6d hk paito warna

hoki99 slot demo 299Jutaan kata 338337Orang-orang telah membaca serialisasi

《6d hk paito warna》

Pemkab Jembrana sediakan angkutan gratis untuk siswa tidak mampu ******

Sebanyak 20 armada kami siapkan untuk murid SMP

Jembrana (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali menyediakan angkutan gratis bagi siswa keluarga tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Sebanyak 20 armada kami siapkan untuk murid SMP di seluruh Jembrana yang masuk dalam DTKS," kata Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat peluncuran armada tersebut di areal parkir Pura Jagatnatha, Negara, Sabtu. Dia mengatakan, program yang akan melayani angkutan gratis bagi 169 murid ini bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) setempat. Dengan armada Trans Bahagia ini, dia berharap bisa mengatasi kesulitan keluarga tidak mampu saat mengantar dan menjemput anaknya yang sekolah. Dia mengaku, program bagi anak yang bersekolah di 14 SMP Negeri di Kabupaten Jembrana ini merupakan janji kampanye dirinya dengan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, saat mencalonkan diri dalam Pilkada Jembrana tiga tahun lalu. "Kami baru bisa merealisasikan program tersebut tahun ini karena harus melakukan kajian aturan, termasuk menyiapkan anggaran agar mencukupi," katanya.
Baca juga: Pemkab Pasuruan siapkan angkutan sekolah gratis pelajar
Baca juga: Kabupaten Kebumen uji coba angkutan gratis untuk pelajar
Menurut dia, agar program bisa berjalan baik dibutuhkan kajian dan kesiapan yang komprehensif, termasuk dari Organda terkait dengan armadanya. "Armada yang digunakan harus layak pakai. Jangan sampai saat membawa murid rusak di jalan," katanya. Kepada para sopir yang hadir dalam peluncuran program Trans Bahagia ini dia mengingatkan, agar tidak ugal-ugalan saat mengemudi agar murid merasa aman dan nyaman. "Layani murid dengan baik. Anggap mereka anak-anak saudara sendiri," katanya. Apabila program ini berjalan baik, kata dia, pihaknya aman meningkatkan jumlah armada agar bisa melayani murid lebih banyak lagi. "Dengan adanya angkutan sekolah gratis ini, para siswa khususnya yang kurang mampu tidak lagi khawatir karena bisa datang ke sekolah tepat waktu. Selain itu, biaya yang biasanya dikeluarkan untuk berangkat dan pulang sekolah dapat dihemat," katanya. Kepada para murid yang masuk program ini dia minta mereka lebih semangat belajar dan meraih prestasi, karena tidak perlu khawatir siapa yang akan mengantar dan menjemput mereka untuk sekolah. Ketua Organda Kabupaten Jembrana Wayan Sulendra mengatakan, pihaknya mendukung penuh program ini untuk menuju Jembrana Emas Tahun 2026. Bagi para sopir, kata dia, program ini memberikan tambahan penghasilan bagi mereka. "Selain itu, program ini bagus untuk membudayakan naik angkutan umum bagi para murid," katanya.

Baca juga: Sleman berupaya perbanyak bus sekolah, ini alasannya
Baca juga: Pemkot Madiun tambah armada angkutan sekolah gratis
Baca juga: Sidoarjo segera miliki angkutan sekolah gratis

Pewarta: Gembong Ismadi/Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

DLHK terapkan 9 langkah cegah deforestasi hutan Aceh******

Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh melakukan sembilan langkah dalam upaya mencegah deforestasi (kehilangan tutupan) hutan Aceh yang selama ini terus terjadi di berbagai wilayah di tanah rencong.

"Ada sembilan langkah yang terus dilakukan untuk penanganan dan upaya menghindari deforestasi tidak terjadi secara masif," kata Sub Koordinator Inventarisasi Perencanaan Hutan DLHK Aceh Dedek Hadi, di Banda Aceh, Sabtu.

Disebutkan Dedek, luas kawasan hutan dan perairan Aceh mencapai 3,550 hektare, terbagi dari 1 juta hektare hutan konservasi (termasuk perairan), hutan lindung sekitar 1,7 juta hektare dan hutan produksi 710 ribu hektare.

