cucubet

Legenda Pahlawan Iblis

Amran Akan Lanjutkan Proyek Alsintan yang Tersangkut Korupsi Era SYL******

Menteri PertanianAmran Sulaiman bakal melanjutkan proyek di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang pernah terseret dugaan kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Semula, proyek tersebut sempat dibatalkan oleh Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi. Saat itu, Arief meminta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Ali Jamil untuk merinci semua pemanfaatan Alsintan dengan tepat.

Menanggapi hal tersebut, AMran mengatakan akan membuka kembali proyek tersebut. Menurutnya, proyek itu harus lanjut karena petani membutuhkan.

Berdasarkan data yang Amran kantongi, alsintan di tingkat petani itu kurang. Ia menilai jika alsintan kurang, produksi pun bisa menurun.

Meski demikian, ia belum bisa merinci berapa jumlah alsintan yang akan diberikan. Namun, ia menyebut secara keseluruhan kemungkinan petani membutuhkan 50 ribuan unit traktor.

"Kita harus hitung berapa luas lahan kita, karena pertanian modern itu tidak bisa dihindari. Nggak bisa lagi mengandalkan bahwa dikelola dengan tradisional seperti kelola pakai sapi dan sebagainya, itu tertinggal," ucap Amran.

Sebelumnya, Arief meminta jajaran Kementan untuk mereview ulang proyek alsintan. Hal tersebut dilakukan guna 'membersihkan' proyek dari bumbu korupsi.

"Ada waktu untuk mereview itu semua. Mulai dari kualitas, harganya, cara bertransaksi. Kalau boleh semua masuk e-katalog, jadi Bapak (Ali Jamil) tidak usah nego-nego lagi. Tidak ada," kata Arief beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

memaksa langit

Menteri ATR Respons Santai Gugatan Rp28 T Pontjo Sutowo******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menanggapi santai gugatan ganti rugi Rp28 triliun yang dilayangkan Pontjo Sutowo kepada pemerintah.

Hadi mengatakan pihaknya sudah resmi tidak memperpanjang hak guna bangunan (HGB) PT Indobuildco milik Pontjo di Hotel Sultan. Dengan begitu, kepemilikan hotel tersebut resmi kembali ke negara.

"Oh begitu (digugat Rp28 triliun)? Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (PT Indobuildco di Hotel Sultan). Sudah selesai. Itu sudah ranahnya aparat penegak hukum," tegas Hadi selepas menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Raja satu suara dengan Hadi bahwa kementeriannya tidak memperpanjang HGB Indobuildco. Ia juga menanggapi santai gugatan Rp28 triliun tersebut.

"Ya memang itu keputusannya (perpanjangan HGB ditolak). Perkara ini (gugatan Indobuildco) bukan perkara baru. Berkali-kali diuji pengadilan dan mereka kalah," ujar Raja.

"Toh dari pihak sana juga sudah 'menikmati' dari tanah yang ada ini kan sudah dinikmati sekian lama, ekonomi secara produktif, ada hotel dan apartemen. Saya sih imbau saja, taat pada hukum," tutupnya.

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melayangkan gugatan ganti rugi ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum harus ditindak. Ia menilai PPKGBK main hakim sendiri, terutama saat memasang portal beton sehingga menghalangi akses Hotel Sultan.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," ujarnya di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com.

Ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

Jokowi Resmikan Infrastruktur 'Langka' Bernilai Rp1,23 T di Palembang******

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Sei Selayur, Kota Palembangbernilai Rp1,23 triliun pada Kamis (25/10) ini.

Infrastruktur jenis ini terbilang 'langka' alias jarang di era Jokowi. Pasalnya, selama 9 tahun jadi presiden, Jokowi biasanya hanya meresmikan bendungan, bandara, jalan tol dan tempat pembuangan akhir.

"Tetapi baru kali ini yang pertama kalinya dalam 9 tahun saya meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat," katanya seperti dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

Termasuk bagi lingkungan di sekitar Sungai Musi yang selama ini airnya sudah banyak tercemar limbah.

Ia percaya diri kehadiran sistem pengolahan air ini bisa mengurangi pencemaran di Sungai Musi sehingga airnya bisa aman untuk digunakan dalam mendukung kegiatan rumah tangga masyarakat di sekitar Sungai Musi.

"Kita tahu Sungai Musi ini sangat penting bagi masyarakat di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang karena banyak memanfaatkannya untuk mandi dan mendukung kegiatan rumah tangga lainnya. Karena itu saya menyambut baik pengoperasian sistem ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Keadilan One Piece

Carlos Slim Helu, Keturunan Lebanon Punya Harta Rp1.376 T di Meksiko******

Carlos Slim Helu adalah orang terkayadi Meksikodan salah satu konglomerat papan atas dunia. Kekayaannya sebagian besar berasal dari Group Carso, termasuk di dalamnya perusahaan jaringan telepon seluler terbesar di Amerika Latin, America Movil.

Berdasarkan catatan Forbes, per Sabtu (21/10), total harta Slim mencapai US,7 miliar atau sekitar Rp1.376,68 triliun (asumsi kurs Rp15.878 per dolar AS). Tumpukan harta itu membuat Slim duduk di peringkat ke-13 orang terkaya di dunia versi data real time Forbes.

