judolbet88

Menjadi seorang Buddha

KAI Buka Suara soal KA Brantas Tabrak Truk Trailer di Semarang******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Daerah Operasi 4 Semarang buka suara soal tabrakan KA Brantas jurusan Jakarta-Blitar dengan satu unit truk trailer di jembatan Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (18/7) malam.

Kepala PT KA Daops IV Semarang Wisnu Pramudyo mengungkapkan insiden itu terjadi karena truk trailer nyangkut di perlintasan kereta. Hal itu nanti bisa dibuktikan dari pengecekan CCTV.

"Laju kereta untuk ngerem sudah tak bisa karena kondisinya sudah clear," ujar Wisnu saat memantau lokasi kejadian.

"Api muncul dari benturan dengan truk," ujarnya.

Dari video yang diterima, truk trailer tersebut tengah berada di perlintasan kereta api. Tak berselang lama, KA Brantas melintas dan langsung menabrak truk tersebut.

Bagian depan truk terlihat terseret hingga masuk ke dalam jembatan. Beberapa detik kemudian terlihat api berkobar yang diduga berasal dari truk itu.

Setelah kereta berhenti, terlihat para penumpang langsung keluar dari gerbong. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari insiden kecelakaan ini.

Peristiwa dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.15 WIB. Setidaknya satu orang penumpang KA Brantas dilaporkan luka-luka karena peristiwa itu.

Perjalanan kereta dari arah Jakarta maupun ke Jawa Timur mengalami gangguan akibat insiden tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

Luhut Deteksi 1.000 Pelabuhan Tikus Dipakai Untuk Penyelundupan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mendeteksi lebih dari 1.000 pelabuhan kecil ataupelabuhan tikusdi Indonesia yang kerap dijadikan tempat penyelundupan.

"Tapi kalau lihat pelabuhan kecil, tempat penyelundupan itu, itu yang kita tobat-tobat. Ada 1.000 sekian pelabuhan lain," ungkapnya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Pemerintah menargetkan perbaikan di 34 pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Masalah penyelundupan memang mengemuka di Indonesia belakangan ini. Salah satunya, penyelundupan bijih nikel.

KPK mengindentifikasi 5 juta ton lebih bijih nikel Indonesia diselundupkan ke China. 

Lembaga tersebut mendapat informasi penyelundupan terjadi ke China dan sudah berlangsung sejak 2021 lalu.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari Negeri Tirai Bambu.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Dian tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Dari Indonesia, saya enggak menyebut dari IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), tentunya dari Sulawesi dan Maluku Utara karena hanya dua daerah inilah penghasil nikel terbesar," ungkapnya.

Dian mengatakan selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Namun, ternyata masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain. Dian mengatakan KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

sistem perdagangan paksa

Kemenhub Ungkap Alasan Uji Coba LRT Jabodebek Dihentikan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap alasan menghentikan uji cobaoperasional terbatas LRT Jabodebek karena perlu ada permasalahan pada sistem software.

Karena itu, uji coba operasional LRT Jabodebek disetop sementara mulai hari ini hingga 20 Juli 2023.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan permasalahan sistem software tersebut ditemui saat rapat evaluasi penyelenggaraan uji coba pada 15 Juli lalu.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penundaan ini. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat segera mencoba LRT Jabodebek," tuturnya.

Ia menambahkan setelah keseluruhan pembaharuan software selesai, nantinya akan dilakukan trial run terlebih dahulu sebelum dibuka kembali untuk umum.

Lihat Juga : Salam Perpisahan Erick Buat 2 Anak Buah yang Ditarik Jokowi Jadi Wamen

"Kami akan lakukan trial pada 21-23 Juli ini, lalu dilanjutkan dengan uji coba operasional terbatas lagi untuk undangan pada 25 Juli dan umum pada 29 Juli," pungkas Risal.

Uji coba LRT Jabodebek dengan penumpang dilakukan pada 27 Juli hingga 15 Agustus mendatang. Ada 6 perjalanan per hari untuk masyarakat umum. Sementara uji coba khusus untuk stakeholder berlangsung pada 12 Juli hingga 26 Juli.

Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI Mochamad Purnomosidi mengatakan pendaftar uji coba moda transportasi itu telah mencapai 24 ribu orang saat dibuka pada 10 Juli lalu. Ke depan, pendaftaran uji coba LRT Jabodebek dipertimbangkan untuk dibuka kembali.

