harapan77 383Jutaan kata 830907Orang-orang telah membaca serialisasi
《link 5unsur3》
Komitmen Dukung Ekonomi Hijau, BRI Terbitkan Green Bond Rp1,2 T******
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap ekonomi berkelanjutan dengan menerbitkan Green Bond atau Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 senilai Rp2,5 triliun.
Penerbitan Green Bond ini dilakukan dalam 3 seri, yaitu Seri A sebesar Rp1,23 triliun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dengan kupon 6,15%, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan jangka waktu 2 tahun dengan kupon 6,25%, dan Seri C sebesar Rp382,9 miliar jangka waktu 3 tahun dengan kupon 6,25%.
Penerbitan Green Bond ini merupakan bagian dari strategi pendanaan BRI yang menganut prinsip-prinsip berkelanjutan dan sebagai salah satu upaya koperasi dalam merealisasikan green economy. Sebelumnya, BRI telah sukses menerbitkan Green Bond, Sustainable Bond, Sustainable-Linked Loan, MTN Inklusif, dan Obligasi Subordinasi Inklusif.
Ia meyakini, penerbitan Green Bond ini semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai market leader dalam penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di Indonesia. BRI berkomitmen untuk mengimplementasikan ketiga dimensi ESG dalam aktivitas perbankan untuk mendukung ekonomi nasional melalui perubahan pola bisnis menjadi berkelanjutan.
Di sisi lain aspek risiko dalam obligasi ini pun relatif terjaga, sebagaimana tampak dari peringkat Lembaga Pemeringkat Efek Pefindo yang memberikan pemeringkatan idAAA (Triple A) untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan BRI tersebut. Rating itu menunjukkan kemampuan kuat perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.
Berikut rincian penerbitan Green Bond BRI pada 2024:
Seri:
- Seri A: Rp1,23 triliun (jangka waktu 370 hari kalender, kupon 6,15%)
- Seri B: Rp879,43 miliar (jangka waktu 2 tahun, kupon 6,25%)
- Seri C: Rp382,9 miliar (jangka waktu 3 tahun, kupon 6,25%)
Jadwal:
- Tanggal Efektif: 12 Juli 2022
- Rencana Masa Penawaran Umum: 7-8 Maret 2024
- Rencana Tanggal Penjatahan: 13 Maret 2024
- Rencana Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 15 Maret 2024
- Rencana Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 15 Maret 2024
- Rencana Tanggal Pencatatan Pada BEI: 18 Maret 2024
BRI Ikut Sukseskan Mudik Asyik bersama BUMN 2024******
Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia. Diperkirakan akan ada lonjakan pemudik tahun ini, sehingga persiapan matang sangatlah penting untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun memastikan akan kembali menggelar program mudik gratis pada lebaran tahun ini. Program ini dinamakan Mudik Asyik bersama BUMN 2024.
Program ini menjadi upaya BUMN dalam memberi kemudahan dan membantu masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan nyaman dan aman.
Adapun pada tahun ini pemerintah menargetkan program mudik bersama ini setidaknya mengangkut 80.000 pemudik, yang terdiri dari moda bus kurang lebih 55.000, kereta api 18.000 dan kapal laut 5.600 penumpang.
Untuk itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai BUMN yang senantiasa berupaya memberikan social valuedi samping economic value, turut mengakomodasi masyarakat, khususnya nasabah BRI untuk ikut dalam program Mudik Asyik bersama BUMN 2024.
Terkait hal ini, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan, perseroan akan terus mendukung upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas mudik yang aman bagi masyarakat.
"Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami menghadirkan value lebih bagi seluruh masyarakat termasuk nasabah kami," ujarnya.
Sebagai informasi, pada momen Lebaran 2023 lalu, Mudik Gratis BUMN dibuka untuk 65.603 orang yang mendaftar dan dibagi kepada empat jenis moda transportasi. Tahun lalu, ada 76 BUMN dan anak usaha yang ikut serta.
