slot baru

Matahari menerobos langit

'Semangat' Tahun Baru Masih Jadi Obat Kuat IHSG Hari Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (4/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai pergerakan IHSG masih dipengaruhi oleh suasana pergantian tahun baru.

"Pergerakan IHSG masih dalam nuansa awal tahun terlihat masih berpotensi menguat," kata William dikutip dari rilis hariannya.

"Sehingga jika terjadi koreksi wajar momentum masih dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka menengah hingga panjang," paparnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support6.789 dan resistance6.956.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBNI, AALI, SMGR, ICBP, TLKM, dan CTRA.

Sementara, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan pasar modal memang kembali menguat.

Menurutnya, selama IHSG masih bergerak di atas 6.787, maka posisi IHSG masih berpeluang untuk mengujiresistanceterdekat di 6.953 hingga ke 7.023.

"Namun, waspadai apabila IHSG belum mampu menembus 6.953, maka masih ada kemungkinan untuk IHSG terkoreksi menguji area-area support-nya," kata Herditya.

[Gambas:Video CNN]

Herditya memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support6.786 dan resistance6.953. Saham pilihannya adalah AALI, JKON, dan SMGR.

IHSG ditutup di level 6.888 pada Selasa (3/1). Indeks saham bertambah 37,77 poin atau plus 0,55 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7.967 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18.584 miliar saham.

Pada penutupan terakhir, 281 saham menguat, 252 terkoreksi, dan 173 lainnya stagnan.

Chen Pingan, Murong Xue

Pelatihan Kartu Prakerja Dilaksanakan Secara Tatap Muka Tahun Ini******

Program Kartu Prakerja bakal mengadakan pelatihan tatap muka (offline) maupun online pada 2023. Pelatihan tatap muka bakal dilaksanakan di 10 provinsi untuk tahap pertama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelatihan offline akan dimulai bertahap pada kuartal I 2023 sejalan dengan pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang pertama.

"Pelatihan secara offline secara bertahap diawali di 10 provinsi dan ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan di triwulan pertama di 2023," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (5/1).

Sementara durasi pelatihan akan ditambah dari minimal 6 jam menjadi minimal 15 jam.

Airlangga menjelaskan Kartu Prakerja 2023 akan dilakukan dengan skema normal, bukan semi bansos seperti sebelumnya. Dengan begitu, penerima bantuan seperti penerima bantuan seperti bantuan subsidi upah (BSU) bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan program keluarga harapan (PKH) bisa menjadi peserta Kartu Prakerja 2023.

[Gambas:Video CNN]

"Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, PKH, boleh menjadi peserta Kartu Prakerja. Karena ini untuk re-training dan re-skilling, bukan bansos lagi" ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan bantuan Kartu Prakerja tahun ini sebesar Rp4,2 juta per peserta, naik dari sebelumnya sebesar Rp3,55 juta. Namun insentif yang diterima peserta lebih rendah karena anggaran besar diberikan untuk biaya pelatihan kerja.

Rincian bantuan Rp4,2 juta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, transportasi Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

[Gambas:Video CNN]

Komunikasi offline berenergi tinggi

RI Gunakan Biodiesel B35 Mulai 1 Februari 2023******

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penggunaan biodiesel B35 diterapkan mulai 1 Februari 2023.

"Mulai Februari tahun ini, implementasi program Bahan Bakar Nabati B35 resmi digunakan!" tulis Kementerian ESDM seperti dikutip dari akun Instagram resmi @kesdm, Kamis (5/1).

B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Adapun kadar minyak sawitnya adalah 35 persen, sementara 65 persen lainnya merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Dalam perjalanannya, biodiesel solar ini tidak ujug-ujug memuat 35 persen minyak kelapa sawit. Berdasarkan keterangan dari Kementerian ESDM, program mandatori biodiesel sudah mulai diimplementasikan pada 2008 dengan kadar campuran minyak kelapa sawit 2,5 persen.

Kemudian, keberhasilan program mandatori membuat kadar biodiesel secara bertahap ditingkatkan hingga 7,5 persen selama rentang waktu 2008 sampai dengan 2010.

Sejak April 2015 persentase biodiesel kembali ditingkatkan dari 10 persen menjadi 15 persen. Lalu, pada 1 Januari 2016 ditingkatkan kembali menjadi 20 persen dan disebut B20.

Sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, maka persentase biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen atau B30.

Selanjutnya, sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal EBTKE Nomor 10.E/EK.05/DJE/2022 dan guna meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan, salah satunya dengan mandatori campuran biodiesel untuk BBM solar 35 persen atau B35 mulai berlaku pada Februari mendatang.

Seiring dengan menggunakan B53 ini, Kementerian ESDM pun menaikkan alokasi biodiesel 2023 menjadi 13,15 juta kiloliter (kL). Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan penjualan biosolar 2023 akan mencapai 37.567.411 juta kl.

Hal itu mengacu pada proyeksi penyaluran biosolar 2022 sebesar 36.475.050 kL serta asumsi pertumbuhan permintaan sebesar 3 persen.

"Adapun estimasi kebutuhan biodiesel untuk mendukung implementasi B35 sebesar 13.148.594 kL, atau meningkat sekitar 19 persen dibandingkan alokasi tahun 2021 sebesar 11.025.604 kL," katanya akhir tahun lalu.

Implementasi B35 diklaim sudah mempertimbangkan kesiapan badan usaha (BU) bahan bakar nabati (BBN) dan BU BBM, baik dari aspek kesiapan pasokan, distribusi, termasuk infrastruktur penunjang.

Kementerian ESDM juga menetapkan spesifikasi baru untuk meningkatkan standar biodiesel guna meyakinkan konsumen bahwa pencampuran yang lebih tinggi tidak akan mempengaruhi kinerja mesin.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Perppu Ciptaker Hapus Sanksi Rp3 M Bisnis Pengelola Limbah B3 Ilegal******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menghapus sanksi berupa satu tahun penjara dan denda paling banyak Rp3 miliar bagi orang yang mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin.

Ketentuan itu awalnya termaktub pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 102.

"Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar," demikian bunyi Pasal 102 UU PPLH seperti dikutip pada Kamis (5/1).

Lebih lanjut, Perppu Ciptaker juga menyatakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Selain itu, keputusan pemberian perizinan berusaha wajib diumumkan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Perppu Cipta Kerja sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, perppu itu telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

Ketua Umum Golkar itu menyebut Perppu Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK.

Beberapa di antaranya soal ketenagakerjaan upah minimum tenaga alih daya, harmonisasi peraturan perpajakan, dan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan perppu ini sekaligus menggugurkan status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja.

Mahfud berkata beberapa alasan mendesak yang melatarbelakangi Perppu Cipta Kerja adalah dampak perang Ukraina-Rusia. Selain itu, ancaman inflasi dan stagflasi yang membayangi Indonesia.

"Perppu itu setara dengan undang-undang di peraturan hukum kita. Kalau ada alasan mendesak, bisa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Rasul Carmen

Viral Pria Klaim Punya Saldo Rp500 T di Bank Sambil 'Tantang' Jokowi******

Seorang pria memamerkan saldorekening ATMmiliknya yang mencapai Rp500 triliun.

Pria yang mengaku Haji Muhammad Amin dan berasal dari Kalimantan Selatan itu menantang Presiden Jokowi sambil membawa langsung buku tabungan dan memamerkan jumlah saldonya.

Aksi tersebut viral di media sosial dan dikomentari warganet.

Dalam video viral tersebut, terlihat juga jumlah saldo Amin sebelumnya. Saldo rekening milik pria itu tercatat di Rp249 triliun, Rp1 triliun, bahkan pernah hanya Rp33 ribu.

"Saya Haji Muhammad Amin tidak main-main. Saya datang dari Kalimantan Selatan. Siapapun mau ke tempat saya, Presiden (Jokowi) kek, saya tunggu di Hotel 88. Terima kasih," tegas Amin.

Setelah aksi pamer tersebut, Amin menunjukkan keberadaannya. Dalam video viral itu, Amin menyampaikan bahwa dirinya berada di Hotel 88, Bekasi Barat.

Kendati demikian, tidak diketahui jelas kapan video tersebut dibuat. Video tersebut dengan cepat viral di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, hingga TikTok.

Warganet pun beramai-ramai memberikan komentar atas video viral tersebut. Banyak yang meragukan keaslian saldo milik Amin hingga ada yang langsung menyebut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.

[Gambas:Instagram]

Pemain untuk Semua

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]