rekomendasi slot gacor

Sanatorium Sanjie

Zulhas Apresiasi Buku Putih Ekonomi Digital 2030, Tekankan Kolaborasi******

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan sambutan positif terhadap peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030.

Menurutnya, inisiatif strategis dalam buku yang diperkenalkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian RI memuat langkah-langkah konkret untuk mempercepat transformasi digital guna mencapai keterpaduan layanan digital nasional, terutama dalam sektor perdagangan.

Dalam kegiatan Diseminasi Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2023 di St Regis Jakarta, Rabu (6/12), Ketua Umum PAN ini menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci untuk mengatasi tantangan perdagangan dalam era digital.

Sebelumnya, dalam Leader's Insight bertajuk 'Infrastruktur Digital: Kunci Utama Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia', Zulhas menjabarkan pihaknya turut menjawab tantangan digital dengan menata ekosistem perdagangan elektronik/e-commerce.

"Kemendag terus menata ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat. Untuk itu, Kemendag telah menerbitkan Permendag No. 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik," paparnya.

Zulhas menegaskan Permendag No. 31 Tahun 2023 ini juga mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha e-commerce dalam negeri serta meningkatkan perlindungan konsumen.

Melalui Permendag No.31 Tahun 2023 ini, pihaknya menata perdagangan di e-commerce agar tidak mengganggu ekosistem perdagangan offline. Serta mendorong UMKM agar bisa memanfaatkan sistem perdagangan online ini untuk kepentingan dan kemajuan Ekonomi Indonesia.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, bisa menjadi pendukung UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Sebagai informasi, kegiatan peluncuran ini turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menaker yang diwakili Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, serta Gubernur BI diwakili Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung.

Dewa Pedang Kekacauan

Erick Kejar Kesepakatan Harga Saham Divestasi Vale Kelar 2 Bulan******

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap belum ada kesepakatan harga divestasi14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk.

Erick menyebut head of agreement(HoA) terkait divestasi sudah diteken saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke San Francisco, AS, yakni di sela-sela KTT APEC 2023.

Kendati, belum ada kesepakatan soal harga sahamnya.

Jika urusan harga tersebut sudah selesai, kepemilikan saham holding BUMN tambang MIND ID di Vale akan naik menjadi 34 persen.

Erick menyebut perusahaan pelat merah itu bakal menjadi pemegang saham terbesar di Vale.

Di lain sisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif belum mau membocorkan porsi 14 persen diambil dari kepemilikan siapa. Apakah Vale Canada Limited (VCL) atau Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), ia hanya menegaskan porsinya 14 persen.

Arifin mengatakan porsi divestasi saham lebih banyak tergantung pihak mana yang rela.

"Kan sudah dikasih komisaris utama dan direktur utama, mau apalagi terus?" jelas Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/11) soal MIND ID yang bakal bisa memilih komut dan dirut Vale Indonesia.

"Nanti kan ini management board, keputusan utama tentu nanti dewan komisaris, itu dari MIND ID. Kan segala sesuatunya dalam kerja sama harus sepakat, fairness, kalau enggak jadi gak stabil kalau korporasi manajemennya gak solid. Bisa jatuh sahamnya kalau berantem mulu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Orde Langit

Kepala OIKN Respons Pj Gubernur DKI soal ASN Malas Pindah ke IKN******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono merespons pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang bakal memindahkan aparatur sipil negara (ASN) malas ke IKN.

Bambang menganggap pernyataan Heru itu hanya sebagai guyonan. Ia pun membantah bahwa IKN Nusantara seolah buangan bagi para ASN yang tak berkualitas.

"Becanda kali. Enggak lah (bukan tempat pembuangan) kami ingin yang pindah bilang 'Eh pindah itu asyik'" kata Bambang di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Tak hanya itu, ia menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun tengah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk ASN yang pindah ke IKN.

"Kami sendiri bertekad yang pindah itu fasilitasnya bagus. Jangan sampai fasilitasnya gak ada," kata Bambang.

Ia menargetkan saat ASN pindah, di IKN sudah terbangun rumah sakit, sekolah, hingga rekreasi.

"Jadi kebutuhan sehari-hari kami coba sediakan," ucapnya.

Heru secara guyon mengatakan kepada pegawai Eselon III Pemprov DKI bahwa akan memindahkan sebagian mereka ke IKN Nusantara jika tak bekerja dengan baik.

Hal itu disampaikan Heru dalam seminar bertajuk 'Menuju Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Selasa (28/11). Seminar ini dihadiri ratusan pegawai eselon III Pemprov DKI.

Awalnya, Heru meminta para ASN untuk bekerja dengan baik. Ia berkata mereka adalah penerus dalam pembangunan Jakarta.

"Harus semangat, kenapa? Bapak tidak mikir ke IKN," kata Heru yang disambut gelak tawa ASN.

"Jadi bapak kalau nggak bekerja dengan baik, sesuai dengan UU ASN yang terbaru, bapak saya pekerjakan ke IKN," imbuh Heru.

Para ASN kembali tertawa mendengar pernyataan Heru.

Dia juga meneruskan guyonan itu, "Kementerian siap-siap pindah ke IKN, tapi ASN Pemprov mau ke mana?".

Heru--yang juga Kepala Sekretariat Presiden--lalu mempersilakan apabila ada ASN DKI yang mau ditugaskan ke IKN.

