link alternatif game slot 132Jutaan kata 899058Orang-orang telah membaca serialisasi
《garudahoki》
IHSG Diprediksi Belum Mampu Lolos dari Tekanan******
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (19/3).
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG masih nyaman dalam rentang konsolidasi wajar. Terlebih, ada sentimen jelang rilis data tingkat suku bunga acuan sejumlah bank sentral yang ikut membayangi gerak indeks.
"Namun, pergerakan nilai tukar yang masih cukup fluktuatif turut memberikan sentimen terhadap pola gerak IHSG. Sedangkan, masih tercatatnya capital inflow secara year to date (ytd) turut menopang pola gerak IHSG hingga saat ini," kata William.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan AALI, UNVR, GGRM, BBRI, JSMR, AKRA, SMRA, dan LSIP.
Kendati, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai ada peluang indeks berbalik arah hari ini. Ia meramal IHSG bisa bangkit di rentang 7.270-7.400.
"IHSG bisa saja mengalami rebounddan menguat kembali. Proyeksi ini muncul setelah melihat pelemahan IHSG pada perdagangan kemarin yang tidak disertai dengan peningkatan nilai transaksi," ramalnya.
IHSG melemah ke level 7.302 pada perdagangan Senin (18/3). Indeks saham turun 25,60 poin atau minus 0,35 persen dari perdagangan sebelumnya.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,67 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,85 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******
Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.
Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.
"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).
Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.
Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.
"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.
"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.
Lihat Juga :Profil Helena Lim, Crazy Rich PIK di Pusara Korupsi Tata Niaga Timah |
Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.
Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.
"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.
Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.
Lihat Juga :Berapa Potongan Pajak THR Lebaran? |
Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.
"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.
Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.
Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.
Lihat Juga :Jokowi Restui Pembukaan Rute Kapal Palu - IKN |
"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.
"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.
Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.
Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.
Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:kerja online cepat dapat uang、slot gacor mudah jp、situs togel terpercaya 2023
Terkait:togel buku mimpi、demo slot caishen、hari slot gacor、slot gacor sedunia、kontak center kredivo、cara pinjam di brimo、slot ter maxwin、situs slot paling banyak member、bingo4d rtp、slot gacor cheat
bab terbaru:kreditin legal atau ilegal(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
China gagal memenuhi komitmen pendanaan (utang) program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) untuk Asia Tenggara.
Beijing hanya menebar utang US,6 miliar atau Rp469,8 triliun (Kurs Rp15.873 per dolar AS) pada 2015 hingga 2021. Jumlah tersebut kurang dari US,7 miliar dari komitmen yang dijanjikan sebesar US,3 miliar.
Hal itu terjadi karena proyek skala besar di bawah program BRI tersendat karena berbagai alasan, mulai dari ketidakstabilan politik hingga transisi energi global.
Meskipun pencairan dana tersebut jauh di bawah US,3 miliar yang dijanjikan, China tetap menjadi mitra utama pembiayaan infrastruktur di Asia Tenggara. Dana yang dikucurkan China lebih besar dibanding Jepang sebesar US,4 miliar dan Asian Development Bank (ADB) sebesar US,4 miliar.
Secara keseluruhan, China terlibat dalam 24 dari 34 komitmen mega proyek di Asia Tenggara yang masing-masing menelan biaya sekitar US miliar. Sebanyak 14 proyek berada di bidang pembangkitan atau transmisi energi dan sisanya berkaitan dengan sektor transportasi.
Namun beberapa proyek dibatalkan, termasuk lima proyek pada 2022 yang senilai US miliar. Proyek itu seperti kereta api di Thailand dan Filipina, dan jaringan pipa gas di Malaysia.
Lihat Juga :Kerugian Imbas Korupsi Timah Seret Suami Sandra Dewi Capai Rp271 T |
Sydney Lowy Institute mengatakan proyek di Malaysia adalah contoh di mana pengaturan keuangan dengan China menjadi kontroversial secara politik, yang menyebabkan penangguhan atau negosiasi ulang setiap kali pergantian pemerintahan.
