arti pola gacor

produsen internasional

Pemerintah Akan Standardisasi Pajak Bioskop, Harga Karcis Bakal Sama******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ad interimErick Thohir mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai industri film nasional.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan pemerintah bakal menstandardisasi pajak film. Pemerintah juga berencana menaruh seluruh pungutan pajak bioskop pada satu dana (fund) khusus untuk film nasional.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," ujar dia melalui akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Erick pun menyebut harus ada aturan melalui peraturan presiden (perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem perfilman Tanah Air, termasuk dari segi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.

"Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean," kata dia.

Melalui unggahannya itu, Erick merinci tiga masalah utama di industri perfilman; pembiayaan, pemasaran dan perizinan.

Oleh sebab itu, ia menyebut peran serta Perusahaan Film Negara (PFN) dibutuhkan untuk membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.

"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," tulis Erick.

Dia menilai terobosan dalam perizinan akan memberikan dampak besar dalam pertumbuhan industri film nasional.

"Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64 persen. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Karier hiburan Nona Hou Fu

Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah******

PT UnileverIndonesia (Tbk) akhirnya buka suara soal empat direktur perusahaan yang mundur sepanjang lima bulan terakhir.

Adapun keempat petinggi perusahaan itu adalah Alper Kulak selaku direktur, Ira Noviarti selaku direktur utama, Shiv Sahgal selaku direktur, dan Sandeep Kohli selaku direktur.

Keempat direktur itu mundur dari perusahaan dalam rentang 15 Juni 2023 sampai dengan 24 November 2023.

"Sebagaimana yang disampaikan dalam keterbukaan informasi yang telah diterbitkan oleh perseroan, pengunduran diri dari empat direktur tersebut berdasarkan alasan pribadi dari masing-masing direktur," kata dia dalam surat yang ditujukan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (29/11).

Nurdiana juga mengatakan pengunduran diri keempat direktur tidak berdampak secara material kepada kegiatan perseroan.

Ia pun memastikan bahwa masa transisi terkait dengan proses perubahan jajaran direksi perseroan akan dilakukan tanpa mempengaruhi kegiatan usaha.

Selain itu, perseroan menegaskan bahwa direksi Unilever tetap menjalankan kegiatan usaha Perseroan seperti biasa dengan terus berfokus untuk memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

Nurdiana juga mengungkapkan Benjie Yap bakal menggantikan Ira Noviarti selaku direktur utama. Ia menuturkan Benjie Yap saat ini merupakan chairman dari Unilever Philippines, Inc.

Benjie Yap memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Unilever dan telah menduduki berbagai posisi di bidang Supply Chain, Marketing, dan Customer Development.

Adapun perseroan saat ini dalam tahap seleksi kandidat pengganti untuk ketiga posisi direktur lainnya.

Unilever juga akan menginformasikan kandidat direktur yang akan ditunjuk melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan perseroan.

Lihat Juga : UMK Tangerang hingga Cilegon Disahkan, Tertinggi Rp4,8 Juta

"Perseroan percaya bahwa kompetensi dan kemampuan dari kandidat presiden direktur yang baru maupun direktur-direktur yang ada saat ini dapat terus berkontribusi pada strategi dan operasi masa depan perseroan," kata Nurdiana.

Unilever menjadi salah satu perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia. Kondisi itu memperparah kinerja keuangan perusahaan yang sudah tertekan.

Imbasnya harga saham emiten berkode UNVR itu terus merosot. Per Rabu (29/11), saham perusahaan ditutup di level Rp3.630. Padahal, pada awal tahun, saham masih bertengger di Rp4.620.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Senjata ilahi

Induk TikTok Akan Mundur dari Bisnis Game dan PHK Ratusan Karyawan******

ByteDance, raksasa teknologi Chinayang menjadi induk TikTok akan merestrukturisasi bisnis game mereka dengan menyuntik mati Nuverse pada bulan depan.

Keputusan itu diambil karena mereka ingin fokus ke bisnis inti. Kebijakan tersebut berdasarkan sumber yang mengetahui rencana itu akan mengakibatkan ratusan karyawan terkena PHK.

Mengutip CNN.com, sumber itu mengatakan informasi itu ia buat berdasar pengumuman internal perusahaan yang dirilis pada Senin (27/11).

Namun, ia tak merinci jumlahnya. Selain melakukan restrukturisasi bisnis, ByteDance sebelumnya juga dikabarkan akan menjual Moonton, perusahaan pengembang permainan Mobile Legends: Bang Bang yang mereka beli pada 2021 lalu.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (28/11) ini, juru bicara ByteDance mengonfirmasi bahwa perusahaannya memang telah melakukan peninjauan bisnis.

"Kami telah membuat keputusan sulit untuk merestrukturisasi bisnis game kami. Kami secara teratur meninjau bisnis kami dan melakukan penyesuaian untuk fokus pada area pertumbuhan strategis jangka panjang," katanya.

