daftar pinjol terdaftar bi checking

Pitcher Diamond Ace Kembali

Kinerja Manufaktur RI Melambat, Capai 50,3 pada November 2022******

Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 50,3 November 2022. Angka ini melambat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 51,8.

Meski demikian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan ekspansi sektor manufaktur nasional masih terjaga dalam 15 bulan secara berturut-turut.

Menurutnya, permintaan dalam negeri diindikasi masih cukup kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh stabilitas konsumsi dalam negeri hingga saat ini. Selain itu, pembukaan lapangan kerja juga masih ekspansif dan diharapkan dapat konsisten.

Ia menyebut ekspansi manufaktur Indonesia terjadi di tengah pelemahan PMI manufaktur beberapa negara yang bahkan mulai mengalami kontraksi, seperti Vietnam 47,4 (Oktober 50,6) dan Jepang 49,0 (Oktober 50,7).

Secara keseluruhan, kata Febrio, optimisme dunia usaha masih terjaga dengan terus stabilnya kondisi pandemi serta pemulihan permintaan yang terus menguat meskipun sebagian responden mulai mengantisipasi risiko gejolak ekonomi global.

Di sisi harga, pada November 2022 inflasi tercatat sebesar 5,42 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan Oktober yang mencapai 5,71 persen. Jika dibandingkan secara bulanan, inflasi November naik tipis sebesar 0,09 persen.

Menurut Febrio, melambatnya laju inflasi ini menunjukkan stabilitas harga domestik yang tetap dapat dijaga di tengah tekanan inflasi global yang masih tinggi.

Inflasi November pun lebih rendah dari prediksi yang dihitung oleh internal Kementerian Keuangan. Febrio menyebut hal ini merupakan hasil positif dari bauran kebijakan pengendalian inflasi, terutama komponen inflasi pangan.

"Keberhasilan tersebut dicapai melalui koordinasi antar otoritas terkait dalam upaya menjaga daya beli masyarakat yang perlu terus diperkuat untuk mendukung pemulihan ekonomi," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Pengguna Cincin Penyimpanan

Zulhas Blak******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan imporberas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bulog.

"Jadi sekarang kita beli, tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, tapi impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan (Kementan dan Bulog), kalau gak salah itu 6 hari untuk nambah stok. Kalau gak ada, ya kita gak bisa main-main. Harus beli, harus bisa masuk agar stoknya cukup," katanya kepada awak media di The Westin Hotel Jakarta, Selasa (29/11).

Mengacu pada data Kementerian Pertanian (Kementan) soal stok beras, Zulhas mengatakan stok beras RI surplus dan tidak perlu impor. Namun, stok beras tersebut ada di pedagang dan rumah tangga. 

Oleh karena itu, Zulhas menekankan bahwa beras adalah makanan pokok yang penting. Dengan begitu, Kemendag menegaskan persediaan beras Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton.

DPR pun memberi waktu kepada Kementan untuk memenuhi cadangan beras nasional sebanyak 600 ribu ton dalam waktu 6 hari kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan ID Food pada Rabu (23/11).

"Kalau diperlukan (perizinan impor), segera. Persetujuannya sudah untuk beli barang itu (beras), masuknya kapan saja, anytime. Jadi kalau memang diperlukan Bulog hari ini, besok, lusa, sudah bisa. Kami fleksibel, kalau mereka gak bisa memenuhi dalam 6 hari itu, ya silakan mau 1 atau 2 hari setelahnya (impor beras)," tegas Zulhas.

Sebenarnya, Zulhas sudah mencoba melakukan cara lain. Ia bahkan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli gabah atau beras dalam negeri di atas harga pasar.

Mendag menuturkan biasanya harga gabah itu Rp4.450 per kg. Namun, Jokowi sudah memerintahkan agar bisa membeli gabah dengan harga Rp5.000, Rp5.500, bahkan sampai Rp6.000 per kg, agar stok dalam negeri terpenuhi.

"Kedua, beras biasanya dari petani itu harga paling tinggi Rp8.000. Sekarang boleh beli Rp10 ribu, asal barangnya ada, untuk memenuhi cadangan Bulog. Memang sampai saat ini belum terpenuhi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Istri Cantik CEO dari Surga

Pengusaha Siap Patuhi Putusan MA Jika Kalah Gugatan UMP 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap mematuhi putusan Mahkamah Agung(MA) soal perdebatan penetapan upah minimum2023.

"Kita akan taati keputusan MA," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Sebelumnya, kelompok pengusaha yang dimotori Apindo menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto buka suara apakah opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal dipilih pengusaha jika kalah gugatan di MA.

Anne menegaskan PHK sepanjang 2022 ini dilakukan berbagai sektor karena turunnya daya beli akibat krisis 2023 yang sudah terasa di tahun ini. Menurutnya, industri manufaktur sudah melakukan produksi di kuartal ketiga dan keempat 2022 untuk pemenuhan penjualan di 2023.

"Untuk UMK dan UMP 2023, Permenaker 18/2022 sedang uji materi di MA. Masing-masing daerah akan diajukan ke pemda setempat apabila (kenaikan upah) tidak sama dengan PP 36/2021 yang menjadi dasar proyeksi kenaikan upah 2023," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar kenaikan upah minimum 2023 melebihi yang ada di PP Nomor 36 Tahun 2021. Hal itu dipandang Anne sebagai tantangan ganda untuk pengusaha.

