dewa234

Petualangan seorang gadis cerdas

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Kurangi Anggota Polri di BUMN******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merekomendasikan kepada Presiden Jokowiuntuk membatasi penempatan anggota Polri di kementerian dan BUMN.

Menurut tim tersebut, saat ini banyak dilakukan penempatan anggota Polri pada berbagai jabatan sipil di kementerian/lembaga yang tidak terkait dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Polri.

Adapun jabatan itu misalnya menjadi sekretariat jenderal, inspektur jenderal, direktorat jenderal/deputi di kementerian/lembaga, pelaksana kepala daerah, serta komisaris di BUMN.

"Yang salah satu intinya adalah mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsinya, termasuk untuk memastikan berkembangnya demokrasi dan tidak sejalan dengan berbagai aturan terkait," tulis dokumen yang dirilis September tersebut seperti dikutip pada Senin (25/9).

Tim Percepatan Reformasi Hukum juga menyebut praktik penempatan Polri pun menerbitkan disinsentif bagi aparatur sipil negara (ASN) lain untuk berkompetisi secara sehat di jabatan-jabatan tersebut.

Selain usulan itu, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada Jokowi. Jika ditotal ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan.

Dari total rekomendasi itu, tim juga mengusulkan kepada Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

[Gambas:Video CNN]

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Luhut: Presiden Bakal Beri Diskon Kereta Cepat******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan diskon tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara bertahap.

"Presiden tadi baru dibicarakan akan memberikan diskon berapa lama dulu nanti bertahap. Basically presiden itu ingin kita semua bisa menikmati dengan harga yang bagus tapi ini juga jalan," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (27/9).

Ia juga memastikan Jokowi akan meresmikan KCJB pada 1 Oktober mendatang. Sementara terkait tarif, pemerintah belum mengumumkan tarif moda transportasi itu hingga kini.

Jokowi sebelumnya memastikan tidak akan memberikan subsidi tarif untuk KCJB. Jokowi mengaku belum tahu persis berapa tarif yang akan dipatok. Ia menyerahkan hal itu ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Tidak ada subsidi. Itu dia semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya," kata Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/9).

Sementara itu, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan tarif kereta cepat antara Rp250 ribu-Rp350 ribu untuk satu kali perjalanan.

"Untuk tarif yang diusulkan antara Rp250 ribu sampai Rp350 ribu, nanti kita lihat seperti apa finalisasinya," kata GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Selasa (22/8) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan tarif yang diusulkan sebesar Rp250 ribu-Rp350 ribu itu, bagi tiga kelas yakni premium ekonomi, bisnis, dan kelas utama.

Namun demikian, kata Eva, pihaknya baru mengajukan pada pemerintah dan masih dalam proses perhitungan sehingga belum bisa dipastikan berapa tarif yang akan dikenakan untuk kereta cepat ini.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Kaisar Wu Nian

Antam Klaim Keuangan Solid Meski Kalah Gugatan 1,1 ton Emas Batangan******

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengklaim keuangan tetap solid meski wajib membayar 1,1 ton emas atau lebih dari Rp1,1 triliun kepada pengusaha asal Surabaya Budi Said.

Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie mengungkapkan kewajiban itu tak berdampak material bagi laporan keuangan konsolidasian perseroan. Pasalnya, perseroan telah melakukan pencatatan provisi pada laporan keuangan sebelum gugatan tersebut sesuai dengan PSAK 57. Keuangan perseroan juga mampu mengganti 1,1 ton emas tersebut.

"Antam memiliki posisi keuangan yang solid yang tercermin pada posisi saldo kas dan setara kas pada akhir periode enam bulan pertama tahun 2023," ujar Syarif dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (23/9).

Perusahaan, sambung Syarif, menghormati putusan hukum tersebut. Namun, pihaknya menunggu untuk menerima salinan resmi atas putusan terkait untuk untuk dipelajari lebih lanjut.

Sebagai bagian dari komitmen penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perseroan memastikan pengelolaan dan pencatatan keuangan dilaksanakan secara prudent, akuntabel, dan transparan dengan memerhatikan pemenuhan terhadap kaidah-kaidah standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Syarif mengungkapkan putusan tersebut tidak berpengaruh terhadap kegiatan operasional, hukum dan kelangsungan usaha perseroan. Dalam hal ini, seluruh proses bisnis berjalan normal dengan senantiasa memperhatikan tata kelola yang baik dan memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan.

"Perseroan tetap optimis terhadap keberlanjutan operasional komoditas inti perseroan (emas, nikel dan bauksit) untuk mencapai target produksi dan penjualan di tahun 2023, serta proyek strategis perseroan," terang Syarif.

Perselisihan Antam dengan Budi Said bermula ketika crazy rich itu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Namun,Budi baru menerima 5.935 kg.

