paito zona macau

Berbahagialah para gadis petani

Mengintip Anggaran Pendidikan DKI di Tengah Polemik Data Beasiswa KJMU******

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tengah menjadi sorotan karena kabar pembatalan penerimaan secara sepihak oleh Pj Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono.

KJMU merupakan beasiswa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ditujukan bagi siswa SMA/MA/SMK sederajat kelas 12 untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Bantuan ini diberikan kepada calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana atau jenjang D3, D4, dan S1 sampai selesai dan tepat waktu.

Sementara terkait kabar penerima diputus sepihak, Heru mengatakan ada proses sinkronisasi data penerima KJMU dan KJP.

Menurutnya, data yang digunakan untuk pemberian KJMU dan KJP merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Heru menyebut data tersebut telah disinergikan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Kemensos, sehingga ada penyesuaian. Selain itu, pemberian bantuan juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemprov DKI Jakarta.

"Data itu juga sudah disinergikan dengan Regsosek sehingga DKI menggunakan data dasarnya, data utamanya adalah data DTKS. Bisa desil satu, dua, tiga, empat dan tentunya melihat kemampuan keuangan DKI," katanya.

Lantas berapa anggaran pendidikan DKI?

Berdasarkan situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 ditetapkan sebesar Rp81,71 triliun. Postur APBD 2024 DKI Jakarta terbagi seimbang antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Untuk pendidikan, anggaran ditetapkan sekitar Rp6,2 triliun. Rinciannya, Rp2 triliun untuk dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Rp143 miliar untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Lalu, Rp40 miliar dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan dan Rp82 miliar untuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan PAUD (BOSP).

Selanjutnya, Rp1,12 triliun berupa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri (BOSP) dan Rp24 miliar untuk Sertifikat SMK.

Kemudian Rp1 triliun untuk program rehab sekolah dan fasilitas pendidikan serta Rp1,18 triliun untuk APBD SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PAUD, dan kesetaraan.

[Gambas:Video CNN]

Chen Pingan, Murong Xue

Jokowi Pamer Kerupuk 'Mama Muda' di Acara BRI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pamer beberapa produk UMKMyang berhasil diekspor. Salah satunya kerupukrajungan dengan merek 'Mama Muda'.

Itu adalah salah satu UMKM binaan BRI yang berhasil di kancah internasional. Hal ini karena pengemasannya yang sudah sangat baik.

"Nama kerupuknya juga bagus Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus, saya senang, betul. Bukan saya senang Mama Muda, nggak, saya senang cara memberi namanya bagus sekali kerupuk Rajungan Mama Muda," ujar Jokowi dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

"Kerupuk Rajungan, seperti ini kemasannya, dulu hanya diberikan plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini bisa dijual di ritel-ritel modern Hypermart, di manapun bisa," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia berharap ke depannya UMKM lainnya perlahan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah naik kelas dan diekspor. Selain pengemasan tentu produknya juga harus menarik.

"Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini atau kemasan seperti ini, tapi mungkin sudah 40an persen yang kemasan seperti ini," imbuhnya.

Selain kerupuk Rajunagan mama muda, Jokowi juga pamer hasil UMKM kecil yakni sambal bawang yang berhasil ekspor. Semua berkat kemudahan permodalan yang diberikan oleh BRI dan Pemerintah.

"Coba kita lihat ini sudah bisa ekspor, dia ngambil kredit Rp5 juta tapi bisa ekspor sambal bawang, dengan kemasan seperti ini. Ini usaha kecil, usaha rumah tangga, kreditnya Rp5 juta tapi bisa mengemas seperti ini, ini luar biasa. Inilah hal-hal yang harus terus kita dorong," kata Jokowi.

"Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan Malaysia (sambal) dan kreditnya baru Rp5 juta di PNM Mekaar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Diamond Ace Raja Kursus

Ma'ruf Amin Buka Suara soal Makan Siang Gratis Prabowo Pakai Dana BOS******

Wakil PresidenMa'ruf Aminbuka suara soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk programmakan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Wacana penggunaan dana BOS usai simulasi makan gratis digelar di Tangerang, Banten, Kamis (29/2) lalu. Acara uji coba itu dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ma'ruf menegaskan hal tersebut belum menjadi keputusan yang ditetapkan pemerintah.