Terkait angka deforestasi hutan alam Aceh terakhir pada 2021-2022 lebih kurang mencapai 5,3 ribu hektare. Di mana 2,8 ribu hektare dalam kawasan hutan dan 2,5 ribu hektare di luar kawasan hutan.

Baca juga: Akademisi: Rehabilitasi hutan cegah dampak buruk perubahan iklim

Baca juga: Aktivis: Sindikat penjahat lingkungan incar satwa lindung di Aceh

Karena itu, dalam upaya mencegah deforestasi ini, DLHK Aceh melakukan berbagai upaya di antaranya meningkatkan efektivitas Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

"Hari ini pasca berlakunya undang-undang tentang pemerintahan daerah, saat itu enam KPH wajib mengelola 3,5 juta hektare Aceh," ujarnya.

Kemudian, kata Dadek, DLHK Aceh meningkatkan efektivitas perlindungan, dan pengamanan hutan. Serta penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat.

Di mana, pihaknya melatih para 150 penyuluh dari masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan hutan dalam upaya pemulihan.

Keempat, DLHK juga memberikan akses legal masyarakat melalui perhutanan sosial dan hutan adat. Terakhir yang sudah berjalan di 86 unit atau di kawasan sekitar 162.288 hektare.

Selanjutnya, juga dilaksanakan pendampingan operasional perhutanan sosial yang telah terbit persetujuan baik dalam hal kualitas, keberlanjutan, hilirisasi, nilai tambah komoditi dan pasar.

"Tujuannya juga untuk membangun ownership. Di mana masyarakat akan menjaga secara sukarela," katanya.

Lalu, membuat rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG), terutama yang berada di dalam area penggunaan lain (APL).

Ketujuh, peningkatan produktivitas dan intensifikasi pemanfaatan lahan budidaya melalui koordinasi lintas sektor, sehingga ada dukungan alat ekonomi produktif.

Berikutnya, DLHK Aceh juga meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendorong kepatuhan terhadap tata ruang.

"Terakhir adalah mengembangkan sistem monitoring dan kemitraan, peringatan dini, smart patrol untuk mengatasi masifnya kegiatan deforestasi," ujarnya.

Dirinya menambahkan, dalam pencegahan deforestasi, DLHK Aceh tentunya juga menjadi pihak yang sangat membutuhkan data informasi termasuk indikasi kejadiannya.

'Ini menjadi dasar bagaimana penanganan dan upaya menghindari agar kejadian deforestasi itu tidak terjadi secara masif," demikian Dedek Hadi.*

Baca juga: BPBA ajak warga Aceh bersama-sama minimalisasi risiko bencana

Baca juga: Wali Nanggroe komit dukung penyelamatan hutan adat mukim di Aceh

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Sebanyak 450 korban banjir Cilacap sudah kembali ke rumah******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 450 orang korban banjir di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dipastikan selamat dan sudah mulai kembali ke rumah masing-masing pada Sabtu siang.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap Bayu Prahara dalam siaran daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipantau di Jakarta, Sabtu.

Bayu menjelaskan, ratusan orang korban itu merupakan warga dari tiga rukun tetangga (RT) di Desa Bantarsari. Mereka sebelumnya terpaksa diungsikan oleh tim gabungan setelah rumah masing-masing digenangi banjir setinggi lebih dari 60 centimeter.

Banjir yang menggenangi pemukiman penduduk ditimbulkan akibat hujan intensitas sangat lebat 100-150 mm per jam selama lima jam yang mengguyur Cilacap, kemarin malam (Jumat, 1/3).

Baca juga: BMKG: Waspadai potensi rob di pesisir selatan Jateng-DIY pada 5-11 Mei

Baca juga: BPBD lakukan asesmen terhadap dampak banjir di Cilacap

Pusdalops BPBD Cilacap mengkonfirmasi setidaknya 100 rumah warga rusak ringan akibat terkena hempasan luapan Sungai Cimeneng yang tak mampu menampung debit air hujan.

Dampak kerusakan yang dialami oleh warga tersebut juga semakin diperparah akibat jebolnya tanggul pembatas Sungai Cimeneng dengan pemukiman.

