alexabet88

pengamat dunia

Mahfud Md: Gibran Sengaja Dilatih Permalukan Lawan di Debat Cawapres 2024******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menilai Gibran Rakabuming Raka sengaja ingin mempermalukan dirinya pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) lalu. Hal itu terlihat dari pertanyaan yang dilontarkan kepadanya tentang greenflationpada segmen keempat.

Mahfud menyebut Gibran sengaja dilatih untuk membuat pertanyaan menjebak seperti itu untuk menjatuhkan lawan.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

“Maunya mempermalukan kan, saya permalukan balik pelatihnya,” kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa (23/1/2024) malam.

Mahfud juga menyebut, pertanyaan itu ditanyakan berdasarkan request dari ‘pelatih’. Menurutnya, ‘pelatih’ itu menanggap Gibran dan dirinya bodoh sehingga bisa dijebak dalam pertanyaan semacam itu.

“Itu asumsi pelatihnya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikira bisa dikerjainkayak gitu,kan. Jadi mas Gibran itu dilatih agargini-gini(menirukan gerakan mencari) biar mempermalukan saya. Padahal yang dilihat Mas Gibran ndakada isinya. Sehingga saya katakan ini pertanyaan receh,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam Debat Cawapres 2024 lalu, Mahfud Md menilai pertanyaan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tentang inflasi hijau atau greenflationmerupakan hal receh atau tidak berkualitas dan bagian dari gimik.

“Soal pertanyaan receh itu, bagian dari gimik saja,” ujar Mahfud kepada awak media usai debat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Mahfud pun menolak menjawab pertanyaan Gibran karena dianggap tidak layak untuk dijawab.

Roh Kudus kelas satu

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Saya sangat baik

Gorontalo Diserbu Wabah Demam Berdarah, Nasdem Gerakkan Donor Darah******

GORONTALO –Ketua DPW Partai Nasdem Gorontalo, Rachmat Gobel, menginstruksikan kepada kader dan simpatisan Partai Nasdem untuk menggelar kegiatan donor darah. Hal ini lantaran Gorontalo saat ini sedang diserang wabah demam berdarah.

“Bertepatan dengan Hari Patriotik dan wabah demam berdarah, kita harus bergerak dengan melakukan donor darah,” katanya, Selasa (23/1/2024).

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Charles Budi Doku, ketua bidang OKK DPW Partai Nasdem, mengatakan, sudah ada 54 orang yang dirawat di rumah sakit Gordi Gorontalo akibat demam berdarah. Bahkan, wabah tersebut merenggut dua nyawa.

“Bahkan sudah ada dua orang yang meninggal dunia. Kini, rumah sakit membutuhkan darah untuk antisipasi ada pasien yang harus transfusi darah,” katanya dalam siaran pers yang diterima Solopos.com.

Walau pengumuman dilakukan hanya sehari sebelum pelaksanaan dan dilakukan di grup pengurus partai, namun ada 150 orang yang datang untuk mendonorkan darahnya. Kegiatan donor darah dilakukan di kantor DPW Partai Nasdem Gorontalo.

“Masyarakat sekitar pun ada yang ikut melakukan donor darah. Mereka bahkan minta hal ini dilakukan secara rutin,” kata dokter yang pernah menjadi Wakil Wali Kota Gorontalo tersebut.

Gobel mengatakan, donor darah merupakan bentuk kepedulian dan kemauan untuk berkorban dan menolong sesama manusia yang sedang kesusahan. Dia menambahkan, 23 Januari bertepatan dengan Hari Patriotik.

Pada 23 Januari 1942, rakyat Gorontalo melakukan proklamasi kemerdekaan, sehingga lebih dari 3,5 tahun lebih dulu dibandingkan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

“Jiwa patriotik, keberanian, sikap merdeka, dan berani menghadapi risiko merupakan karakter orang Gorontalo. Karena itu ketika di tempat-tempat lain, di masa transisi penjajahan antara Belanda dan Jepang memilih menyambut Jepang dan berkolaborasi, rakyat Gorontalo memilih menyatakan merdeka. Jiwa patriotik inilah yang harus kita jaga agar Gorontalo maju dan sejahtera,” katanya.

