sabatoto

admin jarwo rtp 322Jutaan kata 465892Orang-orang telah membaca serialisasi

《sabatoto》

Pemerintah atur ketat distribusi elpiji subsidi******

Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran.

"Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Pemerintah pun mengubah aturan dengan menggeser penyaluran elpiji subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat.

Baca juga: Pemerintah targetkan subsidi energi 2024 sebesar Rp186,9 triliun

Per 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK) di KTP.

Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) tersebut dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1-7.

"Sistemnya sudah siap. 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi 31,5 juta NIK," kata
Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli elpiji 3 kg setelah mendaftar on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.

Kementerian ESDM juga mengusulkan pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. "Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan," sambungnya.

Baca juga: Penggunaan KTP untuk beli elpiji 3 kilogram di Mataram sudah berlaku

Mustika mengatakan model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, sehingga tidak sampai ke pengecer.

Apalagi, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya.

"Misalnya, 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Ini yang harus diatur," tuturnya.

Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga mendorong pemerintah memperpanjang pendataan hingga akhir Mei 2024.

"Kita lihat nanti progresnya. Kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai terjadi kelangkaan di lapangan," ungkap Mustika.

Pemerintah pun memberi opsi lain yakni subpenyalur boleh menjual elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke PT Pertamina (Persero).

Kendati demikian, menurut Mustika, pasokan elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran.

Agar kebijakan ini lebih aplikatif, lanjutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan.

"Mereka akan dibekali software sederhana di telepon selular (HP) untuk mendata pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina mengawal kebijakan sampai ke konsumen akhir," sebut Tutuka.

Baca juga: Pemkot Bengkulu usul kuota gas elpiji subsidi 2024 sebanyak 2.238 MT

Menteri Arifin menambahkan melihat tingginya impor elpiji, karakteristik gas yang minim propana (C3) dan butana (C4), serta belum memadainya kilang elpiji, pemerintah pun menggenjot pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa sebagai jalan keluarnya.

"Jaringan gas sangat diperlukan karena di banyak negara juga memanfaatkan gas alam untuk kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi," jelasnya.

Menurut dia, ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300.000 sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600.000 SR lewat pipa Dumai-Sei Mangkei.

"Ini bisa mengurangi subsidi elpiji 3 kg hingga Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor elpiji Rp1,08 triliun per tahun," Tutuka merinci.

Skema KPBU

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mengakselerasi pengembangan jargas.

Menurut dia, banyak benefit dari implementasi KPBU. Pemerintah menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas dan bisa mempercepat pembangunannya secara masif. "Misalnya di Batam, bisa langsung 300.000 SR," jelasnya.

Baca juga: Kementerian ESDM pasang listrik gratis 131.600 rumah tangga di 2023

Di sisi lain, masih ada tantangan menjalankan skema KPBU, di antaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019. "Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan," jelas Laode.

Permasalahan lain, perlu studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko berbeda. Keekonomian pun mesti dihitung secara detail demi memikat badan usaha.

Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, di wilayah jargas, penggunaan elpiji ditarik secara bertahap dan elpiji dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas. "Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," tutur Laode.

Dengan begitu, menurut Menteri ESDM, penggunaan jargas menjadi upaya pemerintah menekan devisa dan solusi substitusi elpiji sebagai sumber energi rumah tangga.

"Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (elpiji) 3 kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya," jelasnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Polri pastikan kesiapan pengamanan distribusi logistik Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan kesiapan Polri dalam mengamankan distribusi logistik Pemilu 2024 bersama dengan KPU dan Bawaslu.

"Sejak KPU melakukan distribusi sudah melekat personel Polri untuk melakukan pengamanan. Penyelenggaraan distribusi tetap dari KPU dan diawasi oleh Bawaslu sampai dengan saat ini," kata Truno kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan pengamanan distribusi logistik, mulai dari pelipatan surat suara hingga distribusinya menjadi salah satu sasaran kegiatan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang dilaksanakan Polri selama 222 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024.