Bayu memastikan tidak ada korban jiwa dan perbaikan tanggul yang jebol pun bisa cepat diatasi oleh petugas gabungan sehingga air bisa cepat surut dan korban dapat kembali ke rumahnya.

Kendati demikian, tim gabungan dari unsur BPBD, TNI, Polri, dan perangkat desa masih berupaya melakukan pembersihan di lingkungan warga dengan melakukan kerja bakti massal.

Selain itu, BPBD Cilacap juga telah mengirimkan logistik berupa makanan dan mendirikan dua lokasi dapur umum yang dibuka sejak kemarin. Dapur umum didirikan di Balai Desa yang mampu menyiapkan makanan sebanyak 400-700 porsi untuk warga dan petugas gabungan.

Supaya banjir tidak berulang ia memastikan, BPBD telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Banjar untuk melakukan perbaikan permanen pada tanggul dan pemeliharaan aliran Sungai Cimeneng.*

Baca juga: BMKG: Hujan ekstrem picu banjir di Kota Cilacap

Baca juga: BPBD: Banji rob masih berpotensi terjadi di pesisir selatan Cilacap

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Label：maxwin 2jt、agen slot mudah menang、mewahtoto

Terkait：cuan slot、angkasa138、game slot cuan、mau kredit hp、onik slot、marlina 77 slot、cara pinjam di akulaku ke dana、dapat penghasilan dari hp、ayahqq、cara dapat uang 700 ribu

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：empored（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

prediksi judi bola parlay hari ini

qqwin99

slot terbaru paling gacor

maksud limit tersedia di akulaku

master slot online

takutBacaan TerkaitMore+

Tidak di masa muda

7 neko slot

Pemprov Maluku dan Belanda perkuat kerja sama pengelolaan sampah******

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperkuat kerja sama pengelolaan sampah, ekonomi, pendidikan, dan ESDM dengan Pemerintah Belanda sekaligus merencanakan pendirian konsulat kehormatan Belanda di Kota Ambon.

“Kami memenuhi undangan dari Kedutaan Besar Belanda untuk menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Negeri Kincir Angin tersebut," kata Gubernur Maluku Murad Ismail dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Sabtu.

Gubernur Murad mengatakan pihaknya menyambut baik peluang kerja sama bidang ekonomi dengan Pemerintah Belanda sebagai upaya pembangunan daerah sekaligus menjalin hubungan baik dengan Belanda.

Baca juga: Kota Ambon dan Kota Vlissingen-Belanda bahas lanjutan kerja sama

Pada kesempatan itu, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Lambert Grijns menyampaikan bahwa pertemuan yang dilakukan ini untuk memperkuat hubungan yang sudah ada, dan diharapkan bisa membuka konsulat di Ambon sebagai langkah pertama menuju kerja sama selanjutnya.

"Kerja sama yang dibangun mulainya dari masalah sampah, salah satunya pada pusat pengelolaan sampah di Toisapu, hanya saja masih dalam skala kecil, diharapkan nantinya bisa semakin aktif dan bisa menarik lebih banyak hal,” kata Lambert.

Sebelumnya Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Belanda telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Ambon.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia Ardi Stoios-Braken bersama Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena dan perwakilan PT Milion Limbah Ambon.

Baca juga: Pemkot Ambon MoU investasi energi dengan Belanda

Program itu dilatarbelakangi kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum Kerajaan Belanda, diimplementasikan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dan persampahan di Belanda, yang tergabung dalam Konsorsium MVO Nederlands.

Selain itu, juga berencana menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, dengan bersinergi bersama Universitas Pattimura, baik melalui pemberian beasiswa maupun pertukaran pelajar.

"Rencananya beberapa minggu ke depan kami akan ke Ambon untuk melihat berbagai peluang guna membangun kerja sama dengan pemda maupun pengusaha, baik dalam bidang budaya, energi terbarukan, maupun hal lainnya,” ujar Lambert.

Hubungan antara Maluku dengan Belanda sudah terjalin sejak terjadinya migrasi besar-besaran masyarakat Maluku ke Belanda pada 73 tahun silam.