Karena itu, Gobel mengaku kagum dan gembira saat salah seorang kader Partai Nasdem yang ikut mendonorkan darahnya menyatakan, donor darah merupakan bentuk politikmea-meayang sejati.

“Karena ini untuk menyelamatkan nyawa orang,” katanya.

Mea-meaadalah Bahasa Gorontalo untuk money politics. Mea-meaberasal dari kata merah-merah, yang merupakan warna uang kertas pecahan Rp100.000. Gobel mengatakan, money politicssangat merusak nilai-nilai demokrasi dan mendegradasi karakter manusia Gorontalo yang patriotik dan rela berkorban.

“Seperti almarhum Nani Wartabone yang patriotik dan rela berkorban sehingga kemudian dikejar dan ditangkap Jepang akibat tindakannya melakukan proklamasi kemerdekaan Gorontalo. Beliau diasingkan dan dipenjara di Manado dan kemudian ke Jawa,” katanya.

Dalam menghadapi pemilu 2024 ini, Gobel mengajak seluruh kader Partai Nasdem dan masyarakat Gorontalo untuk mengedepankan jiwa patriotik dan semangat kepahlawanan.

“Jangan mengorbankan kemerdekaan politik dan menggadaikan kebebasan dirinya hanya demi sembako dan uang. Kita harus menjaga marwah dan budaya Gorontalo,” katanya.

Tuan Pertarungan

Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******

JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.

“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).

Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.

Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.

Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.

“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

SMU Resmikan Institut Perkotaan di Singapura, Fokus Studi Kota******

SINGAPURA– Laju urbanisasi kota-kota di Asia yang sangat pesat membuat para perancang kebijakan kota menghadapi tantangan yang semakin rumit dan mendesak untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan kota dengan ketahanan dan keberlanjutan.

Banyaknya gagasan yang mengalir cepat secara onlinemengakibatkan praktik pembangunan kota yang lama dan baru menjadi saling berdampak dan menimbulkan ketidaknyamanan dengan terjadinya persaingan dalam memperebutkan ruang, sumber daya, dan layanan perkotaan.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Menanggapi megatren yang menekankan kebutuhan kritis untuk memprioritaskan penelitian perkotaan, Singapore Management University (SMU) meresmikan Institut Perkotaan, sebuah lembaga penelitian baru yang didedikasikan untuk penelitian multidisiplin dan interdisiplin mengenai kota-kota di Asia.

Institut Perkotaan SMU akan melihat lebih dari sekadar pengembangan infrastruktur, dan akan mempertimbangkan aspek sosial-budaya dari urbanisasi, serta keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan kota.

Institut Perkotaan SMU diresmikan oleh Menteri Senior Negara Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Nasional, Sim Ann belum lama ini. Dia mengucapkan selamat kepada SMU atas peluncuran Institut Perkotaan yang didedikasikan untuk menjawab tantangan-tantangan yang terus berkembang dalam hal urbanisasi dan perencanaan kota di Asia.

Menurutnya, meskipun Singapura telah mengatasi beberapa masalah tersebut, tantangan terus berkembang karena semakin banyaknya tekanan yang terjadi di perkotaan. Oleh karena itu, penting bagi suatu kota untuk belajar dari kota-kota lainnya, dan mengeksplorasi solusi kolaboratif untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

“Pada masa-masa awal kemerdekaan kami, Singapura mengalami tantangan perkotaan yang akut kepadatan penduduk, permukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan, banjir, dan kekurangan air. Tantangan-tantangan ini masih menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia, bahkan hingga saat ini. Solusi perkotaan yang dikembangkan oleh Singapura sangat menarik bagi kota-kota ini, bahkan ketika kami belajar dan mengadaptasi ide-ide bagus dari negara lain,” ujar Sim dalam keterangan tertulis.

