slot 20rb

Pejuang mutlak

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Bunuh seluruh dunia

Pengusaha Otomotif Soebronto Laras Meninggal Dunia******

Pendiri PT Indomobil Sukses Internasional Tbk Soebronto Laras meninggal dunia di RS Medistra pada pukul 20.00 wib.

Hal ini dikonfirmasi oleh Jusak Kertowidjojo selaku presiden direktur perusahaan tersebut.

"Inna lillahi wa Inna ilaihi Raji'un. Telah meninggal dunia Bp. Soebronto Laras jam 20:00 malam ini di RS Medistra. Semoga Bapak Soebronto diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Soebronto Laras lahir di Jakarta pada 5 Oktober 1943. Dia merupakan anak kedua R. Moerdono.

Dedikasinya di industri otomotif menempatkannya sebagai Direktur Utama PT Indohero Steel & Engineering Co., dan PT Indomobil Utama sebagai perakit motor dan mobil Suzuki.

[Gambas:Video CNN]

orang yang tidak bermoral

Bahlil Janji Berikan Kado Terbaik ke Masyarakat Rempang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menemukan solusi terbaik terkait kisruh lahan untuk proyek Rempang Eco City. Solusi tersebut akan menjamin hak serta budaya masyarakat setempat.

Kalaupun terjadi relokasi, Bahlil menyebut masyarakat masih akan ditempatkan di wilayah Rempang.

"Insyaallah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam penyelesaian ini," kata Bahlil dalam video resmi, Rabu (20/9).

Ia mengatakan langkah itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah. Ia pun telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian.

"Delapan orang yang kemarin ditangguhkan saya akan memperjuangkan insyaAllah SP3-kan," kata Bahlil.

"Namun yang lainnya masih dalam proses lebih lanjut karena ada hal lain yang harus kita clear-kan," imbuhnya.

Bahlil sebelumnya menegaskan investasi dari Xinyi Group di Rempang bakal tetap lanjut di tengah konflik.

Ia menyebut pabrik di Batam yang akan dibangun tersebut digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

BP Batam sendiri menyatakan sudah ada ganti untung bagi warga lokal terkait dengan proyek Rempang Eco City tersebut. Di antaranya adalah rumah dan lahan.

[Gambas:Video CNN]

Super Kamudo

Warga Masih Menolak, Pendaftaran Relokasi Rempang Diperpanjang******

Badan Pengusahaan (BP) Batammenunda penutupan pendaftaran relokasi warga yang terdampak rencana pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Semula pendaftaran digelar 11-20 September 2023. Namun banyaknya warga yang masih enggan mendaftar bahkan menolak direlokasi membuat BP Batam memperpanjang waktu pendaftaran.

"Sesuai tanggal pertama 20 (September), kemudian 28, setelah itu menyesuaikan," ujar Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

Perubahan jadwal itu, kata Ariastuty, berlaku untuk 16 kampung Melayu. Namun saat ini BP Batam memfokuskan pendaftaran di empat kampung, Kelurahan Sembulang, Galang.

"Prioritas kami dilahan 2000 hektare di Sembulang untuk empat kampung," ungkapnya.

Adapun keempat kampung tersebut yakni Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang dan Pasir Merah.

Ia pun mengklaim lebih dari 100 warga telah setuju dan bersedia direlokasi.

"Lebih dari 100 yang sudah mendaftar," pungkasnya.

Terdapat 16 kampung melayu yang masuk dalam rencana relokasi pemerintah, yakni Tanjung Kertang, Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Belongkeng, Pantai Melayu, Monggak, Pasir Panjang, Sungai Raya dan Sembulang.

Selanjutnya ialah Dapur Enam, Tanjung Banun, Sijatung (Sijantung), Dapur Tiga, Air Lingka, Kampung Baru dan Tanjung Pengapit.

Lihat Juga : Ganjar Bicara Solusi Rempang: Pemimpin Tertinggi Harus Turun Tangan

Ribuan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya imbas pembangunan kawasan Rempang Eco-city.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) itu akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luasan Pulau Rempang 16 hektare.

Ribuan warga itu tak terima harus angkat kaki dari tanah yang sudah ditinggalinya jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mereka gigih mempertahankan tempat tinggalnya, meski aparat TNI-Polri dikerahkan agar warga Rempang setuju direlokasi.

