jagoanwin

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Anak Usaha Astra dan Toyota Bentuk Perusahaan Transportasi******

PT Arya Kharisma (AKH), anak perusahaan PT Astra International Tbk (Astra), dan Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd (TMAP), anak perusahaan Toyota Motor Corporation (Toyota) meluncurkan PT Mobilitas Digital Indonesia (MDI).

Perusahaan patungan Astra dan Toyota ini bergerak dalam bidang mobilitas transportasi. MDI didirikan pada 25 Juli 2022 dan telah mulai beroperasi sejak Agustus 2022 lalu.

Presiden Direktur PT Mobilitas Digital Indonesia Vilihati Surya mengatakan, dengan mengangkat layanan MODA dalam menjalankan kegiatan operasional, kehadiran MDI di tengah masyarakat Indonesia bertujuan untuk menyediakan pelayanan terbaik dalam mendukung mobilitas masyarakat dan logistik.

"MODA siap melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sewa kendaraan di Indonesia. Kami berharap dapat memberikan solusi mobilitas dan pengalaman terbaik kepada konsumen melalui kolaborasi antara Astra dan Toyota ini," ujar Vilihati Surya dalam acara peluncuran MODA, Kamis (2/2).

Sementara Wakil Presiden Direktur PT Mobilitas Digital Indonesia Yutaka Okayama mengatakan, MODA memberikan pengalaman baru dalam layanan mobilitas di era digital dengan mengintegrasikan kecanggihan teknologi dengan armada transportasi. Layanan ini didukung oleh Connected Technologies dari Toyota untuk menganalisa status kendaraan, perilaku mengemudi, dan lainnya.

"Dengan demikian, kami dapat berkontribusi tidak hanya untuk mengurangi kecelakaan, konsumsi bahan bakar, dan emisi CO2, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi logistik di Indonesia,"kata Yutaka Okayama.

Sesuai dengan semangat MODA sebagai Your Mobility Partner, MODA menyediakan berbagai layanan mobilitas, mulai dari MODA Rent yang merupakan layanan rental full-service untuk kendaraan komersial, kemudian Movic yang merupakan marketplace platform untuk rental mobil penumpang, hingga beberapa layanan baru lainnya yang akan diluncurkan pada tahun 2023 ini.

kerajaan Atlantis

Kemnaker Amankan PMI di Arab Saudi yang Mohon Dipulangkan ke Indonesia******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan KBRI Riyadh telah mengamankan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Siti Kurmeisa, yang minta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Permohonan untuk segera dipulangkan tersebut disampaikan Siti melalui video singkat dan menjadi bahan perbincangan setelah di unggah oleh Menteri Polhukam Mahfud MD di laman twitter resminya. Dalam video tersebut PMI asal Cianjur itu mengaku tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya, sehingga ingin pulang.

Menanggapi, Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan telah langsung melakukan langkah-langkah koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan beberapa pihak terkait, sehingga telah diperoleh data PMI tersebut.

Berdasarkan informasi Atnaker KBRI di Riyadh Suseno Hadi, per Sabtu (28/1), Siti Kurmeisa telah berada di shelter KBRI untuk diberikan perlindungan, dan selanjutnya akan dimintai keterangan.

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kemnaker Rendra Setiawan juga telah meminta kepada Atnaker KBRI di Riyadh untuk mendalami proses penempatan Siti Kurmeisa. Tujuannya agar bisa diketahui siapa pelaku penempatannya.

Pasalnya, sampai saat ini penempatan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan ke 19 negara kawasan di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sebetulnya masih dilarang sebagaimana ketentuan dalam Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

Di sisi lain, ia kembali menekankan dan mengimbau agar masyarakat berani menolak terhadap bujuk rayu atau iming-iming untuk bekerja ke luar negeri yg terindikasi dilakukan secara non prosedural atau ilegal, khususnya ke Arab Saudi.

"Untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang valid tentang proses bekerja ke luar negeri secara prosedural dan benar, bisa mengunjungi dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap PMI (LTSA-PMI) terdekat," pungkasnya.

Sage dan Gadis

Bapanas Bantah Klaim Surplus Beras Kementan: 6 Bulan Terakhir Defisit******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap stok berasIndonesia defisit selama enam bulan terakhir.

Arief mengungkapkan hal tersebut saat ditanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin terkait klaim Indonesia surplus beras pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Selasa (31/1)).

"Dalam 6 bulan terakhir defisit, ketua," jawab Arief seperti dikutip dari detikcom.

Pernyataan Arief mengacu pada data Kerangka Sampel Area (KSA) milik BPS selama enam bulan terakhir pada 2022.

Pada Agustus 2022, produksi beras tercatat 2,35 juta ton dan konsumsi 2,52 juta ton alias defisit 170 ribu ton.

Kemudian, pada September, produksi tercatat 2,5 juta ton, konsumsi 2,52 juta ton, dan defisit 20 ribu ton.

Pada Oktober, produksi beras 2,43 juta ton, konsumsi 2,52 juta ton, dan defisit 100 ribu ton.

Selanjutnya, pada November, produksi beras hanya 1,93 juta ton, sementara konsumsi mencapai 2,53 juta ton, sehingga defisit 600 ribu ton.

Pada Desember 2022, produksi 1,14 juta ton dan konsumsi 2,53 juta ton. Dengan demikian, terjadi defisit 1,39 juta ton.

