pinjaman online tenor panjang 2021

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

3 Poin Penting dalam Revisi Aturan Dagang Online******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). 

Aturan tersebut kelak akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam revisi tersebut, Zulhas mengatakan ada tiga poin penting yang akan dimasukkan.

Zulhas menilai ketentuan pembatasan harga barang impor itu demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Harga barang yang dijual ada minimalnya. Masa kecap saja satu harus diimpor, yang benar saja! Maka saya usulkan harganya US0-an," ucapnya di Jakarta Selatan, Jumat (28/7).

Kedua,ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Zulhas mengatakan marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu nggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," tuturnya.

Ketiga,e-commerce dan platform digital baik impor maupun lokal harus memiliki izin dan pajak yang sama. Zulhas menekankan bahwa marketplace harus memiliki ketentuan yang sama dengan UMKM, mulai soal pajak hingga perizinan.

"Bahwa marketplace, platform digital, dia sama dengan yang lainnya, izin, pajak harus sama, kalau masuk barang harus kena pajak," kata Zulhas.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia menuturkan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu saat ini sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian. Ia berharap harmonisasi final bisa selesai pada Agustus ini.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Meizu terbaik

Pengusaha Akan Gugat Pemerintah soal Larangan Jual Barang Impor******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) mengancam akan menggugat pemerintah ke PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) bila tetap memberlakukan larangan jual barang impordi bawah US0 di e-commerceatau toko online.

Asal tahu saja, larangan tersebut memang tengah digodok pemerintah dan akan dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ketua APLE Sonny Harsono mengatakan gugatan dilayangkan karena alih-alih melindungi UMKM, kebijakan larangan impor di bawah US0 justru akan memberikanmultiplier effect. Selain itu, larangan juga tak memiliki yurisprudensi di dunia internasional.

"Dan yang paling penting adalah UMKM-nya sendiri malah dirugikan. Kita sudah bersurat, menyampaikan keberatan kita. Kita akan eskalasi, tapi kalau semua cara mentok, kita akan ambil langkah hukum, kita akan gugat kebijakan ini ke PTUN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/8).

Sonny mengatakan para pengusaha logistik kecewa karena wacana kebijakan larangan impor US0 yang diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM itu justru mendapat dukungan dari berbagai pejabat karena mengusung tagline melindungi UMKM.

Padahal, ia menilai larangan tersebut justru akan sebaliknya dan malah membahayakan UMKM. Ekses masalah yang timbul juga ia yakini malah jauh lebih besar, termasuk importasi ilegal yang membuat kerugian negara, serta peningkatan perilaku koruptif.

"Ini kan sebenarnya mencederai nama Indonesia juga. Karena pasti akan digugat juga oleh WTO. Jadi pemerintah Indonesia di dalam negeri digugat, di luar negeri juga akan digugat oleh pihak lain," jelasnya.

Menurutnya, larangan impor di bawah US0 dikhawatirkan akan membuat sektor UMKM menjadi lumpuh. Hal itu karena banyak barang produksi atau kebutuhan yang diperlukan tak dapat diperoleh karena belum tersedia di Indonesia.

Kekhawatiran lain adalah larangan impor tersebut berpotensi membuat UMKM Indonesia menerima efek resiprokal atau perlakuan serupa dari negara lain.

"Jadi kalau barang ini katakanlah dari China, atau Taiwan, atau Amerika, di-banned, bagaimana kalau diambil tindakan serupa terhadap barang kita yang diekspor. Harusnya dibatalkan segera (kebijakan tersebut)," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, ia pun melihat kebijakan tersebut juga akan membuat perekonomian Indonesia yang saat ini tengah bangkit kembali terpuruk. Sektor logistik menurutnya akan sangat terdampak sehingga membuat aktivitas lebih dibebankan ke kegiatan ekspor.

Imbasnya, pelaku usaha logistik akan membuat penyesuaian untuk membuat perusahaannya tetap sehat dengan cara pengurangan tenaga kerja. Ancaman PHK massal itu diprediksi akan terjadi setidaknya dua bulan paska larangan diberlakukan.