Bentrok pun tak terelakkan. Pada 7 dan 11 September 2023, bentrokan sempat pecah. Polisi menyemprotkan gas air mata hingga anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Puluhan warga ditangkap dan sebagian ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menjadi provokator.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

Profil Sofiah Balfas, Direktur Bukaka Tersangka Baru Korupsi Tol MBZ******

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas sebagai tersangka baru dugaan kasus korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) elevatedalias Tol MBZ.

"Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik pada hari ini menetapkan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama, SB, sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/9) lalu.

Kuntadi mengatakan penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramppada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Sofiah Balfas?

Dikutip dari situs resmi Bukaka, Sofiah Balfas adalah wanita kelahiran 1 April 1967. Ia merupakan jebolan Teknik Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1990.

Sofiah disebut sibuk ke sana kemari memperkaya kemampuan manajerialnya melalui berbagai pelatihan. Ia diklaim aktif mengikuti sejumlah kegiatan terkait tata kelola perusahaan (GCG), kepemimpinan, hingga seminar standar pelaporan keuangan internasional (IFRS).

Ia lantas bergabung di Bukaka sejak 1992 lalu. Mulanya, Sofiah masuk ke dalam tim pemasaran di unit usaha road construction equipment(RCE) hingga 2001.

Setelah 9 tahun menjadimarketing, Sofiah didapuk sebagai Kepala Unit Usaha Peralatan Pembangunan Jalan (RCE) Bukaka pada 2001. Ia mengemban jabatan tertinggi di unit RCE tersebut tujuh tahun lamanya sampai 2008.

Usai pengabdian di unit RCE, Sofiah secara resmi diangkat menjadi Direktur Operasional Bukaka pada 11 Juni 2008. Pengangkatan tersebut tercatat dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 13 yang disetujui notaris bernama Masnah Sari.

"Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC); pemasaran; serta operasi dan produksi, saat ini beliau (Sofiah) juga dipercaya menduduki posisi direktur di anak perusahaan, yaitu PT Bukaka Mandiri Sejahtera sejak 2008 dan PT Bukaka Forging Industries sejak 2009," rinci di situs Bukaka.

Kendati, Bukaka menegaskan Sofiah Balfas tidak punya saham langsung maupun tidak langsung pada perseroan.

Emiten berkode BUKK itu juga menekankan sang direkturnya tersebut tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris, direksi, serta pemegang saham utama alias pengendali perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Hongmeng

Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp3,1 T untuk Ibu Kota Baru******

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono meminta tambahan anggaran Rp3,15 triliun ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan alokasi sebelumnya yang hanya sebesar Rp434 miliar.

"Kalau kita lihat, untuk semua hal ini kami masih membutuhkan beberapa hal yang tidak termasuk di dalam anggaran yang Rp434 miliar yang kami sampaikan," kata Bambang dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, Senin (18/9), mengutip Antara.

Selain itu, Rp2,11 triliun akan digunakan oleh Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana untuk pembangunan infrastruktur IKN.

Menurut Bambang, belum ada alokasi untuk pembangunan tower rumah susun untuk ASN IKN dan juga operasional pemeliharaan hunian bagi pekerja konstruksi sebelumnya.

Kemudian, Kedeputian bidang Transformasi Hijau dan Digital bakal menggunakan anggaran sebesar Rp466,64 miliar untuk pembangunan yang bersifat digital.

"Indonesia sebagai kota cerdas, karena kalau kita ingin tahun depan itu kita mulai dengan semuanya serba digital, tentu ada hal-hal yang kita juga ingin ajukan di sini untuk sistem, untuk peralatan, dan sebagainya, sehingga nantinya semua pelayanan di Indonesia kita mulai dengan pelayanan layaknya sebagai smart city, seperti itu," lanjut Bambang.

Sementara itu, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam memerlukan anggaran senilai Rp387,6 miliar untuk pembangunan bidang lingkungan hidup sebagai antisipasi bencana alam.

"Kalau ada nanti misalnya pengendalian kebakaran hutan, dan sebagainya. Dan juga reforestasi, penghutanan kembali dari beberapa area yang memang kita programkan untuk menjadi hutan tropis Kalimantan," jelas dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Hal itu menjadi dasar bagi Otorita IKN untuk mengajukan tambahan anggaran, meskipun anggaran awal sudah mencakup sejumlah aspek.

Melalui usulan ABT 2024 tersebut, ia berharap kawasan IKN dapat terus berkembang sebagai pusat transformasi hijau dan digital yang berkelanjutan, serta berperan dalam perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Penambahan anggaran yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi Otorita IKN untuk masa depan yang lebih baik.