Baca juga: KLHK-Pemprov Maluku tingkatkan pembangunan lingkungan hidup

Sebagian dari masyarakat Maluku yang telah beranak pinak di Belanda kemudian kembali ke Maluku. Tak sedikit di antaranya bahkan memiliki hubungan kerabat dekat dengan mereka yang memilih tinggal di Maluku. Hal itu yang mendorong kerja sama kedua pihak.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Hidup di dunia tanpa akhir

ligaboladigital

Pengamat: Peningkatan lantamal harus diiringi perbaikan infrastruktur******

"Harus dilengkapi dengan pasukan tempur dan personil yang mempunyai kemampuan pemukul karena orientasinya bukan lantamal lagi,"

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai naiknya predikat beberapa pangkalan utama angkatan laut (lantamal) menjadi komando daerah maritim (kodamar) harus diiringi dengan perbaikan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM)

"Tentu harus ada perbaikan fasilitas-fasilitas di bidang komando dan pengendalian," kata Khairul saat dihubungi di ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kodamar harus dilengkapi dengan fasilitas tempur dan deteksi yang canggih karena bertanggung jawab atas skala yang lebih besar yakni keamanan wilayah maritim.

Tidak seperti lantamal yang berfokus menjadi pangkalan yang hanya sebagai tempat pasukan alutsista, kodamar harus memiliki fasilitas lain yang berfungsi untuk mengawasi seluruh teritorial laut.

Tidak hanya infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya manusia (SDM) para personel yang ditempatkan di kodamar juga harus dipersiapkan.

"Harus dilengkapi dengan pasukan tempur dan personil yang mempunyai kemampuan pemukul karena orientasinya bukan lantamal lagi," kata dia.

Karenanya, dia berharap peningkatan dua unsur itu harus diutamakan Panglima TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali sebelum mendapuk beberapa lantamal menjadi kodamar.

Sebelumnya, Laksamana Ali menyebut belum semua pangkalan utama TNI AL (lantamal) berubah nomenklatur-nya menjadi komando daerah maritim (kodamar) pada Tahun 2024.

Dia menjelaskan lantamal yang berubah menjadi kodamar hanya pangkalan utama yang siap dari segi fasilitas dan berada di daerah yang rawan terhadap ancaman.

"Untuk lantamal, seperti yang disampaikan Bapak Panglima TNI, beberapa lantamal menjadi kodamar, terus ada lanal (pangkalan TNI AL) kelas A. Kalau dari validasi organisasi itu yang kami siapkan. Kodamar-kodamar mungkin tidak semua lantamal jadi kodamar, tetapi ada beberapa yang kami siapkan, yang paling rawan dan yang paling siap dari segi fasilitas," kata Laksamana Ali menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL Tahun 2024 di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Walaupun demikian, Ali belum dapat menyebutkan lantamal di mana saja yang diproyeksikan menjadi kodamar. Sejauh ini, ada Lanal Balikpapan, lokasinya dekat Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diproyeksikan menjadi lantamal kemudian kodamar.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2), menyebut rencananya mengubah delapan lantamal menjadi kodamar kelas A dan enam lantamal menjadi kodamar kelas B.

Rencana validasi organisasi lantamal itu juga yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rapim TNI AL Tahun 2024 di Mabesal hari ini. Rapim TNI AL, yang diikuti jajaran pimpinan TNI AL, merupakan tindak lanjut atas Rapim TNI, Rapim TNI-Polri, dan Rapim Kementerian Pertahanan yang seluruhnya digelar pada bulan ini.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

nabi yang tak terbatas

puri slot88

BNPB buka pendaftaran rekonstruksi rumah terdampak bencana alam******

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuka pendaftaran pengajuan rekonstruksi dan rehabilitasi kerusakan rumah dan fasilitas lainnya milik korban yang terdampak bencana alam.

Para korban terdampak bencana alam bisa mengajukan upaya rekonstruksi kerusakan yang dialami tersebut secara daring melalui sistem aplikasi atau laman http://www.eproposal.rr.bnpb.go.id/.

Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Yus Rizal dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan hal ini dimaksudkan agar warga terdampak bencana alam bisa segera pulih dan kembali ke aktivitas normal.