Rinciannya, 46.523 penumpang pada 1.009 bus, 15.658 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api, dan 2.562 penumpang dengan tujuh kapal laut.
"Ini bagian dari BUMN untuk hadir dalam membantu masyarakat yang ingin mudik dan berkumpul bersama keluarga tercinta di hari yang istimewa," ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu 14 Maret 2023 lalu.
(inh)Label:totonesia、rajawin138、betviva
Terkait:happybet、pion368 slot、slot gacor server luar、slot gacor via qris、slot gacor murah、dewa29、situs slot cepat maxwin、slot bola gacor、pinjaman go ilegal、ligagacor
bab terbaru:keris24d(2024-07-10)
Perbarui waktu:2024-07-10
Harga aset kriptoBitcoin telah menyentuh level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Hari ini, Senin (4/3), mata uang kripto paling populer ini menembus harga US ribu atau Rp1,07 miliar per keping (asumsi kurs Rp15.741 per dolar AS).
Harga Bitcoin tercatat sempat menyentuh US.285 atau Rp1,01 miliar di perdagangan awal di pasar Asia, tertinggi sejak akhir 2021. Adapun rekor tertinggi harga Bitcoin adalah US.999 atau Rp1,08 miliar yang terjadi pada November 2021.
Dilansir dari Reuters, koin ini terpantau melesat 50 persen tahun ini. Sebagian besar kenaikan terjadi dalam beberapa pekan terakhir, ketika volume perdagangan Bitcoin di AS melonjak.
Peluncuran ETF Bitcoin membuka jalan bagi investor besar baru dan telah menghidupkan kembali antusiasme dan momentum yang mengingatkan pada kenaikan hingga mencapai rekor tertinggi pada 2021.
"Arus tidak mengering karena investor merasa lebih percaya diri dengan harga yang lebih tinggi," kata analis kripto dari Singapura Markus Thielen.
Sementara itu, pesaing Bitcoin, Ethereum juga terkena sentimen positif karena spekulasi akan diperdagangkan pula dalam bentuk ETF di bursa. Koin ini naik 50 persen year to date (ytd) ke harga US.490 atau Rp54,9 juta pada Senin (4/3).
"Di dunia di mana Nasdaq mencapai level tertinggi baru sepanjang masa, kripto akan berkinerja baik karena Bitcoin tetap menjadi proksi teknologi dengan volatilitas tinggi dan termometer likuiditas," kata Brent Donnelly, pedagang dan presiden di perusahaan analisis Spectra Markets.
"Kita kembali ke pasar gaya 2021 di mana semuanya meningkat dan semua orang bersenang-senang," ungkapnya.
Pemerintah Indonesia masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Harga minyak naik tipis sekitar 1 persen pada perdagangan Rabu (6/3) sore.
Mengutip Reuters, harga minyak Brent berjangka naik 92 sen atau 1,1 persen menjadi US,96 per barel. Sementara minyak mentah AS naik 98 sen atau 1,3 persen menjadi US,13 per barel.
Analis menyebut kenaikan ditopang pernyataan Federal Reserve bahwa kebijakan penurunan suku bunga acuan masih sesuai jalur untuk dilakukan tahun ini.
Memang kata analis, minyak mendapatkan tantangan dari peningkatan pasokan di AS.
Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan persediaan minyak mentah bertambah 1,4 juta barel selama pekan yang berakhir 1 Maret.
Namun, tambahan itu gagal menekan harga minyak. Pasalnya, tambahan pasokan lebih kecil dari perkiraan pasar.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.
"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.
Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.
Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.
Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.
"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.
Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.
"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.
Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.
Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.
"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.
"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.
(rea/rir)Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
Penetapan pemohon sebagai tersangka sah berdasarkan hukum dan serta mempunyai kekuatan mengikatJakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej sudah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan mengikat.
Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
《link 5unsur3》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,selain akulakuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link 5unsur3》bab terbaru。