Baca juga: Kapolri: Polri komitmen jalankan pengamanan tahapan pemilu dengan baik

Selain pengamanan distribusi logistik, pengamanan capres-cawapres, TPS, dan kantor-kantor penyelenggara pemilu juga menjadi bagian penting yang diamankan.

Dalam Operasi Mantap Brata ini, kata Truno, didukung oleh sejumlah satuan tugas, baik itu preventif maupun satgas preemtif, dari tingkat pusat hingga daerah.

Polri juga telah mengantisipasi pengamanan distribusi logistik untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terpencil), hingga wilayah perbatasan dan kepulauan.

"Terkait beberapa daerah seperti kepulauan, kami dalam hal ini Polri memiliki satgas bantuan operasi, di antaranya ada polisi udara dan polisi perairan atau Polairud," kata Truno.

Baca juga: Kabaharkam: Pola pengamanan TPS pemilu sesuaikan tingkat kerawanan

Tugas Polairud adalah mendukung sarana angkutan perairan bagi satgas lainnya dalam Operasi Mantap Brata, termasuk untuk kepentingan distribusi logistik pemilu.

Polri, lanjut Truno, sudah memiliki nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu yang secara bersama-sama berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dalam suasana persatuan dan kesatuan.

Truno menambahkan Polri berkomitmen dalam penyelenggaraan pemilu dengan melakukan pengamanan dan memastikan bersikap netral.

"Kami pun mengimbau seluruh masyarakat dalam pemilu ini semua dalam koridor bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tentunya pemilu ini dapat berintegritas dan juga berkualitas," kata Truno.

Baca juga: Kabaharkam: Polri gelar tiga operasi pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：selamatjudi、agen slot terpercaya di indonesia、slot pg soft gacor

Terkait：judol、aku laku adalah、cara kredit hp di akulaku tanpa dp 2021、buku mimpi 26、main slot 88、katsu5 slot、jp8800 slot、cara dapat uang di rumah、cara pinjam ke dana、ugslot900

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：dolar138 rtp（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26

Daftar bab terbaru

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

tradisislot

Polri mutasi sejumlah kabid humas dalam rangka pengembangan karir******

Jakarta (ANTARA) - Awal tahun 2024 Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 211 personel di antaranya sejumlah kepala bidang hubungan masyarakat (kabid humas) dari sejumlah Polda.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago di Jakarta, Kamis, menyebut mutasi dan rotasi 211 personel Polri ini dalam rangka pengembangan karir, serta meningkatkan kapasitas personel.

“Ya benar mutasi dan rotasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas personel Polri, pengembangan karir, tour of areadan tour of duty," kata Erdi.

Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengeluarkan empat telegram surat telegram mutasi dan rotasi dengan total 211 personel.

Keempat surat telegram tersebut, yakni ST/170/I/KEP./2024 sebanyak 14 personel, ST/171/I/KEP./2024 sebanyak 87 personel, ST/172/I/KEP./2024 sebanyak 91 personel, dan ST/173/I/KEP./2024 sebanyak 19 personel. Seluruhnya ditandatangani As SDM atas nama Kapolri pada tanggal 23 Januari 2024.

Adapun sejumlah kabid humas yang dimutasi, di antaranya Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ibrahim Tompo dimutasi menjadi Penata Kehumasan Polri Madya TK I Divisi Humas Polri.

Jabatan Kabid Humas Polda Jawa Barat digantikan oleh Kombes Pol. Jules Abraham Abast yang sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan (Anjak) Penmas Divisi Humas Polri.

Kemudian Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Komang Suartana dimutasi menjadi Kabagyaninfodok Biro PID Divisi Humas Polri. Adapun penggantinya, Kombes Pol. Didik Supranoto yang sebelumnya menjabat sebagai Anjak Akpol.

