pinjaman online bayar bulanan ojk

Petualangan animasi domestik

OIKN Sebut Istana Presiden di IKN Bisa Mulai Fungsional Juni 2024******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sejumlah bangunan di IKN terbangun dan fungsional pada Juni 2024. Bangunan itu dibangun dengan dana APBN.

Bangunan antara lain; Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

"Kemudian rumah tapak jabatan menteri yangfully furnisheddan fungsional pada Juni 2024," kata Bonie.

Bangunan lain yang juga siap fungsi; Gedung Bank Indonesia, Kawasan Beranda Nusantara, Plaza Bhinneka, Gedung Polrestabes dan Command Center.

Sebanyak 12 menara (tower) rumah susun untuk ASN dan personel Hankam juga ditargetkan terbangun serta fungsional pada Juni.

Kemudian pengembangan hunian pekerja konstruksi di IKN, pengelolaan sampah dan limbah di wilayah pengembangan (WP) 1A dan 1B, Gedung Gas Insulated Substation dari PLN serta rumah sakit berskala internasional dari Kementerian Kesehatan.

Sedangkan bangunan dan hunian dari pendanaan non-APBN yang ditargetkan terbangun serta fungsional antara lain Nusantara Superblok (mal, apartemen), Hotel Nusantara, Hotel Pakuwon, BSH Mandiri (Community Hub), PSSI Training Center, Telkom Smart Office (Fase 1), Taman Tematik/Botanical Garden, Bluebird Park and Ride, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina.

Bonie mengatakan OIKN sering mengadakan monitoring dan evaluasi dengan Kementerian PUPR terkait dengan progres pembangunan di IKN.

"Kalau saya melihat bangunan-bangunan tersebut sangat esensial untuk bisa dipakai ketika pemerintahan pusat pindah ke IKN," katanya.

Selain itu, lanjut Bonie, ASN juga bisa hidup dan berkegiatan sebagai layaknya penghuni pertama di IKN.

"Jadi itu memang ekosistemnya sudah sedemikian rupa, sehingga itu sebaiknya harus dikejar. Menurut saya itu target yang realistis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Bos XL Axiata Masuk Daftar Wanita 50 Over 50 versi Forbes Asia 2024******

Majalah bisnisForbesmerilis daftar perempuan50 Over 50Asia 2024. Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini masuk dalam daftar tersebut.

Ada perempuan Indonesia lain juga yang masuk jajaran 50 Over 50, yaitu aktris Christine Hakim, dan perancang busana Josephine Komara.

Forbes 50 Over 50 berisi 50 perempuan yang paling berpengaruh. Mereka dipilih karena telah memiliki pengaruh di bidang hiburan, fesyen, farmasi, keuangan, dan melakukannya pada usia 54, 68, dan bahkan 112 tahun.

Ia memulai kariernya di perusahaan tersebut sebagai perancang jaringan radio pada 1996. Dian bahkan terkadang harus memanjat menara seluler untuk melakukan pekerjaannya.

Ia kemudian mendobrak stereotip tentang perempuan di bidang science, technology, engineering and math (STEM), dengan menjadi presiden direktur XL Axiata pada 2015.

Dian menjadi salah satu eksekutif perempuan pertama di industri teknologi Indonesia.

"Dian memimpin kemitraan penting bagi perusahaan, termasuk mengakuisisi PT Link Net di Indonesia dan melakukan usaha patungan dengan Princeton Digital Group di Singapura," bunyi keterangan tersebut.

Sementara itu, Christine Hakim dinilai berpengaruh berkat proyek filmnya yang semakin menggaungkan namanya ke kancah dunia, seperti Eat Pray Love (2010), Perempuan Tanah Jahanam (2019), dan serial The Last of Us (2023).

"Dikenal sebagai Grand Dame sinema Indonesia, (Christine) Hakim merayakan 50 tahun dunia film pada 2023, dihiasi dengan sembilan Piala Citra dan Festival Film Indonesia (FFI) Lifetime Award pada 2016," bunyi keterangan tersebut.

Sementara itu, Josephine Komara selaku founder dan designer BINHouse dalam Listee Spotlight dikenal sebagai desainer yang memadukan motif batik dengan sutera tenunan tangan.

Ia membuka toko BINHouse pertama kali pada 1986 di Jakarta dan saat ini telah memiliki gerai di Bali, Jepang, Singapura, Belanda, serta reseller global lainnya.

Wanita lainnya dari berbagai negara yang juga masuk daftar 50 over 50: Asia 2024 di antaranya Gubernur Reserve Bank of Australia Michele Bullock, Cofounder SANAA Jepang Kazuyo Sejima, Menteri Keuangan dan Perusahaan India Nirmala Sitharaman, dan Direktur Eksekutif Sekretariat APEC Malaysia Rebecca Fatima Sta Maria.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Nanchen

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Saham GoTo di Tokopedia Tinggal 24,99 Persen usai Dicaplok TikTok******

GoTo Grup hanya menggenggam 24,99 persen saham PTTokopedia usaiTikTok menyuntik modal US,5 miliar atau sekitar Rp23,4 triliun (asumsi kurs Rp15.617 per dolar AS).

Adapun TikTok menjadi mayoritas pemegang saham PT Tokopedia, yakni 75,01 persen. Di sisi lain, dengan kerja sama tersebut Tokopedia akan mengambil alih bisnis TikTok Shop di Indonesia.

Sementara, TikTok akan menyediakan pendanaan jangka panjang sejalan dengan kebutuhan bisnis Tokopedia, tanpa menyebabkan dilusi lebih lanjut kepada kepemilikan GoTo sebesar 24,99 persen.

Salah satu pertimbangan penting kemitraan strategis kedua perusahaan adalah pesatnya perkembangan live commerce di kawasan ini.

Kerja sama ini dinilai upaya saling melengkapi untuk menjangkau basis pengguna yang lebih besar. "Kolaborasi ini akan bersifat saling melengkapi, mengingat Tokopedia dan TikTok memiliki basis pengguna yang tidak terlalu beririsan," ujarnya.

Nantinya, fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia dioperasikan dan dikelola oleh Tokopedia. Situs web dan aplikasi Tokopedia akan beroperasi seperti biasa.

Lebih lanjut, dengan kemitraan ini, GoTo meyakini akan mendapat sumber pendapatan yang pasti, terus bertumbuh, dan berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguasaan bola paling kuat

Tarif Tol Cinere******

Tarif Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) naik dari Rp9.000 menjadi Rp15 ribu atau sebanyak Rp6.000. Tarif Tol Cijago ini resmi naik sejak Jumat (5/1) silam.

Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No.1916/KPST/M/2023 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besaran Tarif Tol, dan Sistem Pengumpulan Tol pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi pada 18 Desember 2023.

Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Ali Rachmadi Nasution menyebut sosialisasi terkait kenaikan tarif tol ini telah dilakukan 14 hari.

Sebagian seksi dari Tol Cijago sendiri baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (8/1) lalu. Sebelumnya, Jokowi meresmikan tiga seksi tol di dua ruas yang masuk ke dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2.

Tol yang dimaksud termasuk seksi 2 ruas Serpong-Cinere dan seksi 2 dan 3 ruas Cinere-Jagorawi. Tiga seksi tol ini menghubungkan Pamulang hingga Bogor Raya sepanjang 14 kilometer (km).

Jokowi berharap tol ini membuat masyarakat memiliki banyak pilihan atau alternatif untuk melakukan mobilitas di kawasan sekitar Jakarta. Misalnya ke Cibubur, Tangerang, Bogor, ataupun ke Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan tol ini, Jokowi menegaskan macet di Jakarta akan berkurang lantaran masyarakat tak mesti berkendara ke tengah kota terlebih dahulu.

Berikut daftar perubahan tarif pada Tol Cinere-Jagorawi:

1. Golongan I dari Rp9.000 menjadi Rp15 ribu

2. Golongan II dari Rp13.500 menjadi Rp23 ribu

3. Golongan III dari Rp13.500 menjadi Rp23 ribu

4. Golongan IV dari Rp17.500 menjadi Rp30.500

5. Golongan V dari Rp17.500 menjadi Rp30.500

[Gambas:Video CNN]

Takdir adalah Phoenix

Menaker Bungkam soal Anies Mau Kaji Ulang Omnibus Law Ciptaker******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahenggan mengomentari pernyataan calon presden nomor urut 1 Anies Baswedan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih di Pilpres 2024.

Diketahui, Ida Fauziyah merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Saya tidak berkomentar, seperti itu," kata Ida Fauziah seusai menjadi pemateri dalam acara Menaker Talks di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (22/12).

"Masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden itu memiliki gagasan, visi, dan misi, dan ini sedang dipasarkan kepada masyarakat," ujar Politikus PKB ini.

Sebelumnya, Anies menyatakan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.

Anies menilai UU Ciptaker harus mengakomodasi para pekerja di Indonesia.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali, bahwa itu akan kami reviewulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita," kata Anies saat ditemui Universitas Bina Bangsa dalam serangkaian kampanye di Serang, Banten, Kamis (21/12).