Pihaknya telah menyosialisasikan terkait dengan pendaftaran pengajuan rekonstruksi tersebut kepada masyarakat yang terdampak bencana dan pemerintah daerah, salah satunya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Meski tidak merinci, ia memastikan data yang masuk akan diproses kemudian akan dipilah, mana yang akan dimintakan dukungan ke pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat.

Sebab, ia menyebutkan, selain pembersihan lokasi dan perbaikan infrastruktur yang sifatnya darurat, upaya yang bisa dimaksimalkan pada masa transisi adalah perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca juga: Pemulihan ekonomi pascabencana perlu pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan laporan Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mencatat 350 kejadian bencana alam nasional yang terjadi Januari hingga 26 Februari 2024, bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan.

Dampak kerusakan yang tercatat setidaknya 13.232 unit rumah terdiri atas 461 rusak berat, 879 rusak sedang, 11.892 rusak ringan. Fasilitas rusak total 243 unit terdiri atas satuan pendidikan (217 unit), rumah ibadah (10), fasilitas pelayanan kesehatan (16), kantor (4), dan jembatan (30).

Untuk itu, Yuz mendorong pemerintah daerah segera mendata kerusakan, kerugian, dan kebutuhan sarana dan prasarana terdampak bencana guna percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

E-Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan aplikasi untuk memasukkan proposal atau usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disampaikan oleh pemerintah daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kepada pemerintah pusat (BNPB).

Aplikasi berbasis situs web ini dikembangkan oleh Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB guna memudahkan pemerintah daerah dalam menyampaikan proposal secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baca juga: BNPB pantau percepatan penanganan pascabencana gempa Cianjur
Baca juga: BNPB mulai fokus pemulihan lingkungan pascabanjir di Demak
Baca juga: BNPB apresiasi kesiapsiagaan relawan bantu korban banjir Demak-Kudus

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

cara pasang togel di kpktoto

H20 Racing: Penyelenggara lain harus belajar dari seri Danau Toba 2024******

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Direktur Pemasaran H2O Racing, Raimondo, mengatakan bahwa penyelenggara balapan F1 Powerboat di Danau Toba dinilai sukses, sehingga yang lain diimbau untuk banyak belajar dari Indonesia. Ia membeberkan, berdasarkan pelaksanaan F1 Powerboat Danau Toba tahun lalu, pihaknya mengapresiasi kinerja panitia yang dinilai sukses menyelenggarakan ajang internasional tersebut dengan berbagai tantangan yang ada. "Di Indonesia ini, timnya (panitia) sangat luar biasa, karena penyelenggaraannya telah berhasil dilaksanakan di tempat yang jauh dan bukan pusat kota," kata Raimondo dalam konferensi pers di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024, Sabtu, usai pelaksanaan balapan dalam kategori Sprint Race. Dia mengaku, promotor juga banyak belajar dari penyelenggara di Indonesia, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan proyeksi untuk penyelenggara di negara lain. "Kami akan terus bekerja secara profesional untuk bersama-sama menyukseskan seri Danau Toba," ujar dia.

Baca juga: Pembalap F1 powerboat jajal lintasan dalam sesi "free practice" Ia menekankan, pihaknya sangat mencintai Indonesia, khususnya Danau Toba, sehingga sudah menganggapnya sebagai rumah sendiri. Raimondo juga berharap, agar hospitality(keramahtamahan) warga di Danau Toba bisa terus terjaga. Mulai Sabtu dan Minggu (3/3), Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba.

Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu. Promotor H2O Racing telah bersepakat dengan Indonesia melalui InJourney untuk melaksanakan perlombaan sebanyak lima kali hingga 2027. Sementara itu, F1 powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Penyelenggaraan powerboat seri pembuka ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Baca juga: Stefan Arand: Gelombang air dan cuaca panas Danau Toba jadi tantangan
Baca juga: Pertamina dukung perekonomian daerah lewat ajang F1 Powerboat 2024

Tianji

slotgembira

Menlu Palestina: Genosida Gaza terus terjadi jika tidak ada gencatan******

Istanbul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada Jumat (1/3) memperingatkan "berlanjutnya genosida" di Jalur Gaza jika kesepakatan gencatan senjata tidak dicapai dalam dua-tiga pekan ke depan.