Selain kabid humas, Polri juga melakukan mutasi sejumlah Kapolres, di antaranya Kapolres Pesisir Selatan Polda Sumatera Barat AKBP Novianto Taryono Putranto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Sumbar.

Jabatan Kapolres Pesisi Selatan digantikan oleh AKBP Nurhadiansyah yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Barat Polda Sumatera Barat.

Adapun jabatan Kapolres Pasaman Barat digantikan oleh AKBP Agung Tribawanto yang sebelumnya menjawab sebagai Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Sumatera Barat.

Selanjutnya, Kapolres Pariaman Polda Sumatera Barat AKBP Agung Basuki diangkat dalam jabatan sebagai Kapolres Tanjab Barat Polda Jambi.

Jabatan Kapolres Pariaman Polda Sumatera Barat diisi oleh AKBP Andreanaldo Ademi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Sumatera Barat.

Baca juga: Polri mutasi dan rotasi 483 personel termasuk pamen-pati
Baca juga: Puspen TNI-DivHumas Polri perkuat sinergitas amankan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

kehidupan abadi

slot bonus 50

Kemenkes kemukakan empat syarat pemberian MPASI sesuai rekomendasi WHO******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kerja Standar Kecukupan Gizi dan Mutu Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak (KIA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Mahmud Fauzi mengemukakan empat syarat pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Yang pertama dari segi waktu, tepat waktu. Maksudnya, jangan sampai tadi sudah disampaikan baru umurnya lima bulan atau baru umur tiga bulan sudah dikasih makanan," katanya dalam diskusi tentang MPASI memperingati Hari Gizi Nasional yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Fauzi mengatakan ketepatan waktu dalam pemberian MPASI harus diperhatikan dengan baik. Ia menjelaskan MPASI diberikan pada bayi berusia 6-23 bulan dan tidak boleh terlambat, karena dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak.

Kedua, kata dia, adalah adekuat. Ia mengungkapkan adekuat berarti MPASI yang diberikan memiliki nilai gizi yang padat dan beragam, terutama kaya akan protein hewani.

"Karena protein hewani itu mengandung asam amino esensial yang memang mudah diserap oleh tubuh dan dibutuhkan untuk tumbuh kembang baik," ujarnya.

Baca juga: Tangisan si kecil tak selalu berarti ASI ibu kurang

Baca juga: Dokter bagikan ciri-ciri bayi cukup ASI

Baca juga: Dokter: Waspadai demam saat anak tumbuh gigi

Ketiga, kata Fauzi, adalah aman. Ia menyebutkan MPASI harus aman dari segi cara pengolahan dan penyajiannya, karena MPASI bagi masing-masing golongan usia bayi berbeda-beda jenisnya.

Ia menjelaskan, pada bayi usia 6-8 bulan MPASI yang diberikan bukanlah makanan-makanan padat. Selanjutnya pada usia 9-11 bulan bayi baru boleh dikenalkan dengan makanan yang dicincang, dan kemudian pada usia 12-23 bulan baru bayi dapat dikenalkan dengan makanan-makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga.

Adapun syarat yang terakhir, pemberian MPASI harus diberikan secara tepat, baik dari segi jumlah kalori maupun frekuensi seberapa sering bayi diberikan MPASI.

"Nah, MPASI ini juga diharapkan berasal dari makanan lokal setempat. Seperti tadi, yang kadang-kadang orang berpikir protein hewani itu mahal, padahal sebetulnya bisa, minimal (satu butir) telur. Tapi di daerah-daerah Indonesia bagian tengah dan timur mungkin di sana banyak ikan ya, ikannya tidak harus dijual malah harusnya dikonsumsi buat anak-anaknya," tutur Fauzi.

Untuk itu, dalam memperingati Hari Gizi Nasional, Kemenkes mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para ibu yang memiliki bayi, untuk bisa memberikan MPASI yang berkualitas, beragam, dan kaya akan protein hewani untuk masa depan generasi penerus bangsa.

