kumpulan situs bonus new member 100

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).

Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.

Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.

Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.

Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.

Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.

"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.

Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.

Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.

Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.

Sistem transformasi tingkat dewa

Foxconn Tawarkan Rp21 Juta ke Pekerja Untuk Meredam Demo di China******

Foxconn menawarkan insentif sebesar 10.000 yuan (US.400) atau setara Rp21 juta (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) bagi pekerjayang memilih untuk keluar dari perusahaan selular, iPhone.

Foxconn Technology Group adalah produsen atau pabrik perakitan komponen iPhone terbesar di dunia.

Dilansir dari CNN, Jumat (25/11), insentif tersebut diberikan untuk meredam aksi protes besar-besaran yang dilakukan pekerja dan berujung bentrok dengan pasukan pengamanan di komplek perusahaan di China tersebut.

Adapun aksi protes terjadi pada Selasa malam karena ketentuan paket pembayaran karyawan baru dan kekhawatiran terkait covid tentang kondisi kehidupan mereka para pekerja.

Aksi protes berubah menjadi semakin ganas pada Rabu ketika para pekerja bentrok dengan sejumlah besar pasukan keamanan, termasuk petugas tim SWAT.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan sekelompok petugas penegak hukum yang mengenakan jas hazmat menendang dan memukul pengunjuk rasa dengan pentungan dan batang logam.

Beberapa pekerja terlihat merobohkan pagar, melempar botol dan penghalang ke arah petugas serta menghancurkan dan menjungkirbalikkan kendaraan polisi.

Protes sebagian besar berakhir sekitar pukul 10 malam pada hari Rabu ketika para pekerja kembali ke asrama mereka, setelah menerima tawaran pembayaran dari Foxconn dan takut akan tindakan keras yang lebih keras oleh pihak berwenang.

Pabrik Zhengzhou dilanda wabah covid pada Oktober yang memaksanya untuk ditutup dan menyebabkan eksodus massal pekerja yang melarikan diri dari wabah tersebut. Foxconn kemudian meluncurkan perekrutan besar-besaran, di mana lebih dari 100 ribu orang mendaftar untuk mengisi posisi yang diiklankan.

[Gambas:Video CNN]

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Buruh Protes Kenaikan UMP 2023, Tuntut Revisi******

Presiden Partai Buruhsekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam melakukan aksi demo merespons kenaikan upahminimum provinsi (UMP) sejumlah daerah.

Tidak cuma itu, buruh yang tergabung dalam KSPI mendesak pemerintah merevisi besaran kenaikan UMP 2023 yang dinilai tidak sesuai inflasi.

Partai Buruh merilis lima sikap terkait penetapan kenaikan UMP 2023 yang sudah dilakukan di beberapa daerah, mulai dari DKI Jakarta yang naik sebesar 5,6 persen hingga Jawa Timur 7,85 persen.

"Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya adalah sebesar inflansi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota di tahun berjalan. Bukan menggunakan inflansi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau year on year (yoy)," terang Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (28/11).

Kedua, Said menyoroti khusus kenaikan UMP DKI Jakarta. Buruh mengecam keras keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dianggap tidak sensitif dengan kehidupan buruh.

Kenaikan 5,6 persen diklaim masih di bawah nilai inflansi. Heru dianggap tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh.

Said mendesak agar merevisi kenaikan UMP tersebut menjadi 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur serikat buruh.

Ia merinci biaya sewa rumah di kisaran Rp900 ribu, transportasi Rp900 ribu, hingga biaya makan dengan anggaran sehari Rp40 ribu bakal menghabiskan Rp1,2 juta per bulan.

Dengan biaya listrik Rp400 ribu dan biaya komunikasi Rp300 ribu, Said menjumlahkan pengeluaran buruh per bulan menembus Rp3,7 juta.

"Jika upah buruh DKI Jakarta Rp4,9 juta dikurangi Rp3,7 juta, maka sisanya Rp1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi, dengan kenaikan 5,6 persen, buruh DKI Jakarta tetap miskin," tegasnya.