"Jangan lupa 2023 kuartal pertama dan kedua, Indonesia tumbuh 5,9 persen ekonominya. Dan penyumbang terbesarnya, sekitar 19 persen itu dari sektor logistik. Jadi apabila diterapkan dan berefek langsung ke logistik, maka akan mendegradasi ekonomi nasional," pungkas Sonny.

Pemerintah berencana melarang barang impor bernilai US,5 juta dijual online. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan larangan dilakukan demi melindungi UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor.

Meng Hailan Ye Chengjun

Menilik Pembangunan Stasiun Halim dalam Proyek Kereta Cepat******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Slamet Riyadi menyebutkan kemajuan pembangunan Stasiun Halim di Jakarta Timur untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sudah mencapai 97 persen. 

Adapun proses pembangunan tengah berlangsung menjelang uji coba operasional pada September 2023 mendatang.

Pantauan CNN Indonesia.com pada Sabtu (12/8), terlihat sejumlah pekerja menggunakan perlengkapan keselamatan masih berada di lokasi. Mereka sudah mulai bekerja saat awak pers berkunjung sekitar pukul 09.30 WIB.

Sementara itu, di bagian dalam gedung tampak elevator dan eskalator masih belum difungsikan. Para awak media ditemani pihak KCIC meniti anak tangga dari stasiun ke peron. Untuk menuju peron, penumpang nantinya terlebih dulu melewati pintu masuk dan memindai tiket pada alat yang sudah disediakan.

Adapun akses menuju Stasiun Halim masih belum selesai dibangun. Pantauan di lokasi, jalan beraspal menuju DI Pandjaitan sudah terbangun sebagian. Pun dengan Exit Tol km 1+850 Tol Jakarta - Cikampek.

Lihat Juga : Staf Sri Mulyani Bantu Jokowi Jawab Kritik Hilirisasi Faisal Basri

Dwiyana mengatakan untuk akses terusan jalan DI Pandjaitan dan Exit Tol km 1+850 Jakarta - Cikampek bakal dioperasikan pada Agustus 2023. Sementara untuk yang lainnya. Ia menuturkan masih dalam proses penyelesaian.

"Kedua akses jalan ini akan siap dioperasikan pada Agustus 2023," kata Dwiyana dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/8).

Ia juga mengatakan Stasiun KA Cepat Halim akan terhubung dengan sejumlah akses seperti Jalan Raya, Tol, hingga LRT.

"Stasiun Halim akan memiliki konektivitas dengan Jalan Raya melalui akses dari Jl DI Panjaitan, Exit Tol km 1+850 Tol Jakarta - Cikampek, LRT Jabodebek hingga nantinya BRT Transjakarta, BRT JR Connexion, Shuttle dari bandara halim, Microtrans, dan taksi konvensional maupun online," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

Ombudsman Proses 275 Laporan Semester I 2023, Mayoritas Sengketa Tanah******

Ombudsman RI memproses 275 laporan pada tahap resolusi dan monitoring sepanjang semester I 2023.

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu mengatakan dari 275 laporan, mayoritas terkait masalah pertanahan sebanyak 23 persen. Kemudian terkait kepegawaian 22 persen dan desa 10 persen.

Untuk masalah pertanahan, Dominikus mengatakan laporan berasal dari seluruh daerah Indonesia. Salah satu laporan terkait sengketa antara masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatra Utara.

Terkait masalah kepegawaian, laporannya terkait hak-hak pegawai negari sipil (PNS) yang tidak terpenuhi. Sedangkan laporan terkait desa misalnya menyangkut perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai prosedur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring merupakan bagian ketiga atau terakhir dari tahapan penanganan laporan masyarakat.

Dalam laporan tersebut ditemukan maladministrasi dan diberikan tindakan korektif dalam laporan hasil pemeriksaan, yang disampaikan kepada instansi terlapor serta pihak terkait.

"Penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring yaitu mediasi atau konsiliasi serta fasilitasi pihak terkait, dan/atau menerbitkan rekomendasi, yang didahului dengan permintaan keterangan kepada para pihak dan stakeholder yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Bahlil Ungkap Praktik 'Titip Duit' saat Urus Izin Usaha di Masa Lalu******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap praktik 'titip duit' saat mengurus izin usahadi kementerian/lembaga (K/L).

Ia menyebut dirinya paham betul getir pelaku UMKM karena pernah menjadi pengusaha. Bahkan, ia mengklaim satu-satunya menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju yang pernah menjadi pelaku UMKM.

Oleh karena itu, ia memangkas seluruh urusan administrasi dalam proses perizinan usaha, termasuk UMKM, melalui Online Single Submission (OSS). Bahlil tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang.

"Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS," imbuhnya.

Ia lantas menyinggung kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker. Menurutnya, kehadiran beleid ini memangkas ribetnya alur birokrasi.

Bahlil mencontohkan dirinya yang kini menandatangani langsung semua urusan Kementerian Investasi/BKPM yang terkait kementerian/lembaga (K/L) lain, termasuk izin usaha pertambangan (IUP) hingga izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

"Ini UU Ciptaker (Perppu Ciptaker) judulnya memangkas semua birokrasi. Dalam bahasa saya, UU dari mata air menjadi air mata. Karena tidak perlu ketemu menteri, gubernur, dan bupati," jelasnya.

"Pak Sekda (Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution) sekarang tidak ada banyak tamu lagi kan urus izin? Coba bayangkan, sekarang yang berkuasa adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kepala DPMPTSP Riau Helmi). Jadi, Pak Gubernur (Gubernur Riau Syamsuar), Pak Sekda saya titip, urus mereka baik-baik. Kalau tidak, nanti pengusaha yang mengurus mereka, ini bahaya," kelakar Bahlil.

Ia merinci masih ada 50 persen UMKM di Indonesia yang belum punya legalitas usaha. Oleh karena itu, Bahlil mengajak para pelaku UMKM segera mengurus NIB.

Menurutnya, NIB menjadi kunci mendapatkan pendanaan dari perbankan. Ia pun mewanti-wanti UMKM agar tak terjerat utang pinjaman online (pinjol) hingga rentenir karena negara sudah menyiapkan skema kredit yang tak memberatkan.

[Gambas:Video CNN]

Keluar dari Bintang Neraka

Survei BI: Keyakinan Konsumen ke Ekonomi Tetap Kuat******

Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinankonsumen (IKK) terhadap ekonomi RI tetap terjaga di zona optimis meski menurun dari 127,1 menjadi 123,5 pada Juli 2023. Hal ini berdasarkan survei konsumen BI yang dilakukan bulan lalu.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat," ujar Direktur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Selasa (8/8).

Bank sentral menilai keyakinan konsumen terbilang kuat karena IKK masih di zona optimis atau lebih dari 100.

Menurut Erwin, tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Juli 2023 didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap optimis.

IKE tetap terjaga antara lain didukung oleh optimisme pada Indeks Penghasilan Saat Ini yang tetap kuat dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lamayang meningkat. Sementara itu, IEK tetap kuat terutama pada Indeks Ekspektasi Penghasilan.

Tercatat, IKE tetap berada pada area optimis (>100) sebesar 113,8 meskipun tidak setinggi dibandingkan 116,8 pada Juni 2023. Tetap terjaganya IKE Juli 2023 didorong oleh Indeks Pembelian Barang Tahan Lama yang tercatat sebesar 108,5 meningkat sebesar 0,8 poin dari Juni 2023.

Adapun IEK Juli 2023 tercatat berada dalam zona optimis (>100) sebesar 133,2, meskipun lebih rendah dari 137,5 pada Juni 2023.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap kuat terutama didukung oleh ekspektasi penghasilan yang tercatat dalam zona optimis sebesar 136,4 pada Juli 2023, tetapi menurun dibandingkan 138,1 pada Juni 2023.

Survei konsumen merupakan survei bulanan BI untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi yang tercermin dari persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.

[Gambas:Video CNN]