"Jika dalam dua sampai tiga pekan ke depan kami tidak bisa mencapai gencatan senjata, maka itu berarti kami akan melihat putaran permusuhan lainnya, serangan terhadap Rafah, aksi pembantaian lainnya, dan berlanjutnya genosida," kata al-Maliki di sela-sela Forum Diplomasi Antalya.

"(PM Palestina Benjamin) Netanyahu ingin sepenuhnya mengusir orang-orang dari Gaza, dan tidak hanya membuat Gaza tidak bisa dihuni," tambahnya.

Terkait kebijakan Israel di Tepi Barat, al-Maliki mengatakan: "Israel... mempunyai kepentingan jangka panjang tidak hanya untuk tetap berada di Tepi Barat tetapi juga untuk mengusir orang-orang dari Tepi Barat ke Yordania dan juga untuk mencaplok wilayah Palestina."

"Itu sebabnya kami setiap hari menyaksikan penyitaan tanah Palestina di Tepi Barat, pembangunan permukiman ilegal, penghancuran rumah-rumah warga Palestina, serangan dari para pemukim terjadi di mana-mana," lanjutnya.

"Ketika semua orang fokus pada genosida yang terjadi di Gaza, kita harus selalu ingat bahwa tujuan Israel sebenarnya adalah Tepi Barat, yang disebut Wilayah Yudea dan Samaria," ungkapnya.

Baca juga: Pembantaian terkait bantuan Gaza tanda Israel enggan capai perdamaian
Baca juga: Warga Gaza yang tunggu bantuan diserang, RI desak DK PBB bertindak
Baca juga: AS dilaporkan cegah reaksi DK PBB atas serangan bantuan Gaza

Sumber: Anadolu

Labirin Orang Mati

danamerdeka

Pemohon: Jangan sampai pileg jadi ajang "test the water"******

"Bisa jadi mereka yang ikut pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) mereka untuk ikut pilkada,"

Semarang (ANTARA) - Pemohon Nur Fauzi Ramadhan mengungkap latar belakang mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya pemilu anggota legislatif (pileg) jangan sampai menjadi ajang test the water(cek ombak).

"Untuk mencari kepastian, saya bersama Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan uji materi ke MK agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pileg bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak," kata Nur Fauzi Ramadhan, mahasiswa Semester VIII Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Sabtu.

Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) menyebutkan calon kepala daerah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Nur Fauzi mengemukakan bahwa mereka yang menjadi calon terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI jadwal pelantikan pada tanggal 1 Oktober 2024. Apabila ada di antara mereka yang akan ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masih calon terpilih atau belum menjadi anggota legislatif.

Sementara itu, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

"Bisa jadi mereka yang ikut pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) mereka untuk ikut pilkada," kata Nur Fauzi, salah satu pemohon uji materi UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke MK dengan nomor perkara: 12/PUU-XXII/2024.

Karena belum ada aturan yang jelas, Nur Fauzi bersama Ahmad Al Farizy mengajukan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Ketika dihubungi secara terpisah, dikatakan oleh anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, "Kalau dia dilantik di tengah tahapan pilkada atau sebelum 27 November 2024, yang bersangkutan wajib mundur. Ini terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10/2016."

Pakar kepemiluan ini lantas menegaskan,"Sudah pasti kalau sudah calon tetap pada pilkada, dia harus mundur dan tidak bisa dilantik sebagai anggota DPR RI, DPD RI, atau DPRD provinsi/kabupaten/kota."

Dalam UU Pilkada, lanjut dia, diatur bahwa pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU dilarang mengundurkan diri. Sementara itu, anggota DPR, DPD, atau DPRD harus mengundurkan diri jika berstatus sebagai paslon tetap pada pilkada.

"Konfigurasi aturan tersebut membuat caleg terpilih memang harus mengundurkan diri dan diganti dengan suara terbanyak berikutnya," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ini.

《6d hk paito warna》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs slot anti maintenanceHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《6d hk paito warna》bab terbaru。