game paling gacor

Ratuku Zhou Jielun

Jurus China Selamatkan Sektor Properti yang Babak Belur******

Pemerintah Chinameluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor propertiyang tengah 'babak belur' saat ini. Upaya ini dilakukan untuk mengimbangi pembatasan selama pandemi dua tahun terakhir dan berdampak pada sektor properti.

Pihak regulator perbankan dan bank sentral mengeluarkan 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

"Kami melihat ini sebagai langkah paling penting sejak Beijing secara signifikan memperketat pembiayaan sektor properti," tulis Kepala Ekonom China Ting Lu, di Nomura, dilansir dari AFP, Senin (14/11).

"Kami percaya langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Beijing mampu untuk mengembalikan sebagian besar tindakan pengetatan keuangannya," sambungnya.

Usai pengumuman langkah-langkah yang akan diambil, saham Hong Kong melonjak lebih dari tiga persen pada Senin dan memperpanjang reli lebih dari tujuh persen sejak Jumat.

Selama ini, Beijing memberlakukan pembatasan pinjaman pada pengembang properti sejak 2020 lalu. Hal ini menjadi faktor yang memperburuk masalah likuiditas dan menjadi alasan terbesar kasus gagal bayar dalam obligasi.

Efek knock-on pada sektor properti terjadi sangat parah. Termasuk pengembang terbesar di China, Evergrande, dan lainnya yang mengalami kekurangan dana dan menyebabkan gagal bersaing dalam proyek. Kejadian ini memicu boikot hipotek dan protes dari para pembeli rumah.

Langkah-langkah tersebut menekankan "jaminan serah terima bangunan", dan mewajibkan bank pembangunan untuk memberikan pinjaman khusus untuk memenuhi tujuan tersebut.

Dalam salinan dokumen yang beredar online, terdapat perintah untuk lembaga keuangan memperlakukan perusahaan properti milik negara dan swasta secara setara. Termasuk secara aktif bekerja sama dengan perusahaan real estat yang saat ini sedang tertekan.

"Rencana tersebut mencakup langkah-langkah stabilitas keuangan yang bertujuan untuk mencegah gagal bayar utang secara besar-besaran dan untuk itu memberikan 'pendaratan lunak'," tulis analis ANZ dalam sebuah catatan.

Meski demikian, para analis memperingatkan bahwa langkah-langkah yang diambil ini tidak akan menyebabkan pemulihan dalam waktu singkat.

Walaupun, harga rumah baru telah turun selama lebih dari satu tahun, namun, jumlah permintaan masih berjuang untuk meningkat akibat kontrol pandemi yang ketat telah mengurangi kepercayaan konsumen selama ini.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pedang Jianghu

Bandara Hasanuddin Makassar Pastikan Jam Operasional Tetap Selama G20******

Bandara Hasanuddin Makassarmemastikan tidak ada perubahan jam operasional selama perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20di Nusa Dua Bali tanggal 15-16 November 2022 mendatang.

"Tidak ada perubahan jam operasional bandara selama perhelatan G20, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tetap beroperasi 24 jam," kata General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Wahyudi, Kamis (10/11).

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menjadi bandara pendukung untuk pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua Bali yang berlangsung sejak tanggal 15 hingga 16 November 2022 mendatang.

"Kami telah memastikan kesiapan apron dan parking stand untuk mendukung kegiatan G20. Kami siapkan area di apron yang dapat menampung 2 pesawat berbadan lebar (wide body) dan 9 pesawat berbadan sempit (narrow body)," kata Wahyudi.

Pihak bandara juga bekerjasama dengan Pemprov Sulawesi Selatan, TNI-AU, Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, Polres Maros, Imigrasi, Bea Cukai, Airnav Indonesia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar yang juga siap mendukung perhelatan G20.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021******

Buruh keberatan jika pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menghitung kenaikan UMP 2023. Pasalnya, jika rumus perhitungan UMP menggunakan formula yang diatur dalam pp tersebut, kenaikan upah buruh sangat kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan berdasarkan perhitungannya, jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu katanya, tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Hanya naik 2-4 persen. Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11) kemarin.

Sebab, jika skema perhitungan upah menggunakan beleid tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil. Padahal katanya, jika melihat kondisi saat ini; harga bahan pokok, BBM dan sejumlah kebutuhan naik, harusnya kenaikan upah buruh bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain mengerdilkan upah buruh, Nining juga menyebut keputusan pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga berpotensi melanggar putusan MK soal hasil uji materi UU Cipta Kerja. 

Pasalnya kata Nining, pp tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan uji materi dibacakan.

"Padahal mandat dari konstitusi negara itu adalah bagaimana menjamin kepastian kerja dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan," kata Nining.

Benua Faying

Teten Respons soal OJK Ikut Awasi Koperasi dalam RUU P2SK******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).

Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.

Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.

Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.

"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Shenwutu

<句子>

senjata luar angkasa

<句子>