Dilansir berbagai sumber, salah satunya Britannica, Slim lahir di Mexico City pada 28 Januari 1940. Ayahnya, Julian Slim Haddad Aglamaz, adalah seorang warga keturunan Lebanon yang sukses di bisnis real estat pada era Revolusi Meksiko 1910-1920.

DilansirForbes,waktu kecil, ia mendapat uang saku sebesar 5 peso setiap hari . Ia wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran uang tersebut.

Sang ayah selalu mengingatkan soal pentingnya mencatat setiap pengeluaran dengan cermat, termasuk saat ia pertama kali membeli obligasi pada usia 11 tahun dan saham pada usia 12 tahun kala itu.

Ia mengambil jurusan teknik saat kuliah di National Autonomous University of Mexico. Setelah lulus, pada pertengahan 1960, dia disebut memiliki kekayaan bersih sebesar US0 ribu. Kekayaannya itu dia gunakan untuk mendirikan perusahaan pialang, perusahaan real estate, perusahaan konstruksi, dan pabrik pembotolan soda selama periode 1965 dan 1966.

Pada 1976, Slim membeli 60 persen saham Galas de México, sebuah percetakan kecil label bungkus rokok, seharga US juta. Perusahaan ini yang menjadi cikal bakal Group Carso.

Slim kemudian mengakuisisi saham mayoritas Cigarros la Tabacelera Mexicana (Cigatam), produsen dan pemasar rokok terbesar kedua di Meksiko, pada 1981.

Slim menyandang gelar miliarder setelah krisis ekonomi Meksiko pada 1982. Kala itu, pemerintah Meksiko yang gagal membayar utang luar negeri akibat devaluasi peso, mulai menasionalisasi bank dan membuat investor khawatir.

Setelah membeli dengan harga murah untuk mengendalikan kepentingan di berbagai perusahaan, Slim berhasil mengelolanya dengan sangat efektif sehingga dalam kurun waktu satu dekade nilai agregatnya melonjak.

Beberapa perusahaan yang dibeli Slim kala itu di antaranya Empresas Frisco seharga US juta, Industrias Nacobre, dan Sanborn Hermanos.

Pada era 90-an, Grupo Carso memperluas kepemilikannya lebih jauh dan mengambil alih pengelolaan Teléfonos de México (Telmex) yang diprivatisasi dan memonopoli telepon nasional. Pada 2001, ia memisahkan lini bisnis telepon seluler, América Móvil, dari Telmex.

Pada 1997, konglomerasi itu juga merambah bisnis pusat perbelanjaan dengan membeli jaringan Sears Roebuck de Mexico.

Slim sudah membawa Group Carso melantai di papan bursa Meksiko sejak 1990. Sekitar 60 hingga 79 persen saham perusahaan dimiliki oleh Slim dan keluarga dekatnya, termasuk istri dan keenam anaknya.

Tak hanya itu, Slim juga mendirikan grup bisnis keuangan yang berhasil tumbuh menjadi yang terbesar keempat di Meksico, Groupo Financiero Inbursa.

Meski sebagian besar langkah akuisisi yang diambil Slim berbuah manis, Slim juga pernah membuat kesalahan keputusan bisnis.

Misalnya, saat Slim mengakuisisi perusahaan produk dan layanan elektronik CompUSA yang sedang sakit pada 2000. Setelah menyadari bahwa dia salah menilai kemampuannya untuk mengubah perusahaan, Slim memutuskan menjualnya pada 2007.

Kendati sukses, Slim juga menuai banyak kritik. Sama seperti dengan pengusaha yang sukses memononopoli bisnis lain, Slim memiliki kedekatan dengan pemerintah dan tersandung sejumlah skandal suap yang tak pernah diusut dengan tuntas. Namun, Slim tak mau ambil pusing.

"Ketika Anda hidup demi opini orang lain, Anda sudah mati. Saya tidak ingin hidup memikirkan bagaimana saya akan dikenang," ujar Slim dalam salah satu wawancaranya dengan Forbes pada 2007 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Kolektor Seni dan Filantropis

galaksi yang luas

Anies Blak******

Bakal calon presidenAnies Baswedan mengungkap strategi agar para investor asingmau melibatkan pengusaha Indonesia.

Anies menyebut cara ini diambil dari pengalamannya sebagai mantan gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, para investor asing tak suka kejutan di ujung negosiasi sehingga negosiasi pelibatan pebisnis lokal dilakukan di awal berunding.

"Yang mereka tidak mau itu 'yes, yes, yes', tapi di ujung mau tambahan dan syarat ini. Tapi kalau dari awal, kami ingin domestic player after 2-3 decade will be at part at you, we need your helpuntuk lakukan itu," katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Anies juga menyebut dua visi utama untuk pengusaha lokal. Pertama, para pengusaha di Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Kedua, menjadikan pengusaha Indonesia tamu mempesona di negeri orang. Anies menyebut cara ini lebih sulit ditempuh ketimbang menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Kalau cuma tuan rumah negeri sendiri gampang, bikinlah segala proteksi. Harus ada keseriusan pemerintah tentukan sektor-sektor mana kita memberikan ruang lebih kepada pengusaha Indonesia," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]