"Kereta Kecepatan Tinggi Thailand-China adalah contoh lain dari politik dalam negeri yang mendatangkan malapetaka pada ambisi infrastruktur China," bunyi laporan tersebut.
Namun ada juga sejumlah mega proyek BRI yang telah selesai. Misalnya pipa minyak senilai US miliar di Myanmar yang mulai beroperasi pada 2017. Kemudian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.
Laporan tersebut mencatat bahwa China belajar dari pengalaman, dan beralih ke program yang lebih kecil dan meningkatkan fokusnya pada manajemen risiko, persiapan proyek, uji tuntas keuangan, serta standar lingkungan dan sosial yang lebih tinggi.
Partai Komunis Tiongkok, sambung laporan tersebut, tampak berniat untuk mempertahankan BRI yang tahan lama dan responsif terhadap perubahan keadaan dan tuntutan negara-negara mitranya.
"Suntikan pendanaan baru dan komitmen terhadap reformasi kebijakan merupakan indikasi bahwa BRI akan tetap bertahan," kata mereka.
Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.
Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.
[Gambas:Video CNN]
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang protes terhadap ukuran rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Bambang, rumah menteri di IKN sudah dibangun sesuai standar-standar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Ditjen cipta karya itu memiliki standar-standar yang memang mereka lakukan dengan standar-standar yang sudah berlangsung selama ini," ucap Bambang di Kompleks DPR RI, Senin (18/3).
"Jadi menurut saya sih relatif. Saya kira PUPR membangun sesuai standar," kata dia.
Belakangan Luhut protes terhadap ukuran rumah menteri di IKN. Hala itu diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Basuki sendiri menyampaikan hal itu merespons kabar rumah menteri di IKN mewah.
"Lebih Kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan Pak Luhut bilang, 'Loh, ini kok kecil?'," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3).
Basuki mengatakan rumah dinas menteri di Jakarta jauh lebih besar. Hal itu disebabkan pembangunan rumah menteri di IKN mengikuti konsep "compact city"di ibu kota baru.
Dia mengaku sudah mengecek langsung rumah menteri di IKN. Basuki pun sudah bersiap untuk pindah ke rumah tersebut.
"Enggak (mewah). (Fasilitasnya) ya biasa, kamar tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat," ujar Basuki.
[Gambas:Video CNN]
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang protes terhadap ukuran rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Bambang, rumah menteri di IKN sudah dibangun sesuai standar-standar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Ditjen cipta karya itu memiliki standar-standar yang memang mereka lakukan dengan standar-standar yang sudah berlangsung selama ini," ucap Bambang di Kompleks DPR RI, Senin (18/3).
"Jadi menurut saya sih relatif. Saya kira PUPR membangun sesuai standar," kata dia.
Belakangan Luhut protes terhadap ukuran rumah menteri di IKN. Hala itu diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Basuki sendiri menyampaikan hal itu merespons kabar rumah menteri di IKN mewah.
"Lebih Kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan Pak Luhut bilang, 'Loh, ini kok kecil?'," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3).
Basuki mengatakan rumah dinas menteri di Jakarta jauh lebih besar. Hal itu disebabkan pembangunan rumah menteri di IKN mengikuti konsep "compact city"di ibu kota baru.
Dia mengaku sudah mengecek langsung rumah menteri di IKN. Basuki pun sudah bersiap untuk pindah ke rumah tersebut.
"Enggak (mewah). (Fasilitasnya) ya biasa, kamar tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat," ujar Basuki.
[Gambas:Video CNN]
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024
China gagal memenuhi komitmen pendanaan (utang) program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) untuk Asia Tenggara.
Beijing hanya menebar utang US,6 miliar atau Rp469,8 triliun (Kurs Rp15.873 per dolar AS) pada 2015 hingga 2021. Jumlah tersebut kurang dari US,7 miliar dari komitmen yang dijanjikan sebesar US,3 miliar.