“Institut Perkotaan SMU akan memainkan peran penting dalam mempromosikan pertukaran pengalaman dan penelitian antara Singapura dan negara-negara tetangga kami di Asia, serta membantu para pembuat kebijakan dan praktisi untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi semua,”imbuhnya.

Dipimpin oleh Associate Professor bidang Geografi SMU, Orlando Woods, yang juga menjabat sebagai Dekan Pembantu (Program Penelitian dan Pascasarjana) pada College of Integrative Studies di universitas tersebut, Institut Perkotaan SMU merupakan lembaga penelitian pertama di Asia Tenggara yang bertujuan membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh kota-kota di Asia.

Institut Perkotaan SMU akan membahas pengalaman indrawi, sosial-budaya dan ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan kota, ketidaksetaraan yang timbul dari akumulasi kekayaan, dan bagaimana infrastruktur dalam bentuk bangunan, kebijakan dan peraturan dapat membatasi atau meningkatkan pertumbuhan kota. Institut ini akan memainkan peran sebagai penghubung antara para akademisi, pembuat kebijakan, komunitas dan industri untuk saling berhubungan dan terlibat satu sama lain.

Ketua SMU, Piyush Gupta, mengatakan kota-kota menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari pergeseran demografis akibat migrasi hingga meningkatnya permintaan akan akses pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, perpaduan antara praktik pembangunan kota yang lama dan baru juga menambah kerumitan.

“Mempertimbangkan tantangan-tantangan ini, Institut Perkotaan SMU akan membangun misi universitas untuk mempromosikan penelitian terapan yang mengatasi masalah-masalah sosial dengan menciptakan pusat bagi para perencana kota, perancang, ekonom, ilmuwan sosial, dan pembuat kebijakan untuk berkumpul dan mengeksplorasi berbagai solusi secara kolaboratif. Gejolak yang terjadi baru-baru ini yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan pergeseran geopolitik semakin meningkatkan urgensi dari penelitian yang akan dilakukan dalam kerangka ini,”ujarnya.

Presiden SMU, Profesor Lily Kong, mengatakan pendirian institut ini sebagai entitas setingkat universitas menandakan niat kuat kami untuk melampaui batas-batas disiplin ilmu tunggal dan menempa penelitian kolaboratif multi dan interdisipliner.

“Investasi kami dalam mendirikan Institut Perkotaan SMU tidaklah berlebihan. Ini adalah upaya melakukan riset yang mendalam dan teliti untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kota. Namun lebih dari itu, pendirian UI merupakan upaya untuk meletakkan fondasi bagi pembangunan kota-kota yang layak huni, tangguh, dan inklusif di Asia. Seiring dengan pertumbuhan kota-kota di Asia yang sangat cepat, potensi transformatif UI menjadi semakin nyata,” ujarnya.

Membangun Kemitraan Penelitian Global

Dalam cakupan geografi perkotaan, ekonomi perkotaan dan ekonomi perilaku, kebijakan publik, manajemen operasi, dan analisis data geospasial, Institut Perkotaan SMU akan mengkonsolidasikan penelitian terkait perkotaan yang sudah ada di SMU dan menghasilkan arah penelitian baru.

Dengan pendekatan penelitian interdisipliner yang menjembatani penelitian teoritis dan terapan, ilmu data dan ilmu sosial kritis, industri dan akademi, Institut Perkotaan SMU akan memfokuskan penelitiannya pada tiga pilar, yaitu Kehidupan Perkotaan, Pertumbuhan Perkotaan, dan Infrastruktur Perkotaan.