Ketiga, Said menegaskan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,6 persen mengakibatkan UMK di seluruh Indonesia menjadi kecil.

Keempat, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh tetap mengapresiasi sikap pemerintah yang menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan tidak lagi menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menentukan kenaikan upah minimum 2023.

Kelima, Said Iqbal meminta kepada bupati dan walikota dalam merekomendasikan nilai UMK ke gubernur dengan kenaikan sebesar antara 10 hingga 13 persen.

"Bilamana tuntutan di atas tidak didengar, mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyuarakan kenaikan upah sebesar 10 hingga 13 persen," tandas Said.

[Gambas:Video CNN]

Panggil para pahlawan

Imbauan Kemnaker ke Pengusaha: Jadikan PHK Jalan Terakhir******

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari. 

"PHK merupakan jalan paling akhir bila suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. Karena sebagai jalan paling akhir, maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (24/11/2022).

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

Namun andaikan PHK tak dapat dihindarkan, ia mengingatkan agar PHK yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

"Berkaitan dengan hal ini, kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu sampai prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan," katanya.

Sedangkan untuk pekerja/buruh yang terkena PHK, Putri menyebut bahwa terdapat beberapa bentuk pelindungan yaitu hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai perat peraturan perundang-undangan.

Kemudian, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, serta manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja.

Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Menteri Basuki Akan Bangun Rumah Tahan Gempa untuk Warga Cianjur******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bakal membangun rumah baru tahan gempa bagi korban gempa bumidi Cianjur, Jawa Barat. Pembangunan dilakukan sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau dibangun baru harus dengan standar tahan gempa dari Kementerian PUPR. Itu perintah Presiden (Jokowi)," ujar Menteri Basuki, Rabu (23/11), dikutip dari Antara.

Pembangunan rumah baru tahan gempa ini akan diberikan bagi korban yang rumahnya mengalami kerusakan berat, runtuh, atau terpaksa direlokasi.

"Jadi SOP-nya begitu, kalau rumahnya cuma retak-retak bisa diperbaiki sendiri itu diberikan stimulan yang merupakan tugasnya BNPB, tapi kalo yang runtuh seperti rumah warga, perkantoran, masjid, kantor Kodim, jembatan, itu merupakan tugasnya Kementerian PUPR untuk memperbaiki," jelasnya.

Basuki sudah memerintahkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah korban gempa Cianjur. Nantinya, rumah baru bagi korban gempa Cianjur akan dibangun dengan teknologi tahan gempa Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

RISHA adalah perwujudan rumah dengan desain modular, yaitu konsep yang membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil alias modul dengan ukuran efisien agar bisa dirakit menjadi sejumlah besar produk yang berbeda-beda.

Desain bangunan rumah dengan sistem modular ini bisa diubah atau dikembangkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan penghuni. Selain itu, pembangunan rumah dengan teknologi RISHA diklaim sangat cepat.

"Kita punya RISHA, makanya misal ada yang rumah-rumah tahan gempa seperti ini, kita akan pakai. Saya sudah minta Dirjen Perumahan, beliau sudah stok, sudah membuat dulu modul-modul rumahnya. Jadi sekarang tinggal angkut, tergantung pada Pemda karena harus menyiapkan tanahnya, nanti kita lakukan land clearing dan kita bangun," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11) siang. Getaran gempa tersebut terasa hingga Jakarta dan sekitarnya.

Setidaknya 12 kecamatan terdampak gempa, antara lain Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Warung Kondang, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Cugenang

Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Bojong Picung, Kecamatan Cikalong Kulon, Kecamatan Sukaluyu, dan Kecamatan Pacet.

Bupati Cianjur Herman Suherman telah menetapkan masa tanggap darurat bencana alam gempa bumi selama 30 hari per Senin 21 November 2022. Saat ini, tim SAR gabungan fokus melakukan pencarian korban yang masih hilang.