"Tentu saja double challenge dari dalam dan luar negeri ini perlu diwaspadai dengan mengencangkan ikat pinggang untuk tetap bertahan dan berjalan di 2023. Setiap subsektor dan tiap sektor berbeda. Pemerintah perlu hadir, suportif di industri padat karya supaya ekonomi berkelanjutan di 2023," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyatakan sikap mendukung langkah Apindo untuk uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 di MA.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, UMP sebetulnya tidak bisa diberikan sama kepada semua pengusaha yang memiliki sektor industri yang berbeda. Misalnya, di Kadin ada pelaku usaha yang besar, menengah, dan mikro yang kekuatannya tidak sama meski berada di satu wilayah.

Meski demikian, Rasyid menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Menperin Sebut ada 12 Sub Sektor Industri Terkontraksi******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengungkapkan sebanyak 12 sub sektor industri terkontraksi per November 2022.

Hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan dari 23 sub sektor industri hanya ada 11 yang kinerjanya baik alias ekspansif.

"Ini tidak untuk publik, saya punya data mana saja (kinerja sub sektor industri). 11 sub sektor ekspansif dan 12 yang relatif tertekan, kontraksi, saya punya data," ujarnya saat acara peluncuran IKI di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (30/11).

Agus mengatakan data itu akan dijadikan sebagai rujukan untuk mendalami apa yang tengah terjadi di industri. Ia pun meminta seluruh jajaran Kemenperin untuk mulai memberi perhatian pada sub sektor yang mengalami kontraksi.

Meski demikian, Agus membocorkan sub sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi per November 2022 yakni subsektor alat transportasi dengan indeks IKI mencapai level 66.

"Alat transportasi satu yang saya kasih bocoran indeks IKI-nya itu 66. Termasuk tinggi," ujarnya.

Agus pun menyebut kontribusi kesebelas sub sektor industri yang ekspansif mencapai 71 persen pada PDB RI. Sedangkan, kontribusi dari sub sektor yang terkontraksi mencapai 29 persen.

Adapun secara keseluruhan IKI dari 23 sub sektor industri pada November 2022 mencapai level 50,89. Menurut Agus, capaian itu terbilang ekspansif. Pasalnya, angka di atas 50 mengindikasikan kinerja industri cukup baik.

Ia menjelaskan IKI juga digunakan untuk mendiagnosa permasalahan di industri serta untuk mencari jalan penyelesaiannya. Agus menyebut saat ini ada tiga variabel penilaian dalam IKI, yakni pesanan, ketersediaan produk, dan produksi.

Penilaian dalam IKI juga mencakup 23 sub sektor industri dan melibatkan 2.000 responden yang berasal dari pelaku industri.

Agus mengatakan data-data dari IKI ke depannya akan dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam membuat kebijakan di Kemenperin.

"Informasi yang akurat kami anggap bisa meminimalkan risiko ketidakakuratan pengambilan kebijakan kami," kata Agus.

IKI merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. IKI juga adalah gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis enam bulan ke depan di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

makhluk abadi

Jabar dan Jatim Tolak Impor Beras, Klaim Stok Berlimpah******

Pemerintah Provinsi Jawa Barat(Jabar) danJawa Timur (Jatim) berharap pemerintah pusat tidak lagi melakukan impor beras. Pasalnya, produksi beras tahun ini lebih dari kebutuhan penduduk hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo mengungkapkan jika impor beras dilakukan maka harga beras produksi dalam negeri harganya otomatis akan merosot.

Ia memaparkan produksi padi Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras.

Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 hanya sebesar 2,8 juta ton.

"Jadi bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan menyejahterakan petani," ungkap Hadi lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Selain itu, Jatim juga telah memanen beras dengan luas panen mencapai 105 ribu hektar, setara beras 389.000 ton pada November 2022.

Hadi menyebutkan dari hasil faktual, di sejumlah penggilingan padi kecil dan pedagang-pedagang Jatim terdapat ada 57 ribu ton beras. Termasuk juga diklaim banyak stok GKG maupun beras di penggilingan padi besar yang tersedia.

"Sesuai data, stok beras menunjukkan bahwa Jawa Timur masih surplus," kata Hadi.

Senada, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 2,7 ton.

"Angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat September-Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras," ungkapnya.

Data ini pun disandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat 2020 sebanyak 49,93 juta orang dengan tingkat konsumsi beras menurut Dusenas DKPP Jawa Barat adalah 1,38 juta ton. Maka artinya, produksi beras di Jabar masih berlebih.

"Maka kebutuhan beras rakyat Jawa Barat sebanyak 1,38 juta ton sehingga Jawa Barat masih surplus beras sebesar 178.883 ton beras," Kata Dadang.

Menurutnya, stok beras ini tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Termasuk stok sekitar 10 persen dari surplus berada di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak 15.968,19 ton.

Saat ini, di Jawa Barat, harga rata-rata gabah kering panen sebesar Rp4.886, sehingga jika beras impor masuk langsung membuat harga gabah dan beras anjlok.

"Di samping stok di penggilingan dan gudang pedagang tentunya beras Jawa Barat juga tersebar dan tersimpan berupa stok di rumah tangga," ucap Dadang.

[Gambas:Video CNN]

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Jokowi 'Bantu' Garuda Indonesia Beri Ekstra Modal Rp7,5 T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyepakati bantuan menambah modal sebesar Rp7,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk.

Hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Negara (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp7,5 triliun," seperti dikutip dari JDIH Sekretariat Kabinet, Jumat (2/12).

"Besarnya nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara," ucapnya.

Sebelumnya, Garuda Indonesia juga menerima persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan aksi korporasi terkait penambahan modal usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Penambahan modal usaha dilakukan dengan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 68.072.851.377 lembar saham (PMHMETD).

Upaya lainnya adalah dengan melakukan konversi utang perseroan kepada kreditur sehubungan dengan Putusan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 22,97 miliar lembar saham melalui PMHMETD.

[Gambas:Video CNN]