Ia menjelaskan program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya akan menggunakan APBN 2025. Namun, penyusunan APBN 2025 dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

Meskipun begitu, Ma'ruf memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum secara spesifik menetapkan anggaran program makan siang gratis, apalagi sumber dana untuk mengongkosi program tersebut.

Wacana penggunaan dana BOS, imbuh Ma'ruf, muncul sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap program-program pemerintah selanjutnya.

"Kata presiden kan belum spesifik masuk, seperti makan siang atau ini atau itu, belum. Apalagi sampai kepada dananya dari mana itu belum," ujarnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengklarifikasi isu liar yang menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming.

Lihat Juga : AS Guyur Hibah Rp31 M Buat Infrastruktur IKN

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan isu liar yang beredar di beberapa media atau lini masa tidaklah benar. Ia menekankan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.

"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," ucap Haryo kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).

"Jadi, bukan BOS yang sudah jalan, tapi skemanya itu skema BOS, dia sebutnya BOS makan siang gratis, gitu kurang lebih. Jadi, usulannya dari sekolah atau Pemerintah Daerah (Pemda) Tangerang bisa dibilang, yang diusulkan oleh Pak Zaki," sambungnya.

Haryo yang mendampingi Menko Airlangga dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) itu mengatakan bahwa kehadiran Kemenko Perekonomian hanya memenuhi undangan. Ia lantas mengutip istilah Airlangga, yakni 'belanja masalah'.

Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan menampung usul-usul yang ada, meski simulasi tersebut baru dilakukan di satu sekolah. Soal keputusan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis tidak bisa langsung disetujui Menko Airlangga, harus ada kajian lagi.

"Tentu nanti dirapatkan di lintas kementerian, tapi kalau diputuskannya saya belum bisa berkomentar, tapi dibahasnya nanti di rapat lintas kementerian. Akan melibatkan Kementerian Keuangan juga dan kementerian teknis lainnya. Kan selama ini bantuan sudah ada juga yang lewat Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kementerian Kesehatan untuk balita dan ibu hamil," tuturnya.

Sebelumnya, pada simulasi di Tangerang itu Airlangga mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari APBN.

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

Bandara Soetta Jadi Bandara Paling Cepat Pulih dari Covid******

PT Angkasa Pura(Persero) atau AP II mengatakan Bandara Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) ditetapkan sebagai bandara yang paling pulih dari dampak pandemicovid-19 untuk kawasan Asia Pasifik.

Penetapan itu dilakukan oleh OAG Aviation Worldwide Limited, lembaga berbasis di London, Inggris yang memiliki platform data terkemuka di dunia untuk industri perjalanan. Karena itulah, lembaga itu menetapkan Bandara Soekarno-Hatta sebagai pemenang Asia-Pacific (ASPAC) Aviation Network Champions, yakni medali emas kategori The Most Recovered Airport.

Vice President of Corporate Communications AP II Cin Asmoro mengatakan penghargaan tersebut merupakan apresiasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Bandara Soetta atas upaya keras dalam mempertahankan dan memperkuat konektivitas penerbangan selama pandemi.

Cin mengatakan saat pandemi covid-19 melanda pada awal 2020, AP II dan seluruh pemangku kepentingan berupaya agar pandemi tidak boleh berdampak banyak pada operasional Bandara Soetta yang merupakan gerbang utama negara dan bandara terbesar di Indonesia.

"Kami memahami Bandara Soekarno-Hatta adalah jangkar penerbangan di dalam negeri, di mana penerbangan menjadi transportasi paling efisien di Indonesia yang merupakan negara kepulauan," katanya dalam pernyataan resmi Rabu 6/3) seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, berkat kolaborasi erat seluruh pihak, di antaranya AP II, Satgas COVID-19, maskapai, AirNav Indonesia, TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, ground handling serta didukung penuh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, maka Bandara Soetta tidak pernah mengurangi jam operasional di tengah pandemi.