Baca juga: Pilihan aktivitas fisik dan olahraga bagi bayi, anak-anak, dan remaja

Baca juga: Dokter: Kurang lengkapnya imunisasi berisiko sebabkan Polio pada anak

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

deposlot88

Polri mutasi sejumlah kabid humas dalam rangka pengembangan karir******

Pengawal pribadi dari dunia lain

slot gacor promo 100

Biden kirim direktur CIA sebagai perantara Hamas******

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirimkan Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) William Burns dalam misi menjadi perantara kesepakatan antara kelompok Palestina Hamas dengan Israel, menurut laporan yang diterbitkan Kamis (25/1).

Burns dijadwalkan ke Eropa dalam beberapa hari ke depan untuk ikut serta dalam pembicaraan dengan tiga pejabat regional, yaitu mitra Israel dan Mesir, David Barnea dan Abbad Kamel serta Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, sebut harian Washington Post, dengan mengutip pejabat anonim yang mengetahui rencana tersebut.

Namun, Gedung Putih menolak memberikan tanggapan mengenai perjalanan Burns ketika ditekan wartawan pada Kamis tetapi menyatakan bahwa dia telah "terlibat dalam membantu kami dalam persoalan rumah sakit yang ada dan mencoba membantu kami dalam mengejar hal lain."

“Pembahasan yang kami lakukan mengenai upaya untuk memperbarui kesepakatan penyanderaan adalah hal yang bijak serta serius,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby.

Mesir dan Qatar telah menjadi perantara utama antara Israel dan Hamas di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza, serta membantu menengahi penghentian sementara pertempuran tersebut, yang telah menewaskan sedikitnya 25.900 orang di wilayah pesisir, yang sebagian besar adalah perempuan. dan anak-anak.

Israel telah melakukan pemboman besar-besaran dan penyerbuan ke Jalur Gaza sebagai pembalasan atas serangan lintas batas yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 warga Israel.

Negara Zionis itu juga berupaya membatasi aliran bantuan internasional ke wilayah pesisir tersebut, yang telah berada di bawah blokade Israel selama 17 tahun.
Baca juga: Hamas siap lakukan gencatan senjata jika Israel melakukannya

Kesepakatan yang sedang dinegosiasikan akan mencakup pembebasan semua sandera yang tersisa sebagai imbalan atas apa yang disebut Post sebagai “penghentian permusuhan terlama sejak perang dimulai tahun lalu.”

Tidak jelas berapa lama hal ini akan terjadi, tetapi Israel baru-baru ini mengusulkan jeda perang selama 60 hari dengan imbalan pembebasan semua sandera, menurut beberapa laporan.

Sebuah laporan Israel yang diterbitkan pada Kamis menyebutkan, Qatar mengatakan kepada Israel bahwa Hamas telah menangguhkan partisipasinya dalam pembicaraan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan jeda tersebut.

Di antara kesepakatan itu adalah pertukaran tahanan, menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan diakhirinya perang sebagai prasyarat untuk pembebasan sandera, yang mana akan ditukar dengan pembebasan tahanan Palestina.
Baca juga: Israel: Tak ada kemajuan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas

Qatar tidak menanggapi laporan tersebut secara terbuka.

Pemerintah Israel dan AS telah menolak seruan untuk melakukan gencatan senjata permanen untuk menghentikan pertumpahan darah. Israel telah bersikeras bahwa perang tidak akan berakhir hingga Hamas ditumpas.

Sekitar 85 persen warga Gaza mengungsi, semuanya mengalami kelangkaan pangan, dan sistem kesehatan yang sedang ambruk. Ratusan ribu orang hidup tanpa tempat berlindung dan hanya separuh jumlah truk bantuan yang dapat memasuki wilayah tersebut dibandingkan sebelum konflik.

Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan, PBB dan mayoritas masyarakat internasional telah menyerukan gencatan senjata untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.

