mgs88 rtp

Pemburu monster Jepang

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

Meta Kembali PHK Karyawan, Sasar Unit Pembuat Silikon******

Meta, selaku induk perusahaan Facebook, kembali mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemecatan dilakukan pada Rabu (5/10) terhadap unit divisi Reality Labs yang berfokus pada pembuatan silikon khusus.

Karyawan mengetahui kabar PHK dari unggahan di forum diskusi internal Meta Workplace pada Selasa (3/10). Unggahan itu mengatakan karyawan akan diberitahu tentang status mereka di perusahaan pada Rabu pagi.

Namun, belum diketahui berapa karyawan di unit silikon yang disebut Facebook Agile Silicon Team (FAST) itu yang akan terkena PHK.

Unit FAST sendiri memiliki sekitar 600 karyawan yang berupaya mengembangkan chipkhusus untuk melengkapi perangkat Meta agar dapat melakukan tugas unik dan beroperasi lebih efisien.

Pada Maret lalu, Meta juga telah mengumumkan PHK terhadap 10 ribu karyawan hingga akhir Mei 2023.

"Secara keseluruhan, kami berharap untuk mengurangi ukuran tim kami sekitar 10 ribu orang dan menutup sekitar 5 ribu posisi terbuka tambahan yang belum kami rekrut," kata Mark Zuckerberg di Facebook, dikutip dari CNN Business, Rabu (15/3).

Pada November 2022, Meta juga mengumumkan mem-PHK sekitar 13 persen dari tenaga kerjanya atau 11 ribu karyawan. PHK tersebut menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Dinasti Kaisar Qianyuan

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

Alasan Jokowi Angkat Kepala Badan Pangan Jadi Plt Mentan******

Presiden Jokowi mengangkat Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi pelaksana tugas menteri pertanian.

Hal itu ia lakukan setelah Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (5/10) kemarin imbas terseret kasus korupsi penempatan pegawai di Kementerian Pertanian.

Jokowi berdalih penunjukan Arief dilakukan demi memudahkan pekerjaan pemerintah dalam mengurusi sektor pertanian dan pangan.

Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri pertanian karena sedang terseret dalam dugaan kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Kasus korupsi itu kini sedang disidik KPK. KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Dishub Sebut 7 Negara Minat Biayai Proyek LRT di Bali******

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta mengungkapkan tujuh calon investordari tujuh negara berminat investasi untuk pembangunan kereta ringan Light Rail Transit (LRT) di Pulau Dewata.

Samsi mengatakan minat tersebut sudah disampaikan kepada mantan Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Banyak yang mau. Ada tujuh negara yang sudah menyatakan minat baik ke bapak gubernur, menteri maupun ke kita. Pertama, Korea yang sudah sangat maju prosesnya. Kedua Cina, ketiga Uni Emirat Arab, ada Inggris, ada Malaysia, antara enam atau tujuh negara yang sudah menyampaikan minat untuk ikut membiayai," kata Samsi, saat ditemui di Denpasar, Bali, Jumat (6/10).

"LRT di saya posisinya masih FS. Jadi kita mengejar FS ini supaya selesai secepat mungkin, untuk bisa memenuhi kriteria kesiapan untuk bisa dibiayai. Yang sekarang sedang berjalan itu 1B, tapi ini belum kita lakukan evaluasi lebih lanjut dan mereka belum submit juga," ujarnya.

"Yang 1A itu sebetulnya proses pengadaan konsultan, ini yang kita minta percepat karena kalau berlambat-lambat itu bisa repot nanti di 2024. Karena, perintah Bapak Luhut dan arahan Presiden (Jokowi) sudah clear. Jadi mau tidak mau, iya harus mendorong supaya orang kerja lebih cepat," imbuhnya.

Adapun komposisi pembiayaan proyek masih akan ditelaah lebih lanjut.

"Sebetulnya peluangnya ada investor ikut, tapi juga nanti ini yang harus dilihat, positioning dari dana pemerintah, dana investasi, kemudian termasuk pendapatan akan seperti apa," jelasnya.

Ia juga menyebutkan luas lahan yang akan dibebaskan dalam pembangunan LRT di Bali tidak banyak, karena sebagian jalur LRT dibangun di bawah tanah pada kedalaman sekitar 30 meter.

"Paling-paling kita hanya butuh (lahan) untuk keluar stasiun, dan ini masih dihitung. Sekarang itu usulan yang ada bawah tanah," katanya.

Rencananya, LRT di Bali bisa mengangkut 300 penumpang dalam sekali angkut.

"LRT bisa 300 sekali jalan. Di FS pada tahap awal kita hanya punya lima set. Artinya 1500, itu akan dioperasikan dengan headway, bisa 10 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi sangat tergantung pada nanti kebutuhan awalnya seperti apa," ujarnya.

Untuk fase awal pembangunan, jalur LRT membentang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke-Central Parking Kuta-Seminyak. Lalu, fase dua Seminyak-Canggu, dan fase ketiga yaitu Canggu-Mengwi, dan kedepannya akan keliling Bali.

"Bukan cuma fase dua fase tiga, keliling Bali sudah ada perencanaannya. Tapi kan itu panjang-lah, masih lama," jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali belum mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan LRT di Bali. Namun, pemerintah pusat sudah komitmen untuk pembangunan LRT di Bali.

Ia optimistis groundbreakingpembangunan LRT di Bali akan dimulai Februari 2024.

"Kalau saya harus optimistis, tidak ada pilihan buat saya," ujarnya.

Dari tahap groundbreaking, LRT di Bali kemungkinan akan selesai dua hingga tahun kemudian untuk beroperasi.

"Tergantung, kalau hitung-hitungan pekerjaan, kalau bawah tanah itu kan tidak cepat. Butuh waktu dua hingga tiga tahun untuk konstruksi. Panjang ini urusan konstruksinya, agak lama," ujarnya.

Ia juga memperkirakan dana yang dihabiskan untuk pembangunan LRT di Bali naik. Pada perhitungan 2019 lalu, jalur Bandara-Central Parking Kuta-Seminyak diperkirakan menghabiskan Rp8 triliun hingga Rp9 triliun.

"Sekarang kan kita harus hitung lagi, harga-harga berubah. Ada kemungkinan akan naik, tapi kan kita belum tahu persis," katanya.

Saat ditanya soal anggapan Bali terlalu buru-buru untuk membangun LRT, Samsi mengingatkan pengguna kendaraan tidak hanya warga lokal tetapi wisatawan.

"Per tahun orang asing saja sudah 6 juta (ke Bali ). Kemudian kedatangan wisatawan domestik sampai 8 juta per tahun. Jumlah ini kan harus diakomodir. Ini yang harus kita lihat, sehingga jangan hitung orang Bali-nya saja. Orang yang tidak bawa kendaraan yang harus kita hitung sebagai penumpang kendaraan umum," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]