"Tetap beroperasi 24 jam setiap hari untuk melayani berbagai jenis penerbangan, termasuk bantuan pandemi dan penerbangan yang membawa vaksin. Kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder, kepada seluruh staf bandara atas dedikasinya selama pandemi," ujar Cin.

Lebih lanjut, Cin juga mengatakan saat situasi pandemi mulai membaik, AP II bersama seluruh pemangku kepentingan langsung berupaya kembali memperkuat konektivitas penerbangan di Bandara Soetta.

"Ketika situasi pandemi mulai membaik, seluruh stakeholderberkolaborasi dalam meningkatkan kembali konektivitas penerbangan agar Bandara Soekarno-Hatta dapat berkontribusi optimal terhadap pemulihan pariwisata dan ekonomi nasional," ujarnya.

Sedangkan, Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda Wicaksana mengatakan lalu lintas penerbangan di Bandara Soetta memang sempat mengalami penurunan drastis akibat pandemi covid-19.

"Banyak pelajaran yang kami dapat ketika pandemi melanda. Namun demikian, Bandara Soekarno-Hatta memiliki operasional yang tangguh dan cepat beradaptasi sehingga dapat menghadapi tantangan pandemi. Berkat dukungan dari seluruh stakeholder, Bandara Soekarno-Hatta dapat mempertahankan serta meningkatkan kembali konektivitas penerbangan," ucap Dwi.

Ia menjelaskan lalu lintas penerbangan turun drastis pada 2020 dan 2021 karena dampak pandemi. Namun katanya, berkat kolaborasi yang baik di antara para pemangku kepentingan, lalu lintas kembali meningkat cepat pada 2022 hingga berlanjut ke 2023.

Pada 2019 sebelum pandemi, jumlah penumpang di Bandara Soetta tercatat 54,5 juta orang. Imbas pandemi, penumpang turun drastis jadi menjadi 20,6 juta penumpang pada 2020 dan kembali turun pada 2021 menjadi 18,8 juta penumpang.

Ketika kondisi pandemi membaik, AP II bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya untuk meningkatkan kembali konektivitas dengan membuka rute penerbangan baru, mengaktifkan kembali rute yang sempat ditutup, dan menambah frekwensi penerbangan di rute eksisting.

Pada 2022, jumlah penumpang pesawat meningkat hingga sebanyak 40,5 juta penumpang dan pada 2023 mencapai 50,9 juta penumpang atau merefleksikan tingkat pemulihan (recovery rate) sebesar 93 persen dibandingkan dengan 2019 saat belum ada pandemi.

[Gambas:Video CNN]

Shihuang Daluo

Infrastruktur RI Masih Kalah dari Tetangga Meski Sudah Digenjot Jokowi******

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan pembangunan infrastruktur Indonesia masih paling lambat di antara negara ASEAN 5 meski sudah digenjot jor-joran oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu sektor penting untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri. ASEAN 5 terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan Filipina.

"Indonesia meskipun telah membangun banyak infrastruktur, infrastruktur indeks dan logistical indeks di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN 5 yang lebih maju," ujarnya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

Selain itu, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih jadi fokus. Tak lupa anggaran pendidikan dan juga kesehatan yang akan menentukan kualitas masa depan bangsa.

"APBN juga dalam hal ini terus menjadi instrumen yang diandalkan dalam mengatasi masalah struktural, kualitas SDM dan juga tadi dalam modelnya pak Sunarso disebutkan menjadi salah satu koefisien yang paling signifikan dan menentukan performance growth. Oleh karena itu APBN terus bekerja keras membangun kualitas SDM di Indonesia, pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial," jelasnya.

Ia memaparkan belanja untuk meningkatkan kualitas SDM bahkan cukup tinggi dalam APBN tahun ini. Misalnya, anggaran pendidikan mencapai Rp665 triliun, kesehatan Rp187,5 triliun dan perlindungan sosial Rp496 triliun.

"Berbagai belanja untuk mendukung kondisi ekonomi, keamanan termasuk untuk infrastruktur dan ketahanan pangan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

PDIP Usul Bentuk Timsus Beras di Paripurna DPR Demi Cegah Krisis******

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]