pinjaman sejenis kredivo

Sistem yang akan diperbaiki

Pengusaha Siap Patuhi Putusan MA Jika Kalah Gugatan UMP 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap mematuhi putusan Mahkamah Agung(MA) soal perdebatan penetapan upah minimum2023.

"Kita akan taati keputusan MA," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Sebelumnya, kelompok pengusaha yang dimotori Apindo menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto buka suara apakah opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal dipilih pengusaha jika kalah gugatan di MA.

Anne menegaskan PHK sepanjang 2022 ini dilakukan berbagai sektor karena turunnya daya beli akibat krisis 2023 yang sudah terasa di tahun ini. Menurutnya, industri manufaktur sudah melakukan produksi di kuartal ketiga dan keempat 2022 untuk pemenuhan penjualan di 2023.

"Untuk UMK dan UMP 2023, Permenaker 18/2022 sedang uji materi di MA. Masing-masing daerah akan diajukan ke pemda setempat apabila (kenaikan upah) tidak sama dengan PP 36/2021 yang menjadi dasar proyeksi kenaikan upah 2023," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar kenaikan upah minimum 2023 melebihi yang ada di PP Nomor 36 Tahun 2021. Hal itu dipandang Anne sebagai tantangan ganda untuk pengusaha.

"Tentu saja double challenge dari dalam dan luar negeri ini perlu diwaspadai dengan mengencangkan ikat pinggang untuk tetap bertahan dan berjalan di 2023. Setiap subsektor dan tiap sektor berbeda. Pemerintah perlu hadir, suportif di industri padat karya supaya ekonomi berkelanjutan di 2023," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyatakan sikap mendukung langkah Apindo untuk uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 di MA.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, UMP sebetulnya tidak bisa diberikan sama kepada semua pengusaha yang memiliki sektor industri yang berbeda. Misalnya, di Kadin ada pelaku usaha yang besar, menengah, dan mikro yang kekuatannya tidak sama meski berada di satu wilayah.

Meski demikian, Rasyid menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

BPS Catat Inflasi 5,42 Persen pada November******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 5,42 persen (year on year/yoy) pada November 2022. Sedangkan, inflasibulanan terealisasi sebesar 0,09 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok di Tanah Air.

"Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year adalah komoditas bensin (BBM), bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, termasuk tarif angkutan dalam kota," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Berdasarkan provinsi, inflasi di Sumatera paling tinggi ada di Kota Bukittinggi sebesar 7,01 persen. Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Tanjung Selor sebesar 9,20 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Jember sebesar 7,76 persen. Inflasi di Bali Nusa Tenggara tertinggi ada di Kota Kupang sebesar 7,30 persen.

Selanjutnya, inflasi di Sulawesi tertinggi ada di Kota Parepare sebesar 7,11 persen. Lalu, di Maluku dan Papua inflasi tertinggi ada di Jayapura sebesar 6,81 persen.

"Inflasi terendah dari 90 kota yang kami amati ada di Ternate sebesar 3,26 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

KPPU Siap Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Demi Cegah Monopoli******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap melakukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk di sektor konstruksi, demi mencegah praktik monopoli.

"Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti terjadi praktik monopoli, atau persaingan tidak sehat," kata Ketua KPPU M Afif Hasbullah, Kamis (1/12), dikutip dari Antara.

Gus Afif, sapaan akrabnya, menjelaskan KPPU telah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan menyatakan kesiapan melakukan pengawasan di IKN.

"Kita dorong mengikuti program kepatuhan, misalnya dengan KPPU. Sehingga saat ramai-ramai mengerjakan IKN, semua pelaku usaha yang ada di sana sudah well-informed terkait dengan persaingan usaha yang sehat," tuturnya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN dibagi ke dalam lima tahap hingga 2045.

Rinciannya, pembangunan tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua pada 2025 hingga 2029, tahap ketiga pada 2030-2034, tahap keempat pada 2035-2039, dan terakhir tahap kelima pada 2040 hingga 2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022. Tercatat ada 18 proyek baru yang akan terkontrak.

Ada 18 kegiatan yang akan terkontrak pada November sampai Desember 2022 senilai Rp9,68 triliun. Mulai dari 1 kegiatan sumber daya air (SDA) senilai Rp500 miliar, 4 kegiatan bina marga sebesar Rp1,59 triliun, 12 cipta karya senilai Rp7,08 triliun, dan 1 kegiatan perumahan sebesar Rp510 miliar.

Basuki juga meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu sejalan dengan minat investasi di IKN yang meningkat.

Ia menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land development dan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land development dan jalan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

kekuatan sihir

Heru Budi Bakal Gelar Karpet Merah Bagi Investor yang Parkir di DKI******

Pemprov DKI Jakarta akan menggelar 'karpet merah' bagi investoryang membawa investasidan menggairahkan ekonomi masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

"Pemprov DKI Jakarta siap menjadi ujung tombak terdepan dan bersinergi bersama Kadin dalam memberikan kemudahaan berusaha, serta menyediakan 'karpet merah' bagi investasi yang bisa menggairahkan ekonomi masyarakat di Kota Jakarta dan sekitarnya," ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (2/12).

