim Boy Thohir saja.

"Aku enggak ngerti, karena itu Pak Boy (Thohir) sih yang bilang, bukan kita (Djarum Group)," ujar Budi, dikutip dari detikcom, Senin (23/1).

Budi menegaskan perusahaan akan mengikuti prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Karenanya, perusahaan tidak akan memaksa karyawan untuk memilih paslon tertentu.

"Dalam konteks pemilu, pilihan kami hanya akan ditetapkan secara bebas, langsung, dan rahasia di bilik suara tanggal 14 Februari (2024) nanti. Kami mengerti pemegang amanat negara ini ada di rakyat lah, maka kami akan ikut siapa pemenangnya nanti," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(detik.com/agt)

Ketakterbatasan Wisatawan

link situs slot terbaru

Pemerintah Akan Bangun Kereta Tanpa Rel Buatan China di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengungkapkan kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) buatan Chinaakan dibangun di IKN Nusantara.

Ia menyebut kereta otonom itu bakal dibangun di kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur IKN.

"Seperti yang saya lihat di China beberapa waktu lalu, kereta ini menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet," kata Budi melalui akun Instagram resmi, Kamis (25/1).

Sementara, untuk satu set kereta akan terdiri dari dua gerbong.

Budi juga mengatakan pembangunan rute ART akan dilakukan dalam dua fase. Pembangunannya pun tentunya berkoordinasi bersama Badan Otoritas IKN dan Kementerian PUPR.

Ia menambahkan bahwa ERT juga kelak bisa dibangun di daerah lain di Indonesia.

"ART juga sangat mungkin dibangun di kota-kota besar lainnya di Indonesia," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

wayang88

Salam Khusus Hotman Paris ke Sri Mulyani soal Pajak Hiburan: Haiii******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.

Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.

"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.

Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.

Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.

Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.

"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.

Lihat Juga : KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.

Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)