Karier Pesawat Dandy

Bank Negara Barat Mulai 'Ogah' Beri Pinjaman Perusahaan Batu Bara******

Sejumlah bank di negara Barat membatasi pinjaman yang diberikan kepada perusahaan batu bara. Hal ini berkaitan dengan komitmen untuk menjaga lingkungan. 

Kelompok lingkungan Reclaim Finance mengatakan 96 bank sekarang memiliki kebijakan untuk membatasi layanan keuangan ke sektor batu bara.

Pemberi pinjaman Barat terbesar untuk penambang batu bara pada 2020 adalah Deutsche Bank dengan US8 juta atau setara Rp8,4 triliun (asumsi kurs Rp15.622). Kemudian diikuti oleh Citi dengan US0 juta atau Rp4,6 triliun.

"Berkenaan dengan penambangan batu bara termal, setiap transaksi dalam penambangan batu bara memerlukan tinjauan risiko lingkungan yang ditingkatkan," kata juru bicara Deutsche, seraya menambahkan bahwa bank memperbarui kebijakan batu baranya.

Saat ini, perusahaan yang bergantung pada batu bara untuk lebih dari 50 persen pendapatannya harus menunjukkan rencana diversifikasi yang kredibel agar tetap mendapatkan pembiayaan dari Deutsche. Sedangkan, perusahaan tanpa rencana diversifikasi tersebut akan dihapus dari portofolio bank pada 2025. 

Sejumlah bank termasuk ANZ, Bank of Montreal, Barclays, BNP Paribas, Commonwealth Bank, Santander, Standard Chartered, RBC dan UniCredit juga diketahui berhenti membiayai penambang batu bara pada 2021.

Melansir CNA, Kamis (24/11), tindakan pembatasan pinjaman ini dialami oleh perusahaan tambang Amerika Utara Bens Creek Group. Setelah perusahaan itu terdaftar di AIM London pada Oktober tahun lalu, Lloyds Banking Group menarik layanan perbankannya dari Bens Creek karena perubahan kebijakan terkait batu bara.

Lloyds mengatakan pada bulan Februari akan menghentikan pembiayaan penambang yang menghasilkan lebih dari 5 persen pendapatan mereka dari batubara termal pada akhir tahun ini.

Para manajer Bens Creek pun membutuhkan waktu berbulan-bulan dan puluhan penolakan, hingga akhirnya berhasil membuka rekening bank di State Bank of India di Inggris, kata kepala eksekutif Adam Wilson kepada Reuters. "Tidak ada yang mengalami masalah ini lima tahun lalu," kata Adam.

Meski demikian, hal ini tidak terjadi pada pertambangan batu bara China. Badan Energi Internasional memperkirakan investasi global dalam pasokan batu bara akan meningkat sekitar 10 persen tahun ini menjadi US6 miliar setara Rp1.800 triliun dan dipimpin oleh China.

Namun, para analis mengatakan China akan mengonsumsi sebagian besar batu bara yang ditambangnya, sehingga peningkatan produksi di negara tersebut kemungkinan tidak akan banyak berdampak pada jumlah batu bara yang diperdagangkan di pasar global.

Dengan pendanaan yang sulit didapat dari bank-bank Barat, penambang batu bara di luar China lebih banyak beralih ke pasar ekuitas tahun ini.

Pada 11 November, mereka telah mengumpulkan US,2 miliar atau Rp3,4 triliun melalui pasar publik. Angka ini naik dari US,3 miliar setara Rp20 triliun pada periode yang sama tahun 2021. Refinitiv mengungkapkan jumlah ini merupakan capaian tertinggi sejak 2017.

Walaupun hingga saat ini para analis mengatakan pasar ekuitas belum cukup untuk mengimbangi miliaran dolar dari pinjaman bank Barat yang telah hilang selama beberapa tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]