"Kita akan evaluasi seminggu ini. Kemudianinsyaallahkita akan buka lagi pendaftaran untuk yang di luar 24 ribu," kata Purnomo.

Untuk 24 ribu pendaftar tersebut, ia menyebut akan diakomodir untuk mengikuti uji coba pada 27 Juli hingga 15 Agustus mendatang. Sebanyak 6 perjalanan per hari akan menampung 150 hingga 200 orang per perjalanan.

LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Moda transportasi massal ini menggunakan teknologi yang lebih tinggi dari MRT Jakarta ataupun LRT Sumsel, yaitu generasi ketiga atau grade of automation (GoA) Level 3.

Dengan teknologi itu, memungkinkan kereta dioperasikan tanpa masinis alias driverless. Namun, di dalam kereta ada petugas yang akan berjaga untuk situasi darurat.

Kereta juga secara otomatis mampu mengatur jarak antar kereta menjadi lebih dekat dengan tetap konstan menjaga jarak aman. Semua sistem operasi pada LRT Jabodebek sudah diatur pada operation control center (OCC).

[Gambas:Video CNN]

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Rusia Tarik Diri dari Perjanjian Ekspor Gandum******

Rusia memutuskan keluar dari perjanjian yang memfasilitasi ekspor gandum dari Ukraina. Keputusan tersebut muncul usai drone Ukraine menyerang jembatan yang menghubungkan Rusia dengan Semenanjung Krimea.

Mengutip AFP, Moskow, yang selama beberapa bulan mengeluh tentang pelaksanaan perjanjian gandum, menyatakan serangan terhadap jembatan Kerch tidak ada hubungannya dengan penarikan mereka dari perjanjian tersebut yang bertujuan untuk menghindari kelangkaan pangan di negara-negara yang rentan.

"Perjanjian gandum telah berakhir. Begitu bagian Rusia (dari perjanjian) terpenuhi, pihak Rusia akan segera kembali," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

"Kami tidak takut. Kami telah dihubungi oleh perusahaan-perusahaan pemilik kapal. Mereka mengatakan siap untuk melanjutkan pengiriman," kata Zelensky. Sementara itu, data JCC menyatakan Tiongkok dan Turki adalah importir utama pengiriman gandum.

Perjanjian tersebut telah membantu Program Pangan Dunia memberikan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi kekurangan pangan kritis seperti Afghanistan, Sudan, dan Yaman.

Keputusan Rusia akan memberikan dampak terbatas pada harga gandum internasional, yang turun hampir seperempat dibandingkan satu tahun yang lalu.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Elon Musk Belum Bayar Pesangon Eks Karyawan Twitter Afrika******

Twitterbelum membayarpesangon mantan karyawan di Afrika yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sejak dipecat tujuh bulan lalu, tak lama setelah akuisisi Twitter oleh Elon Musk. Sejak itu, memang ada pemangkasan karyawan secara global.

Kepada CNN, seorang mantan karyawan Twitter Ghana menyebut ia dijanjikan menerima pesangon selama tiga bulan gaji oleh perusahaan. Selain itu, ada biaya pemulangan staf asing dan penggantian biaya konsultasi hukum selama proses negosiasi dengan perusahaan.

"Mereka tiba-tiba menghilang," kata seorang mantan karyawan Twitter Afrika kepadaCNN, Selasa (18/7).

Sebenarnya, pesangon tiga bulan itu pun diterima mantan karyawan dengan berat hati, usai lobi-lobi alot dengan perusahaan. Apalagi paket pesangon itu tanpa tunjangan.

"Twitter tidak responsif sampai kami menyetujui tiga bulan, karena kami semua sangat stres dan lelah serta lelah dengan ketidakpastian, enggan mengambil beban ekstra dari kasus pengadilan sehingga kami merasa tidak punya pilihan selain menyelesaikannya," kata mantan karyawan lainnya.

Kedua sumber itu meminta anonim lantaran sudah meneken perjanjian non-disclosure, sebagai bagian dari persyaratan keluar.

Pengacara mantan karyawan Twitter, Carla Olympio, menyebut komunikasi terakhir dari Twitter atau pengacaranya adalah Mei lalu.

Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Ghana tengah menyelidiki tuduhan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Ada hantu di hatiku

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.