Ia mengatakan langkah itu bisa mempercepat kenaikan pangkat sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Di UU ASN sekarang, bisa diperbantukan ke daerah terpencil atau daerah tertentu yang memang ASN-nya kurang dan bapak menjadi manajer atau supervisi, atau menjadi promotor. 2 tahun bapak balik bisa dinaikkan pangkat, tapi bapak pindahnya jangan ke kota besar, tadi saya kasih contoh ke IKN," kata eks Wali Kota Jakarta Utara itu.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub Buat Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelenggarakan mudik gratis bagi pengguna sepeda motor pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Direktur Angkutan Jalan Suharto mengatakan program itu diadakan guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran selama perjalanan mudik Nataru yang akan berlangsung mulai 20 Desember 2023-2 Januari 2024.

Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub (Baketrans), masyarakat yang akan bepergian diprediksi mencapai 107,63 juta atau 39,83 persen dari total populasi nasional. Dari jumlah tersebut mayoritas akan menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor.

"Untuk itu sesuai arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, maka kami akan menyelenggarakan Mudik Gratis di libur Nataru ini," ujar Suharto melalui keterangan resmi, Senin (4/12).

Dalam program ini, Kemenhub menyediakan kuota 90 unit Bus AKAP dan Pariwisata dengan total 3.600 penumpang. Sementara, untuk kendaraan sepeda motor disiapkan kuota sebanyak 120 unit dengan empat truk.

Suharto menyebut pendaftaran mudik gratis ini dilakukan secara online melalui aplikasi Mitra Darat mulai 5-20 Desember 2023.

Selanjutnya, masyarakat dapat mendaftar sesuai langkah-langkah yang diarahkan dari aplikasi Mitra Darat.

"Kemudian, masyarakat yang telah melakukan pendaftaran onlineagar melakukan verifikasi di kantor pusat Kemenhub dan GOR Bulungan Blok M untuk wilayah Jakarta, serta Terminal Pondok Cabe untuk wilayah Tangerang Selatan," tutur Suharto.

Ia juga mengatakan pihaknya akan melaksanakan ramp check pada sejumlah armada pada 18-20 Desember 2023. Hal ini demi memastikan kelayakan bus dan truk sebagai armada mudik gratis Nataru.

Suharto menambahkan bahwa untuk keberangkatan sepeda motor dengan truk rencananya dilakukan pada 22 Desember dari Terminal Tipe A Pondok Cabe. Sedangkan, pelepasan mudik gratis bagi penumpang 23 Desember 2023 dari Terminal Kampung Rambutan DKI Jakarta dan Terminal Terpadu Pulo Gebang.

Adapun kota tujuan dengan masing-masing unit berkapasitas 40 orang, yang disiapkan adalah:

1. Jakarta-Solo
2. Jakarta-Yogyakarta
3. Jakarta-Surabaya
4. Jakarta-Wonosobo
5. Jakarta-Semarang
6. Jakarta-Wonogiri
7. Jakarta-Cilacap
8. Jakarta-Putwokerto
9. Jakarta-Malang
10. Jakarta-Kediri
11. Jakarta-Madiun
12. Bus Disabilitas

untuk sepeda motor 2 kota tujuan sebagai berikut:

1. Jakarta-Solo
2. Jakarta-Yogyakarta

"63 bus akan diberangkatkan dari Terminal Pulo Gebang (2.520 penumpang) dan Terminal Kampung Rambutan 27 bus (1.080 penumpang)," kata Suharto.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

TPN Ganjar Andalkan Mahfud Wujudkan Visi******

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengaku bertumpu pada kapabilitas sang calon wakil presiden jika terpilih pada Pilpres 2024 nanti.

Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto mengatakan akan menggenjot industrialisasi jika menang di 2024. Ada sektor agro dan kelautan, mineral dan hasil tambang, hingga elektronika dan telematika yang menjadi fokus utama Ganjar-Mahfud.

Akan tetapi, fondasi dari segala angan itu dibebankan pada pundak Mahfud MD. Heru menyebut ilmu hukum yang dikuasai Mahfud memegang peranan penting dalam proses terlaksananya visi dan misi paslon nomor 3 ini.

"Sekali lagi kita bertumpu pada kredibilitas Pak Mahfud untuk melakukan reformasi hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta memastikan standar-standar keberlanjutan di dalam industri kita dipenuhi," tandasnya.

Ucapan tersebut kemudian disentil kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Drajad H Wibowo mengatakan pihaknya juga akan mendorong penegakkan hukum jika paslon nomor 2 tersebut menang. Akan tetapi, ia menegaskan kubu Prabowo-Gibran tak hanya mengandalkan satu sosok.

"Soal penegakkan hukum saya sepakat sekali, kunci, but we don't relly (bergantung) on one person.I know Pak Mahfud better than some of you maybekarena kita sama-sama di DPR. Jadi, kita enggak bisa rely on one person, in everything," balasnya atas pernyataan Heru.

Dukung IKN dan RUU DKJ

Usai diskusi, Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto ikut bersuara soal kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika Ganjar-Mahfud terpilih. Ia mengatakan paslon nomor urut 3 itu akan melanjutkan legacyPresiden Joko Widodo tersebut.

Kendati, Heru kembali mengandalkan Mahfud MD soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang menyeruak imbas adanya IKN.

Menurutnya, sang cawapres lebih kompeten untuk merespons hal tersebut.

"Saya belum bisa sampai ke sana (RUU DKJ), menjawab itu. Karena saya bukan ahli hukum, saya tanya Pak Mahfud dulu ya," jawabnya soal apakah paslon nomor 3 mendukung ruu tersebut.

"Posisi kami, Mas Ganjar dan Pak Mahfud memang mendukung IKN. Artinya, ibu kota negara baru dan dalam hal ini justru Mas Ganjar dan Pak Mahfud mengupayakan percepatan IKN, tapi sesuai dengan standar dan norma yang berlaku, lingkungan, government, dan sebagainya," tandas Heru.

[Gambas:Video CNN]

hukum ilahi

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.