Baca juga: Presiden Majelis Umum PBB serukan gencatan senjata di Gaza
Baca juga: Pemimpin Mossad, CIA temui PM Qatar di Doha bahas sandera
Baca juga: GNB kecam Israel dan serukan gencatan senjata di Gaza

Sumber: Anadolu

Kembali ke masa kecil

777 net

Kemenkes: Fase setelah kelahiran penting untuk mencegah stunting******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Lovely Daisy mengatakan salah satu fase penting untuk mencegah stunting pada balita adalah setelah masa kelahiran, terutama saat bayi berusia 6-11 bulan dan 12-23 bulan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Daisy mengemukakan di fase tersebut terjadi lonjakan potensi stunting hingga 1,6 kali lipat, yakni 13,7 persen saat anak berusia 6-11 bulan dan 22,4 persen saat anak berusia 12-23 bulan.

"Kalau kita ingin menurunkan stunting, upaya pencegahan pada fase ini harus diperkuat. Saat usia 6 bulan ini, saatnya bayi mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) karena ASI saja sudah tidak cukup. Jadi, MPASI ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi-bayi kita," katanya.

Daisy menekankan, salah satu zat gizi yang harus ada dalam pemberian MPASI adalah protein hewani seperti daging, ikan, ayam, dan telur. Alasannya, karena pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kaya protein, dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Baca juga: Keragaman jenis MPASI pada anak 6-23 bulan baru mencapai 59,3 persen

Baca juga: Dokter: Ibu perlu kreatif memberikan MPASI meskipun bayi tumbuh gigi

"Protein hewani mengandung asam amino esensial lengkap yang dapat membantu untuk pertumbuhan," ucapnya.

Hal ini, kata Daisy, diperkuat dengan riset di 49 negara pada 130.432 anak berusia 6-23 bulan yang menunjukkan bahwa stunting pada balita disebabkan oleh rendahnya asupan makanan sumber protein hewani.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani yang beragam terbukti dapat menurunkan risiko terjadi stunting dibandingkan hanya konsumsi satu jenis makanan sumber protein hewani.

Selain itu, riset di Jakarta Pusat, DKI Jakarta mengenai pola konsumsi pada anak usia 25-30 bulan baik yang berstatus stunting maupun normal menemukan bahwa anak yang mengonsumsi makanan rendah energi dan protein memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami stunting.

"Di sini, yang penting adalah konsumsi makanannya harus diperhatikan, mencukupi kebutuhan untuk mendukung pertumbuhannya," tuturnya.

Untuk itu, Daisy berharap peringatan Hari Gizi Nasional ke-64 yang diperingati setiap 25 Januari yang kali ini mengusung tema "MPASI Kaya Protein Hewani" ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberian MPASI kaya protein hewani untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari risiko stunting.

Baca juga: Kemenkes kemukakan empat syarat pemberian MPASI sesuai rekomendasi WHO

Baca juga: Susu pertumbuhan dapat jadi alternatif penuhi protein cegah "stunting"

Sutra Kaisar Prasejarah

angka jitu orang hamil

Prabowo soal presiden boleh kampanye: Kita berpegang pada aturan******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan presiden boleh berkampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prabowo, ketentuan presiden berkampanye diatur dalam undang-undang sehingga presiden berpedoman pada aturan tersebut.

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Terkait itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara untuk teknis aturan kampanye, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengatur jika presiden dan wakil presiden memutuskan ambil cuti untuk kampanye harus dilakukan secara bergantian. Aturan lainnya, jadwal cuti Presiden disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke KPU paling lambat tujuh hari kerja sebelum presiden/wakil presiden kampanye.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur presiden diperbolehkan berkampanye, tetapi wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.
Baca juga: Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU
Baca juga: Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024
Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

《sabatoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，bocoran jarwo slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sabatoto》bab terbaru。