Orlando Woods mengatakan model perencanaan dan desain perkotaan berasal dari Barat, etapi menjadi semakin penting bagi industri, pembuat kebijakan dan akademisi untuk belajar dari pengalaman perkotaan di Asia untuk lebih memahami bagaimana mengatasi tantangan yang berkembang yang dihadapi di perkotaan.
“Institut Perkotaan SMU yang baru ini akan menempatkan berbagai tantangan tersebut [yang saat ini menjadi bagian dari pertumbuhan Asia] di garis depan agenda penelitian kami untuk memberikan wawasan dan solusi yang lebih baik, demi masa depan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi para penghuni kota,”ujarnya.

Dengan memanfaatkan jejak SMU di pusat kota Singapura, Institut Perkotaan SMU juga akan mengembangkan kemitraan penelitian perkotaan dengan universitas-universitas dan lembaga pemikir global.

Dengan diluncurkannya SMU Overseas Centres di Indonesia dan Thailand baru-baru ini, UI telah mengembangkan kemitraan dengan para kolaborator yang memiliki pemikiran yang sama di kawasan ini. SMU juga terus mengejar kolaborasi penelitian lebih jauh lagi, dengan sekolah, institut, dan inisiatif lain yang berfokus pada studi kota.

SMU juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Sekolah Desain Thammasat University. Di bawah perjanjian kemitraan ini, SMU dan Thammasat telah sepakat untuk memfasilitasi pertukaran data, dokumentasi, dan materi penelitian, pertukaran mahasiswa dan peneliti, serta penyelenggaraan seminar dan simposium bersama.

Ke depannya, SMU berharap dapat mengembangkan lebih banyak kemitraan dengan para pemangku kepentingan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan sekitarnya.

Institut Perkotaan SMU juga sedang melakukan pembicaraan dengan University of Melbourne (UniMelb) dan University of Toronto (UOT) dalam berbagai kolaborasi penelitian perkotaan. SMU dan Melbourne Centre for Cities berencana untuk bermitra dalam sebuah acara bersama untuk para pemimpin kota di ASEAN pada World Cities Summit mendatang di Singapura; sementara SMU dan UOT telah menjadi tuan rumah untuk joint grant call dalam rangka mendorong penelitian kolaboratif terkait perkotaan dengan tema “Migrasi, Berkembang, dan Rasa Memiliki”.

Kolaborasi ini mendukung pentingnya berbagai kota untuk saling berbagi keahlian, data dan informasi dan belajar satu sama lain di tengah lanskap perkotaan yang berubah dengan pesat.

Halo, Mayor Jenderal

TKN Prabowo******

SOLO —Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memastikan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, hanya kabar angin.

Sekretaris Jenderal TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menjelaskan sampai saat ini dirinya masih belum mendengar dan mendapatkan informasi ihwal pertemuan tersebut.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pertemuan itu rencananya adalah ajakan Presiden Jokowi ke Megawati Soekarnoputri untuk berkoalisi jika Ganjar-Mahfud tidak masuk ke putaran kedua Pilpres 2024.

“Belum ada keterangan dari Pak Jokowi bahwa dia pengin ketemu Bu Mega dan belum ada keterangan juga tuh dari Ibu Mega bahwa Pak Jokowi pengin ketemu juga,” tuturnya di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Menurutnya, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri itu masih kabar angin yang simpang siur dan beredar di media sosial saja, karena belum ada kepastiannya.

Kendati demikian, Nusron mengatakan jika kabar angin itu benar, maka TKN Prabowo-Gibran akan bersyukur dan siap berkoalisi dengan siapapun.

“Tanyakan sama yang ngasihkabar itu, tapi kalo ada pertemuan ya saya nilai bagus itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengamini bahwa Megawati selalu terbuka untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi. Apalagi, jika pertemuan tersebut ditujukkan untuk memikirkan hajat rakyat Indonesia.

“Sejak dulu enggak ada persoalan, tetapi nanti kalau mau datang biar ditemani Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, serta Pak Ahok. Namun, sejauh ini enggak ada [permintaan Jokowi bertemu dengan Megawati],” ucap Hasto.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Timses Prabowo Bantah Pertemuan Jokowi dan Megawati”