ByteDance terjun ke dunia game pada 2019. Namun, sejak itu, ByteDance gagal membuat terobosan signifikan melawan pemimpin industri game; Tencent dan NetEase.

Padahal, mereka sudah mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk itu.

"Dalam kasus ByteDance, perusahaan tersebut telah berinvestasi banyak dalam bisnis game tetapi tidak meraih kesuksesan besar," kata  CEO Niko Partners Lisa Hanson.

[Gambas:Video CNN]

Kitab Neraka

Luhut Bahas Metode Belajar 'Gasing' dengan Puan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan menerima kunjungan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, di Singapura pada Selasa sore (28/11).

Usai kunjungan, Luhut  mengatakan dia dan Puan banyak membahas banyak isu.

Salah satunya, program pelatihan Metode Gasing (gampang, asyik, dan menyenangkan) yang diciptakan dan dikembangkan oleh Yohanes Surya.

"Salah satu kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengalokasikan investasi yang lebih besar dalam bidang pendidikan. Dan saya meminta betul kepada Mbak Puan untuk mendukung program yang juga menjadi perhatian Presiden Jokowi ini," ungkapnya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa ini.

Selain masalah itu, Luhut dan Puan juga membahas Pemilu 2024. Luhut mengaku dirinya dan Puan sepakat bahwa persatuan dan perdamaian haruslah menjadi prioritas utama di tengah Pilpres 2024.

Menurutnya, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa kampanye berlangsung dalam kerangka saling menghormati dan menjunjung tinggi kepentingan bangsa.

"Saya dan Mbak Puan sepakat bahwa Pemilu ini haruslah berjalan dengan menyenangkan, dan meskipun kita semua memiliki pilihan yang berbeda-beda, tapi persatuan dan perdamaian haruslah selalu dijaga. Dan yang paling penting, kepentingan masyarakat haruslah menjadi yang utama,"  kata Luhut.

Sedangkan masalah lain yang juga dibahas Luhut dan Puan adalah soal peluang ekonomi baru untuk Indonesia, khususnya dalam aspek penangkapan dan penyimpanan emisi karbon menggunakan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).

Sementara itu Puan berharap Luhut segera sembuh dan pulih seperti sedia kala.

"Yang paling utama adalah Pak Luhut sehat dan pulih seperti semula. Saya dan banyak masyarakat Indonesia mendoakan kesembuhan Pak Luhut," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Xingwutongshen

Pemkab Cianjur Usul UMK 2024 Naik 14 Persen Jadi Rp3,2 Juta******

Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengajukan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Cianjur2024 sebesar 14 persen atau naik menjadi Rp3,2 juta.

Kenaikan ini sesuai dengan keinginan buruh yang akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan kenaikan UMK tersebut berdasarkan kajian bersama antara buruh, organisasi buruh, pengusaha dan Pemkab Cianjur.

"UMK Cianjur tahun 2023, sebesar Rp2.893.229 dinilai sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia, sehingga Pemkab Cianjur mengajukan kenaikan sebesar 14 persen berdasarkan perhitungan daya beli, fluktuasi harga kebutuhan pokok, dan standar hidup layak," kata Herman, Minggu (26/11), melansir Antara.

Pihaknya berharap pengajuan kenaikan dapat disetujui Pemprov Jabar karena UMK di Cianjur dinilai masih rendah dibandingkan kabupaten atau kota lain. Sementara pengusaha diyakini masih mampu dan tidak diberatkan karena UMK Cianjur masih rendah.

Kenaikan UMK yang sudah diajukan tinggal menunggu keputusan dari Pemprov Jabar dengan harapan tidak mengalami perubahan atau penurunan. Sebab, buruh di Cianjur harus mendapatkan haknya guna memenuhi standar hidup layak.

"Kami berharap sama, pengajuan kenaikan disetujui dan tidak dikurangi karena berbagai pertimbangan. Tinggal menunggu jawaban dari Pemprov Jabar karena suratnya sudah dilayangkan dan akan terus kami kawal," ucap Herman.

Sebenarnya pengajuan kenaikan UMK Cianjur yang diminta buruh adalah sebesar 15 persen. Namun hasil rapat bersama dengan Pemkab Cianjur yang menghasilkan pengajuan naik 14 persen dinilai masih rendah.

"Meski diajukan kenaikan sebesar 14 persen, UMK Cianjur masih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain, contoh dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi saja masih jauh. Namun kami berharap Pemkab Cianjur mengawal sampai ditetapkan tidak lagi dikurangi," kata dia.

Hendra mengatakan pihaknya akan terus mengawal pengajuan kenaikan UMK sampai disetujui Pemprov Jabar dan tidak dikurangi. Sebab, berbagai pertimbangan termasuk harga kebutuhan pokok dan bahan bakar migas sudah lama mengalami kenaikan.

"Kami akan terus mengawal sampai keinginan buruh di Cianjur dipenuhi karena ketika naik UMK Cianjur masih tetap saja terendah dibandingkan daerah lain," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]