Bulan ini, produksi beras itu mencapai 1,51 juta ton sementara konsumsi mencapai 2,51 juta ton. Akibatnya, terjadi defisit beras sebesar 1 juta ton.

Pada November 2022 lalu, Direktur Serelia pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab pernah mengungkap bahwa cadangan beras nasional surplus mencapai 8 juta ton.

Ismail mengatakan luas panen padi 2022 mencapai 10,61 juta hektar (ha) dengan rerata produktivitas mencapai 5,2 ton per hektar. Angka itu mengacu pada prognosa Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) hasil survei BPS dan Bapanas.

"Pada Juni 2022 cadangan beras nasional mencapai 8 juta ton yang tersebar di penggilingan dan pedagang. (Cadangan beras) paling banyak ada di rumah tangga karena pembagian bantuan langsung tunai (BLT) juga langsung ke rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen," ujar Ismail dalam keterangan resmi.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci Tertinggi

Dishub DKI Evaluasi Tarif Integrasi, Pertimbangkan Jumlah Penumpang******

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan terus melakukan evaluasi penerapan tarif integrasi TransJakarta,MRT, dan LRT. Pihaknya melihat dari data penumpang untuk menentukan arah kebijakan, termasuk peluang menaikkan tarif.

"Belum, (tarif) tetap masih Rp10 ribu. Kami masih terus melakukan evaluasi, tentu hasil evaluasi itu akan kami lihat berapa banyak penumpang yang menggunakan prinsip penerapan tarif integrasi dari mereka yang menggunakan lebih dari dua moda," jelasnya di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

"Justru kami saat ini masih kepada pemanfaatan (tarif integrasi), belum kepada menaikkan tarif," sambungnya.

Kendati, ia menuturkan bahwa pemanfaatan tarif integrasi tersebut berlaku bagi masyarakat yang berkegiatan menggunakan minimal dua moda transportasi umum.

"Jadi yang menggunakan TransJakarta pindah ke MRT atau ke LRT, baru mendapatkan nilai manfaat dari penerapan tarif integrasi," tuturnya.

Sementara itu, pengguna yang hanya menggunakan satu moda saja, maka otomatis dikenakan satu tarif yang berlaku di moda transportasi tersebut. Syafrin mencontohkan pengguna TransJakarta membayar Rp3.500 satu kali perjalanan, begitu pula pengguna MRT dari Lebak Bulus-Bundaran HI yang harus bayar Rp14 ribu.

Integrasi antarmoda menjadi salah satu janji politik Anies Baswedan pada kampanye Pilkada 2017 silam bersama pasangannya saat itu, Sandiaga Uno. Pada akhirnya, Anies mewujudkan hal tersebut melalui program JakLingko, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Lihat Juga : Cerita Penumpang MRT Jakarta Rasakan Tarif Terintegrasi: Lebih Hemat

Program JakLingko sebagai realisasi integrasi transportasi itu pertama kali diluncurkan 2018. Sejak peluncuran program JakLingko, Pemprov DKI Jakarta mengklaim terjadi peningkatan pengguna transportasi umum.

Merujuk data Pemprov DKI, sejak Anies menjabat pada 2017 hingga 2019 jumlah pengguna transportasi umum, khususnya Transjakarta, MRT, dan LRT meningkat dua kali lipat dalam dua tahun.

Pada 2017 tercatat 144,8 juta pengguna transportasi umum di Jakarta sepanjang tahun. Angka itu meningkat menjadi 288,4 juta pada 2019.

Besarnya tarif integrasi dihitung berdasarkan jarak dan waktu, dengan biaya awal LRT Rp4.000, TransJakarta Rp3.000, dan MRT Rp2.000. Sedangkan tarif untuk selanjutnya dikenakan Rp250 per kilometer.

Namun, penumpang hanya akan dikenai tarif maksimal Rp10 ribu ketika menggunakan dua atau lebih moda transportasi JakLingko selama tiga jam.

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Target Juni 2023, Kemenhub Pastikan Kawal Proyek KCJB Hingga Tuntas******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan terus mengawal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga tuntas.

Saat ini, pembangunan konstruksi telah mencapai sekitar 84 persen. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan proyek KCJB rampung pada Juni 2023, dan diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada Juli 2023.

"Pak Luhut (Menkomarves), Pak Erick (Menteri BUMN), dan saya ditugaskan bapak Presiden untuk mengawal proyek ini. kereta ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa kita," ujar Budi saat meninjau proyek KCJB di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).

Budi mengungkapkan, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta cepat yang berkecepatan hingga 360 km/jam. Kereta ini dibangun dengan teknologi tinggi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman SDM di bidang perkeretaapian.

"Pembangunan MRT, LRT, dan kereta cepat yang berteknologi tinggi, dapat menjadi laboratorium bagi anak bangsa untuk belajar. Di negara Eropa, Jepang, dan lainnya sudah biasa membangun. Oleh karenanya, kita harus melakukan suatu hal yang baru, agar kita memiliki pengalaman dan bisa membangun infrastruktur transportasi publik dengan lebih baik lagi ke depannya," tutur Budi.

Dalam mempersiapkan operasional KCJB, pemerintah menggandeng dua perusahaan konsultan asal Inggris, yaitu The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia.

Pengerjaan proyek KCJB pun dipastikan terus berlangsung untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti track laying, sistem listrik aliran atas, dan penyiapan akses dan integrasi antar moda yang memudahkan akses masyarakat.

Turut hadir pada peninjauan KCJB adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, dan Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi.

Ji Youjiang Yuchu

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka