sinarjp

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Kementan Akan Sederhanakan Skema Pembagian Pupuk Subsidi******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman bakal menyederhanakan proses distribusi pupuk subsidikepada petani.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena saat ini distribusi pupuk subsidi belum merata. Apalagi, persyaratan pendapat pupuk tersebut harus memiliki kartu tapi di sisi lain, masih terdapat 16 persen petani Indonesia yang belum memiliki kartu tersebut.

"Nah, ini yang kami carikan solusi. Solusinya adalah dalam waktu dekat, paling lambat dua minggu selesai. Kami buatkan regulasi," ucap Amran di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

Adapun salah satu skema tersebut cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja.

"Kreatifitas kami adalah bisa saja KTP, yang penting dia masuk kelompok tani, kemudian kita bisa beri pupuk. Yang terpenting begini saja deh, dia petani, dia berhak dapat pupuk, kami upayakan berikan," jelas Amran.

Upaya penyederhanaan skema pembagian pupuk subsidi ini juga merespons aspirasi petani. Belakangan petani mengeluh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) susah mendapat pupuk.

Amran menuturkan sebenarnya stok pupuk subsidi saat ini aman alias ada di atas 1 juta ton. Oleh karena itu, ia pun berjanji akan menyelidikinya sembari memperbaiki distribusi pupuk.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan stok pupuk subsidi mencapai 1,4 juta ton per Oktober 2023.

"Stok pupuk subsidi sudah dua kali lipat dari yang disyaratkan, jadi aman 1,4 juta ton per Oktober," katanya.

Rahmad juga mengatakan pihaknya mendukung jika Amran bakal menyederhanakan proses distribusi pupuk.

"Tadi arahan Pak Wamen (BUMN) jelas, Pokoknya apa yang diperintahkan Kementan untuk meningkatkan produktivitas, pupuk Indonesia harus siap mendukung," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Bahlil Resmi 'Tendang' Pontjo Sutowo dari Hotel Sultan******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan sudah membekukan izin usaha PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo atas pengelolaan Hotel Sultan.

Bahlil mengatakan kementeriannya bertugas untuk mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk Hotel Sultan. Syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha adalah alas hak alias sertifikat.

Sementara itu, hak guna bangunan (HGB) perusahaan Pontjo Sutowo atas Hotel Sultan sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. (Apakah akan langsung dicabut?) kamu kok cabut cepat sekali ya? Kamu cocok jadi menteri investasi," sambung Bahlil.

Di lain sisi, Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva bersikukuh kubu Pontjo Sutowo masih menguasai hak guna bangunan (HGB) atas Hotel Sultan hingga 2053. Menurutnya, PT Indobuildco harus diberikan prioritas memperbaharui HGB Hotel Sultan hingga 30 tahun ke depan usai hak mereka habis.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Hamdan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/10).

"HGB PT Indobuildco belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau belum pernah dicabut haknya. Oleh karena itu, masih berhak untuk pembaharuan 30 tahun lagi (sampai 2053)," imbuhnya.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membocorkan pembicaraan dari kuasa hukum pemerintah atau Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Chandra Hamzah atas sengketa Hotel Sultan tersebut. Sandi menyebut proses hukum sudah selesai, di mana hotel tersebut akan kembali ke negara.

Oleh karena itu, Sandi meminta masalah dengan kubu Pontjo Sutowo tidak berlarut-larut. Ia ingin segera move ondemi kelangsungan pariwisata Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengatakan nasib pengelolaan Hotel Sultan bakal sangat berdampak bagi para pekerjanya.

"Pemerintah akan segera mengelola dan dimungkinkan untuk pihak swasta penyelenggara bekerja sama dengan pemerintah, tetapi kerja sama ini (dengan PT Indobuildco) harus dihentikan lebih dulu," katanya usai Weekly Brief di Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

"Silakan PT Indobuildco ikut juga, bisa berpartisipasi dalam pengelolaan (Hotel Sultan) ke depan, tapi setelah proses ini selesai dan disiapkan untuk ditawarkan kembali," sambung Sandi.

Raksasa zaman

Kemenperin Sebut Industri Manufaktur Tertekan Hebat Gegara Gas Mahal******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut harga gasyang terlalu mahal menjadi biang kerok industrimanufaktur Indonesia tertekan hebat.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan bahkan ada sektor industri yang belum mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) senilai US per Million British Thermal Unit (MMBTU). Padahal, industri tersebut sudah direkomendasikan Kemenperin pada April 2021-Agustus 2022.

"Eksternalitas lain yang berdampak terhadap industri manufaktur adalah kebijakan HBGT yang tidak berjalan dengan baik. Beberapa industri justru membeli harga di atas US per MMBTU sehingga menurunkan daya saing produk mereka," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Ia menilai kenaikan HGBT akan berpengaruh terhadap daya saing industri.

Di lain sisi, Febri menekankan pentingnya perluasan program harga gas industri. Menurutnya, ini bisa mendongkrak investasi sektor industri Indonesia menyusul adanya ketersediaan energi yang kompetitif.

"Apalagi, pemerintah fokus untuk terus meningkatkan investasi dan kinerja sektor industri manufaktur karena menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

Febri merinci sederet kendala penerapan HGBT antara lain pembatasan pasokan gas bumi di bawah volume kontrak. Ia mencontohkan kasus di Jawa Timur, di mana terjadi pembatasan kuota antara 27 persen hingga 80 persen kontrak, serta pengenaan surchargeharian untuk kelebihan pemakaian dari kuota yang ditetapkan.

Tekanan industri manufaktur Tanah Air tergambar dari data S&P Global yang mencatat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke posisi 51,5. Capaian pada Oktober 2023 ini melambat 0,8 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh 52,3.

Bahkan, laju PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2023 menjadi yang terendah sejak Mei 2023 atau dalam lima bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Grup Monster Hadiah

Indeks Kepercayaan Industri ke Ekonomi Melambat ke 50,7 pada Oktober******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Oktober melambat 1,81 poin dibandingkan September 2023 yakni dari 52,51 ke 50,7.

"Indeks Kepercayaan Industri pada Oktober 2023 masih pada level ekspansi, sebesar 50,70. Itu berarti melambat sebesar 1,81 poin dibandingkan September 2023 yang sebesar 52,51," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/10).

Febri mengidentifikasi ada tiga hal utama yang jadi penyebab penurunan IKI Oktober. Faktor pertama, penurunan daya beli global karena perlambatan ekonomi global khususnya karena mitra dagang utama seperti AS, China dan Eropa yang membuat penurunan permintaan yang drastis terhadap produk manufaktur Indonesia.

Kedua, melemahnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan biaya input dengan bahan baku impor semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan kenaikan biaya produksi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin menurun dalam lima bulan berturut-turut.

Faktor ketigaadalah faktor eksternal, seperti banjirnya produk impor, peredaran barang ilegal dan kenaikan harga energi pada Oktober 2023.

"Kami melihat bahwa kinerja penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait nampaknya belum sepenuhnya bisa meredam gencarnya barang impor dan barang ilegal lainnya yang menggerogoti pasar produsen domestik," ujarnya.

Berdasarkan komponen pembentuknya, indeks kepercayaan industri manufaktur yang masih ekspansif tersebut disebabkan oleh variabel pesanan baru dan produksi yang masih mengalami ekspansi sebesar 51,72 dan 50,83. Sementara itu, variabel persediaan produk masih kontraksi di level 47,95 dari sebelumnya sebesar 47,40 pada September 2023.

Menurut Febri, penurunan ekspansi pada variabel pesanan baru terjadi lantaran merosotnya pesanan domestik dan luar negeri dan beberapa responden juga menyampaikan karena daya saing harga di pasar domestik.

Adapun penurunan ekspansi pada variabel produksi karena penurunan pesanan. Mayoritas subsektor menyampaikan karena masih banyaknya persediaan produk, beberapa subsektor juga menyampaikan karena tingginya biaya produksi, ketersediaan bahan baku, dan faktor musiman.

Kontraksi persediaan produk artinya dapat diartikan bahwa produk industri masih banyak di gudang sehingga produsen menahan produksi.

Lebih lanjut, dari 23 subsektor industri, terdapat 14 subsektor yang mengalami ekspansi dengan sumbangan 78 persen produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Sebanyak sembilan subsektor sisanya tercatat mengalami kontraksi dengan menyumbang 22,0 persen PDB industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Subsektor yang menurun IKI tertinggi adalah industri mesin dan perlengkapan YTDL; industri pengolahan tembakau; dan industri komputer, barang elektronik dan optik.

Secara umum, nilai IKI yang ekspansi pada Oktober 2023 sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi kegiatan usahanya meningkat mencapai 30,2 persen, meski menurun dibandingkan kondisi September 2023, 32,7 persen.

Lebih lanjut, tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha selama enam bulan ke depan masih tinggi, mencapai 61 persen. Mayoritas responden yang menjawab optimistis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Sebanyak 24,9 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama enam bulan mendatang.

"Terakhir, persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan sebesar 14 persen, meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 11,6 persen," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Bajak Laut Dewa Super Druid

Cerita Zulhas Dampingi Jokowi Bertemu Xi Jinping******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.

Zulkifli mengatakan saat itu Xi Jinping bertanya apa yang diinginkan oleh Indonesia.

"Presiden Tiongkok (Xi Jinping) dia mengatakan 'Indonesia mau apa saja? Kan kita senang. Indonesia mau apa saja tidak ada yang kami tolak dan kami setuju'. Kita disambut luar biasa, Tiongkok," katanya dalam acara WhatsApp Business Summit, Rabu (1/11).

"Tiongkok itu sifatnya produksi terus, laku enggak laku soal lain, tapi produksinya terus menerus. Artinya mereka punya produksi luar biasa banyak," katanya.

Jokowi mengunjungi China pada pertengahan Oktober lalu. Kunjungannya menghasilkan kerja sama baru bernilai US,6 miliar atau Rp197,48 triliun (kurs Rp15.673 per dolar AS).
Informasi itu disampaikan Menko Marves Ad Interim dan Menteri BUMN Erick Thohir melalui akun Instagram @erickthohir, Senin (16/10) malam.

Erick mengatakan 'oleh-oleh' itu berasal dari kesepakatan 11 kerja sama yang dijalin Indonesia dan China.

Kerja sama antara lain dilakukan dalam pengembangan industri baterai listrik, energi hijau dan teknologi kesehatan.

"Kerja sama senilai US,6 miliar ini terjalin antara perusahaan swasta-swasta, BUMN-swasta, maupun BUMN-BUMN. Ini untuk memperkuat pengembangan industri baterai listrik, energi hijau, dan teknologi kesehatan di tanah air, agar bisa meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan," katanya seperti dikutip dari akun tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Invasi Tao

Anugerah Paritrana Award, Wapres Dorong Perluasan Cakupan Jamsostek******

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada Kementerian Lembaga serta seluruh kepala daerah, untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Dukungan itu bisa dilakukan melalui regulasi hingga kebijakan program dan anggaran.

"Saya minta agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini. Antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat," tegas Wapres dalam acara penganugerahan Paritrana Award, Jum'at (20/10).

Ma'ruf menyebut, hal ini bertujuan agar program strategis pemerintah tersebut mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 dan juga Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Bertempat di Istana Wapres, dalam kesempatan tersebut Wapres juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan dari beragam profesi. Antara lain petani, nelayan, pekerja lintas agama, tukang ojek dan pedagang.

Wapres berharap dengan adanya Paritrana Award mampu memotivasi seluruh elemen untuk memperluas kebermanfaatan program jamsostek. sekaligus menjadi sarana lahirnya terobosan untuk melindungi pekerja rentan seluas-luasnya, tak terkecuali pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang turut hadir menyebut bahwa untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah tengah melakukan kajian terhadap skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi para pekerja informal.

"Jadi memang masih perlu effort yang keras untuk ke depan bagaimana supaya memastikan mereka-mereka yang usia produktif itu betul-betul bekerja secara produktif dan dapatkan jaminan yang layak, agar nanti dia bisa bekerja dengan baik dan setelah bekerja dia juga mendapat jaminan yang baik," kata Muhadjir.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melaporkan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta tenaga kerja. Di mana 7,1 juta di antaranya pekerja bukan penerima upah, 4,3 juta pegawai non ASN, serta 1,8 juta pekerja rentan.

Dengan total dana kelolaan mencapai Rp688 triliun pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan manfaat sebesar Rp40 triliun kepada 3,4 Juta pekerja atau ahli waris, serta pemberian beasiswa pendidikan sebesar Rp279 miliar kepada 65 ribu anak pekerja.

Anggoro menyadari bahwa masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Karena itu pihaknya berharap dengan adanya Paritrana Award ini mampu menjadi penambah semangat bagi seluruh pihak untuk saling bersinergi mewujudkan

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk selalu memberikan experience dan kualitas layanan terbaik kepada peserta, mulai saat mendaftar, aktif menjadi peserta, hingga klaim.

"Kami juga berkomitmen untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek di tahun 2026. Tentunya, upaya ini juga memerlukan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh stakeholders, diantaranya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Daftar Pemenang Paritrana Award

Foto: Dok. BPMI Setwapres).

Memasuki gelaran ke-6 Paritrana Award, penghargaan bergengsi ini kian mempertegas komitmen Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek di Indonesia.

Terdapat pembaharuan pada pelaksanaan Paritrana Award tahun ini. Dimana skalanya diperluas mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Pembaharuan selanjutnya, penerapan sistem zonasi untuk pemerintah daerah. Terdapat 5 zona, yaitu zona Sumatera, zona Jawa-Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi, dan zona Maluku Nusra Papua.

Sementara sektor Badan Usaha terdiri dari Perusahaan besar sektor keuangan, perdagangan dan jasa; Perusahaan besar sektor manufaktur, pertambangan dan migas; Perusahaan Besar sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; Usaha sektor layanan publik, yaitu rumah sakit dan perguruan tinggi ;serta Perusahaan Menengah.

Pennilaian dan penjurian dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli hukum, ahli kebijakan publik, ahli ekonomi, wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja.

Berikut adalah daftar pemenang Paritrana Award:

Zona Sumatera
- Provinsi Jambi
- Kabupaten Kepulauan Anambas

Zona Jawa-Bali
- Provinsi Bali
- Kabupaten Tangerang

Zona Kalimantan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Kabupaten Kutai Kartanegara

Zona Sulawesi
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Kabupaten Morowali

Zona Nusra Maluku Papua
- Provinsi Papua Barat
- Kota Jayapura

Perusahaan Besar Sektor Keuangan, Perdagangan & Jasa
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Perusahaan Besar Sektor Manufaktur, Pertambangan & Migas
- PT. Fonusa Agung Mulia

Perusahaan Besar Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
- PT. Ciomas Adisatwa

Usaha Sektor Layanan Publik
- Rumah Sakit Syafira Pekanbaru

Perusahaan Skala Menengah Terbaik
- PT. Sera Food Indonesia
- BPR Syariah Bangka
- BPR Tanaoba Lais Manekat Kupang

UKM Terbaik
- Kinasih Abyudaya Batik - Jawa Timur
- Galery Ulos Sianipar Medan - Sumatera Utara
- Toko Roti Arsila Bakery - Kalimantan Selatan

Penghargaan Khusus
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Adapun Penghargaan Khusus diberikan kepada pemerintah daerah yang telah meraih Paritrana Award di tahun sebelumnya, dan berhasil mempertahankan keberlanjutan perlindungan serta memiliki Universal Coverage Jamsostek yang tinggi berkat inovasi-inovasi yang dilahirkan. Penghargaan khusus ini diserahkan langsung oleh Ma'ruf.

Pada tahun ini juga diberikan penghargaan bagi sektor pendidikan yaitu Pendidikan Tinggi Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Universitas Gadjah Mada.

Anggoro pun mengapresiasi kepada seluruh pemenang. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah yang telah memberikan dukungannya melalui regulasi serta mengalokasikan anggarannya untuk melindungi para pekerja rentan.

"Semoga inovasi ini terus disebarluaskan untuk memastikan para pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekebun, pedagang pasar, ojek, guru ngaji dan profesi lainnya terjamin kesejahteraannya melalui perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata dia.

"Sehingga mereka bisa kerja keras bebas cemas yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya produktivitas," tutup Anggoro.