Hal itu terjadi karena proyek skala besar di bawah program BRI tersendat karena berbagai alasan, mulai dari ketidakstabilan politik hingga transisi energi global.
Meskipun pencairan dana tersebut jauh di bawah US,3 miliar yang dijanjikan, China tetap menjadi mitra utama pembiayaan infrastruktur di Asia Tenggara. Dana yang dikucurkan China lebih besar dibanding Jepang sebesar US,4 miliar dan Asian Development Bank (ADB) sebesar US,4 miliar.
Secara keseluruhan, China terlibat dalam 24 dari 34 komitmen mega proyek di Asia Tenggara yang masing-masing menelan biaya sekitar US miliar. Sebanyak 14 proyek berada di bidang pembangkitan atau transmisi energi dan sisanya berkaitan dengan sektor transportasi.
Namun beberapa proyek dibatalkan, termasuk lima proyek pada 2022 yang senilai US miliar. Proyek itu seperti kereta api di Thailand dan Filipina, dan jaringan pipa gas di Malaysia.
Lihat Juga :Kerugian Imbas Korupsi Timah Seret Suami Sandra Dewi Capai Rp271 T |
Sydney Lowy Institute mengatakan proyek di Malaysia adalah contoh di mana pengaturan keuangan dengan China menjadi kontroversial secara politik, yang menyebabkan penangguhan atau negosiasi ulang setiap kali pergantian pemerintahan.
"Kereta Kecepatan Tinggi Thailand-China adalah contoh lain dari politik dalam negeri yang mendatangkan malapetaka pada ambisi infrastruktur China," bunyi laporan tersebut.
Namun ada juga sejumlah mega proyek BRI yang telah selesai. Misalnya pipa minyak senilai US miliar di Myanmar yang mulai beroperasi pada 2017. Kemudian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.
Laporan tersebut mencatat bahwa China belajar dari pengalaman, dan beralih ke program yang lebih kecil dan meningkatkan fokusnya pada manajemen risiko, persiapan proyek, uji tuntas keuangan, serta standar lingkungan dan sosial yang lebih tinggi.
Partai Komunis Tiongkok, sambung laporan tersebut, tampak berniat untuk mempertahankan BRI yang tahan lama dan responsif terhadap perubahan keadaan dan tuntutan negara-negara mitranya.
"Suntikan pendanaan baru dan komitmen terhadap reformasi kebijakan merupakan indikasi bahwa BRI akan tetap bertahan," kata mereka.
Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.
Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.
[Gambas:Video CNN]
Unilever bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 7.500 karyawan.
Dilansir dari Reuters, kebijakan itu dilakukan demi memangkas biaya operasional. Pemangkasan biaya operasional tersebut dilakukan di tengah rencana mereka memisahkan unit bisnis es krimnya.
Saat ini, perusahaan merupakan rumah produksi bagi sejumlah merek es krim terkenal seperti Magnum dan Ben & Jerry's.
"Bisnis es krim ini dalam proses pindah ke kantor pusat terpisah di Amsterdam," kata mereka.
Namun CEO Unilever Hein Schumacher mengatakan pihaknya terbuka mengenai pilihan tempat perusahaan mencatatkan sahamnya.
Sementara itu, investor menyambut baik rencana tersebut. Sambutan positif itu tercermin dari lonjakan harga saham Unilever hingga 6 persen usai pengumuman itu dibuat.
Rencana tersebut juga disambut baik oleh aktivis investor dan anggota dewan dana Nelson Peltz dan oleh pemegang saham Unilever Aviva.
Bisnis es krim Unilever menyumbang sekitar 16 persen dari total penjualan global mereka. Bahkan, di beberapa negara, penjualan es krim menyumbang sepertiga atau 40 persen penjualan mereka.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)《garudahoki》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mirna slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《garudahoki》bab terbaru。