Karena merasa dirugikan, ia pun menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun, ia kalah di tingkat banding. Tak ingin menyerah, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan kasasi tersebut akhirnya dikabulkan.

Antam pun kembali melawan dengan mengajukan PK. Namun, MA menolak permintaan itu. Atas putusan tersebut, Antam wajib membayar 1,1 ton emas atau lebih dari Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

badai jenius

Tarif Tol di Makassar Naik Mulai 29 September******

PT Makassar Metro Network (MMN) sebagai satu dari dua Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Makassar memastikantarif tol di kota tersebut akan naik mulai Jumat (29/9).

Lima gerbang yang akan menerapkan penyesuaian tarif yaitu Gerbang Tol Cambaya, Gerbang Tol Kaluku Bodoa, Gerbang Tol Parangloe,Gerbang Tol Tallo Timur dan Gerbang Tol Tallo Barat untuk seluruh golongan kendaraan, dengan kenaikan tarif tol berkisar dari Rp500 hingga Rp1.500.

Direktur Utama PT Makassar Metro Network Ismail Malliungan mengatakan bahwa penyesuaian tarif di lima gerbang Tol Ujung Pandang Seksi 1, 2, dan 3 dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR, setelah dilakukan berbagai tahapan kegiatan sosialisasi dan edukasi.

"Penyesuaian ini dihitung berdasarkan angka inflasi Kota Makassar dalam dua tahun terakhir sebesar 8,27 persen dari BPS yang dibulatkan ke Rp500 terdekat dan ditetapkan oleh Kementerian PUPR setelah pemenuhan seluruh standar pelayanan minimal (SPM) di Jalan Tol Makassar," ujarnya.

Penyesuaian tarif ini dilakukan sebagai bentuk pengembalian dan kesinambungan investasi, kegiatan operasional dan pemeliharaan, serta peningkatan pelayanan jalan tol.

[Gambas:Video CNN]

cinta sup teh

Bahlil Cium Pihak Asing di Balik Kisruh Rempang Eco City******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencium ada pihak asing ikut bermain dalam kekisruhan yang terjadi di kawasan pembangunan Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau belakangan ini.

"Temuan saya sebagai tim, saya tahu siapa barang ini yang ikut main. Tapi yakinlah teman-teman, bahwa tidak hanya dari dalam negeri. Saya tahu kok, siapa yang di luar negeri," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Senin (25/9).

Dugaan ini muncul karena Bahlil menyadari setiap Kepulauan Riau (Kepri) ingin maju dan ada investasi besar, ia merasa selalu ada yang menghalangi.

"Jangan yang kita pertentangkan terus yang kemarin terjadi, tapi mari kita lihat bangsa secara baik," sambung Bahlil.

Bahlil mengatakan hal ini biasa dalam persaingan. Namun, menurutnya, dalam persaingan selalu ada strategi untuk berkompetisi dengan negara lain.

Lebih lanjut, Bahlil menyentil negara yang diduga bermain dalam kekisruhan Rempang adalah salah satu negara tetangga.

"Ya, saya tidak menyebut nama negara mana ya. Tapi biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan.. Ya gitu deh," ucapnya.

Sebelumnya, kekisruhan mewarnai pembebasan lahan Proyek Rempang Eco City karena warga menolak direlokasi dari lokasi pengembangan proyek.

Bahlil menyatakan penolakan dilakukan karena warga tidak ingin direlokasi ke Pulau Galang, melainkan ke Pulau yang masih ada di kawasan Rempang. Menurutnya, warga juga tak ingin kuburan leluhur mereka digeser.

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Kemendag Gandeng Kantor Airlangga dan Mahfud Bahas Utang Minyak Goreng******

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan masalah utang rafaksi minyak gorengsedang dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Sudah ketemu level eselon I. Kita akan bahas dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenko Polhukum. Jadi kita akan bahas ramai-ramai," ujar Isy di kantornya pada Jumat (22/9).

Sejalan dengan pembahasan dengan kedua kementerian tersebut, Isy mengatakan Kemendag masih akan memverifikasi klaim utang pemerintah ke pelaku usaha minyak goreng. Pasalnya, saat ini masih ada perbedaan angka yang diklaim.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minyak goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp1,1 triliun.

Terbaru, Aprindo bersiap menggugat pemerintah terkait utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar yang tidak segera dilunasi kepada mereka.

"Rafaksi minyak goreng kita sedang mau masuk ke tahap akhir. Mau masuk. Belum gugat kan. Jadi kita lagi berpikir, bersiap, dan sebagainya," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (20/9).

Roy mengungkap kesiapan menggugat disampaikan karena pihaknya sudah memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran utang rafaksi itu pada September ini.

[Gambas:Video CNN]