Heru turut menghadiri acara Gala Dinner dalam rangkaian kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (1/12) malam.

"Jika Kadin kuat, UMKM kuat, ekonomi daerah dan nasional kuat, Indonesia maju. Penguatan UMKM tentu saja berarti menambah jumlah pengusaha di Indonesia. Ini menjadi tugas Kadin sebagai mitra utama pemerintah dalam dunia usaha," kata Heru menambahkan pernyataan.

Selain Heru, dalam acara ini hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, para Ketua Kadin Seluruh Indonesia, para Ketua Kadin Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, hingga Anggota dan Pengurus KADIN Indonesia.

Sejumlah topik seperti upah minimum provinsi (UMP) 2023 hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak luput dari pembahasan.

Adapun pembahasan utama dalam Rapimnas ini adalah penguatan UMKM di tengah kondisi global yang tak menentu dan ancaman resesi.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini tampak dari kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07 persen senilai Rp8.573,89 triliun pada 2021 lalu.

Tak hanya itu, UMKM juga menyerap dan memberikan lapangan kerja bagi 97 persen dari total tenaga kerja yang ada atau sekitar 117 juta pekerja.

Rapimnas merupakan forum untuk berbagi, berkolaborasi dan berdiskusi antara pengusaha nasional dan daerah, pengusaha besar dan kecil terkait dengan pemulihan dunia usaha dan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

Termasuk juga mengukur keberhasilan kinerja dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan selama setahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Longsheng yang santai

Presdir Sampoerna Nilai Disrupsi Katalisator Inovasi dan Perubahan******

Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna), Vassilis Gkatzelis, mengungkapkan disrupsi dalam bisnis jangan hanya dipandang dari sisi negatifnya saja. Justru, menurutnya disrupsi merupakan salah satu katalisator inovasi atau perubahan.

Pada Conference IdeaFest 2022 di Jakarta, Minggu (27/11/2022), dia memaparkan, disrupsi baik dalam konteks positif maupun sebaliknya, menuntut para pelaku bisnis untuk mampu melakukan inovasi. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin bisnisnya berlanjut harus mampu beradaptasi, sehingga tidak hanyut terbawa arus perubahan.

Selama ini, inovasi yang bersifat disruptif datang dari pemain baru, seperti perusahaan rintisan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan besar pun perlu ambil bagian dalam berinovasi.

Salah satunya adalah bagaimana industri otomotif berinovasi melalui kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih baik bagi lingkungan. Contoh lainnya adalah energi terbarukan, seperti turbin angin dan panel surya, yang berpotensi mengurangi emisi karbon dan melindungi bumi.

Maka dari itu, dia menegaskan bisnis perlu melakukan inovasi. Diyakini, inovasi tersebut akan membawa pertumbuhan positif bagi bisnis.

"Pada saat yang sama, disrupsi inovasi hanya dapat berkembang dalam lingkungan dan ekosistem yang mendukung. Oleh karena itu, sebagai enabler, kebijakan berbasis sains yang inklusif dapat memainkan peran kunci dalam mempercepat inovasi yang mengganggu," imbuhnya.

Dalam menghadapi disrupsi, perusahaan induk Sampoerna, Philip Morris International (PMI), telah mengembangkan produk tembakau bebas asap. Produk ini merupakan alternatif bagi para perokok dewasa yang ingin terus menikmati produk tembakau dan nikotin, atau yang mengalami kesulitan berhenti merokok.

Produk ini memiliki risiko yang lebih rendah karena mengeliminasi proses pembakaran. Alhasil, paparan zat berbahaya dan berpotensi berbahaya berkurang 90-95 persen.

Pada kesempatan yang sama, CEO sekaligus Co-Founder Kopi Kenangan, Edward Tirtanata, mengakui bahwa pada masa pandemi, bisnisnya mengalami kerugian karena tidak mendapatkan pengunjung selama pemberlakuan pembatasan. Oleh karena itu, pihaknya terus berinovasi dalam disrupsi yang menghadang ini.

"Kita tentunya mempunyai banyak masalah karena toko kita di sekitar SCBD tidak ada konsumen. Tetapi di sini kita sangat penting untuk resilien. Karena pandemi salah satu dalam sebuah bisnis problem," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa tidak mungkin ada bisnis yang tidak menghadapi masalah. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu dihadapi. Adapun dalam menghadapi krisis selama pandemi, Edward menjelaskan bahwa Kopi Kenangan melakukan berbagai strategi.

"Dari situ pada 2020 ketika badai PHK, kita menjadi brandyang tidak akan pernah PHK. THR dibayar. Dan tahun lalu, seluruh co-founderdan CEO dibayar Rp 1 saja. Itu menjadi komitmen kita untuk menjadi backup baik kepada customermaupun employeekita," tegas dia.